Umum

Detail
Dilihat: 3689

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan dari Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APIK PTMA) dalam rangka mempererat kerja sama dan menyelaraskan langkah antara dunia akademik dan lembaga regulator penyiaran, Selasa, (15/07/2025) lalu. Rombongan yang dipimpin Ketua APIK PTMA, Choirul Fajri, diterima langsung Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Amin Shabana, Sekretaris KPI Pusat, Umri, serta jajaran staf Sekretariat KPI Pusat. 

“APIK PTMA sudah ber-MoU dengan KPI pada konferensi penyiaran Indonesia pada tahun lalu yang telah diikuti oleh berbagai universitas,” ujar Choirul Fajri membuka perkenalan. 

Menurutnya, kerja sama ini dinilai strategis untuk mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian dan pendidikan literasi media kepada masyarakat.

Sekretaris Umum APIK PTMA, Agus Triyono menambahkan, pihaknya berharap agar riset-riset KPI juga melibatkan perguruan tinggi swasta, karena potensinya yang setara dengan universitas negeri. Hal ini akan mendorong peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam bidang penyiaran dan literasi media. Salah satu isu utama yang dibahas adalah menurunnya minat mahasiswa terhadap program studi broadcasting, yang bergeser ke program studi seperti periklanan.

“Tren penurunan mahasiswa broadcasting juga dirasakan berbagai regulator penyiaran dari negara lain, sehingga perlu dilakukan redefinisi penyiaran tidak hanya media berbasis frekuensi tetapi juga media baru. Maka dari itu, saat ini prioritas KPI adalah revisi UU Penyiaran, kami membutuhkan masukan dari APIK PTMA,” kata Amin Shabana menanggapi apa yang disampaikan perwakilan APIK PTMA. 

Dalam kesempatan itu, KPI menyatakan keterbukaannya terhadap program magang dan kerja sama dengan kampus.

Umri pun menguatkan apa yang disampaikan oleh Amin Shabana. “Perlu strategi agar mahasiswa tertarik dengan prodi broadcasting, perlu penyadaran mengenai pentingnya jurnalis sebagai pilar ke-4 demokrasi,” katanya.

Dalam konteks revisi regulasi penyiaran, KPI berharap APIK PTMA dapat memberikan masukan dalam bentuk naskah akademik. Hal ini akan menjadi modal penting dalam pembahasan bersama DPR RI, terutama dalam memperkuat posisi penyiaran sebagai instrumen edukatif di tengah arus konten digital yang belum terfilter dengan baik.

Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam menyusun kolaborasi konkret antara KPI dan APIK PTMA. Melalui sinergi antara regulator penyiaran dan institusi pendidikan, diharapkan lahir inovasi-inovasi baru dalam literasi media, penguatan kurikulum komunikasi, serta kontribusi nyata dalam pembentukan masyarakat informasi yang sehat. Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 2585

New Delhi - Kecerdasan buatan menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi industri media berita. Alih-alih menghindari teknologi Artificial Intelligence (AI), lembaga penyiaran diharapkan dapat memanfaatkan potensi ini termasuk untuk program berita. Hal tersebut disampaikan Evri Rizqi Monarshi, saat mewakili Indonesia di Konferensi dan Pameran Internasional tentang Teknologi Penyiaran dan Media pada forum 29th International Conference and Exhibition on Broadcast and Media Technologi – BES EXPO 2025, di New Delhi, India, yang berlangsung pekan lalu. 

Masih menurut Evri, sejalan dengan perkembangan AI, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prawobo Subianto juga mengubah nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Hal ini mencermikan peningkatan fokus Pemerintah kepada aspek  digital yang kian berperan penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya itu, perhatian Pemerintah juga ditunjukkan lewat upaya melalui Kementerian Komdigi yang dipimpin Mutia Hafidz bersama DPR dalam melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran yang akan mengatur tentang adaptasi dan mitigasi perkembangan AI. 

Dalam forum yang dihadiri berbagai platform media Internasional, turut hadir pula perwakilan Kementerian Komunikasi India, Kementerian Penyiaran dan Digitalisasi India. Beberapa narasumber turut memberikan pandangan, diantaranya Sumit Awasthi consulting editor NDTV perwakilan Televisi Nasional India juga H. Awwad perwakilan Televisi Nasional Turki. Pada forum tersebut juga diberikan apresiasi terhadap respon pemerintah indonesia yang lebih progresif dalam menghadapi perkembangan AI.

Secara khusus, Evri berharap, kehadiran KPI dalam forum internasional ini dapat memberikan banyak “insight” tentang pemanfaatkan teknologi kecerdasan buatan media, khususnya televisi dan radio. “Banyak best practice dari negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran,” ujarnya. Evri menyadari betul bahwa regulasi selalu berjalan di belakang teknologi yang seakan berlari cepat. Namun tentunya, penyesuaian aturan dengan perkembangan zaman bukanlah suatu hal yang mustahil, demi terjaminnya hak-hak publik atas informasi yang akurat dan bertanggungjawab.  

 

Detail
Dilihat: 1872

 

Jakarta – Proses perizinan penyelenggaraan penyiaran (izin siaran) sekarang lebih terbuka dan cepat. Melalui layanan Online Single Submission atau OSS, sebuah layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, masyarakat daerah jadi lebih mudah untuk mengurus izin penyelenggaran siaran TV dan radio lokal.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, menjawab pertanyaan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terkait pendirian radio lokal dan wilayah blank spot yang disampaikan di sela-sela kunjungan kerja mereka ke KPI Pusat, Kamis (10/7/2025). 

Perihal daerah blank spot, Reza menyampaikan bahwa ketersediaan siaran merupakan hak masyarakat Indonesia dimanapun berada. Karenanya perlu dilakukan sejumlah upaya dan opsi untuk menutup wilayah-wilayah tanpa siaran tersebut yang salah satunya bisa mencontoh Desa Obel Obel di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Untuk memudahkan akses di area blankspot, bisa merujuk desa Obel Obel ini. Di desa tersebut, diterapkan penguatan infrastruktur siaran di daerah pelosok melalui proyek pemancar mini tenaga surya, sebagai kerja sama BAKTI Kominfo dan LPP TVRI,” ungkap Echa, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, di awal kunjungan, rombongan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, yang didampingi Anggota DPRD lintas komisi antara lain Komisi I, III, dan IV meminta informasi detil terkait kebijakan konten siaran lokal, pengawasan TV kabel (yang melekat pada layanan WiFi), perizinan radio lokal, serta proses seleksi Anggota KPID dan sumber anggarannya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, masa jabatan Anggota KPID Gorontalo telah berakhir pada Februari 2025 lalu. 

Menyangkut seleksi KPID, Mohamad Reza menyampaikan bahwa prosedur seleksi dapat merujuk PKPI Kelembagaan terbaru dan Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024. Di Keputusan KPI tersebut disebutkan detil tentang pelaksanaan seleksi. Disebutkan pentingnya keterlibatan KPI Pusat dalam tim seleksi sebagai salah satu anasir untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas prosesnya.

Membahas soal konten lokal, Reza mengatakan hal ini sudah diatur dalam UU Penyiaran, serta regulasi perluasan UU Cipta Kerja. Aturan tersebut mengingatkan dasar regulasi yang menjadi dasar penyajian konten lokal oleh lembaga penyiaran. “Terkait hal ini, saya minta DPRD untuk berkoordinasi langsung dengan KPID,” pintanya.  

Di akhir pertemuan itu, Reza menjawab soal TV kabel tidak berizin di daerah. Ia menegaskan, jika TV kabel tersebut tidak berijin sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan Komisi DPRD yang membidangi sebagai upaya tindak selanjutnya.

Pertemuan diakhiri dengan harapan agar berbagai masukan dan informasi teknis yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk perbaikan tata kelola penyiaran di Provinsi Gorontalo ke depan. **/Anggita Rend/Foto: Syahrullah

 

Detail
Dilihat: 1698

 

Jakarta -- Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, I Made Sunarsa, menyambut baik langkah proaktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pembentukan KPID Kaltara. Ia menyebut bahwa pembentukan KPID merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menyangkut hal ini, Made Sunarsa menguatkan tentang pentingnya pelibatan berbagai pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. KPI Pusat juga membuka ruang bagi keterlibatan mereka dalam tim seleksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan untuk menjaga akuntabilitas. 

Ia juga menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan pada prosedur, serta kesiapan anggaran operasional, dan sumber daya manusia (SDM) agar keberadaan KPID bisa efektif. “Saya sangat mengapresiasi dan senang karena benar-benar (seleksi KPID) ditindaklanjutti oleh Bapak dan Ibu legislatif (DPRD) dengan membentuk tim seleksi, ini langkah yang baik,” ujarnya kepada delegasi DPRD Kaltara, Jumat (11/7/2025) di kantor KPI Pusat. 

Rombongan ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, yang hadir bersama jajaran Wakil Ketua dan Anggota Komisi I DPRD serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltara, Jufri. 

Dalam sambutannya, Alimuddin menyampaikan, DPRD Kaltara telah membentuk tim seleksi calon anggota KPID dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan. Terkait hal ini, ia meminta masukan dari KPI Pusat terkait teknis dan prosedur lanjutan.

"Kami minta arahan dari KPI Pusat mengenai mekanisme selanjutnya, mohon masukan dan koreksi demi terwujudnya keberadaan KPID, mengingat beberapa TV dan radio sudah di sana dan membutuhkan pengawasan,” ujar Alimuddin kepada Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, yang ikut menerima kunjungan tersebut.

Dalam forum ini, KPI Pusat mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses seleksi, termasuk memperhatikan keterwakilan Perempuan. Selain itu, calon harus bebas dari afiliasi partai politik dan Lembaga Penyiaran (LP) serta kelengkapan administratif para calon. Prosedur seleksi yang tidak tepat dapat berpotensi digugat melalui jalur hukum, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah.

Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi, yang ikut forum tersebut, secara khusus menitipkan harapan agar KPID Kaltara bisa memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% untuk keperluan penyiaran ramah perempuan dan anak.

“Komposisi sebagaimana disebutkan agar bisa meramu tata kelola KPID lebih komprehensif sehingga menjadi satu kesatuan. Selain itu, ketika ada sosok perempuan, pendidik atau yang pernah terlibat langsung dalam industri penyiaran, maka akan tahu tata kelola ketika berhadapan dengan lembaga penyiaran,” tegasnya.

Hal yang sama turut diutarakan Ubaidillah bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur KPID sangat penting. Dia juga meminta pelaksanaan proses seleksi dapat dilakukan sebaik mungkin demi menjaga kedaulatan informasi nasional. “Mengingat wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” tandasnya. */Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 1921

Jakarta - Survey Minat Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik merupakan kebutuhan intelektual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan evaluasi atas penyelenggaraan penyiaran. Sekalipun dalam Undang-Undang Cipta Kerja KPI tidak lagi memiliki kewenangan dalam proses perijinan, namun KPI masih terlibat dalam proses evaluasi atas kinerja penyelenggaraan penyiaran. Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza menyampaikan hal ini dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) “Evaluasi, Pembentukan, Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis MKK Publik Tahun 2026”, (9/7).

Inisiatif KPI menjalankan Survey MKK ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu, yang diawali di Gorontalo dan Jawa Barat, ujarnya. Dalam rentang lima tahun ini, KPI terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen Survey MKK yang rencananya akan kembali dilaksanakan pada tahun depan. “Targetnya, instrumen MKK ini akan diserahkan oleh tim ahli pada akhir tahun ini,” terang Reza. 

Diskusi tersebut dihadiri oleh kalangan akademisi yang dipercaya untuk meramu instrumen penelitian MKK. Diantaranya Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran, Prof. Dr Dadang Rahmat Hidayat, Wakil Dekan FIKOM Unpad Prof. Dr Atwar Badjari, Prof. Dr Dian Wardiana Sjuchro, Dr Alem Pebri Sonny, Meria Octavianti, Dr Ni Nyoman Dewi Pascarani, serta Jerfrianto Saud selaku ahli lingusitik forensik.

Reza menjelaskan, sesuai keputusan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KPI, pelaksanaan MKK diserahkan pada KPI Daerah. Adapun untuk KPI Pusat sendiri, tugasnya adalah menyiapkan instrumen, melakukan monitoring serta membantu pelaksanaan MKK. Untuk itulah, diskusi kali ini diharapkan dapat melakukan pembaharuan terhadap instrumen penelitian agar tidak saja sesuai dengan perkembangan zaman, namun juga aplikatif di masing-masing daerah yang diteliti. 

Beberapa masukan dari akademisi yang disampaikan dalam forum ini mencakup jumlah dan model pertanyaan, penggunaan tata bahasa yang tepat agar lebih mudah dimengerti oleh responden, serta usulan perluasan penelitian hingga dapat menjangkau pendengar radio. Secara spesifik Alem Pebri Sonni selaku akademisi dari Universitas Hasanuddin menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Menurutnya harus ada pengembangan bertahap dengan “pilot test” di wilayah yang terbatas. Sonni juga menilai harus ada kolaborasi multidisiplin dengan melibatkan ahli media digital dan juga data science. 

Sementara itu Meria Octavianti mengingatkan bahwa pelaksana survey ini adalah KPID, maka harus ada petunjuk teknis yang jelas untuk masing-masing daerah. Karenanya perlu ada pembekalan dari KPI Pusat kepada KPID yang akan menggelar survey MKK, ujarnya. Adapun tentang usulan perluasan penelitian terhadap media radio, menurut Meria hal tersebut mungkin saja dilakukan. “Namun instrumen penelitiannya harus disesuaikan, termasuk merombak pertanyaan,” terangnya. 

Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan menjelaskan, survey MKK Publik ini ditargetkan dapat terselenggara pada tahun 2026. “Kami berencana akan melakukan uji coba di beberapa daerah bersama KPID,” terangnya. Harapannya, dengan ada uji coba dan juga pembekalan teknis ini, pelaksanaan MKK tahun depan dapat berjalan  baik. “Sehingga KPI memiliki data-data yang kuat terkait kebutuhan publik terhadap program siaran. Ini juga yang nantinya menjadi dasar bagi KPI saat melakukan evaluasi penyelenggaraan penyiaran,”tegas Hasrul.

  1. Sivitas Akademika STIAMI Dukung Revisi UU Penyiaran dan Siap Beri Masukan
  2. Afirmasi Perempuan Harus Didukung Dalam Proses Seleksi KPID
  3. Raker dengan Komisi I, KPI Usulkan Penyesuaian Anggaran 
  4. Identitas Luput Disamarkan, KPI Tegur Dua Program Berita BTV

Halaman 33 dari 731

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot