Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Jun 2024

Dilihat: 1324

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar evaluasi tahunan terhadap 14 lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan periode tahun 2023, Senin (3/6/2024) hingga Rabu (5/6/2024). Agenda rutin sekali dalam setahun ini merupakan salah satu upaya KPI meningkatkan kualitas isi siaran dengan menyampaikan catatan satu tahun siaran TV dilihat dari tiga aspek yakni jumlah sanksi, penghargaan dan pemenuhan konten siaran lokal.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, saat membuka kegiatan ini menyampaikan, evaluasi tahunan merupakan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan KPI pada 2016 lalu. Sebelumnya, evaluasi terhadap lembaga penyiaran dilakukan KPI satu kali setiap 10 tahun.

“Evaluasi ini merupakan amanah yang dijalankan KPI untuk meningkatkan kualitas program siaran. Evaluasi tahunan ini menjadi kegiatan strategis antara KPI dan lembaga penyiaran untuk menciptakan penyiaran yang lebih baik,” katanya pada saat evaluasi tahunan untuk Trans TV dan Trans 7.

Koordinator bidang Pengelolaan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP) sekaligus Anggota KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan menjelaskan, evaluasi tahunan ini merupakan forum penyampaian potret utuh siaran seluruh TV berjaringan selama satu tahun. Pemaparannya meliputi catatan sanksi yang diterima, aduan dari masyarakat, penghargaan yang diterima, hingga presentase siaran lokal yang disiarkan di setiap daerah.

“Implementasi siaran konten lokal yang kami sampaikan meliputi pemenuhan porsi 10% konten siaran lokal setiap hari, penempatan waktu tayangnya apakah di jam prime time. Kemudian program yang disiarkan tidak re-run atau bukan program ulangan, bahasa yang digunakan, produksinya oleh siapa dan juga kategori program atau genre yang disiarkan,” ujar Hasrul.

Seluruh data siaran jaringan ke 14 TV ini diambil KPI dari aplikasi pemantauan sistem siaran stasiun jaringan KPI. Aplikasi ini mampu mencatat dan menghitung durasi seluruh siaran lokal pada anak jaringan di seluruh wilayah di Indonesia. Data ini pun kemudian dicocokan dan diverifikasi oleh KPD di setiap wilayah siaran TV berjaringan tersebut. 

Setelah menjelaskan instrumen setiap aspek penilaian evaluasi tahunan, Hasrul mempersilahkan Anggota KPI Pusat untuk memaparkan aspek evaluasi ke masing-masing lembaga penyiaran. Trans TV dan Trans 7 mendapat kesempatan menjadi TV induk jaringan pertama yang dievaluasi.

Pada kesempatan ini, Anggota KPI Pusat Tulus Santoso menyampaikan jumlah sanksi yang diterima Trans TV dan Trans 7 selama tahun 2023. Berdasarkan data KPI, Trans TV mendapatkan jumlah sanksi teguran sebanyak 3 kali. Jumlah ini sama dengan jumlah sanksi yang diterima Trans TV pada tahun sebelumnya. Sedangkan sanksi yang diterima Trans 7 sepanjang 2023 tidak ada. Di tahun sebelumnya (2022), Trans 7 hanya mendapatkan 1 sanksi teguran. 

Kendati demikian, Tulus menyinggung sejumlah program yang banyak mendapat aduan masyarakat dan temuan di KPI Pusat. Ada tiga program acara di Trans TV yang perlu jadi perhatian yakni “Pagi-pagi Ambyar”, “Ketawa Itu Berkah” dan “Insert Siang”. Sementara Trans 7 diminta melakukan perbaikan di dua program acaranya yakni “On The Spot” dan “Lapor Pak”.

“Terkait dengan jumlah pengaduan masyarakat terhadap Trans TV yang diterima KPI Pusat pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Tahun ini, Trans TV mendapat 124 aduan. Pada tahun lalu, aduan untuk Trans TV ada 154. Penurunan aduan juga terjadi di Trans 7. Pada 2022, Trans 7 mencatatkan jumlah aduan sebanyak 31. Adapun di tahun ini hanya 25 aduan. Trennya membaiknya,” ungkap Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat.

Implementasi siaran lokal dimaksimalkan

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza menyoroti pelaksanaan siaran jaringan kedua stasiun TV. Dia meminta Trans TV dan Trans 7 untuk lebih memaksimalkan implementasi 10% siaran konten lokal di setiap daerah.

Berdasarkan data pelaksanaan SSJ (sistem stasiun jaringan) khususnya Trans TV terdapat catatan yang perlu diperhatikan yakni terkait penempatan waktu siaran lokal di jam produktif atau jam aktif menonton. Kemudian, penggunaan bahasa daerah dalam program lokal serta produksi kontennya. Pelaksanaan ketiga aspek ini belum sepenuhnya dijalankan. 

Reza juga menyinggung sejumlah program siaran lokal yang ditayangkan ke dua TV ini sering diulang atau re-run. Menurutnya, penggulangan siaran, terutama untuk program siaran berita, sangat tidak memenuhi aspek aktualitas dari sebuah informasi. “Karena keterbaruan berita sangat penting disampaikan kepada masyarakat,” katanya. 

Pendapat senada turut disampaikan Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa. Menurutnya, penggulangan siaran dan juga penayangan konten lokal di jam-jam tidak produktif menjadi sorotan banyak pihak termasuk oleh DPR. “Saya minta ini jadi perhatian Trans TV dan Trans 7,” ujarnya.

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah, meminta Trans TV dan Trans untuk mengakomodir adanya juru bahasa isyarat dalam program tayangan. Meskipun kedua TV tidak banyak program berita, hal ini penting dalam rangka memberi hak dan perlakuan yang sama untuk semua kalangan penonton.

Menyambut agenda politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun ini, Aliyah meminta Trans TV dan Trans 7 untuk tetap mempertahankan netralitas dan keberimbangan siarannya. 

KPI Pusat juga menyampaikan catatan penilaian indeks kualitas program siaran TV atau IKPSTV pada 8 kategori yang diperoleh Trans TV dan Trans 7. Beberapa yang digarisbawahi, baik Trans TV maupun Trans 7, program siaran kategori talkshow dan infotainment.

Dalam kegiatan evaluasi ini, seluruh Anggota KPI Pusat hadir menyampaikan catatan dan masukan. Di akhir acara evaluasi, KPI Pusat menyampaikan berita acara yang berisikan rekomendasi dan catatan bagi Trans 7 dan Trans TV. Turut hadir sejumlah direktur dari ke dua TV. ***/Foto: Agung R 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Jun 2024

Dilihat: 932

Bekasi – Upaya peningkatan kualitas isi siaran lembaga penyiaran khususnya TV terus dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Salah satu program utama kegiatan KPI yang konsen mendorong peningkatan kualitas isi siaran TV yakni Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) yang secara periodik digelar bersama 12 Peguruan Tinggi Negeri (PTN) di 12 kota di tanah air.Menj

Memasuki tahun ke 10 penyelenggaraan program ini, KPI tak berhenti memunculkan inovasi dan ide baru agar kualitas isi siaran lembaga penyiaran dari waktu ke waktu makin membaik, meningkat dan tentunya menjadi referensi bagi masyarakat dan para stakeholder. 

PIC kegiatan IKPSTV sekaligus Anggota KPI Pusat Amin Shabana mengatakan, pihaknya akan mengembangkan program baru indeks dengan cakupan yang lebih luas. Program yang saat ini disebut IKPSTV akan berubah menjadi Indeks Penyiaran Indonesia (IPI). Rencananya, program indeks baru ini akan dimulai tahun depan.

“Indeks ini akan kita lakukan jauh lebih besar. Kalau misalnya tahun ini kita melibatkan 12 perguruan tinggi dari 12 provinsi, maka indeks penyiaran penyiaran ini akan melibatkan 33 provinsi, dimana di dalamnya juga ada perguruan tinggi dan KPID,” jelas Amin sebelum pembukaan kegiatan diskusi kelompok terpumpun atau FGD (fokus grup diskusi) IKPSTV Periode 1 tahun 2024 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024). 

Indeks penyiaran baru ini diharapkan dapat menjawab dan mewujudkan kualitas penyiaran yang sejalan dengan regulasi yang berlaku, keinginan publik juga industri penyiaran. “Ini wujud dari pengembangan bagaimana indeks ini bisa mengukur industri penyiaran di 33 provinsi tadi,” tambah Amin Shabana. 

Dalam kesempatan itu, Amin menyampaikan apresiasi tinggi atas keterlibatan para ahli dari perguruan tinggi dalam program IKPSTV selama ini. Keseriusan dan profesionalitas dari para ahli di perguruan tinggi ini menjadi rekomendasi positif untuk meningkatkan kualitas isi siaran TV. 

“Sekali lagi terima kasih. Kami berharap dukungan dari bapak ibu semua perguruan tinggi yang semua merupakan mitra dari KPI dalam mendukung kerja-kerja kami ke depan,” pintanya.

Saat membuka kegiatan FGD, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, menyandingkan bobot kualitas siaran TV dengan dinamika penyiaran yang terjadi sekarang. Menurutnya, ada kritik terkait perbedaan kualitas antara media penyiaran dan media baru yang perlu direspon. 

“Kritik ini tidak bulat kita terima karena penilaian terhadap kualitas penyiaran bisa dilatari dengan beragan faktor, mulai aktivitas mereka di ruang teknologi yang saat ini lebih intens. Sehingga saat ini mereka tidak punya prospektif obyektif untuk memilih kualitas lembaga penyiaran secara konferhensif, Tapi yang jelas pandangan mereka terhadap kualitas harus direspon secara obyektif,” katanya. 

Ubaid menyatakan, pihaknya terus melakukan kerja-kerja koheren untuk meningkatkan kualitas layar kaca Indonesia. Melalui FGD ini, dirinya berharap ini akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat organik dengan kebutuhan masyarakat. 

“Dengan apa yang terjadi belakangan. FGD ini, baik dari proses perencanaan sampai dengan hasilnya, tidak berjalan sendiri, tidak merasa mapan sendiri, sehingga sudaah merasa telah melakukan hal yang terbaik,” harap Ubaidillah.

Ubaid juga mengucapakan terima kasih kepada seluruh konsultan pengendali, para informan dan seluruh komisioner yang terus mendidikasian diri memberikan pandangan dan pemikiran terbaik agar kualitas siaran tumbuh berkembang dengan baik. “Saya berharap ibu dan bapak dapat merekam apa yang diharapkan publik, lalu menjadikannya sebagai aktivitas kelembagaan yang dalam hal ini terimplementasi melalui IKPSTV,” tutupnya. 

Sementara itu, Plt Direktur Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas), Nuzula Anggeraini, menyoroti dua kategori program yakni sinetron dan infotainment yang penilaiannya bertolak belakang. Menurutnya, secara rating (Nielsen) dua kategori itu termasuk yang baik, namun secara kualitas masih di bawah standar yang diharapkan KPI.

“Apakah perlu kita melakukan survei minat dan survei khalayak  serta peningkatan literasi dan juga edukasi siaran terhadap masyarakat untuk program sinetron dan infoteimen,” katanya yang disampaikan secara daring. 

Terkait hal ini, Bappenas mendorong KPI terus meningkatkan pemahaman P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) kepada lembaga penyiaran. Upaya lain yang perlu juga dilakukan yakni peningkatan SDM penyiaran serta managemen lembaga penyiaran. “Ini merupakan hal lain yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas penyiaran Indonesia,” kata Nuzula. 

Secara khusus menyangkut peningkatan kualitas SDM, Bappenas berharap KPI dapat memberikan pelatihan kepada rumah-rumah produksi (production house) dan lembaga penyiaran. Pelatihan ini dengan tujuan setiap program yang dibuat selaras dengan standar KPI serta kultur budaya bangsa.

“Asosiasi periklanan diharapkan juga turut mendukung program-program siaran yang berkualitas, misalnya dengan memasang iklan pada program yang berkualitas tersebut dan tentunya juga disesuaikan dengan standar dari KPI. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas,” papar Nuzula. 

Narasumber FGD IKPSTV yang pernah menjabat Ketua KPI Pusat Periode 2016-2019, Yuliandre Darwis, mengatakan kepuasan publik terhadap tayangan merupakan mandat yang harus dipenuhi KPI. Karenanya, pengukuran kualitas siaran itu diperlukan untuk melihat sejauhmana mutu dari siaran tersebut. 

Dalam kesempatan ini, Andre (panggilan akrabnya) berharap hasil FGD indeks ini dapat dieksplorasi sehingga muncul data analisa baru. Selain itu, lanjutnya, kolaborasi dalam kegiatan indeks juga diperlukan. “Harapannya akan memperkuat indeks, sehingga menghasilkan penguatan siaran,” ujarnya.

Pada kesempatan diskusi di kelas yang dibagi menjadi 8 kategori program, seluruh pengendali dan para informan diberi kesempatan menyampaikan pandangan, penilaian serta masukannya. Seluruh Komisioner KPI Pusat ikut terlibat dalam diskusi ini antara lain Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Anggota KPIn Pusat Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizqi Monarshi, I Made Sunarsa, Muhammad Hasrul Hasan, Mimah Susanti, dan Tulus Santoso. Adapun ke 8 kategori yang dimaksud yakni infotainment, sinetron, wisata dan budaya, berita, religi, variety show, talk show dan anak. ***/Foto: Agung R  

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 02 Jun 2024

Dilihat: 1655

Bekasi -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta lembaga penyiaran utamanya televisi untuk lebih variatif menyiarkan program siaran religi. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) kategori religi di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024).  

“Jadi tidak hanya agama tertentu, tetapi juga semua agama yang ada di Indonesia,” kata Ubaid. 

Gus Ubaid, panggilan akrabnya, mendengarkan masukan para informan dari 12 Universitas di Indonesia yang konsen mendiskusikan siaran religi di televisi. Selain program religi yang variatif, juga perlu ditekankan adalah kesadaran narasumber agar tidak menyinggung atau berpotensi menimbulkan ketersinggungan terhadap ajaran agama lain. 

“Kita ingin wajah penyiaran juga menampilkan toleransi, keberagaman, dan saling menghargai. Jadi selain variasi program religi, subtansi konten jangan sampai menyinggung keyakinan umat lain,” imbuhnya. 

Menurutnya, menambah keimanan merupakan satu hal dianjurkan oleh agama masing-masing. Akan tetapi ketika sudah tayang di lembaga penyiaran yang merupakan ranah publik, jangan sampai menyinggung keyakinan agama lain. 

“Siaran religi ini sudah menjadi ranah publik. Jangan sampai membuat kelompok lain tersinggung. Kita harus menguatkan narasi keberagaman dan semangat toleransi,” sambungnya.

Dengan menampilkan siaran religi yang bermuara nilai-nilai toleransi, diharapkan juga bisa berdampak pada perilaku masyarakat. Sehingga masyarakat bisa saling menghargai, menjaga kerukunan, dan bisa hidup berdampingan di dalam keberagaman.

“Jadi saya mendorong lembaga penyiaran menjadi bagian integral membangun toleransi tumbuh di masyarakat. Tidak membangun ekslusivitas nilai dan ajaran agama tertentu. Agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan damai dan rukun,” pungkasnya. Memet/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 31 Mei 2024

Dilihat: 475

Jakarta – Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) adalah momentum yang menjadi tonggak hidupnya penyiaran nasional. Dimulai dari Surakarta, dengan berdirinya perkumpulan radio pribumi pertama, Solosche Radio Vereeniging (SRV) pada 1 April 1933. Semenjak itu, wajah penyiaran nasional telah banyak berubah. Peringatan hari penyiaran menjadi refleksi bagi penyiaran nasional dari tahun ke tahun. 

Peringatan hari jadi penyiaran juga dilaksanakan di tingkat daerah, seperti di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Saat berkunjung ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jumat (31/5/2024), rencana tersebut disampaikan langsung Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet ke Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso dan Mimah Susanti. 

Dalam kesempatan itu, Ketua KPID Jabar menyampaikan undangan ke KPI Pusat untuk hadir dalam peringatan Hari Penyiaran di Jawa Barat. Dia menjelaskan bahwasanya KPID Jabar akan menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan. 

“Kami datang untuk mengundang langsung Harsiarda termasuk undangan permohonan sambutan untuk Ketua KPI Pusat,” ucap Adiyana. 

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, menyatakan niatnya untuk turut meramaikan peringatan Harsiarda tersebut. Mengingat, KPI saat ini tengah fokus menyiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI seluruh Indonesia. 

“Semoga kita bisa hadir ditengah tengah padatnya jadwal dan kegiatan kami. Tanggal 8 semoga kami bisa ikut meramaikan acara. Setelah kegiatan di beberapa kota, kami fokus ke Rakornas dan Harsiarnas,” ucap Tulus.

Rangkaian kegiatan Harsiarda melibatkan banyak pihak. Kegiatan telah dimulai sejak 14 Mei lalu. Adapun rangkaian acaranya antara lain kegiatan bersama komunitas pemberdayaan masyarakat, roadshow ke perguruan tinggi dan penanaman pohon, broadcast expo, hingga kampanye bertajuk “Ayo Nonton TV & Dengarkan Radio Terus." Puncak peringatan Harsiarda akan digelar pada 9 Juni dan rencananya akan dihadiri Penjabat Gubernur Jabar. Abidatu Lintang