Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 12 November 2020

Dilihat: 6188

Yogyakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melihat digitalisasi penyiaran sebagai peluang pemerataan informasi. Meski harus diakui, digitalisasi juga memberikan bonus digital yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pemerataan informasi tentunya sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal di beranda depan negeri ini. Menurut Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, selama ini wilayah perbatasan antar negara yang menjadi beranda negara, banyak yang kesulitan mendapatkan informasi dari televisi teresterial indonesia. “Sehingga mereka memenuhi kebutuhannya melalui informasi yang tersedia dari siaran luar negeri,” ujarnya. Tak heran jika bahasa Upin Ipin dan mata uang ringgit jauh lebih popular di sana. Dengan digitalisasi ini, diharapkan kondisi seperti itu dapat ditanggulangi sehingga kita dapat menjaga Indonesia dengan sebenar-benarnya. Bukan saja dalam tataran ekonomi, tapi yang jauh lebih penting juga menjaga negeri ini dalam tataran budaya. 

Hal tersebut disampaikan Mulyo saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi dan publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital, yang diselenggarakan KPI bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Teknologi dan  Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Yogyakarta (12/11). 

Mulyo menyampaikan pula yang sering didengungkan selama ini adalah banyaknya wilayah blank spot yang belum terlayani siaran. “Kami sangat berharap dan yakin bahwa BAKTI dan Kominfo berkomitmen membantu wilayah tersebut yang selama ini tidak dilirik oleh pengelola televisi” ujanya. Tiadanya televisi yang terlibat di wilayah blankspot karena secara ekonomi wilayah itu tidak cukup menarik dan tidak cukup potensial, sehingga kemudian dilewatkan oleh televisi dalam pendirian tower antena. KPI juga berharap, dengan digitalisasi serta konsep yang diusung BAKTI dan Kemenkominfo dapat menempatkan pemancar dan penguat antena televisi teresterial di BTS-BTS (Base Transceiver Station) yang ada di wilayah blankspot. Hal ini tentunya akan semakin memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. 

Digitalisasi penyiaran ini, ujar Mulyo, harus dapat dimaknai dengan hadirnya peluang bagi masyarakat mendapatkan alternatif siaran televisi yang jauh lebih beragam. Saat ini di Jakarta, sudah ada saluran televisi baru digital dengan format siaran bisnis, olah raga, dan da’wah. “Mudah-mudahan ke depan dapat diikuti dengan hadirnya televisi dengan format siaran pendidikan, anak-anak, dan olah raga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya. Karena program olah raga banyak  diminati oleh masyarakat kita.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 November 2020

Dilihat: 10092

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerjasama dengan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dan Kementrian Kominfo menyelenggarakan Digital Movie Awards 2020 dengan tema besar “Menjaga Indonesia”. Kompetisi memperebutkan hadiah dengan total uang berjumlah 120 juta rupiah. Batas akhir pengumpulan karya pada tanggal 30 November 2020.

Dalam lomba bertajuk kompetisi film pendek ini, para juri akan memilih juara 1, 2 dan 3 serta 1 karya terbaik khusus pelajar dan 2 pemenang nomine terbaik. Hadiah pertama akan memperoleh hadiah senilai 45 juta rupiah, hadiah kedua 30 juta rupiah dan hadiah ketiga 20 juta rupiah. Adapun pemenang khusus pelajar memperoleh hadiah sebesar Rp. 15 juta rupiah dan dua (2) pemenang nominee terbaik masing-masing sebesar 5 juta rupiah.

Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan kegiatan ini untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pembuatan konten video yang kreatif dalam bentuk film pendek serta meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Adapun tujuannya memacu dan memberi wadah kreativitas masyarakat melalui karya film pendek.

“Melalui kompetsisi film pendek ini, kita ingin mengajak masyarakat turut serta mengkampanyekan spirit menjaga Indonesia termasuk daerah perbatasan. Kami pun berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya cerdas dan kritis dalam bermedia melalui kompetisi film ini. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong hadirnya konten-konten kreator dan industri kreatif baru dari kalangan pelajar dan umum,” jelas Mulyo Hadi, Selasa (10/11/2020).

Ditambahkannya, konten media seperti film-film pendek merupakan produk kreatif yang dapat menyampaikan ideologi dan juga budaya. Karenanya, cara yang sama harus dilakukan melalui kompetisi film pendek ini.

“Film sebagai produk kreatif adalah salah satu cara yang mudah diterima dan mudah mempengaruhi perilaku masyarakat. Film harus dimanfaatkan untuk membangun kesadaran Indonesia yang Maju dalam Kepribadian Indonesia,” katanya.

Sedangkan untuk sub tema atau tema turunan dari kompetisi bertema besar “Menjaga Indonesia” adalah Siaran digital untuk kemajuan daerah perbatasan, Digital media untuk Indonesia maju, Literasi Media; Kritis dan Peduli Bermedia (TV/Media Baru), dan Dua sisi Media. 

Para peserta yang ingin terlibat dan mengirimkan karyanya dapat terlebih dahulu membaca semua persyaratan lomba yang ada di link berikut ini, https://drive.google.com/file/d/1QpZ1NbCOx6j_DxX7nDPO3apG8RToyqEI/view. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 November 2020

Dilihat: 6649

Cikarang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap digitalisasi penyiaran tidak sekedar alih teknologi, namun harus dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui penyiaran digital diharapkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan informasi yang berkualitas dan hiburan yang sehat, dengan beragam pilihan saluran siaran secara gratis. Oleh sebab itu masyarakat harus paham apa itu siaran digital dan Analog Switch Off (ASO). 

Pendapat itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, pada diskusi di arena Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) yang diselenggarakan di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

“Kami ingin pelaksanaan siaran digital harus sepenuhnya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, baik untuk ketersediaan informasinya maupun untuk kemudahan mengakses informasi tersebut, terutama yang menjadi perhatian kami yakni wilayah yang selama ini termasuk area blankspot. Kami meminta komitmen pemerintah agar dapat mendorong para pengelola siaran digital untuk dapat membangun infrastruktur siaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, dengan sistem siaran digital, dapat dilakukan cost sharing dalam membangun infrastuktur," tambahnya.

Di sisi lain, menurut Hardly pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan konverter berupa Set Top Box (STB) yang dapat mengubah perangkat TV analog menjadi digital. Harus ada standarisasi STB, juga perlu ada upaya pembagian STB gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Selain itu, publik juga harus diberi kesempatan terlibat dalam proses perpindahan sistem tersebut. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang konsep siaran digital, terlibat dalam proses perumusan regulasi teknis, serta ikut mengawasi implementasi siaran digital. Perlu ada public sphere untuk seluruh tahapan ASO,” ujar Hardly.

Selain itu, lanjut Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, digitalisasi penyiaran harus memikirkan bagaimana membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat, agar dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas. Terkait ini, KPI telah melakukan berbagai upaya. Antara lain kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, maupun kajian tentang dinamika industri penyiaran secara berkala. 

Dalam kesempatan ini, Hardly mengaitkan penyiaran digital dengan penguatan dan kapasitas masyarakat melalui literasi. Hal ini penting karena pelaksanaan siaran digital akan membuka peluang lahirnya TV-TV baru yang berdampak terhadap pertumbuhan konten siaran. 

“Harus ada penguatan dan dorongan untuk mengapresiasi program siaran yang berkualitas. Untuk itu KPI telah memiliki agenda Bicara Siaran Baik.  Dalam dinamika industri penyiaran free to air (FTA), produksi konten siaran sangat dipengaruhi dengan berapa banyak orang yang menonton. Pasalnya, pemasang iklan memiliki kecenderungan untuk memasang iklan pada siaran dengan jumlah penonton yang banyak. Oleh sebab itu, selain bersikap kritis pada konten siaran yang buruk, masyarakat juga harus didorong untuk memberi apresiasi dan menviralkan program siaran yang baik. Agenda ini telah dijalankan untuk berbagai program siaran televisi analog, dan nantinya juga akan dilakukan untuk program siaran yang diproduksi oleh TV digital. Kapasitas masyarakat dalam literasi media, akan turut membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat,” jelas Hardly.

Hardly juga menegaskan komitmen KPI untuk terus melakukan sosialisasi siaran digital ke masyarakat.Hal ini untuk memastikan agar sebelum seluruh proses migrasi siaran digital dituntaskan pada tahun 2022, seluruh masyarakat Indonesia telah memahami dan mengetahui secara detail tentang penyiaran digital.

“KPI akan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses migrasi sistem penyiaran ini menjadi agenda bersama, dan benar-benar membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat,” tandas Hardly.

Usai diskusi yang disiarkan secara langsung oleh jaringan TV di bawah bendera ATSDI, ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara KPI dengan ATSDI tentang sosialisasi siaran digital. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 November 2020

Dilihat: 6997

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali menyelenggarakan Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV tahun 2020 untuk Periode Kedua. Padang menjadi kota pertama pelaksanaan riset indeks yang diagendakan dua kali dalam satu tahun ini. Riset indeks di Kota Padang bekerjasama dengan Universitas Andalas.

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat membuka pelaksanaan riset untuk kota Padang menyatakan, lembaganya berupaya membuka ruang diskusi dengan kalangan akademisi untuk menghasilkan masukan dan ide-ide kreatif. Melalui forum riset ini diharapkan pula hasil rekomendasi yang positif untuk pengembangan dan peningkatan kualitas isi siaran televisi.

“Semoga ada ide-ide baru juga seperti jurnal penyiaran serta metode-metode baru yang diciptakan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi kolaborasi yang lebih jauh lagi,” kata Yuliandre, Selasa (10/11/2020).

Sampai saat ini, kata Andre, panggilan akrabnya, masih banyak program acara TV yang baik dan menurut KPI berkualitas justru sepi pengiklan. Minimnya pemasukan dari iklan di tayangan baik itu menyebabkan banyak program bagus tersebut harus dieliminasi. 

“Hal ini harus kita ubah yakni bagaimana menjadikan tayangan berkualitas dan bagus justru menjadi ladang iklan. Data riset ini dapat menjadi salah satu masukan atau rekomendasi bagi pengiklan untuk beriklan di TV,” ujar Andre.

Riset ini, tambah Andre, juga diperlukan mendampingi masyarakat memuat nilai gotong royong yang dapat diaktualisasikan dengan baik, serta menciptakan perspektif baru agar masyarakat dapat kritis dan memanfaatkan media untuk perubahan sosial yang lebih baik.

Di tempat yang sama, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, menyatakan pelaksanaan riset indeks kualitas program siaran TV ini sangat baik dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Riset ini akan mampu melihat dan mengukur bagaimana kualitas isi siaran TV selama satu tahun belakangan. 

“Mudah-mudahan rangkaian acara ini yang merupakan kesinambungan dari riset sebelumnya dapat semakin meningkat. Atas nama pimpinan Universitas Andalas, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” tutur Yuliandri.

Setelah itu, Koordinator kegiatan riset KPI Pusat, Andi Andrianto, menjelaskan mekanisme diskusi dan pengujian terhadap contoh tayangan. Pengujian dan penyampaian dilakukan berdasarkan kluster yang menjadi tanggungjawab masing-masing informasi. “Semoga kita dapat memperkaya diskusi pada hari ini,” katanya. ***