Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Mei 2017

Dilihat: 28691

Jakarta – Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2017 merupakan monumen dari sebuah kepercayaan masyarakat dunia kepada pers untuk menjalankan profesinya dengan leluasa alias bebas. Namun, kebebasan pers haruslah diikuti dengan tanggungjawab dan pengertian.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, kebebasan pers merupakan kebebasan yang mesti diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab. Bentuk tanggungjawab itu menjadi pengontrol sekaligus pendorong perubahan sosial yang konstruktif.

“Dalam menjalankan profesi pers yang bebas, rasa tanggungjawab harus terus ikutkan. Adanya rasa tanggungjawab ini akan menciptakan kontrol dan pendorong perubahan sosial yang baik dan membangun,” kata Hardly menanggapi Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2017, Kamis, (4/5/17).

Menurut Hardly, kebebasan pers merupakan medium bagi masyarakat untuk mengakses informasi, membuka cakrawala berpikir, dan keberanian untuk berbicara menyampaikan pendapat.

Namun dalam era teknologi informasi saat ini, lanjut Komisioner yang juga Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, kebebasan pers juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk membebaskan masyarakat dari berita bohong (hoax) dan palsu (fake).

“Saat ini, berita bohong sangat merajalela terutama di media sosial. Keberadaan pers dengan jaminan kebebasan persnya mestinya menjadi alat untuk meluruskan hal yang tidak benar itu supaya masyarakat terbebas dari kabar dan berita palsu atau Hoax,” tegasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Mei 2017

Dilihat: 35730

Medan – Gubenur Sumatera Utara (Sumut) H. Tengku Erry Nuradi, merespon kinerja KPID Sumut dalam upaya mengawal Undang-Undang Penyiaran, khususnya dalam pengawasan isi siaran. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner KPID Sumut di ruang kerja Gubernur, pertengahan April lalu.

Wakil Ketua KPID Sumut Rachmad Karo-Karo kepada kpi.go.id menginfokan bahwa audiensi Komisioner KPID dengan Gubsu Tengku Erry Nuradi berlangsung sekitar satu jam lebih dan banyak hal yang dibicarakan terutama mengenai peran KPID dalam mengawasi operasional lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyiaran termasuk P3SPS.

Komisioner KPID Sumatera Utara yang hadir dalam audiensi ini yakni Parulian Tampubolon selaku Ketua, Rachmad Karo-Karo (Wakil Ketua), Adrian Azhari Akbar Harahap (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Jaramen Purba (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), dan Ramses Simanullang (Anggota Bidang PS2P).

Dalam kesempatan itu, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon kepada Gubsu melaporkan hasil Rakornas KPI 2017 di Bengkulu. Salah satunya perihal kesiapan Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas Tahun 2018.

Usai mendengarkan laporan tersebut, Gubsu Tengku Erry Nuradi yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara M. Fitriyus dan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumatera Utara Ilyas Sitorus menyambut baik dan setuju jika Sumatera Utara dijadikan tuan rumah Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas 2018 mendatang.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta KPID Sumatera Utara untuk terus mencari inovasi baru dalam memberikan pelayanan kepada lembaga penyiaran di Sumut. Upaya itu diantaranya dengan melakukan survey terhadap keberadaan lembaga penyiaran untuk mengetahui lembaga penyiaran yang baik dan benar-benar menjalankan amanah Undang-Undang Penyiaran maupun P3SPS.

“Bagi lembaga penyiaran yang baik, tentu perlu diberikan reward. Sedangkan  bagi yang belum baik supaya dibina sesuai aturan yang berlaku” tegas Gubsu kepada Komisioner KPID Sumatera Utara.

Gubernur juga menyinggung siaran konten lokal supaya ditayangkan pada waktu utama (prime time) dan disiarkan secara nasional bagi lembaga penyiaran nasional. “Materi konten lokal yang disiarkan diharapkan benar-benar mengenai daerah Sumatera Utara.  Teknis pelaksanaannya juga bisa dikoordinasikan dengan masing-masing kepala daerah setempat” kata Tengku Erry.

Dia juga meminta supaya ke depan KPID Sumut dapat memprogramkan  kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah kejuruan di Sumatera Utara untuk membuat pelatihan yang berkaitan dengan dunia penyiaran termasuk upaya menumbuhkembangkan Production House (PH) di daerah ini. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Mei 2017

Dilihat: 33434

Azerbaijan - Menurut laporan APA (Azerbaijan Press Agency), stasiun penyiaran televisi dan radio Azerbaijan diinstruksikan untuk menyiarkan setidaknya 90 menit program anti-rokok dalam setiap bulannya. Selain itu, TV dan Radio diminta membuat laporan ke Dewan Televisi dan Radio Nasional mengenai hal tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang tentang pembatasan penggunaan produk tembakau.

Menurut Pasal 12 dalam RUU tersebut, yang mendapat dukungan dari kalangan eksekutif, lembaga ilmiah, dan LSM, semua penyiaran TV dan radio yang beroperasi di Azerbaijan dalam waktu tidak kurang dari 90 menit dari total seluruh waktu penyiaran selama satu bulan diwajibkan menyiarkan program yang memberikan peringatan, edukatif, dan informasi yang berguna untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan tembakau serta kebiasaan buruk lainnya yang membahayakan kesehatan seseorang.

Tayangan tersebut akan dibagi kedalam dua sesi, yang pertama program tersebut akan disiarkan antara pukul 08: 00-11: 00, sedangkan empat puluh lima menit selanjutnya akan disiarkan antara pukul 05:30:00-11:00 malam. 

RUU tersebut akan diajukan untuk dibahas dalam rapat pleno parlemen Azerbaijan. Red dari en.apa.az

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Mei 2017

Dilihat: 36362

Makassar - Dalam rangka Pemutakhiran Tabel Referensi dan Data Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sulawesi selatan meminta setiap lembaga Penyiaran untuk melakukan klarifikasi data administrasi dan data teknis sesuai dengan data terakhir yang disetujui oleh menteri Komunikasi dan Informatika.
Hal tersebut dikatakan Muhammad Hasrul Hasan, Kordinator Bidang Perizinan KPID Sulawesi Selatan, akhir April lalu di Makassar.

“Kami beharap untuk setiap Lembaga Penyiaran untuk segera melakukan pengisian data administrasinya melalui website http://e-penyiaran.kominfo.go.id untuk selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran pada data base sistem penyiaran Manajemen Perizinan Penyelengaraan Penyiaran ( SIMP3),” Kata Muhammad Hasrul Hasan.

Selain lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP tetap. Hasrul yang juga saat ini menjabat sekretaris IJTI Sulsel, mengaku baru saja mengikuti Bimbingan teknis SIMP3 pada April lalu di Hotel Mercure Kuta Bali mengatakan, nantinya seluruh lembaga penyiaran yang akan mengajukan permohonan izin penyiaran juga akan melalui website tersebut.

“SIMP3 akan mempermudah proses perizinan lembaga Penyiaran baik yang sudah memperoleh Izin maupun yang baru mengajukan izin Penyiaran. Sebelumnya proses perizinan akan keluar hinggga bertahun tahun, nantinya prosesnya dipersingkat dalam hitungan bulan saja,” Ujar Hasrul.

KPID Sulsel juga akan membuka pelayanan ke Lembaga penyiaran, yang belum paham cara mendaftar dan mengisi di aplikasi E Penyiaran di Desk E Penyiaran kantor KPID Sulawesi Selatan Jalan Bontolempangan, Makassar.

Klarifikasi data melalui web dinyatakan berlaku apabila telah kami terima scan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data resmi bermaterai melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan dokumen hardcopy data KTP Pimpinan, Akta Perusahaan, NPWP Perusahaan, Dokumen IPP, Dokumen ISR, Bukti Pembayaran terakhir yang dikirimkan dalam bentuk pos tercatat beserta data pendukung klarifikasi yang ditujukan ke Direktur Kementerian Kominfo di Jakarta. Red dari berbagai sumber