Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2017

Dilihat: 26886

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera melakukan pembaharuan nota kesepahaman atau MoU antara KPI dan Polri yang akan habis September tahun ini. Nantinya, salah satu butir kerjasama yang masuk dalam MoU pembaharuan itu mengenai penanganan dan juga tindakan kasus pemberitaan hoax dan lembaga penyiaran berlangganan illegal.

Kesepakatan untuk melakukan pembaharuan MoU dan kerjasama tersebut mengemuka saat pertemuan KPI Pusat dengan Polri di Kantor KPI Pusat, Selasa (22/5/17). Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin dan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, serta Kadiv Humas Kepolisian RI, Setyo Wasisto dan Kepala Bagian Kemitraan Kepolisian RI, Awi Setiyono.

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, masalah yang terjadi dilapangan terkait keberadaan LPB illegal menjadi klausul utama kerjasama atau MoU KPI dan Polri yang baru.

Selain itu, kata Rahmat, butir kerjasama lain yang perlu yakni mengenai penindakan terhadap penyebar berita hoax melalui lembaga penyiaran yang banyak terjadi di daerah. Berdasarkan hasil penemuan dari KPID dan Polda banyak menemukan berita-berita hoax yang disiarkan melalui lembaga penyiaran di daerah.

“Sebenarnya sangat banyak peluang kerjasama antara KPI dan Polri terkait persoalan ini. Untuk itu, perlu banyak konsolidasi antara keduabelah pihak,” kata Rahmat yang didamping Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Setyo Wasisto mengatakan, pembahasan kelanjutan kerjasama Polri dan KPI harus segera diselesaikan sehingga pada Juli tahun ini sudah bisa dilakukan perpanjangan. “Setelah perpanjangan MoU untuk sesegera mungkin membicarakan kesepakatan kerjasama dan membuat PKS-nya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wasisto mengeluhkan penyebaran berita berita lama yang dinilai memicu adanya konflik seperti di Kalimantan Barat. Berita tersebut tidak mencantumkan data akurat sehingga dikhawatirkan memprovokasi masyarakat, lanjut Wasisto.

“Kami juga sangat terbuka dalam rangka menertibkan LPB illegal, apalagi LPB memiliki nilai ekonomi yang sangat besar,” kata Wasisto.

Selain itu, Wasisto menegaskan pihaknya tidak akan melindungi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang illegal. “Jika ada kasus seperti ini, mohon segera diinformasikan kepada kami. Kami juga akan melakukan sosialisasi ke Polda terkait hal ini,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2017

Dilihat: 60890

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada lembaga penyiaran radio dan televisi meningkatkan produk konten lokal yang sehat dan berkualitas.

Sehingga beragam konten produk asing tidak lagi menggerus budaya bangsa serta menguasai siaran media elektronik.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, melalui siaran pers yang diterima tribunjateng.com, Minggu (21/5/2017).

"Indonesia minim dalam kreativitas konten, sehingga saluran begitu banyak tapi konten yang masuk adalah produk asing atau impor. Konten asing mendominasi, bahkan rating TV nasional kini dikuasai oleh beragam program konten asing," katanya.

Saat hadir Anugerah Penyiaran KPID Jateng 2017 di Kelenteng Sam Poo Kong Kota Semarang, Jumat (19/5/2017) malam, Yuliandre juga mengatakan, masyarakat mempunyai harapan besar pada lembaga penyiaran menayangkan atau menginformasikan berbagai konten yang sehat, berkualitas, serta berkatakter.

Menurutnya, melalui ide kreatif dan inovatif, kekayaan seni budaya dan keragaman yang ada di pelosok daerah bisa dikemas menjadi konten lokal sehat, dan berkualitas.

Bahkan sebenarnya tidak kalah menarik dengan konten produk Korea, Turki, India, ataupun negara tetangga lainnya yang kerap menghiasi layar kaca.

Selain itu, perlu mengangkat semangat keberagaman. Hal itu harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa yang diwujudkan dalam karya-karya anak bangsa, termasuk beragam konten lokal yang disiarkan radio dan televisi.

Sehingga menjadi literatur perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara besar dan kaya seni budaya. Mengingat dominasi konten asing merupakan problematika yang harus dijawab semua bersama.

"Di antara 250 juta rakyat Indonesia ternyata masih minim dalam memproduksi berbagai kreasi tentang Bangsa Indonesia. Ayo munculkan 10 persen konten lokal. Bangsa ini besar dan bisa menciptakan produksi-produksi seperti Korea, India, dan turki," jelasnya. Red dari TRIBUNJATENG.COM

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2017

Dilihat: 11651

Jakarta – Mahasiswa komunikasi memiliki peran penting dalam pengembangan penyiaran di tanah air. Salah satu peran itu adalah menjadi penggerak munculnya ide dan kreativitas baru dalam produksi konten siaran.

Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Rabu (23/5/17).

Ketua KPI Pusat ini menilai, saat ini kreativitas produksi konten dalam negeri sedang mengalami penurunan. Ide cerita dan kreativitas program yang ada sekarang cenderung hanya itu-itu saja. Sangat minim ide atau kreativitas baru.

Kondisi tersebut, makin diperparah dengan makin banyaknya konten atau program siaran luar negeri yang tayang di televisi kita seperti dari Turki, Korea, dan India. Walaupun dari sisi isi konten luar lebih berkualitas dan mendidik, tapi hal itu akan mempengaruhi cara berpikir dan kebiasaan generasi muda Indonesia.

“Yang kita takutkan, hal itu akan menimbulkan hilangnya rasa kebanggaan dan nasionalisme generasi penerus,” kata Andre.

Menurut Andre, harusnya kita menciptakan kreativitas baru setiap hari seperti yang dilakukan Korea, Turki dan India. “Di Korea, program siaran yang terkenal dan banyak ditonton jumlah episodenya tidak lebih dari tiga puluh. Di Indonesia berbeda, episodenya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Andre, publik tidak harus sepenuhnya menyalahkan industri penyiaran. Hal ini menjadi masalah kita bersama karena terlalu banyak penyebab yang mengakibatkan terjadinya keadaan tersebut.

“Karena itu, saya mengharapkan mahasiswa komunikasi ikut berperan dalam pengembangan kualitas dan juga kreativitas siaran kita. Jika bukan dari kita siapa lagi. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita harus menjadikan jati diri kita sendiri dan membanggakan nilai kebangsaan dan nasionalisme kita melalu isi siaran,” paparnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Mei 2017

Dilihat: 25813

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap Rancangan Undang-Undang Penyiaran bisa disahkan menjadi Undang-Undang pada masa sidang berikutnya. Untuk masa sidang saat ini, kata dia, harapannya bisa disahkan di paripurna dan dilakukan pembahasan tingkat I.

"Kami harapkan di masa sidang berikutnya bisa rampung," kata Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.

Abdul Kharis menuturkan saat ini RUU Penyiaran berada di Badan Legislasi. Seharusnya pembahasan di Baleg DPR hanya memakan waktu selama 20 hari. Namun padatnya jadwal Baleg, batas waktu itu pun terlewati. Dalam dua minggu kedepan, dia berharap pembahasan di Baleg rampung.

Menurut Abdul Kharis setelah paripurna, Komisi I akan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dikirimkan melalui surat ke pemerintah. Pemerintah memiliki waktu maksimal selama 60 hari untuk menyerahkan DIM versi pemerintah kepada DPR.

Semakin banyak kesamaan DIM antara DPR dan pemerintah, pembahasannya yang dilakukan tidak akan memakan waktu lama. Abdul Kharis memperkirakan akan ada 400 DIM di dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran itu.

Isu-isu yang akan dibahas dalam rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran di antaranya adalah isu kepemilikan media, penguatan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia, penguatan TVRI dan RRI. Selain itu juga ada migrasi penyiaran analog ke digital.

Abdul Kharis mengungkapkan RUU Penyiaran ini tak hanya berbicara soal penyiaran televisi, tapi juga penyiaran radio dan bentuk turunannya. Lebih lanjut, dia melihat dunia penyiaran di Indonesia maju karena industri penyiaran terlepas dari ekses negatif yang ditimbulkan. Red dari TEMPO.CO