Umum

Detail

Ditayangkan: 05 Mei 2015

Dilihat: 13324

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menyiapkan rapor lembaga penyiaran terkait pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan kepatuhan dalam pemenuhan sepuluh persen program lokal bagi stasiun televisi yang bersiaran jaringan. Rapor ini akan menjadi dasar pertimbangan untuk perpanjangan izin penyelenggaran penyiaran (IPP) bagi 10 (sepuluh) lembaga penyiaran existing yang akan memperpanjang izin tahun 2016 mendatang. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan KPI Pusat di kantor KPI Pusat, (5/5).

Dalam pertemuan tersebut, Rudiantara didampingi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kalamullah Ramli. Sedangkan jajaran komisioner KPI Pusat yang hadir adalah Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, Koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Azimah Subagijo, Komisioner bidang kelembagaan Fajar Arifianto, Koordinator bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily, komisioner bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Amiruddin dan komisioner bidang  pengawasan isi siaran Rahmat Arifin. 

Tentang rapor tersebut, Rudi mengatakan bahwa KPI dan Kominfo akan memberikan rapor yang berupa rekam jejak dari lembaga penyiaran sepanjang siarannya selama ini, khususnya tentang pelanggaran  muatan isi siaran terhadap P3 & SPS. “Dari rapor itu, lembaga penyiaran dapat melakukan perbaikan performa siarannya, sebelum mengajukan perpanjangan izin di tahun 2016 mendatang,” ujar Rudi. 

KPI Pusat menyambut baik usulan dari Menkominfo ini, dan akan segera membentuk tim untuk melakukan evaluasi tersebut. Judhariksawan mengatakan, dalam melakukan evaluasi ini KPI dan Kominfo akan bersinergi agar perpanjangan izin yang dilakukan lembaga penyiaran, selaras dengan tujuan terselenggaranya penyiaran dalam Undang-Undang. 

Sementara itu terkait evaluasi kepatuhan lembaga penyiaran dalam pemenuhan sepuluh persen siaran lokal, menurut Azimah Subagijo, adalah amanat dari Rakornas KPI 2015. “KPI akan merekomendasikan pada Kemenkominfo untuk mencabut izin jaringan di wilayah yang tidak memenuh kewajiban sepuluh persen siaran lokal tersebut,” ujar Azimah. 

Terkait sistem stasiun jaringan ini, Kalamullah Ramli juga mengakui ada laporan dari masyarakat bahwa stasiun televisi di daerah banyak yang berupa stasiun relay, bukan stasiun produksi. “Sehingga ekonomi lokal di masyarakat tidak tumbuh seperti yang diharapkan regulasi tentang sistem siaran jaringan,” ujar Kalamullah. 

Judha menghargai kehadiran Menkominfo ke kantor KPI. Bagaimanapun juga, KPI dan Kominfo ibarat dua sisi mata uang, ujar Judha. “Konten tidak mungkin tanpa izin, dan izin tidak mungkin ada tanpa konten,” tegasnya. Karenanya Judha yakin, penataan dunia penyiaran ke depan akan lebih baik dengan adanya sinergi yang kuat antara KPI dan Kominfo.  

Detail

Ditayangkan: 30 April 2015

Dilihat: 7088

Pendaftaran Sekolah P3SPS Periode 21 - 29 April 2015 telah ditutup. KPI Pusat menerima 61 berkas pendaftar yang berasal dari lembaga penyiaran (televisi dan radio), mahasiswa dan masyarakat umum. Hanya 30 peserta yang akan mengikuti Sekolah P3SPS Angkatan I yang diselenggarakan pada 5 - 7 Mei 2015 di Kantor KPI Pusat. Bagi pendaftar yang namanya belum masuk Sekolah P3SPS Angkatan I, otomatis akan dimasukkan angkatan II yang diadakan pada bulan berikutnya. Berikut ini adalah nama peserta Sekolah P3SPS Angkatan I:

Detail

Ditayangkan: 05 Mei 2015

Dilihat: 9367

Jakarta - Industri penyiaran saat ini, memposisikan publik atau audiennya hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara. Logika konsumen berarti apa yang mereka mau, bukan apa yang dibutuhkan.

Hal itu dikemukanan Arief Suditomo dalam paparan materi pembuka Sekolah P3SPS Angkatan I yang berlangsung di Ruang Rapat KPI, Selasa, 5 Mei 2015. Arief yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu mengingatkan, penyiaran memiliki peran menumbuhkan kesadaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"P3SPS inilah sebagai perangkat dan akselerator dalam melakukan pembangunan penyiaran kita. Namun, hal ini tidak mudah," kata Arief.     

Arief yang juga mantan presenter televisi ini mengakui, bahwa dalam industri penyiaran, tidak semua level tahu dan paham P3SPS. Pedoman dan peraturan penyiaran itu menurutnya hanya familiar di kalangan Pimpinan Redaksi dan kalangan Produser.

Melalui Sekolah P3SPS yang digagas KPI, menurut Arief akan membuat banyak pihak yang paham dan mengerti peraturan penyiaran itu sendiri. Menurut Arief, semakin banyak yang paham, baik dalam internal Lembaga Penyiaran atau masyarakat umum, secara tidak langsung akan memperbaiki penyiaran di Indonesia. 

"P3SPS adalah bagian dari kesimbangan dan batasan kita di dunia penyiaran yang akan menghindarkan kita dari kesalahan lama yang kerap berulang dan teknis, karena apa yang diatur P3SPS adalah perkara-perkara yang bersifat teknis," ujar Arief.

Sebagai informasi, Sekolah P3SPS Angkatan I diikuti oleh 30 peserta dari berbagai Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum. Acara berlangsung selama tiga hari ke depan dengan materi mencakup seluruh elemen dalam P3SPS dan peraturan penyiaran lainnya.

Detail

Ditayangkan: 30 April 2015

Dilihat: 7711

Gorontalo - Dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran, lembaga penyiaran wajib untuk menyiarkan program lokal sebanyak 10 persen dari total durasi siaran. Jika hal itu tidak dilakukan, maka masyarakat dapat mengadukannya kepada Komisi Penyiaran. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Judhariksawan, dalam pembukaan Gorontalo Broadcasting Expo (GBX) 2015.  Kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo mengambil tema "Local Content on Digital Age". Acara ini juga menjadi ajang sosialisasi program lokal dari lembaga penyiaran, kepada masyarakat di Gorontalo.

Expo lembaga Penyiaran yang pertama kali dilakukan didaerah ini, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Dr. H. Idris Rahim, MM. " Bagi kami, pemerintah daerah, siaran lokal haruslah menjadi prioritas bagi orang-orang lokal. Desentralisasi penyiaran, sebagai amanah undang-undang 32 tentang penyiaran, sangatlah jelas, bahwa informasi lokal menjadi sangat penting untuk diperhatikan, oleh lembaga penyiaran serta kita semua,” ujar Idris.

Sementara itu, Rektor Universitas Gorontalo, Prof. Dr. Syamsu Q. Badu, menyambut baik pelaksanaan GBX 2015 di Universitas yang dipimpinnya. "Kampus kami selalu terbuka untuk program kemitraan sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial. Bahwa sistem penyiaran di Indonesia, perlu dikenal bukan hanya dilayar kaca, akan tetapi bertatapan langsung dengan mahasiswa. Ini adalah sesuatu yang baru dan pertama kali di Gorontalo. Saya bangga itu dimulai dari Universitas Negeri Gorontalo"

Dalam welcome speech-nya, KPID Gorontalo yang diwakili Mohamad Reza, mengakui bahwa GBX 2015 adalah merupakan duplikasi Indonesia Broadcasting Expo (IBX) dalam skala yang lebih lokal. "GBX ini idenya dari IBX di Bandung. Kami kemudian berpikir, akan lebih baik jika ini dilakukan dalam skala lokal, apalagi saat ini KPI sedang melaksanakan penegakan konten lokal 10 persen"

"Karena komitmen siaran lokal itulah, kami mengajak kampus untuk membantu mensosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat bahwa siaran lokal wajib masuk ruang publik kita di Gorontalo. KPID tidak boleh sendirian, harus ada dukungan semua pihak agar siaran lokal bisa menjadi kewajiban yang dijalankan dengan benar,” ujar Reza.

Gorontalo Broadcasting Expo dilaksanakan selama 3 sejak 28 - 30 April 2015. diikuti oleh 11 lembaga penyiaran masing-masing, MNc TV, RCTI, Global TV, iNews TV, SCTV, Kompas TV, ANTV, TransTV, GPTV, Jambura TV dan Anugrah TV. Expo ini juga diikuti oleh Pemerintah daerah Pohuwato, Bonebolango dan PIAD provinsi Gorontalo.