Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, ketika menyampaikan sambutannya sebelum dimulai Seminar Nasional Rakornas KPI 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (2/4/2019).

Banjarmasin – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto,  meminta seluruh stakeholder penyiaran untuk merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan dan kebhinekaan. Hal itu ditegaskannya pada saat menjadi keynote speech pembukaan Seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (2/4/2019).

Menurut Wiranto, menjaga persatuan dan kesatuan melalui penyiaran sangat penting dan efektif karena informasi melalui media penyiaran dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. “Penyiaran kita sudah sangat matang dan berpengalaman sehingga sangat tepat untuk melakukan hal-hal yang cukup siginifikan dalam merawat dan menjaga persatuan dalam kebhinekaan,”  katanya di depan ratusan undangan yang hadir dalam Seminar Nasional bertema “Merawat Kebhinekaan Melalui Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”.

Menjaga persatuan dan kesatuan ini menjadi sorotan utama Wiranto karena banyak contoh bangsa di dunia yang mengalami kehancuran karena persatuan bangsanya terpecah seperti Syiria sekarang atau Korea dan Vietnam pada waktu itu. 

“Kita dulu pernah mengalami masa-masa kritis terhadap rasa persatuan dan kesatuan, misalnya pada 1948, 1965 dan 1998. Tapi kita tetap terselamatkan dengan masih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa mempertahankan negeri ini dengan semangat persatuan,” katanya.

Wiranto menegaskan, merawat persatuan dan kesatuan menjadi kewajiban mutlak seluruh elemen bangsa, seluruh organisasi termasuk KPI. Menurutnya, KPI menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk merawat persatuan dan kesatuan.

“Saat ini banyak beredar informasi hoax dan palsu melalui media penyiaran. Hal ini harus dilawan dengan informasi yang benar dan terverifikasi kebenarannya melalui media penyiaran. Saya minta KPI dan lembaga penyiaran membombardir pikiran masyarakat kita agar kebal terhadap informasi yang ingin memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa,” tandas Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Menkopolhukam mendorong adanya keberlanjutan mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui penyiaran yang sehat dan berkualitas. “Penyiaran yang cover both side itu tidak berpihak pada siapapun tapi berpihak kepada negara dan bangsa,” tandasnya. 

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, dalam sambutannya mengatakan media penyiaran harus bertanggungjawab menjalankan fungsinya sebagai alat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Penyiaran sangat tepat untuk menjadi media pemersatu dan menjaga kebhinekaan tersebut karena lebih terpercaya, terverifikasi dan lebih menaati regulasi yang ada,” katanya. 

Menurut Andre, panggilan akrabnya, maraknya isu yang membedakan pandangan antar masyarakat harus dicegah melalui informasi yang benar dan terverifikasi. Posisi media penyiaran dan media mainstream lain sangat tepat karena masih mendapat kepercayaan tinggi dari publik.  “Semoga media penyiaran berada dalam koridor yang benar dan Jauh dari segala hal yang negatif,” tandasnya.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sekertaris Daerah Pemprov Kalsel, Abdul Haris mengatakan merawat persatuan dan kebhinekaan sangat bersentuhan dengan dunia penyiaran di Indonesia. “Dunia penyiaran kita mendapat tantangan dan tututan besar untuk memberikan konten yang baik dan berkotribusi dalam mencerdaskan bangsa,” katanya. 

Menurut Abdul Haris, perkembangan teknologi sekarang tidak hanya soal keutungan positif tapi juga harus diperhatikan dampak negatifnya. Dampak negatif ini bisa merusak kondisi kohesifitas di masyarakat. 

“Berita bohong marak berkembang dan cepat tersebarkan. Hal  ini perlu disikapi dengan kecekatan dan kecepatan kita meneliti dan mengecek sumber tersebut apakah kredibilitas atau tidak. Peran yang dapat dijalankan dunia penyiaran adalah menjadi sumber rujukan primer sehingga dapat menangkal berita berita bohong yang beredar di tengah masyarakat kita,” tandasnya. ***

 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, saat memberi sambutan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) di Banjarmasin, Senin (1/4/2019).

Banjarmasin - Penetapan Hari Penyiaran Nasional pada tanggal 1 April secara resmi oleh pemerintah, disambut baik oleh segenap insan penyiaran yang hari dalam Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-86, di Banjarmasin, Senin (1/4/2019). 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada pemerintah yang telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. “Ini menjadi kado yang luar biasa istimewa bagi segenap pemangku kepentingan penyiaran”, ujarnya saat menyampaikan sambutan Harsiarnas ke-86, di Banjarmasin. 

Dalam Keppres yang ditetapkan pada 29 Maret 2019 tersebut, peringatan Harsiarnas pada 1 April didasarkan pada hari lahirnya radio ketimuran pertama milik bangsa Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakarsai oleh KGPPA Mangkunegoro VII. Dalam kiprahnya mewarnai dunia penyiaran, SRV hadir dengan teknologi modern untuk pengembangan budaya Indonesia. Hadirnya Keppres ini juga menandakan pengakuan pemerintah terhadap peran kesejarahan yang diemban dunia penyiaran melalui SRV dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Dengan adanya Keppres Hari Penyiaran Nasional, KPI berharap agar seluruh lembaga penyiaran dapat memastikan agar segenap konten siarannya selaras dengan tuntunan regulasi. Dalam Undang-Undang Penyiaran menyebutkan, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.  

Sedangkan dalam konteks Harsiarnas ke-86 tahun ini, Yuliandre mengatakan ada beban besar yang diemban oleh dunia penyiaran dalam merajut kebhinekaan bangsa ini. Apalagi di tahun 2019 ini terdapat momentum politik yang berpotensial  mengotak-kotakkan bangsa dalam berbagai kepentingan. Untuk itu, televisi dan radio sebagai media mainstream dengan tingkat kepercayaan yang masih tinggi di tengah masyarakat, haruslah hadir dengan konten siaran yang mempersatukan berbagai kepentingan atas nama kepentingan nasional dan integrasi bangsa. Dengan demikian, seharusnya tidak ada ruang di televisi dan radio, bagi informasi palsu atau hoax yang dapat memecah belah rakyat Indonesia.

 

SIARAN PERS
Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86:
Merawat Kebhinekaan dengan Siaran Sehat dan Berkualitas

Banjarmasin - Momentum Hari Penyiaran Nasional yang diperingatisetiap tanggal 1 April harus menginsipirasi setiap insan penyiaran tentang perjuangan sebuah radio ketimuran pertama di Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV), yang menjadikan medium penyiaran sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia sekaligus memperjuangkan kemerdekaannya. 

Sejarah panjang SRV ini juga memperlihatkan bahwa lewat penyiaran inilah, keberagaman dan kebhinekaan masyarakat dapat dikonsolidasikan menjadi sebuah harmoni yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka dunia penyiaran pun dapat mengambil peran yang signifikan untuk merawat kebhinekaan bangsa, dengan menghadirkan konten siaran yang sehat, berkualitas dan juga dapat dipercaya.

Dalam peringatan Harsiarnas ke-86 yang membawa semangat “Dari Kalimantan Selatan, Indonesia Menyiarkan Baik”, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengajak setiap anak bangsa untuk menjaga keutuhan negara dengan mempublikasikan informasi yang akurat, berimbang, jujur dan bertanggung jawab. “Hari Penyiaran Nasional ini wajib dimaknai dengan semangat positif demi memberikan tatanan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dunia penyiaran,” ujarnya. 

KPI berterima kasih dan mengapresiasi atas penetapan resmi Hari Penyiaran Nasional tanggal 1 April yang sudah disahkan dalam Keputusan Presiden, beberap hari lalu. "Ini menjadi kado ulang tahun yang luar biasa, bagi insan penyiaran di Indonesia," ujar Yuliandre dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 86 di Banjarmasin, Senin (1/4/2019).  

Yuliandre memaparkan, dalam rangka usaha KPI menghadirkan konten siaran yang baik untuk masyarakat, dalam kesempatan peringatan Harsiarnas juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Riset Indeks KUalitas Program Siaran Televisi bersama 12 perguruan tinggi yang ada di 12 kota besar di Indonesia. 

KPI berharap, hasil riset dari kerja sama KPI dengan kalangan akademisi ini dapat menghasilkan informasi berkualitas untuk diterima masyarakat melalui frekuensi publik, baik televisi dan radio. Penandatanganan Nota Kesepahaman juga akan dilakukan KPI dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dalam bentuk Kerja Sama Pelaksanaan Aksi Bela Negara di Masyarakat Melalui Lembaga Penyiaran. 

KPI sangat menyadari, masyarakat Indonesia membutuhkan tayangan yang mendidik serta informasi berkualitas yang dapat menuntut mereka ke arah yang lebih baik. Karenanya televisi dan radio harus mampu menghadirkan siaran yang menginspirasi, menggugah kreativitas serta mendorong produktivitas anak bangsa dengan konten siaran berkualitas dan juga mempersatukan segenap elemen anak bangsa.

Pada kesempatan ini pula, KPI memberikan Penghargaan Penyiaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Masyarakat/ Organisasi Peduli Penyiaran, serta Tokoh Peduli Penyiaran. Ketiga penghargaan itu diberikan kepada: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, serta (Alm) Jusuf Ronodipuro.

 

 

 

Jakarta -  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan insan penyiaran Indonesia dapat menyatukan bangsa dengan konten positif dan faktual.

"Melalui peringatan Hari Penyiaran Nasional, segenap insan penyiaran dapat lebih menjunjung tinggi kesatuan bangsa dengan senantiasa menyajikan materi penyiaran yang positif dan faktual," kata Rudiantara dalam kultwitnya di akun @rudiantara_id, Senin (1/4/2019) pagi.

Peringatan Hari Penyiaran Nasional didasarkan pada momentum kebangkitan penyiaran 86 tahun lalu dengan berdirinya Solosche Radio Vereeniging (SRV). SRV menjadi radio Ketimuran pertama yang didirikan oleh anak bangsa yang diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro Vll pada 1 April 1933.

“SRV merupakan perintis berdirinya radio ketimuran milik bangsa Indonesia yang berjasa dalam menggunakan teknologi moderen untuk pengembangan budaya Indonesia,” jelas Menteri Rudiantara.

Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Penetapan ini berdasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Keppres itu menguatkan inisiatif insan penyiaran yang mendeklarasikan deklarasi Hari Penyiaran Nasional pada tanggal 1 April 2010 lalu di Pendhapa Gedhe, Balaikota Surakarta.

“Mulai tahun 2019 ini melalui Keppres No 9/2019, Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa tanggal 1 April secara resmi menjadi Hari Penyiaran Nasional. Kepada teman-teman insan penyiaran dan masyarakat pada umumnya, saya menghaturkan selamat Hari Penyiaran Nasional,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis peringatan Hari Penyiaran Nasional ini menjadi momentum bagi TV dan radio mengambil peran untuk merawat kebhinekaan melalui penyiaran yang sehat dan berkualitas. “Mari sukseskan Hari Penyiaran Nasional ke-86 dan Rakornas KPI di Banjarmasin,” ujarnya. Red dari kominfo.go.id

 

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, usai penandatangan prasasti pemilu damai di sela-sela acara Color Walk Bawaslu 2019 di Banjarmasin, Minggu (31/3/2019).

Banjarmasin – Menyemarakkan Pemilu 2019 dan Peringatan Hari Penyaran Nasional (Harsiarnas) ke 86 yang jatuh besok hari (1/4/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel menggelar jalan santai bertajuk Bawaslu Colour Walk 2019, Minggu (31/3/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Panggung siring Balai Kota Banjarmasin tersebut, diawali dengan senam zumba bersama dengan ribuan masyarakat di Banjarmasin.

Usai senam, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melepas peserta Bawaslu Colour Walk didampingi Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Iwan Setiawan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, menyatakan kegiatan seperti ini sangat baik dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan memiliki cara pikir dan tindakan yang sehat pula. 

“Jika masyarakat kita sehat, keadaan pun akan baik dan nantinya akan berpengaruh baik terhadap agenda pemilu yang akan berlangsung tidak lama lagi. Masyarakat sehat, pemilu juga sehat dan damai,” tandasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu tersebut sangat baik. Kerena kegiatan yang bertemakan bahagia seperti ini dapat menimbulkan Pemilu yang bahagia pula.

“Saya menyambut positif karena hajatan besar bangsa ini atau yang sering kita sebutkan dengan pesta demokrasi, digelar kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk Color Walk,” tutur Sahbirin Noor.

Dia mengungkapkan, apabila menyelenggarakan hajatan besar pemilu dengan penuh kegembiraan, ia meyakini tidak akan ada pemilu yang penuh dengan permusuhan atau perkelahian.

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu terkait sosialisasi penyadaran pemilu dalam pengawasannya dengan event Color Walk.

“Kegiatan seperti ini disambut antusiasme masyarakat yang luar biasa, karena dihadiri sekitar 7.000 orang lebih, dan ini menjadi sarana mensosialisasikan semakin dekatnya pemilu,” ujarnya.

Kegiatan Colour Walk ini juga diselingi dengan penandatangan prasasti pemilu damai oleh Walikota Banjarmasin, Ketua Bawaslu Kalsel dan Ketua KPI Pusat. ***

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.