Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Mei 2017

Dilihat: 29233

Kutai Timur - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) untuk segera membuat payung hukum penyiaran di Kutim.

Disampaikan saat audensi bersama Pemkab Kutim di kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi , Rabu 3 April 2017, KPID Kaltim menjelaskan payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

“Payung hukum berupa Perda LPPL, karena itu merupakan syarat dalam melakukan penyiaran," ungkap Ketua KPID Kaltim, Suarno.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfotik) Kutim, M. Erlyan Noor, yang turut hadir dalam pertemuan itu menyambut baik usulan provinsi. Untuk itu, ia meminta Pemkab Kutim khususnya kepada  Bupati dan Wakil Bupati agar melakukan audiensi ke DPRD Kutim dalam merumuskan Perda LPPL.

Harapan tersebut disampaikan Erlyan mengingat divakumkan sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) TV Kutim di bawah naungan Diskominfotik Kutim. Pasalnya, belum ada perda penyiaran sebagai payung hukum dan syarat dalam sebuah penyiaran.

"Kita berharap bupati dan wabup bisa menggelar audiensi ke anggota DPRD Kutim untuk segera merumuskan perda penyiaran ini," ungkap Erlyan.

Lebih jauh, ia mengaku khawatir karena UPT TV Kutim yang terhenti sementara ini menyebabkan aset yang ada di sana rusak karena tidak digunakan maupun tidak mendapat perawatan.

"Asetnya banyak, semuanya mahal-mahal. Jika lama tidak digunakan takutnya bisa rusak apalagi tidak ada yang merawat," ucapnya.

Erlyan menambahkan, dengan adanya perda yang menjadi salahsatu syarat penyiaran resmi, TV Kutim dapat kembali beroperasi terlebih telah ditunjang alat yang lengkap dan dapat kembali memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

"Jika status resmi, tentu kita akan jalankan kembali karena dari alat dan SDM kita sudah siap semua," katanya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyambut baik langkah dalam membuat ijin resmi penyiaran di Kutim mengingat pembentukan perda juga merupakan penegakan sebuah peraturan.

"Ini merupakan penegakan aturan, tentunya kita akan dukung. Jika Ijinnya sudah resmi bisa memudahkan kita untuk membangun jaringan sampai tingkat desa, harapan kita itu," imbuh Kasmidi.

Dengan adanya informasi sampai ke desa, kata dia, diharapkan masyarakat desa juga mendapat informasi yang sama dengan di ibukota kabupaten atau menghindari perbedaan tangkapan informasi.

"Harapannya, informasi  apapun itu langsung terdengar sampai ke desa karena menyampaikan informasi harus seragam dan sama. Jangan sampai informasi di kabupaten beda dengan yang ada di desa," sebutnya. Red dari kliksanggatta

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Mei 2017

Dilihat: 28425

Jakarta – Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2017 merupakan monumen dari sebuah kepercayaan masyarakat dunia kepada pers untuk menjalankan profesinya dengan leluasa alias bebas. Namun, kebebasan pers haruslah diikuti dengan tanggungjawab dan pengertian.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, kebebasan pers merupakan kebebasan yang mesti diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab. Bentuk tanggungjawab itu menjadi pengontrol sekaligus pendorong perubahan sosial yang konstruktif.

“Dalam menjalankan profesi pers yang bebas, rasa tanggungjawab harus terus ikutkan. Adanya rasa tanggungjawab ini akan menciptakan kontrol dan pendorong perubahan sosial yang baik dan membangun,” kata Hardly menanggapi Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2017, Kamis, (4/5/17).

Menurut Hardly, kebebasan pers merupakan medium bagi masyarakat untuk mengakses informasi, membuka cakrawala berpikir, dan keberanian untuk berbicara menyampaikan pendapat.

Namun dalam era teknologi informasi saat ini, lanjut Komisioner yang juga Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, kebebasan pers juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk membebaskan masyarakat dari berita bohong (hoax) dan palsu (fake).

“Saat ini, berita bohong sangat merajalela terutama di media sosial. Keberadaan pers dengan jaminan kebebasan persnya mestinya menjadi alat untuk meluruskan hal yang tidak benar itu supaya masyarakat terbebas dari kabar dan berita palsu atau Hoax,” tegasnya. ***

Detail

Ditulis oleh SIP

Ditayangkan: 05 Mei 2017

Dilihat: 24985

Jakarta - Selain melakukan pengawasan terhadap isi siaran, tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Untuk itu KPI menyelenggarakan Bimbingan Teknis "Sekolah P3SPS - Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)" untuk praktisi penyiaran, mahasiswa, dan masyarakat umum.
 
Sekolah P3SPS Angkatan XIX akan dilaksanakan pada 16 - 18 Mei 2017 di Kantor KPI Pusat, Gedung Bapeten lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat. KPI menerima berkas pendaftaran peserta paling lambat pada 10 Mei 2017, pukul 12.00 WIB. Formulir pendaftaran dapat diunduh dalam tautan ini (Unduh Formulir). Formulir yang sudah diisi dikirimkan ke alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..
 
Selama kegiatan berlangsung KPI Pusat menyediakan seminar kit, konsumsi dan sertifikat. 
 
Ketentuan lain:

1. Pendaftar yang diterima untuk mengikuti Sekolah P3SPS secara mutlak ditentukan KPI Pusat. Calon peserta yang diterima, langsung dihubungi panitia.
2. Sekolah P3SPS digelar setiap bulan sekali dengan jumlah peserta maksimal 30 orang. KPI Pusat akan mengumumkan jadwal pendaftaran untuk mengikuti Sekolah P3SPS setiap bulannya.

Informasi lebih lanjut hubungi Fida (0812 5205 8616)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Mei 2017

Dilihat: 32985

Azerbaijan - Menurut laporan APA (Azerbaijan Press Agency), stasiun penyiaran televisi dan radio Azerbaijan diinstruksikan untuk menyiarkan setidaknya 90 menit program anti-rokok dalam setiap bulannya. Selain itu, TV dan Radio diminta membuat laporan ke Dewan Televisi dan Radio Nasional mengenai hal tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang tentang pembatasan penggunaan produk tembakau.

Menurut Pasal 12 dalam RUU tersebut, yang mendapat dukungan dari kalangan eksekutif, lembaga ilmiah, dan LSM, semua penyiaran TV dan radio yang beroperasi di Azerbaijan dalam waktu tidak kurang dari 90 menit dari total seluruh waktu penyiaran selama satu bulan diwajibkan menyiarkan program yang memberikan peringatan, edukatif, dan informasi yang berguna untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan tembakau serta kebiasaan buruk lainnya yang membahayakan kesehatan seseorang.

Tayangan tersebut akan dibagi kedalam dua sesi, yang pertama program tersebut akan disiarkan antara pukul 08: 00-11: 00, sedangkan empat puluh lima menit selanjutnya akan disiarkan antara pukul 05:30:00-11:00 malam. 

RUU tersebut akan diajukan untuk dibahas dalam rapat pleno parlemen Azerbaijan. Red dari en.apa.az