Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Oktober 2020

Dilihat: 8990

Mandalika -- Peralihan sistem siaran analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) diharapkan akan mengundang para pemain baru untuk terjun berbisnis di industri penyiaran. Kehadiran mereka tentunya akan menambah khazanah konten di tanah air yang dapat dinikmati seluruh masyarakat termasuk di wilayah perbatasan.

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Publikasi “Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital” di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10/2020) siang.

Menurut Meutya, digitalisasi ini mengenal dua prinsip yakni diversty of content dan ownership. Keberagaman isi siaran diharapkan dapat mengangkat konten lokal dan kontekstual di daerah muncul ke publik. Adapun dengan keberagaman kepemilikkan, diharapkan tidak ingin hanya ada satu atau dua orang yang menguasi pikiran dan kepala 260-270 orang. 

“Kita berharap dengan digitalisas akan lebih banyak pemain yang masuk ke industri penyiaran dan memiliki keberagaman tayangan yang bisa disaksikan. Sehingga unsur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terpenuhi,” tambah Meutya.

Dia mengatakan, Indonesia yang harus dijaga setiap jengkal perbatasannya baik secara fisik maupun dari frekuensi penyiarannya. “Kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan bangsa yang besar kita sadari daerah-daerah di perbatasan masih mengalami beberapa tantangan diantaranya tantangan kesejahteraan, keamanan dan akses informasi,” jelas Meutya.

Terkait keterbatasan akses informasi, lewat digitalisasi diharapkan semua pihak dapat melakukan pembangunan infrastruktur penyiaran, baik dari pemerintah maupun dibantu oleh sektor swasta.

“Dengan demikian kami titipkan kepada BAKTI untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, semerata-ratanya dan seadil-adilnya dan kami menitipkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme juga perlu,” ujar Meutya.

Dia juga meminta sosialisasi tentang digitalisasi dan ASO ini untuk digiatkan. Dan jika sudah ASO, pemerintah wajib membantu masyarakat yang tidak mampu dengan set of box sehingga proses digitalisasi akan lebih mudah bagi mereka yang memang perlu dibantu untuk melakukan transformasi. “Saya berharap ada pengawalan sehingga masyarakat dapat memperoleh set of box. Mudah-mudahan proses digitalisasi ini berjalan dengan baik,” pintanya.  

Hal senada turut disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio. Menurutnya, ketika Indonesia beralih ke digital akan membuat jumlah TV di Indonesia makin banyak. “ASO itu akan menciptakan demokrasi penyiaran yang bertolak belakang dengan konglomerasi penyiaran,” tegasnya.  

Meskipun pertumbuhan TV baru akan marak, hal itu tidak berarti kanal menjadi habis. Bahkan, ada sisa yang bisa dimanfaatkan untuk internet yang mengarah pada implementasi teknologi 5G. Menurut Agung, di banyak negara sudah 5G dan komunikasi antar lembaga atau orang sangat cepat seperti menonton TV. 

“Sekarang kita belum bisa bertranformasi ke 5G karena belum digitalisasi. Pada tahun 2022 nanti, kita akan dapat menikmati hal ini dan orang harus tahu itu karena orang akan lebih menikmati demokrasi penyiaran. Saya berharap dan berdoa jika sudah 5 G intenet kita lebih murah,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini yang menurutnya memiliki ekstrernalisasi yang positif. Dia juga meminta agar daerah blank spot di NTB segera teratasi dengan baik demi menunjang perpindahan sistem dari penyiaran analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off). “Mungkin tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan awal atau pertengahan tahun depan,” jelasnya.

Adanya digitalisasi penyiaran, Gubernur berharap sektor pariwisata di NTB dan daerah lain dapat ditunjang dengan baik. “Masyarakat sudah menunggu sosialisasi tentang digitalisasi di bidang penyiaran. Mudahan dengan hadirnya sosialiasi pelaku media dan pelaku bisnis jadi lebih terbuka,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Oktober 2020

Dilihat: 35106

Jakarta -- Program Siaran “Santuy Malam” yang ditayangkan Trans TV pada 7 Agustus 2020 pukul 20.13 WIB kedapatan melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2012. Akibat pelanggaran tersebut, KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk program acara yang dipandu oleh Sule.

Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran tertulis untuk program “Santuy Malam” yang telah dilayangkan ke Trans TV pada 29 September 2020 lalu.

Berdasarkan keterangan dalam surat teguran itu, KPI menemukan adanya adegan Sule memakaikan helm kepada Bopak yang berisi serbuk putih dan mengelap wajah menggunakan handuk yang sudah terolesi tinta hitam sehingga rambut dan wajah Bopak penuh dengan serbuk putih dan tinta hitam. Selain itu, terdapat adegan seorang pria yang terlentang di atas tandu dengan mulut yang dimasuki selang pompa angin manual, kemudian dipompakan angin dari pompa tersebut.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menilai adegan seperti itu tidak pantas dijadikan materi siaran karena tidak memberi nilai dan pembelajaran yang baik bagi penonton. Meskipun dalam konteks candaan, adegan-adegan seperti itu dikhawatirkan akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa dalam candaan sehari-hari.

“Kita tak ingin anak-anak dan remaja kita meniru candaan seperti itu. Menghibur boleh saja tapi ingat jangan memberi contoh yang negatif dan mungkin membahayakan pada mereka. Saya rasa ide menghibur dengan cara kasar seperti itu sudah lama menjadi temuan dan telah lama ditinggalkan. Banyak kreativitas lain yang bisa dilakukan namun tetap menghibur dan aman. Selain itu, mengerjai orang tertentu secara berulang-ulang dalam sebuah atau setiap tayangan juga rawan dikategorikan sebagai bentuk pem-bully-an,” jelas Mulyo.

Dalam kesempatan itu, Mulyo mengingatkan Trans TV dan juga lembaga penyiaran lain, agar senantiasa memperhatikan konsep atau isi program yang diberi klasifikasi R atau remaja. Menurutnya, acara yang berklasifikasi R harus lebih peka dan peduli dengan perkembangan psikologis para remaja. 

“Mungkin saja acara ini ditonton oleh anak-anak karena jamnya masih di bawah pukul 10 malam. Jadi alangkah baiknya jika program ini dapat menyampaikan pesan dan contoh yang baik, edukatif, menghibur, dan menumbuhkan rasa tahu remaja atau anak-anak terhadap sesuatu yang positif. Saya harap lembaga penyiaran memperhatikan rambu-rambu dari program yang dilabeli R ini,” tandas Mulyo. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Oktober 2020

Dilihat: 20984

Mataram --  Dalam waktu dua tahun ke depan di 2022, Indonesia akan melakukan perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off). Ini mengakhiri siaran analog secara nasional di tanah air untuk selamanya.

Terkait keputusan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh masyarakat untuk siap dan secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital. Secara manfaat, teknologi siaran baru ini akan lebih menguntungkan publik ketimbang sistem siaran analog yang masih digunakan hingga saat ini.

“Mulai sekarang, kami berharap masyarakat sudah siap dengan peralihan sistem digital di 2022 nanti. Kami juga meminta masyarakat untuk mulai mengenal sistem siaran baru tersebut serta apa saja manfaat yang dapat mereka peroleh dari teknologi siaran secara digital,” kata Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, sebelum diluncurkannya kegiatan Sosialisasi dan  Publikasi “Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital” di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10/2020).

Menurut Agung, digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan karena sistem siaran ini sudah digunakan hampir di seluruh negara di dunia. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan transformasi sistem teknologi baru ini.

“Sudah hampir lebih 60 tahun negara ini menggunakan sistem penyiaran analog. Padahal, jika dibanding negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, kita termasuk pioneer yang akan melaksanakan sistem siaran digital ini lebih awal. Bahkan Thailand, yang menjadikan Indonesia sebagai contoh persiapan digital justru lebih dahulu melakukannya,” ungkap Agung.   

Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimana pun berada. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air.

“Sistem siaran ini bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ada di wilayah terdepan atau perbatasan, tertinggal dan terpencil yang belum tersentuh oleh siaran nasional. Ini berarti dapat mendorong perkembangan dan juga menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta menangkal siaran asing yang meluber di wilayah perbatasan,” tambah Agung. 

Kendati demikian, upaya digitalisasi siaran televisi itu sudah dilakukan secara bertahap. Pada 2017, KPI bekerjasama dengan Kemeterian Kominfo secara resmi meluncurkan siaran perdana TV digital di wilayah perbatasan, tepatnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Siaran itu juga dilakukan di Batam dan Jayapura.

Dalam kesempatan itu, Agung menjelaskan kegiatan sosialisasi dan publikasi digital yang diinisiasi KPI bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) diselenggarakan secara tatap muka dan daring (webinar) dengan peserta dari seluruh tanah air. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan dibatasi hanya 50 orang yang mengikuti secara fisik. Selebihnya terlibat dalam jarring (daring). “Kami menerapkan semua rangkaian protokol kesehatan dengan juga melakukan test rapid bagi peserta dan panitia yang hadir secara langsung,” tegas Agung.

Dalam kegiatan sosialisasi ini hadir Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, dan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio sebagai keynote speech. Adapun sebagai narasumber Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, Sekjen Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, dan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo. Sebagai pemandu kegiatan sosialisasi, Komisioner KPI Pusat , Irsal Ambia. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 Oktober 2020

Dilihat: 27721

Jakarta - Literasi digital merupakan wadah pengetahuan dan kecakapan bagi generasi sekarang dalam menggunakan media. Melalui literasi tersebut kalangan millineal akan dapat mengetahui kaidah yang bisa dalam bermedia sosial. 

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengungkapkan generasi millennial yang juga dikenal sebagai generasi Y adalah kelompok demografi setelah generasi x. Pada umumnya, millenial merupakan anak-anak dari generasi Baby Boomers yang disebut sebagai Echo Boomers 

“Karakteristik millenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan berkomunikasi,” kata Meutya Hafid saat menjadi pemateri dalam diskusi berbasis daring yang di selenggarakan oleh BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan tema “Urgensi Literasi Digital Bagi Generasi Milenial”, Jumat (9/10/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa generasi muda Indonesia wajib hukumnya menguasai teknologi yang berorientasi pada pencapaian. Menurutnya, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survey penetrasi pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 dikuasai oleh generasi millennial

“Kuncinya generasi millennial itu harus bijak, cerdas dan patuh hukum dalam menggunakan sosial media, sehingga kita dapat bicara sosialisasi digital dengan mencakup kaidah secara keseluruhan. Ini penting untuk semua terutama generasi millenial, sebagai pengguna aktif teknologi digital,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara termasuk Indonesia. 

Semakin majunya teknologi menyebabkan perbedaan hoax dan fakta semakin sulit dideteksi. Generasi muda dipastikan memiliki kemampuan untuk mampu memilah-milah informasi di media daring dan juga harus bisa menjadi agen edukasi minimal bagi dirinya sendiri dan kemudian di lingkungan tempat dimana mereka berinteraksi.

“Situasi saat ini, perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut kita agar lebih peduli dengan informasi, jadilah seorang yang melafadzkan untuk sesuatu yang baik,” ucap pria yang akrab di sapa Andre ini.

Menurut Yuliandre, generasi millenial membutuhkan dan beraktivitas yang serba cepat dan ini menuntut mereka tidak lepas dari perkembangan teknologi. Bukan karena takut disebut kurang update, tetapi hal ini juga demi kebaikan diri sendiri. Literasi digital juga bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis dan menggunakan media sosial.

“Ketepatan penggunaan teknologi menjadi hal yang perlu dipahami oleh setiap anak muda. Revolusi 4.0 sudah terjadi dimana-mana, bahkan di Jepang sudah menerapkan Society 5.0 yang artinya sudah masuk ke arah perilaku pengguna media sosial,” kata Yuliandre.

Bedasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019, jumlah stasiun radio resmi yang ada di Indonesia berjumlah 2.097 dan 1.106 stasiun untuk televisi. Namun, fakta hari ini berbicara lain, Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) 2017-2018 ini mengungkapkan banyaknya televisi yang masuk ke dalam ranah streaming atau digital. 

Kondisi pandemi saat ini membuat banyak pilihan metode menonton. Berdasarkan hasil riset dari katadata di tahun 2020, jumlah pengguna platform menonton tayangan berbasis digital, sebut saja netflix, mencapai 900.000 pelanggan.

“Disebut broadcast namun kontennya dimasukkan ke digital. Pergeseran ini menarik untuk dikaji lebih dalam,” katanya.

Dilihat dari sisi prespektif pegiat media sosial, Enda Nasution mengantakan, konsekuensi yang ada di media sosial sebenarnya lebih memiliki resiko. Kebanyakan, para pengguna media sosial belum menyadari bahwa dirinya kini telah memiliki audience. Sesuatu yang bisa mengukur pribadi seseorang saat ini adalah perilakunya ketika menggunakan sosial media.

“Adanya ganjaran yang selalu menghantui kita sebagai pengguna aktif media sosial. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan di media sosial memiliki konsekuensi untuk jati diri kita sebenarnya,” uncap Enda

Menurut Enda, banyak hal yang bisa dilakukan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, diantaranya untuk hati-hati dengan informasi pribadi yang dimiliki. Gunakan istilah “saring sebelum sharing” jangan berinteraksi di media sosial dimana keadaan seseorang dalam keadaan emosional.

“Media sosial adalah cerminan diri kita, jangan menjadi sesuatu yang merasa sok dan yang paling penting, yaitu kita dituntut untuk paham dan mengerti kondisi lawan berinteraksi kita di media sosial,” pungkas Enda. Man/*