Jakarta -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, dan Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenpan-RB, Jumat (10/1/2020).
Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait penguatan kelembagaan KPI dan perembangan penyiaran di tanah air. “Kami ingin menyampaikan berbagai hal terkait penguatan kelembagaan KPI dan juga penguatan di bidang yang lain,” kata Agung Suprio.
Selain itu, pertemuan juga membahas persoalan isi siaran terkait konten-konten yang mengandung unsur radikalisme di media elektronik seperti televisi dan radio. ***
Jakarta - Sanksi penghentian sementara yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada program siaran “Anak Langit” di SCTV, telah dilaksanakan pada 31 Desember 2019 – 1 Januari 2020. Penghentian tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari peningkatan sanksi atas pengabaian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pelanggaran dan Standar Program Siaran (P3), khususnya terkait adegan kekerasan yang detil dan intensif pada tayangan tanggal 20, 27, 30 September, dan 3-6,8 dan 10 Oktober 2019.
Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti mengatakan, tidak tayangnya program siaran “Anak Langit” selama dua hari menunjukkan pihak SCTV sudah melaksanakan keputusan KPI atas sanksi yang telah dijatuhkan.
Lebih jauh Santi menjelaskan, sanksi dijatuhkan KPI pada program ini, lantaran munculnya adegan kekerasan yang melanggar prinsip perlindungan terhadap kepentingan anak dan remaja, yang menjadi semangat dari P3 & SPS KPI 2012. Apalagi pada program ini disematkan klasifikasi R (Remaja), ujarnya. Dalam P3 & SPS sendiri sudah jelas memberikan deskripsi tentang program siaran dengan klasifikasi Remaja. “Termasuk juga larangan bermuatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku tersebut sebagai suatu hal yang lumrah”, tambah Santi.
Dari data KPI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran didominasi atas pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak dan remaja. Sedangkan jika melihat dari aduan masyarakat, keluhan terbanyak adalah mengenai konten kekerasan yang muncul dalam program siaran. Santi menegaskan, KPI akan tetap konsisten menegakkan regulasi penyiaran pada setiap program siaran yang hadir di tengah masyarakat. Dengan dilaksanakannya penghentian sementara oleh lembaga penyiaran yang dijatuhkan sanksi, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi program siaran lain untuk memastikan memiliki muatan yang tetap selaras dengan regulasi penyiaran.
Jakarta -- Dunia penyiaran di tanah air mengalami perubahan karena berkembangannya teknologi informasi. Informasi yang biasa kita peroleh dari TV dan Radio sekarang ini sudah bisa diakses melalui jaring internet. Ini salah satu bentuk penyelarasan media konvensional dengan media terbarukan.
Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat menjadi tamu acara Broadcasting Basic Training di Media Development Program (MDP) ke-10 yang diselenggarakan DNK TV di Teater Aqib Suminto, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Rabu (3/1/2020).
“Dunia penyiaran dan kreatifitas industri di Indonesia saat ini dapat dibilang mengikuti perkembangannya. Hal tersebut dapat terlihat ketika informasi kini sudah berkembang yaitu sebelumnya hanya terdapat di televisi, radio, atau cetak saja tetapi kini telah ada internet.
Dalam kesempatan itu, Reza mengatakan pelatihan yang diadakan ini komprehensif di kalangan mahasiswa. “Lembaga penyiaran itu melayani jutaan masyarakat Indonesia dan kalau bisa kita memberikan literasi kepada orang sekitar dan mereka akan tahu bahwa industri itu tidak segampang yang mereka ketahui,” ungkapnya.
Menurutnya, mahasiswa perlu belajar dan memiliki serta menguasai satu keahlian tertentu. Sebagai mahasiswa tidak hanya sekadar tahu tetapi juga mengasah keahliannya tersebut hingga memiliki tujuan di masa depan dan berkembang menjadi orang sukses.
Ketua pelaksana MDP ke-10 DNK TV, Tri Indah Seruni menjelaskan, selain materi regulasi penyiaran pada hari pertama Broadcasting Basic Training, terdapat juga materi sejarah televisi di dunia dan komunitas, mental attitude, serta Standar Operation Production (SOP) produksi dan program televisi.
“Kita ini bergerak di bidang penyiaran tentu harus mengetahui hukum dan aturan atau regulasi di penyiaran. Dalam pelatihan ini kita tanamkan materi dan ilmu tersebut dengan baik maka, manfaatkanlah waktu dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya,” tutupnya. Red dari berbagai sumber
Jakarta -- Stasiun Televisi ANTV menyatakan telah menghentikan penayangan Program Siaran “Pesbukers”untuk waktu yang tidak ditentukan. Informasi tentang penghentian itu diterima Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada saat melakukan kegiatan pembinaan dengan pihak ANTV di Kantor KPI Pusat, beberapa waktu lalu.
Menurut Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti, penghentian tayangan acara “Pesbukers” telah dilakukan ANTV sejak tanggal 9 Desember 2019 lalu. Penghentian tersebut dilakukan atas inisiatif ANTV.
“Sejak tanggal 9 Desember hingga saat ini kami sudah tidak lagi melihat tayangan Pesbukers di layar kaca ANTV. Hal ini telah menjadi catatan tim pemantauan kami,” kata Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti, kepada kpi.go.id, Rabu (8/1/2020).
Berdasarkan hasil pemantauan KPI Pusat sebelumnya, tayangan Program Siaran “Pesbukers” ANTV hadir setiap hari dari Pukul 16.30 hingga 18.00 WIB. Program ini juga telah mendapatkan sanksi administratif dari KPI Pusat berupa teguran kedua pada 8 Oktober 2019 karena melakukan pengabaian pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan pelanggaran terhadap Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012. ***
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran kedua untuk Program Siaran “Insert Siang” Trans TV. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran keduanya untuk acara “Insert Siang” yang ditayangkan Trans TV, Selasa (10/12/2019) lalu.
Berdasarkan keterangan surat tersebut, Program Siaran “Insert Siang” yang ditayangkan stasiun TRANS TV pada 1 November 2019 mulai pukul 11.32 WIB menampilkan konflik hubungan asmara an. Arie Kriting dan an. Indah Permatasari yang tidak direstui oleh Nursyah (ibunda Indah Permatasari) dan menganggap Arie Kriting telah mencuci otak anaknya.
Menurut Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, tayangan konflik hubungan pribadi telah mengabaikan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan melanggar Standar Program Siaran (SPS) tentang Hak Privasi. Dia menjelaskan, di dalam Pasal 1 Ayat (24) P3, Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
“Berkaitan dengan hal itu, selanjutnya pada Pasal 13 di P3 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung,” katanya.
Menurut Santi, panggilan akrabnya, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran dan tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
“Di dalam Pasal 1 Ayat (28) SPS KPI dikatakan bahwa Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi. Dan karena itu, di dalam Pasal 13 Ayat (1) SPS, program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran,” jelas Santi.
Jika merujuk Pasal 14 huruf (a) SPS, lanjut Santi, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan huruf (b), tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan. Menurutnya, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja dalam isi siaran.
“Jika program siaran diklasifikasi R, maka berdasarkan SPS KPI dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Santi berharap teguran kedua ini menjadi pembelajaran bagi Program Siaran “Insert Siang” Trans TV dan segera melakukan perbaikan internal agar kesalahan serta pelanggaran sama tidak terulang. ***
Kepada Yth:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Ketua Komisioner KPI PUSAT Bpk.Yuliandre Darwis
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 01/P/KPI/03/2012
TENTANG PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN
PESBUKERS INI MEMANG RAJANYA PELANGGARAN P3-SPS MOHON HENTIKAN DARI TAHUN 2007-2017 LUAR BIASA KPI PUSAT
TIDAK BERDAYA
Setiap tayang pasti ada pelanggaran dan norma-norma kesopanan terhadap "PESBUKERS"
BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pasal 8
(1) Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan
menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam
agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi.
(2) Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan
yang berlaku dalam masyarakat.
Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012
Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.
Hal lain yang membuat sanksi KPI tidak menimbulkan efek jera bagi industri pertelevisian adalah mekanisme sanksi yang tidak bertingkat.
Draft SPS tahun 2015 hanya mengatur sanksi bertingkat bagi lembaga penyiaran yang tidak menjalankan sanksi yang ia terima.
Lebih dari itu, SPS pasal 79 poin 4 menyatakan bahwa:
“Apabila masih ditemukan pelanggaran pada program yang sama dalam kurun waktu 7 hari kalender dan tidak melaksanakan teguran tertulis kedua
maka lembaga penyiaran dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara.”
Kami menilai pasal ini memberi peluang bagi pada penyelenggara penyiaran untuk melakukan pelanggaran secara berulang dan hanya diganjar dengan teguran.
Pembatasan kurun 7 hari mestinya tidak diperlukan dalam konteks penegakan hukum. Demi mencegah pelanggaran berulang, idealnya,
setiap pelanggaran untuk yang kedua kalinya mestinya diganjar dengan sanksi yang lebih berat,
tidak peduli apakah pelanggaran tersebut dilakukan dalam kurun 7 hari atau lebih.
Selain itu, P3SPS perlu menegaskan persoalan subjek yang dikenai sanksi. Sebab seperti pernah terjadi,
sebuah tayangan yang sama bisa mengubah namanya (pada momen spesial seperti ramadhan, misalnya)
dan dengan demikian terhindar dari sanksi bertingkat karena dinilai sebagai tayangan berbeda.
Pada 19 Febuari 2014 Misalnya, “PESBUKERS” yang tayang di ANTV mendapatkan sanksi teguran tertulis.
Pada tahun yang sama, persisnya pada 22 Juli, “Pesbukers Ramadhan” kembali mendapat sanksi teguran tertulis.
KPI tidak menjatuhkan sanksi bertingkat karena menilai bahwa “Pesbukers” dan “Pesbukers Ramadhan” adalah dua tayangan berbeda.
Padahal keduanya adalah tayangan yang sama dan diproduksi oleh tim yang sama.
Kami menilai definisi demikian tidak lagi ideal bagi perkembang dinamika industri penyiaran yang berkembang cepat.
Perlu regulasi yang adaptif atas hal ini.
program ANTV "PESBUKERS" ternyata sudah 10 tahun lamanya, kenapa program yang sarat akan cacian VERBAL maupun NON VERBAL
ditambah lagi goyangan EROTIS DEWI PERSIK, mesum. makin lengkaplah pelanggaran yang di buat
KENAPA TIDAK DI HENTIKAN "PESBUKERS" 10 tahun waktu yang lama MOHON KPI PUSAT HENTIKANLAH PESBUKERS