- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 2
Sumedang -- Kolaborasi dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif konten internet.
Salah satu kegiatannnya dilakukan di SDN Jatihurip, Kabupaten Sumedang, Kamis (18/6/2026) lalu. Para siswa dan orangtua mereka diajak menyelami pentingnya pemanfaatan media penyiaran dan internet sehat.
Upaya itu dilaksanakan melalui metode cerita edukatif atau storytelling yang bertemakan Perlindungan Anak dan Perempuan.
Kondisi anak-anak saat ini tidak sedang baik-baik saja. Seperti diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet anak-anak sedang menghadapi ancaman besar, yakni pengaruh buruk.
"Tidak hanya berasal dari program televisi atau radio konvensional, melainkan dari derasnya arus informasi di media berbasis internet. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak orangtua yang memberikan gawai (HP) kepada anak secara bebas tanpa diimbangi dengan kemampuan kontrol atau pengawasan yang memadai terhadap konten yang diakses," ungkapnya.
Tidak hanya pada program televisi dan radio, tapi bahaya hari ini yang mengancam ialah media berbasis internet. Orangtua memberikan HP, dan mereka tidak bisa mengontrol apa yang diakses anak.
Di sisi lain, berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat, kebebasan akses internet pada usia dini tanpa filter terbukti dapat merusak proses berpikir dan perkembangan kognisi anak, yang kemudian berimplikasi langsung pada aspek afektif dan konatif mereka.
“Dampak psikologis ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak menjadi lebih rentan mengalami tantrum, kerap berkata kasar, hingga memicu perilaku yang berani melawan orangtua sendiri,”jelas Adiyana.
Dia menegaskan, metode storytelling sengaja dipilih sebagai pendekatan utama karena dinilai jauh lebih efektif untuk menyentuh psikologis anak-anak dibandingkan dengan metode ceramah formal yang cenderung kaku dan membosankan. Model sosialisasi interaktif ini diklaim sebagai satu-satunya inovasi di Indonesia yang diinisiasi oleh KPID Jawa Barat untuk menyederhanakan pesan-pesan berat seputar perlindungan anak agar dapat dicerna dengan gampang oleh anak maupun orangtua.
"Kami ingin sesuatu yang baru, tidak mungkin masuk ke anak-anak dengan ceramah yang serius. Ini metode satu-satunya di Indonesia yang kemudian dilakukan oleh KPID di Jawa Barat dengan metode storytelling sehingga apa yang kami sampaikan itu bisa diterima dengan gampang oleh anak-anak dan orang tua," tegasnya.
Seluruh elemen masyarakat
Kondisi anak-anak ini juga disadari anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. Dia menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepekaan KPID Jabar dalam menginisiasi gerakan ini secara bersama-sama dengan pihak sekolah dan komite.
Politisi Perempuan dari Fraksi PDIP Perjuangan ini mengakui bahwa fenomena ketergantungan gawai pada anak merupakan keprihatinan bersama yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah secara parsial tanpa adanya sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
"Saya bersyukur ya karena kalau hanya pemerintah tanpa ada kepedulian dari KPID, dari orangtua, dari sekolah, kita secara bersama-sama, masalah ini akan terus terjadi. Tadi yang disampaikan oleh Ketua KPID jadi keprihatinan kita bersama," ungkap Ineu.
Ketika disinggung soal payung hukum konkret, Ineu menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kendati demikian, pesatnya kemajuan teknologi digital menuntut adanya dorongan regulasi yang lebih spesifik yang berfokus pada langkah pencegahan dini terhadap ancaman siber dan radikalisme konten bagi anak-anak usia sekolah dasar.
Selama ini, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah telah menggulirkan program pendidikan demokrasi di tingkat SMA untuk mengantisipasi pergaulan negatif remaja. Namun kehadiran program di SDN Jatihurip ini menjadi momentum strategis untuk memulai proteksi sejak dini dari tingkat SD dan SMP.
Upaya proteksi sejak usia dini ini dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga jati diri dan membentuk karakter anak yang tangguh dalam menyongsong bonus demografi.
"Kalau di DPRD Provinsi dengan Pemda Provinsi kami sudah memiliki program pendidikan demokrasi, tapi kan di tingkat SMA. Kalau ini kan dari SD, SMP yang bisa juga mencegah secara dini, menjaga anak-anak dan terus menciptakan anak-anak yang berkarakter," tutur legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Oleh karena itu, Ineu mengingatkan konsekuensi fatal yang harus ditanggung bangsa ini apabila pemerintah dan masyarakat abai serta tidak peka terhadap fenomena polusi digital yang mengintai anak-anak. Jika pengawasan ini runtuh, maka cita-cita besar pemerintah untuk melahirkan generasi emas Indonesia 2045 dan misi Gubernur dalam membangun sumber daya manusia berkarakter melalui filosofi Panca Waluya akan sulit tercapai.
"Salah satu kunci keberhasilan kan harus ada kepedulian semua, baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan sebagainya. Kalau abai, ya kami khawatir apa yang diharapkan cita-cita pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 akan tidak mudah untuk dicapai. Dan untuk mencapai itu harus dari dini melakukan itu dan dari semua sektor dilakukan secara gotong-royong bersama-sama," pungkas Ineu.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Jatihurip, Yati Sumiati mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan edukasi langsung dari KPID dan DPRD Jawa Barat tentang bahayanya konten negatif untuk anak anak.
Menurutnya edukasi seperti ini sangat bermanfaat untuk guru, siswa dan orang tua, agar senantiasa bisa menjaga anak anaknya dari ancaman konten yang bisa merusak kognisi mereka.
Iapun mengaku edukasi mendalam dengan balutan cerita yang menarik dan diminati anak anak serta dilakukan oleh para ahli di bidangnya ini, baru kali pertama dirasakannya di sekolah. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara massif mengingat banyaknya manfaat dan pentingnya edukasi tersebut untuk, guru, siswa dan orangtua. Red dari berbagai sumber
