Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 September 2023

Dilihat: 1904

Surabaya - Anggita Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sundari, mengingatkan adanya jebakan di media sosial jelang Pemilu 2024. Jebakan ini bertujuan untuk menjelekkan kandidat lain, memecah belah netizen, hingga membuat kegaduhan di masyarakat.  

"Jebakan itu bisa berupa penyebaran hoaks atau disinformasi, filter bubble, hiperealitas, hingga cyberbullying," kata Ndari saat mengisi seminar politik berjudul "Pendidikan Politik di Era Digital: Peran Media Sosial dan Etika Politik' yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Kamis, 21 September 2023.

Menurut Ndari, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memang tidak berhak mengawasi media sosial. Namun pihaknya selalu mengimbau kepada media penyiaran untuk menjadi penjernih informasi yang beredar di masyarakat. 

Media penyiaran diharapkan mampu mengajak pemirsa memilih isu yang substantif dibandingkan yang sekadar viral. Stasiun televisi dan radio, ujar Ndari, bisa membantu masyarakat untuk mengklarifikasi kabar bohong atau hoaks. 

"Hoaks sudah mulai muncul sekarang karena itu penting memilih informasi yang tepat dan benar sesuai fakta," ujarnya.

Jebakan di media sosial lainnya adalah filter bubble.  Ndari menggambarkan filter bubble sebagai dampak kerja algoritma media sosial dalam menentukan informasi yang akan ditemukan netizen di internet. Pengguna media sosial hanya akan menemukan informasi yang sejenis dan sulit menjangkau konten yang berseberangan. 

"Filter bubble akan menyebabkan kita berpikiran tertutup. Alhasil, terwujudlah polarisasi netizen dan pandangan terhadap sesuatu menjadi parsial," ujar lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dengan konsentrasi media digital dan komunikasi politik ini. 

Pikiran yang tertutup, menurut Ndari, bisa memicu cyberbullying terhadap orang yang berbeda pendapat atau pilihan di Pemilu 2024. Mereka yang mempunyai pikiran tertutup itu menganggap kebenaran hanya seperti versinya saja. Oleh sebab itu, Ndari mengimbau pengguna untuk mengakses media sosial dengan penuh kesadaran dan membekali diri sendiri dengan literasi media sosial. 

"Kita bisa belajar metode cek fakta, kita wajib mengetahui bagaimana kerja penyebaran konten di media sosial, kita  hendaknya mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda atau cover all side," tutur Ndari. 

Selain Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, narasumber lain dalam seminar itu adalah Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar. Agil mengatakan media memiliki kewajiban untuk menjaga iklim demokrasi dan mendukung terselenggaranya pemilu yang sehat dan berlangsung secara fair sesuai dengan tahapan. 

"Ada beberapa media yang membuat framing negatif, seharusnya tidak boleh dilakukan, karena pada dasarnya media merupakan salah satu pilar pilar demokrasi,” kata Agil.

Media sosial merupakan senjata kuat pendidikan politik di era digital. Karena itu, Agil mengajak seluruh pihak  bertanggung jawab dengan membangun etika politik yang kuat di dunia maya, tempat informasi benar dan dialog beradab menjadi fondasi perubahan positif. Red dari KPID Jatim

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 September 2023

Dilihat: 1917

Sulbar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi lembaga penyiaran di Kabupaten Wajo Rabu 13 September 2023.

Ketua KPID Sulsel, Irwan Ade Saputra mengatakan kunjungan itu sekaligus memaparkan pengawasan tayangan pemilu dan rencana pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat (FMPPS) Kabupaten Wajo.

“FMPPS Wajo inilah yang kemudian akan membantu KPID Sulsel dalam melakukan pengawasan di daerah Wajo,” kata Irwan.

Bupati Amran Machmud merespon positif rencana terbentuknya FMPPS Wajo. “Nantinya anggota forum akan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” kata Irwan.

Sementara itu, koordinator Bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan sistem Penyiaran), Riswansa Muchsin menyampaikan bahwa penting untuk lembaga Penyiaran memiliki ijin penyiaran dari kementerian.

Khusus untuk kabupaten Wajo, kata Riswansa yang akrab disapa Chiwank terdapat beberapa lembaga penyiaran berbayar yang tidak mengantongi izin penyiaran.

“Bahkan mereka menganggap bahwa ijin dari pemerintah daerah adalah ijin yg sebenarnya, padahal lembaga penyiaran ini harus memiliki Ijin Perinsip Penyiaran atau IPP,” ungkap Chiwank.

Untuk itu Riswansa menghimbau agar khusus untuk perijinan lembaga penyiaran berbayar ini satu ijin, satu kabupaten dan membentuk semacam Konsorsium.

“Dengan membentuk konsorsium akan memudahkan Lembaga Penyiaran berbayar mendapatkan ijin,” kata Chiwank. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 September 2023

Dilihat: 1668

Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menyelenggarakan Akademi P3SPS Angkatan 2 secara daring. Akademi P3SPS menjadi salah satu upaya KPID Jawa Timur mengawal dan memperkuat lembaga penyiaran di Jawa Timur.

“Melalui Akademi P3SPS ini diharapkan insan penyiaran memiliki kesepahaman untuk menaati regulasi penyiaran tetapi tetap menjalankan proses secara kreatif,” kata Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno saat memberikan sambutan (12/09/2023).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin turut hadir menjadi keynote speech dalam Akademi P3SPS Angkatan 2. Ia menyampaikan lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam diseminasi hasil pembangunan Jawa Timur.

“Lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk memastikan perkembangan positif bangsa dan negara karena mengingat saat ini lembaga penyiaran masih menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi,” kata Sherlita.

Akademi P3SPS Angkatan 2 dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, mulai tanggal 12-14 September 2023. Meskipun dilaksanakan secara daring tetapi tidak mengurangi antusias insan penyiaran untuk mengikuti kegiatan ini. Peserta Akademi P3SPS merupakan penyiar/presenter dan produser dari lembaga penyiaran di Jawa Timur. 

Terdapat enam materi yang disampaikan saat Akademi P3SPS Angkatan 2 oleh Komisioner KPID Jawa Timur, antara lain:

Regulasi Penyiaran

Materi pertama disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengawasan dan Penindakan Isi Siaran KPID Jawa Timur Romel Masykuri. Romel menyampaikan, dalam memproduksi program siaran, lembaga penyiaran harus memperhatikan regulasi-regulasi penyiaran yang berlaku.

“Lembaga penyiaran baik televisi maupun radio harus memperhatikan Undang-Undang tentang Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan berpedoman pada P3SPS serta norma-norma dalam masyarakat,” kata Romel.

Program Siaran Berwawasan Kebangsaan

Materi kedua disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah. Afif mengimbau lembaga penyiaran agar menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, lembaga penyiaran wajib memberikan informasi yang seimbang dan berlandaskan P3SPS dalam setiap program siarannya,” kata Afif.

Penggolongan Program Siaran, Siaran Lokal, Asing, dan Berlangganan serta Hak Siar dan Privasi

Materi ketiga disampaikan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur Royin Fauziana. Royin menyampaikan ketika membuat program siaran, lembaga penyiaran harus menyesuaikan dengan khalayak penonton. Ia menambahkan, lembaga penyiaran harus bisa membedakan mana privasi dan mana yang pantas untuk ditampilkan ke publik.

“Lembaga penyiaran wajib mencantumkan klasifikasi isi siaran agar masyarakat dapat memilih program siaran yang sesuai dengan usia mereka,” kata Royin.

Penghormatan dan Perlindungan Kelompok Tertentu

Materi keempat disampaikan oleh Wakil Ketua KPID Jawa Timur Dian Ika Riani. Dian mengatakan program siaran tidak boleh merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Dian menekankan program siaran harus memperhatikan perlindungan dan juga penghormatan terhadap kelompok tertentu.

“Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menyediakan tayangan yang baik bagi masyarakat. Tayangan yang baik adalah tayangan yang menjujung tinggi penghormatan dan perlindungan kelompok tertentu,” kata Dian.

Produk Jurnalistik, Kebencanaan, dan Pemilu

Materi kelima disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Jawa Timur Habib M. Rohan. Rohan menyampaikan lembaga penyiaran tidak perlu merasa takut dan ragu untuk berpatisipasi memeriahkan pesta demokrasi 2024. Ia mendorong lembaga penyiaran untuk melakukan kolaborasi serta koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah daerah setempat.

“Menuju pemilu 2024 terdapat berbagai dinamika penafsiran publik, lembaga penyiaran dapat melakukan mitigasi terhadap informasi hoaks dengan melakukan sosialisasi tahapan-tahapan pemilihan umum,” kata Rohan.

Program Siaran Iklan

Materi keenam disampaikan oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Timur Sundari.  Sundari menyampaikan lembaga penyiaran boleh membuat iklan sekreatif mungkin namun tetap berpedoman pada regulasi yang ada yaitu P3SPS dan Etika Pariwara. Menjelang masa kampanye Pemilu, Sundari juga mengingatkan lembaga penyiaran berhati-hati membuat iklan komersil dan iklan layanan masyarakat dari peserta Pemilu.

“Porsi iklan antar-peserta Pemilu harus berimbang sesuai ketentuan. Sisa jatah iklan satu partai tidak bisa dijual ke partai lain,” kata Ndari. Red dari KPI Jatim

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 September 2023

Dilihat: 2177

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak insan radio untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini. Ajakan ini ia serukan tepat momen peringatan Hari Radio Nasional, yang jatuh pada 11 September.

“Selain adaptif perkembangan teknologi terkini, radio juga harus adaptif  sesuai kebutuhan para pendengarnya,” ujarnya di sela-sela misi dagang Provinsi Jawa Timur  di Banten, Senin (11/9/2023).

Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, Gubernur Khofifah mendorong agar jangkauan radio diperluas, dapat didengar di mana saja dan kapan saja serta kecepatan update. Maka dari itu, media penyiaran perlu bertransformasi ke ranah digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Maka optimalisasi ruang-ruang digital perlu dilakukan. Jadi keberadaan radio bukan hanya bisa didengarkan saja, tapi juga bisa disaksikan oleh konsumennya,” kata Khofifah.

Tak hanya mengikuti perkembangan zaman, Gubernur Khofifah mengingatkan, sebagai bagian dari pers, media penyiaran radio tetap menjaga kredibilitasnya. Karena kevalidan informasi menjadi sangat penting di tengah terpaan arus informasi yang masif  di media sosial.

“Jadi informasi yang tersebar kepada pendengar haruslah terpercaya dan tidak tumpang tindih. Karena pendengar tidak hanya butuh hiburan saja, informasi valid juga menjadi penting bagi mereka,” ungkap Khofifah.

Lebih jauh, dalam momen Hari Radio Nasional kali ini, Gubernur Khofifah berharap radio mampu menjadi media perdamaian. Hal tersebut juga selaras dengan tema Peringatan Hari Radio Sedunia pada Februari lalu yaitu Radio dan Perdamaian.

“Narasi yang tersebar perihal perang serta politik dari media memang bisa memberikan wawasan, tapi terkadang informasi tersebut justru memperkeruh keadaan. Oleh karenanya penting adanya media yang memberikan informasi valid, terpercaya sehingga narasi yang memicu konflik bisa teredam,” kata Khofifah.

Sebagai informasi, Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Selain diperingati sebagai Hari Radio Nasional, pada tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia (RRI), yang berdiri tahun 1945.

“Selamat hari radio nasional. Radio adalah suara kebebasan . Tetapi radio punya tugas menjadi media mempersatukan bangsa. Mari kita jaga kebebasan seiring membangun persatuan bangsa  ini bersama-sama,” pungkasnya. Red dari berbagai sumber