Umum

Detail

Ditayangkan: 15 Februari 2013

Dilihat: 6725

Mamasa - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) mengingatkan, semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio dapat menyiarkan kegiatan pemilukada sepanjang memenuhi syarat. Yakni mengantongi izin penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang dikeluarkan KPID Sulbar.

Keharusan lembaga penyiaran TV kabel dan radio memiliki izin khususnya untuk menyiarkan siaran pemilukada ini disampaikan para anggota KPID Sulbar saat melakukan pemantauan dan pengawasan isi siaran di kabupaten Mamasa. 

Ketua KPID Sulbar Fachriadi, Wakil Ketua Farhanuddin, anggota bidang perizinan Munawir Ridwab dan anggota bidang pengawasan isi siaran Mustika menyisir dua wilayah di Kabupaten Mamasa. Yakni Kecamatan Messawa dan Sumarorong untuk mendata dan mengawasi isi siaran.

Anggota bidang perizinan KPID Sulbar Munawir Ridwan, mengatakan, siaran pemilukada dapat membantu terlaksananya pemilihan kepala daerah lebih demokratis dan pemilih mengetahui tahapan. Namun KPID mengingatkan agar lembaga yang menyiarkan harus sudah mengantongi izin. Data yang ada di KPID, sampai saat ini belum satupun lembaga penyiaran baik tv kabel maupun radio mengantongi izin.

"KPID Sulbar kembali mengingatkan lembaga penyiaran harus memiliki izin. Ini penting agar lembaga penyiaran dapat melaksanakan kegiatan penyiaran secara legal. Proses perizinan tidak rumit dan bebas biaya di KPID Sulbar," katanya melalui telepon dari Mamasa, Jumat (16/2/2013) seperti dikutip sindonews.

Sementara Fachriadi, mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan KPUD Mamasa untuk menyampaikan aturan dan regulasi terkait siaran di televisi dan radio. Disebutkan, dalam Undang-undang nomor 32/2002 tentang penyiaran mengatur bahwa lembaga penyiaran diwajibkan memiliki izin.

Selain masalah izin, KPID Sulbar juga mengingatkan agar TV kabel dan radio harus memperhatikan isi siarannya. Harus tetap sesuai Undang-undang penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3/SPS).

Siaran yang disebarkan dari TV kabel dan radio juga dilarang bermuatan pornografi dan kekerasan. Harus tetap independen dan mengutamakan perlindungan konsumen terutama anak-anak.

"Lembaga penyiaran baik itu tv kabel atau radio memiliki tanggungjawab atas kegiatan penyiaran yang dilaksanakan. Siaran film, misalnya, harus dilakukan sensor internal dan untuk berita informasi tetap sesuai kode etik jurnalistik dan P3/SPS," kata Farhanuddin.

Diungkapkan, KPID Sulbar akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan lembaga penyiaran di lima kabupaten se-Sulbar. Lembaga negara itu bahkan bermitra dengan OSIS di sejumlah sekolah untuk sama-sama memantau dan mengawasi siaran. Red 

Detail

Ditayangkan: 13 Februari 2013

Dilihat: 4731

Nunukan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Rabu (13/2/2013) menggelar rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan pers, pemilik lembaga penyiaran, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan perwakilan partai politik di Kabupaten Nunukan masing-masing Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan mengoordinasikan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Rakor dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten Nunukan yang dipimpin Ketua KPU Nunukan Muhammad Sain.

Dalam rapat mengemuka sejumlah persoalan diantaranya, keraguan partai politik pada media yang cenderung hanya mengakomodir partai politik tertentu.
Gunadi, dari Partai Hanura mengatakan, bentuk keberpihakan tersebut misalnya kepada partai politik tertentu diberikan tarif yang lebih murah. Sementara partai lainnya diberikan tarif iklan yang lebih tinggi.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nunukan, Haji Ngatidjan Ahmadi juga meminta penegasan mengenai tarif untuk beriklan di media massa dan lembaga penyiaran.

Pada kesempatan itu Sain menegaskan, persoalan ini sudah diatur dengan aturan perundangan, peraturan KPU dan Nota Kesepahaman antara KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia.

"Nanti untuk pelanggarannya, ada Dewan Pers dan KPI yang menindak," ujarnya seperti di kutip tribunkaltim. Red

Detail

Ditayangkan: 14 Februari 2013

Dilihat: 6964

Polewali - Siaran televisi dan radio semakin berkembang dalam berbagai bentuk program dan mata acara. Selain membawa dampak positf, siaran tersebut juga bisa menimbulkan dampak negatif.

Untuk mencegah makin banyaknya dampak negativ khususnya dari siaran televisi, para santri di pesantren Nuhiyah Pambusuang, Polewali Mandar mendeklarasikan terbentuknya forum Pelajar Pemantau Siaran atau Student Media Watch.

Pembentukan Pelajar Pemantau Siaran itu berlangsung disela- sela kegiatan KPID Sulbar melakukan sosialisasi Amessa ( Ayo Menonton Sehat ) serta P3 dan SPS KPI tahun 2012.

Ketua OSIS Pesantren Nuhiyah Pambusuang, Abdul Mushowir menyatakan pembentukan Pelajar Pemantau Siaran itu didasari keprihatinan para santri atas tayangan televisi yang dinilai semakin melenceng dari nilai – nilai keagamaan serta adat istiadat di Mandar yang selama ini dikenal dengan budaya religius.

“ Untuk tahap awal kami akan galang pelajar dari sekolah lain untuk bergabung, selain kami akan mengawasi siarannya, juga akan membantu KPID Sulbar menjelaskan ke masyarakat siaran yang pantas atau sehat untuk ditonton” kata Mushawir seperti di kutip tribun timur.

Wakil Ketua KPID Sulbar Farhanuddin dan anggota KPID Sulbar Munawir Ridwan yang tampil sebagai pemateri sosialisasi ikut menyaksikan deklarasi forum pelajar itu. Sebelumnya ketua KPID Andi Fachriadi dan Pembina OSIS Pesantren Nuhiyah juga tampil membuka acara.

Wakil Ketua KPID Sulbar Farhanuddin menyatakan langkah para santri Nuhiyah membentuk forum pemantau akan sangat membantu KPID dalam memantau dan mengawasi siaran televisi dan radio.

Sekertaris AJI kota Mandar, Sulawesi Barat ini berharap langkah santri Nuhiyah dapat diikuti pelajar atau lembaga lain.

“ KPID Sulbar berdasarkan Undang – Undang No.32 tahun 2002 itu hanya ada di provinsi, jadi peranan masyarakat di kabupaten hingga tingkat desa sangat dibutuhkan mengawasi dan memantau siaran” Katanya.

Anggota KPID Sulbar, Munawir Ridwan mengatakan siaran televisi khususnya TV kabel sangat membantu masyarakat dalam memeroleh informasi dan hiburan, namun lembaga penyiaran berlangganan itu harus tetap diawasi agar siarannya tidak melanggar UU Penyiaran, P3 dan SPS dan nilai -nilai budaya.

“ Lembaga penyiaran tidak boleh hanya memikirkan keutungan, harus juga melihat dampak yang bisa muncul, jangan sampai TV kabel menyiarkan siaran yang tidak sehat seperti pornografi. Kami berharap juga agar TV kabel segera mengurus perijinan ke KPID “ kata Munawir.
 

Acara sosialisasi menonton sehat dan deklarasi pelajar pemantau siaran itu berlangsung menarik, tampak dari banyaknya santri yang menyatakan siap bergabung dalam forum pemantau dan aktiv berdialog.

Munawir mengatakan setelah dari pesantren Nuhiyah, KPID akan terus bergerak ke sekolah – sekolah serta komunitas masyarakat menyosialisasikan tentang aturan penyiaran dan tips menonton sehat. Red

Detail

Ditayangkan: 12 Februari 2013

Dilihat: 32252

Medan - Sekitar 50 stasiun radio di Sumatera Utara (Sumut) yang dinyatakan tidak memiliki Rekomendasi Kelayakan (RK) . Yang tidak dibenarkan menerima iklan komersil. Termasuk iklan kampanye salah satu pasangan calon gubernur Sumut.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, Abdul Haris Nasution, pekan lalu (5/2/2013) di Kantornya. Ketika diadakan rapat koordinasi tentang Keputusan Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut, dan Panitia Pengawas Pemilu Sumut nomor: 480/029/KPIDiSU/I/2013, Nomor : 41/Kpts/KUProv-00E/I/2013, Nomor: 000/4036/Panwaslu-SU/I/2013 tentang Pedoman siaran lembaga penyiaran dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut tahun 2013.

"Yang akan dirugikan adalah pasangan calon gubernur, atau pemasang iklan," ujar Abdul Haris di hadapan para lambaga penyiaran, dan tim suskes pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Disampaikannya, 50 lembaga penyiaran yang tidak memiliki kelengakapan perizinan tersebut juga telah ditegur secara lisan. Namun hingga saat ini belum juga ada yang melengkapi berkas untuk diterbitkan perizinannya. "Jika ada menerima iklan komersil, akan dilakukan proses hukum yang berlaku. Untuk kepentingan bersama juga," ujarnya seperti di kutip tribun medan. Red