Perkuat Pengawasan Siaran dan Pelayanan Publik, KPID Kalteng Kembangkan Tiga Inovasi Digital

Palangka Raya -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah mengembangkan tiga inovasi digital untuk memperkuat pengawasan penyiaran, meningkatkan kedisiplinan pegawai, dan mempermudah pelayanan informasi publik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola lembaga yang modern, profesional, dan akuntabel.

Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki, mengatakan pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, transformasi digital juga dapat meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Inovasi pertama berupa perangkat pemantau televisi digital. Teknologi ini memungkinkan KPID memantau isi siaran secara langsung atau waktu nyata, khususnya di Kota Palangka Raya dan wilayah sekitarnya,” katanya, Kamis (5/11/2026).

Selanjutnya, KPID Kalteng menerapkan sistem absensi pegawai berbasis geolokasi. Sistem yang memanfaatkan teknologi GPS pada telepon pintar ini mencatat waktu dan lokasi kehadiran pegawai, termasuk saat mereka menjalankan tugas kedinasan di luar kantor.

“Inovasi ketiga berfokus pada keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daring. Melalui layanan ini, masyarakat dan insan pers dapat mengakses informasi kelembagaan, mengajukan permohonan informasi, serta menyampaikan pengaduan dan keberatan,” jelasnya.

Saat mengembangkan sistem absensi dan layanan PPID, KPID Kalteng juga melibatkan Jurusan Teknik Informatika di Palangka Raya melalui program magang mahasiswa. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemanfaatan sumber daya akademik untuk mendukung pengembangan layanan digital.

Melalui ketiga inovasi itu, KPID Kalteng berharap pengawasan penyiaran, pengelolaan internal, dan pelayanan informasi publik berjalan lebih efektif. Sesa juga mendorong pengembangan teknologi digital secara berkelanjutan guna memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas lembaga. Red dari berbagai sumber