- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 4986
Jakarta – Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan agar jaringan televisi yang memberinya "publisitas buruk" dicabut izinnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan pemerintah untuk melakukannya.
Di AS, izin penyiaran dikeluarkan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC), yang menimbulkan pertanyaan: dapatkah pemerintahan Trump benar-benar mencabut izin penyiaran? Dan apakah FCC memiliki wewenang untuk mengatur konten?
Apa itu FCC dan apa yang diaturnya?
FCC, yang dibentuk pada tahun 1934, awalnya bertugas mengesahkan frekuensi siaran radio – dan kemudian TV – yang saat itu masih langka.
FCC memegang wewenang terbesar atas stasiun TV dan radio lokal, tetapi umumnya tidak mengatur saluran TV kabel atau satelit atau konten daring, menurut situs webnya.
Apa yang dilakukan FCC, dan dapatkah FCC mencabut izin jaringan TV?
Komisi ini tidak secara langsung mengawasi jaringan nasional – NBC, ABC, CBS, dan Fox adalah yang terbesar – yang menyediakan berita, olahraga, dan program lainnya untuk media lokal.
FCC menetapkan aturan untuk mengungkapkan sponsor, siaran darurat, dan konten yang berkaitan dengan kecabulan dan kesopanan.
Selain itu, FCC menangani perluasan akses internet dan meninjau merger dan akuisisi perusahaan telekomunikasi.
Daniel Deacon, asisten profesor hukum di Universitas Michigan, mengatakan bahwa FCC dapat secara efektif menghentikan merger perusahaan dengan menolak pengalihan izin siaran kepada pemilik baru.
"Mereka bisa saja menggagalkan kesepakatan dengan memberi tahu perusahaan penyiaran bahwa mereka tidak bisa mendapatkan lisensi perusahaan yang mereka beli," ujarnya.
Apakah FCC dikendalikan oleh Demokrat atau Republik?
FCC dipimpin oleh lima komisaris, yang ditunjuk oleh presiden AS dan disahkan oleh Senat. Maksimal tiga komisaris boleh berasal dari partai politik yang sama.
Ketua saat ini adalah Brendan Carr, seorang Republikan yang telah menjabat sebagai komisaris sejak 2017. Carr dipromosikan untuk memimpin komisi tersebut pada awal masa jabatan kedua Trump.
Komisaris FCC lainnya adalah Anna Gomez, seorang Demokrat, dan Olivia Trusty dari Partai Republik. Dua posisi kosong setelah dua komisaris, satu dari Demokrat dan satu dari Republik, mengundurkan diri pada bulan Juni.
Apa kata komisioner FCC tentang Jimmy Kimmel?
Kontroversi muncul ketika Carr, ketua FCC, menyerukan tindakan terhadap Jimmy Kimmel setelah pembawa acara larut malam itu bercanda tentang duka cita Trump atas Charlie Kirk dan tampaknya secara keliru menyatakan bahwa pembunuh influencer sayap kanan itu adalah pendukung Trump.
Pada hari Rabu, dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Benny Johnson, seorang kolaborator lama organisasi Turning Point milik Kirk, Carr mengatakan ada "solusi" yang bisa dieksplorasi FCC.
"Kita bisa melakukan ini dengan cara mudah atau cara yang sulit," kata Carr. "Perusahaan-perusahaan ini dapat menemukan cara untuk mengubah perilaku dan mengambil tindakan, sejujurnya, terhadap Kimmel atau akan ada pekerjaan tambahan bagi FCC di masa mendatang."
Dalam beberapa jam, Nexstar dan Sinclair, dua perusahaan yang memiliki puluhan stasiun lokal di seluruh negeri yang berafiliasi dengan jaringan ABC, mengatakan mereka akan berhenti menayangkan program Kimmel.
ABC kemudian mengonfirmasi bahwa program Kimmel akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Gomez, satu-satunya komisaris FCC yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik tekanan pemerintah dan menuduh ABC melakukan "kapitulasi perusahaan yang pengecut".
"Kita tidak bisa membiarkan tindakan kekerasan politik yang tidak dapat dimaafkan diputarbalikkan menjadi pembenaran atas penyensoran dan kontrol pemerintah," ujarnya.
"FCC ini tidak memiliki wewenang, kemampuan, atau hak konstitusional untuk mengawasi konten atau menghukum penyiar atas ujaran yang tidak disukai pemerintah."
Apa peran Nexstar?
Nexstar adalah pemilik stasiun televisi lokal terbesar di AS dengan sekitar 200 outlet.
Minggu ini, perusahaan mengumumkan kesepakatan senilai $6,2 miliar untuk membeli pesaingnya, Tegna, yang memiliki lebih dari 60 stasiun.
Kesepakatan ini akan membutuhkan persetujuan FCC dan pelonggaran aturan seputar konsolidasi industri.
Dalam sebuah pernyataan, Andrew Alford, presiden divisi penyiaran Nexstar, menyebut komentar Kimmel "menyinggung dan tidak sensitif di saat kritis dalam wacana politik nasional kita". Namun, para kritikus berpendapat bahwa sikap perusahaan tersebut dipengaruhi oleh pemerintahan Trump.
Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara perusahaan mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan acara Kimmel "dibuat secara sepihak oleh tim eksekutif senior di Nexstar, dan mereka tidak berkomunikasi dengan FCC atau lembaga pemerintah mana pun sebelum membuat keputusan tersebut".
Apakah FCC mewajibkan stasiun untuk menyiarkan pandangan yang berlawanan?
Pada tahun 1949, komisi tersebut mulai menegakkan aturan yang dikenal sebagai Doktrin Keadilan, yang mewajibkan stasiun untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai isu-isu kontroversial.
Namun, lembaga penyiaran diberi fleksibilitas dalam menafsirkan aturan tersebut dan tidak ada persyaratan bahwa semua sudut pandang diberikan waktu tayang yang sama.
Aturan tersebut dihapuskan pada tahun 1987 selama pemerintahan Reagan sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju deregulasi.
Lembaga penyiaran masih diwajibkan untuk memberikan waktu tayang yang sama kepada kandidat politik yang berseberangan selama pemilihan umum, tetapi FCC tidak mewajibkan liputan yang seimbang mengenai isu-isu lain.
Dapatkah FCC membatalkan izin penyiaran?
Sebagai presiden dan dalam kampanye, Trump secara berkala kembali pada gagasan bahwa lembaga penyiaran yang mengkritiknya dapat kehilangan izin mereka.
Aturan FCC secara umum mewajibkan stasiun lokal untuk menyiarkan demi kepentingan publik.
Namun, situs webnya juga menyebutkan bahwa FCC dilarang oleh hukum untuk mencegah penyiaran sudut pandang tertentu. Meskipun demikian, para ahli mengatakan aturan tersebut luas dan memberikan keleluasaan yang signifikan bagi badan tersebut.
"Pada dasarnya, lembaga penyiaran tidak memiliki hak Amandemen Pertama sepenuhnya seperti yang kita miliki," kata Brent Skorup, rekan hukum di Cato Institute yang beraliran libertarian.
Skorup mengatakan penegakan regulasi perizinan telah menurun sejak pemerintahan Reagan pada 1980-an, tetapi berbagai lembaga penyiaran—mulai dari lembaga penyiaran sosialis hingga stasiun keagamaan—telah dikenai sanksi pada tahun-tahun awal berdirinya FCC.
"Secara teori, FCC masih dapat mencabut izin stasiun," katanya. "Kedua belah pihak selama beberapa dekade tidak ingin melepaskan sistem perizinan yang sangat kuat ini." Red dari BBC
