Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Maret 2023

Dilihat: 1831

Jakarta - Mantan bintang sepak bola Gary Lineker akhirnya kembali mengasuh acara sepak bola untuk stasiun penyiaran Inggris, BBC, setelah selama beberapa hari dibredel gara-gara cuitan yang mengkritik kebijakan imigrasi yang ditempuh pemerintah Inggris. 

Kabar mengenai mantan bintang sepak bola kenamaan Inggris dan kini komentator sepak bola untuk BBC itu, terus menjadi perhatian media massa Inggris. 

Menurut laporan Sky News, BBC menyampaikan minta maaf kepada presenter program acara Match Of The Day yang biasa ditayangkan Sabtu malam tersebut.

Keputusan BBC dalam melucuti Lineker dari program tayangannya menciptakan solidaritas dari kalangan penyiar dan komentator olahraga Inggris, sampai mereka menolak bertugas karena memprotes tindakan BBC terhadap Lineker.

Match Of The Day edisi Sabtu malam pekan lalu hanya tayang selama 20 menit tanpa komentar, analisis pengamat, wawancara pasca pertandingan dan bahkan musik pengiring. Jumat pekan lalu BBC mengumumkan bahwa Lineker akan mundur menjadi host program sepak bola mingguan itu.

Pangkal masalahnya adalah cuitan Lineker yang menyebut kebijakan pemberian suaka oleh Pemerintah Inggris yang dikuasai Partai Konservatif sama dengan kebijakan yang ditempuh Jerman pada 1930-an pada masa Nazi. 

Tokoh-tokoh Konservatif kontan menghujat Lineker, sampai kemudian BBC yang memang lembaga penyiaran yang didanai pemerintah Inggris, terpaksa menendang mantan pemain Barcelona, Tottenham Hotspur dan timnas Inggris itu dari acara olahraga yang sangat populer tersebut. 

Namun, keputusan itu malah memicu protes dari sejawat-sejawat Lineker, termasuk Ian Wright dan Alan Shearer yang keduanya menolak tampil dalam acara itu. Saat bersamaan sejumlah presenter, pengamat dan komentator sepak bola mengancam akan memperkarakan BBC di pengadilan. 

Kini BBC memulihkan lagi status Lineker sebagai pengasuh acara sepak bola itu. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Februari 2023

Dilihat: 2345

Jakarta - Iran International TV, yakni saluran penyiaran independen asal Iran, pada Sabtu, 18 February 2023 lalu, mengumumkan terpaksa menutup sejumlah studionya di Ibu Kota London. Penutupan itu atas nasehat dari Kepolisian Inggris menyusul naiknya ancaman.

“Saya tidak percaya akhirnya hal ini dilakukan (penutupan). Sebuah negara asing telah menyebabkan naiknya ancaman pada masyarakat Inggris di wilayah Inggris sendiri atas langkah yang telah kami lakukan,” kata General Manajer Iran International TV, Mahmood Enayat.

Enayat mengatakan setelah penutupan ini, siaran 24 jam berlangsung dari stasiun Iran International TV di Ibu Kota Washington, Amerika Serikat. Baginya, ancaman bukan hanya pada Iran International TV, masyarakat Inggris secara luas.

“Ini lebih pada serangan ke nilai-nilai kedaulatan, keamanan dan kebebasan berbicara yang selalu dijunjung tinggi oleh Inggris,” kata Enayat.

Keputusan untuk menutup studio siaran Iran International TV diputuskan pada Jumat malam, 17 Februari 2023 menyusul penahanan pada akhir pekan lalu pada Magomed-Husejn Dovtaev, 30 tahun, seorang laki-laki keturunan Australia-Iran di sekitar studio Iran International TV, yang berlokasi di Chiswick, wilayah barat London.

Kepolisian Inggris menjelaskan Dovtaev pada Senin, 13 Februari 2023, didakwa mengumpulkan informasi yang kemungkinan akan digunakan seseorang yang bersiap mau melakukan tindakan terorisme.

Sebelumnya pada November 2022, Kepolisian Inggris memasang pembatas dari beton di luar studio-studio Iran International TV agar mencegah segala bentuk serangan oleh kendaraan. Sedangkan pada Sabtu, 18 Februari 2023, Kepolisian Inggris mengatakan meskipun Dovtaev sudah ditahan, pihak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keamanan orang-orang yang bekerja di perusahaan penyiaran tersebut.    

“Ini telah mengarah pada kami untuk memberikan nasehat supaya Iran International TV direlokasi saja,” demikian keterangan Kepolisian Inggris, yang gembira saran itu ditanggapi serius dan tidak dianggap enteng. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 07 Maret 2023

Dilihat: 1734

Islamabad — Badan pengawas media Pakistan melarang penyiaran pidato mantan Perdana Menteri Imran Khan sementara polisi tiba di salah satu rumah Khan untuk menyampaikan surat panggilan baru pengadilan untuk perdana menteri yang digulingkan itu, kata para pejabat, Senin (6/3/2023).

Perkembangan itu adalah yang terbaru dalam tarik ulur politik antara mantan bintang kriket yang menjadi politisi Islam itu dan penggantinya, Shahbaz Sharif.

Larangan oleh Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan dikeluarkan pada hari Minggu dan mulai berlaku pada hari Senin. Larangan ini mencakup penayangan rekaman dan pidato langsung oleh Khan, yang digulingkan dalam mosi tidak percaya di Parlemen April lalu.

Larangan itu menyusul pidato berapi-api Khan, yang memiliki banyak pengikut akar rumput, yang mencerca pemerintah Sharif dan militer negara itu.

Partai Khan, Tehreek-e-Insaf Pakistan, yang sekarang menjadi oposisi, mengecam larangan tersebut. Fawad Chaudhry, seorang pemimpin terkemuka partai, mengatakan kepada Associated Press bahwa tindakan tersebut mencerminkan "kegugupan dan ketakutan" pemerintah bahwa partai Khan akan memenangkan pemilihan mendatang di dua majelis provinsi.

Larangan yang diberlakukan Minggu malam, spontan dikecam dan dinilai sebagai serangan negara terhadap kebebasan berbicara dan independensi media. Kritikus menuntut agar pemerintah menghapus larangan tersebut.

Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan (PEMRA) yang dikelola negara, memerintahkan semua saluran televisi satelit agar segera berhenti menayangkan pidato Khan, "langsung dan rekaman." Media juga dilarang menampilkan Khan untuk bicara. Media yang melanggar diancam akan dicabut lisensinya.

Komisi independen HAM Pakistan mengatakan dalam pernyataan Minggu, bahwa pihaknya "menyesalkan" keputusan terbaru itu yang melarang pidato ketua PTI.

Mazhar Abbas, seorang jurnalis dan analis terkemuka, mengkritik pemerintah di Twitter. Ia menilai larangan tersebut mencekik kebebasan berekspresi, menyebutnya sebagai “keadaan yang menyedihkan.”

Badan pengawas media itu mengatakan pihaknya memberlakukan larangan atas apa yang digambarkannya sebagai tuduhan tak berdasar oleh Khan terhadap pihak berwenang dan lembaga-lembaga negara, referensi yang biasanya digunakan untuk militer. Badan itu mengatakan Khan menyebarkan kebencian “terhadap lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan tindakannya itu mengacaukan hukum dan ketertiban.”

Pelanggaran larangan oleh outlet media mana pun akan mengakibatkan pencabutan izinnya, kata badan pengawas media. Beberapa jam kemudian, saluran TV swasta ARY dihentikan siarannya karena menayangkan pidato Khan pada hari Minggu. Seorang penyiar ternama Geo TV, Hamid Mir – pendukung kuat kebebasan media dan korban sensor pemerintah dalam beberapa tahun terakhir – mengecam tindakan tersebut. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Februari 2023

Dilihat: 2137

Jakarta – Pemerintah Korea Selatan akan memberikan dukung dana untuk memproduksi konten video online di platform Over The Top (OTT) dalam negeri dan merintis pasar luar negeri.

Kementerian Ilmu Pengetahuan, Tekonologi dan Informasi Tekeomunikasi Korea Selatan bersama Badan Komunikasi Korea (KCA) pada Senin (20/02) mengumumkan proyek dukungan produksi konten untuk tahun ini senilai 18,4 miliar won. 

Proyek tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing konten OTT dan siaran dalam negeri, serta mendorong transfer digital dan kecerdasan buatan. 

Pihak pemerintah berencana akan menyediakan bantuan untuk konten unggulan melalui konsorsium antara perusahaan OTT dalam negeri dengan badan penyiaran dan produsen konten, mulai dari tahap produksi hingga perintisan pasar luar negeri. 

Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kehadiran konten Korea Selatan di pasar konten global.

Dukungan pemerintah untuk bidang konvergensi teknologi baru dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti kecerdasan buatan dan realitas tambahan, dalam pemroduksian konten telah mencapai empat miliar won, naik 1,4 miliar won dibandingkan setahun sebelumnya. Red dari berbagai sumber