Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Oktober 2022

Dilihat: 5158

Qatar - Kru stasiun televisi internasional dilaporkan mendapat pembatasan tertentu dalam liputan Piala Dunia Qatar 2022 yang akan digelar pada 20 November–18 November mendatang. The Guardian menyebut bahwa pembatasan ini bisa menjadi “efek dingin yang keras” terhadap kebebasan peliputan media.

Berdasarkan syarat-syarat pengambilan gambar yang diatur oleh Pemerintah Qatar, pekerja dari lembaga penyiaran internasional, seperti BBC dan ITV, dilarang mengambil gambar di beberapa tempat akomodasi perhelatan.

Di antaranya adalah rumah-rumah pekerja migran, gedung-gedung pemerintah, universitas, rumah ibadah, dam rumah sakit. Juga properti pemukiman dan tempat usaha-usaha “swasta”.

Aturan larangan tersebut juga termasuk dalam syarat izin merekam atau mengambil potret di lokasi-lokasi yang paling populer di Qatar. Aturan ini juga diterapkan untuk fotografer namun tidak secara spesifik terhadap wartawan tulis yang bisa mengambil gambar.

Kebijakan ini seakan sejalan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan terhadap Qatar atas pekerja migran dalam proyek pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Dengan kata lain, jurnalis yang datang untuk Piala Dunia tidak bisa melakukan peliputan soal dugaan pelanggaran tersebut.

Komite Tertinggi Piala Dunia Qatar membantah bahwa pembatasan tersebut merupakan upaya menciptakan “efek dingin” terhadap kebebasan media. Komite mengatakan bahwa ribuan jurnalis diizinkan melakukan peliputan dengan bebas tanpa intervensi setiap tahunnya.

Qatar justru menyebut pembatasan tersebut bahwa untuk membuat rileks aturan bagi pekerja lembaga penyiaran menghadiri Piala Dunia. Mereka juga mengatakan bahwa aturan dilakukan untuk mencegah para jurnalis memproduksi liputan yang bisa menyinggung prinsip-prinsip budaya Islam dan Qatar.

Adapun FIFA berkomitmen untuk bekerjasama dengan Komite Tertinggi dan beberapa organisasi yang relevan di Qatar untuk memastikan kondisi kerja sebaik mungkin bagi pekerja media yang meliput Piala Dunia. Termasuk memastikan kebebasan tanpa pembatasan bagi jurnalis.

“Penting untuk menjelaskan bahwa pengambilan gambar di properti pribadi di negara manapun tetap harus patuh pada persetujuan pemilik atau operator properti,” kata salah satu juru bicara FIA.

Sementara itu, BBC tidak mengatakan apakah mereka setuju atau menolak aturan izin pengambilan gambar Piala Dunia Qatar. Media asal Inggris itu menyebut bahwa mereka bakal meliput isu-isu tertentu sebagaimana di Piala Dunia sebelumnya. Red dari berbagai sumber/the guardian

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 03 Oktober 2022

Dilihat: 11901

Qatar - Para turis yang datang ke Qatar berpotensi tidak bisa menonton semua pertandingan Piala Dunia 2022 di televisi hotel atau penginapan mereka. 

Penyebabnya tidak lain adalah biaya penyiaran Piala Dunia 2022 yang terlalu mahal. 

Dikutip dari Daily Mail, sejumlah hotel di Doha, Qatar, memutuskan tidak menayangkan pertandingan di tempat mereka. 

Biaya yang dikenakan oleh pemegang hak siar sangat mahal, yaitu 100 ribu rial atau 24 ribu poundsterling (Rp 408 juta). 

Harga itu dinilai terlalu tinggi dan turut memengaruhi para pemilik hotel, vila, dan apartemen yang disewakan untuk para turis mancanegara.  

Hal tersebut diyakini bisa membuat para wisman (wisatawan mancanegara) yang datang ke Qatar kesal. 

Biaya menginap di negara Timur Tengah itu pun sangat mahal, mencapai 400 poundsterling per malam. Nilai itu setara dengan Rp 6,8 juta. 

“Situasi ini akan menambah alasan para suporter yang bepergian ke Qatar untuk Piala Dunia,” kata Ashley Brown, perwakilan Free Lions bentukan Asosiasi Suporter Sepak Bola Inggris (FSA). Red dari bolasport.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Oktober 2022

Dilihat: 12805

Hanoi -- Badan pemerintah Vietnam meminta Netflix menghentikan siaran Little Women di negara itu karena distorsi sejarah yang parah dan informasi yang salah.

Pada 6 Oktober 2022, drama Korea Little Women secara resmi dihapus dari Netflix Vietnam. Akibatnya, pencarian serial tidak akan menunjukkan hasil di negara Asia Tenggara, dan drama juga menghilang dari semua daftar tren.

Sebelumnya pada 3 Oktober 2022, kepala Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam mengeluarkan pernyataan resmi yang ditujukan pada platform streaming Netflix, meminta penghapusan drakor  Little Women dari Netflix Vietnam.

Pernyataan itu juga menunjukkan konten distorsi sejarah dalam drakor tersebut, khususnya pada 58:01 – 58:22 episode 3 dan 05:41 – 07:01 episode 8. Menurut Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam, keduanya stempel waktu tersebut termasuk konten yang mencemarkan nama baik Vietnam selama perang Vietnam, menghina negara, dan dengan demikian melanggar undang-undang penyiaran yang ditentukan dalam Klausul 4, Pasal 11 Undang-Undang Media dan Penyiaran Vietnam.

Selain itu, dalam sebuah dokumen resmi, Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam juga menetapkan tenggat waktu bagi Netflix untuk menyelesaikan permintaan pada 5 Oktober 2022. Namun, pada akhir 5 Oktober, Little Women masih tersedia di Netflix Vietnam, menyebabkan banyak pemirsa Vietnam membanjiri posting Facebook Netflix dengan komentar yang meminta platform untuk menghapus drama tersebut sesegera mungkin.

Little Women menceritakan tentang tiga saudara perempuan yang lahir dalam keluarga miskin. Alur cerita utama dari drama ini berpusat pada ‘komunitas Jeongran’, sebuah masyarakat rahasia yang anggota aslinya adalah tentara Korea yang berpartisipasi dalam Perang Vietnam. Mulai dari sini, kesalahpahaman tentang perang yang diikuti Korea sebagai sekutu militer AS terus muncul dalam dialog karakter.

Gelombang kritik, kemarahan, dan boikot penonton Vietnam terhadap Little Women tumbuh dan meningkat di media sosial segera setelah episode dengan distorsi sejarah ditayangkan. Drama ini sebelumnya dituduh mencuri foto dari perusahaan kosmetik Jepang Shiseido selain revisionisme historisnya, yang membuat penonton semakin marah. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 September 2022

Dilihat: 3524

Toronto -- Disney telah mendekati pemerintah federal Kanada untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran saat ini. Pekan lalu, David Fares, wakil presiden kebijakan publik global di Walt Disney, muncul di hadapan Senat dengan harapan mengubah definisi konten “Kanada”.

Tarif berpendapat bahwa produksi Disney seperti baru-baru ini untuk memerah harus berada di bawah kualifikasi konten Kanada saat ini. Film animasi Pixar bercerita tentang seorang remaja Tionghoa-Kanada yang tumbuh di Toronto. Film ini juga dibintangi Sandra Oh dari Ottawa. Juga dari National Geographic kulit kayu difilmkan di Quebec. Washington Hitam, sebuah adaptasi televisi dari karya penulis Kanada Esi Edugyan, juga diproduksi. Namun, tidak ada satu pun produksi yang dianggap Disney adalah perusahaan Amerika.

Undang-Undang Penyiaran saat ini memiliki pedoman ketat yang menentukan apa yang didefinisikan sebagai konten yang diproduksi “Kanada”. Undang-Undang Streaming Daring (Bill C-11) bertujuan untuk memberikan insentif keuangan, keringanan pajak, dan manfaat lainnya kepada perusahaan yang memproduksi dan mempromosikan konten Kanada. Fares berharap Bill C-11 dapat memperbarui undang-undang penyiaran Kanada. Ini dapat menyebabkan Komisi Telekomunikasi Radio-TV Kanada (CRTC) menjadi regulator atas perusahaan dan platform streaming seperti Disney, Netflix, dan lain-lain.

Selama sidang minggu lalu, Fares mengklaim Disney memiliki “hubungan khusus dengan Kanada.” Dia mengatakan perusahaan telah menghabiskan dan menginvestasikan sekitar $3 miliar di Kanada. Dalam beberapa tahun terakhir, Disney telah berinvestasi dalam 18 serial televisi di tanah air. “Kami berharap untuk terus berinvestasi di Kanada dan rezim peraturan yang fleksibel akan memungkinkan kami untuk memaksimalkan investasi masa depan tersebut,” tambah Fares.

Menteri Warisan Pablo Rodriguez menegaskan dia akan meminta CRTC untuk mengubah definisi konten Kanada.

Meskipun roda tampak bergerak, kemunduran dapat terjadi. CEO Asosiasi Produsen Media Kanada Reynolds Mastin mengatakan, “Orang terkadang lupa bahwa aturan konten Kanada ada untuk menentukan akses ke insentif keuangan pemerintah federal.”

Spotify baru-baru ini mengajukan banding serupa. Pejabat perusahaan berpendapat untuk fleksibilitas yang sama dalam bagaimana lagu Kanada harus jatuh di bawah Bill C-11. Karena pedoman tersebut, bahkan lagu artis Kanada seperti Justin Bieber atau Drake tidak dapat dianggap sebagai “Kanada”. Red dari The Globe and Mail