Umum

Detail

Ditayangkan: 14 Oktober 2014

Dilihat: 22885

Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Judhariksawan menerima undangan sebagai pembicara dari International Institute of Communications (IIC) dalam Forum Regulator Internasional (International Regulators Forum) yang berlangsung di Vienna, Austria (6-7, Oktober 2014). Dalam pertemuan tersebut, Judha menyampaikan materi dengan judul “Cultural Protection in a Converged World”. Judha menyampaikan mengenai aturan-aturan yang ada di Indonesia dalam melindungi nilai-nilai budaya lokal di ranah penyiaran.

Dalam forum tersebut, Judha menyampaikan bahwa dalam regulasi penyiaran yang ada di Indonesia setidaknya ada tiga pasal yang menegaskan tentang perlindungan nilai-nilai dan budaya lokal. “Salah satu tujuan terselenggaranya penyiaran nasional di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan budaya nasional,” ujar Judha mengutip dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Selain itu,  dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang konsep stasiun jaringan.

“Berdasarkan sistem ini, lembaga penyiaran wajib menyiarkan konten lokal minimal 10 persen dari semua durasi siaran per hari,” tegasnya. Konten lokal adalah program siaran yang bertujuan untuk mengembangkan setiap potensi daerah setempat serta dilakukan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran dari daerah setempat. Dengan adanya aturan tentang keberadaan konten lokal ini diharapkan tidak hanya memberikan tumbuhnya industri penyiaran lokal, tapi juga lestarinya budaya dan kearifan lokal.

Perlindungan atas budaya dan nilai-nilai lokal yang diatur dalam undang-undang penyiaran adalah mengenai muatan atau konten asing. Undang-Undang penyiaran telah menetapkan bahwa muatan asing hanya bisa hadir maksimun 40 persen dari seluruh siaran setiap hari. “Itu pun konten tersebut harus ada terjemahan dalam bahasa Indonesia,” terang Judha.

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman juga menegaskan dukungan keberadaan nilai-nilai nasional, pengembangan dan keberlanjutan budaya bangsa. Keberadaan sensor film, menurut undang-undang perfilman ini, untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif untuk dorongan berbuat kekerasan, perjudian, narkotika, psikotropika, pornografi, penistaan dan atau penodaan nilai-nilai agama atau karena pengaruh negatif budaya asing.

Judha melihat saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi regulator dalam memberikan perlindungan terhadap budaya lokal di ranah penyiaran. Keberadaan televisi berbayar, baik lewat terrestrial, satelit dan kabel misalnya. “Pada kenyataannya penyedia layanan televisi berbayar ini telah membantu pemerintah dalam menunaikan hak-hak warga atas ketersediaan informasi, utamanya di daerah-daerah blank spot”, ujar Judha. Namun lewat televisi berbayar pula, muatan siaran asing dari negara-negara dengan budaya dan juga regulasi berbeda dapat diterima masyarakat dengan mudah. Karenanya, aturan mengenai alat kunci parenting dan sensor internal pada lembaga penyiaran berlangganan adalah sebuah keharusan. Hal tersebut untuk melindungi masyarakat dari muatan siaran yang bertentangan dengan kultur, budaya serta kearifan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Disampaikan juga oleh Judha tentang pentingnya Literasi Media di masyarakat untuk memberikan  kemampuan dalam  memilah dan memilih muatan media yang berguna, terutama untuk melindungi budaya  mereka sendiri. Selain itu, literasi media juga akan menjadikan masyarakat semakin aktif dalam memberikan umpan balik pada lembaga penyiaran tentang program acara yang disiarkan ke tengah masyarakat. “Sehingga layar kaca dapat terhindar dari muatan yang dapat mencederai nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat setempat,” tuturnya.

Banyak pertanyaan yang mengemuka dalam forum tersebut. Salah satunya apakah Indonesia akan menjadi negara yang anti terhadap produk asing, dalam rangka menjaga kebudayaan lokal ini. JUdha menegaskan bahwa sejauh ini Indonesia mudah menerima produk asing selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat. Selain itu, ujar Judha, kewajiban menjaga dan melindungi budaya lokal bukan semata tanggung jawab dari pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh rakyat.

Forum yang digagas IIC ini turut dihadiri oleh hampir seluruh regulator penyiaran di dunia. Tercatat dalam daftar partisipan forum ini diantaranya, Ketua Canadian Radio-television and Telecommunications Commissio (CRTC), Ketua National Commission on Television and Radio of Armenia, Presiden Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni Italy, Ketua Australian Communications and Media Authority (ACMA), Komisioner Federal Communications Commissions Amerika Serikat, Presiden Swiss Federal Communications Commissions, Direktur Eksekutif Broadcasting Commissions of Jamaica, Ketua Telecom Regulatory Authority of India, dan Ketua Malaysian Communications and Multimedia Commissions.

Detail

Ditayangkan: 23 Januari 2014

Dilihat: 18817

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi pengurangan durasi 30 menit untuk Program Siaran “Pesbukers” ANTV selama tiga hari berturut-turut. Hal itu disampaikan KPI Pusat melalui Ketua bidang Isi Siaran KPI Pusat S. Rahmat Arifin dan Komisioner KPI Pusat Agatha Lily. Surat sanksi itu diberikan kepada perwakilan ANTV yang hadir dalam pertemuan di kantor KPI Pusat pada Kamis, 23 Januari 2014.

Sanksi pengurangan durasi yang diberikan KPI Pusat atas pelanggaran program “Pesbukers” pada 19 Desember 2013. Adapun jenis pelanggarannya, yakni adanya adegan pelukan dengan durasi kurang lebih 3 menit. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan perlindungan anak, norma kesopanan, dan kesusilaan serta penggolongan program yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Menanggapi sanksi itu, perwakilan ANTV Zoraya Perucha  yang hadir dalam pembacaan putusan itu mengatakan terpukul atas putusan itu. Namun menurutnya, pihak ANTV akan tetap menghargai sanksi yang diputuskan KPI Pusat. “Kami meminta KPI Pusat untuk lebih obyektif dalam memberikan sanksi,  karena program “Pesbukers” pernah mendapatkan sanksi penghentian sementara yang mengakibatkan kerugian materiil cukup banyak,” kata Zoraya.

Sedangkan Direktur Program ANTV Herty Purba meminta adanya masa berlakunya sanksi yang dijalankan lembaga penyiaran. “Kami mengusulkan kepada KPI agar ada batasan waktu atau masa berlaku sanksi dalam upaya untuk memberikan ruang bagi insan penyiaran dalam berkreasi dan kami tidak khawatir sanksi diakumulasi,” tambah Herty.

Selain itu, Herty menyampaikan pihaknya tidak pernah berhenti untuk terus melakukan perbaikan terhadap acara “Pesbukers” sesuai dengan masukan KPI Pusat. Wujud nyata adanya perbaikan itu adalah sudah tidak ada lagi host pria yang berpakaian wanita. Selain akan terus melakukan perbaikan, ANTV segera menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran yang terjadi dalam program “Pesbukers”. Red

Detail

Ditayangkan: 14 Maret 2014

Dilihat: 20444

Jakarta - Susilo Wibowo atau dikenal dengan Ustad Guntur Bumi mengunjungi Kantor KPI Pusat pada Jumat, 14 Maret 2014. Kedatangan Guntur Bumi untuk mengajukan keberatan atas pemberitaan dirinya dalam sejumlah program infotainmen di lembaga penyiaran yang dianggap mengganggu kenyamanan kehidupan pribadinya.

Guntur Bumi diterima Komisioner Bidang Isi Siaran Agatha Lily, Rahmat Arifin dan Komisioner Bidang Infrastuktur dan Sistem Penyiaran Danang Sangga Buana. Dalam pertemuan itu, Guntur menjelaskan, pemberitaan di infotainmen secara sepihak telah menghakimi bahwa praktek penyembuhannya dianggap mengandung kebohongan, sesat, pemerasan, penipuan terhadap pasien dan penistaan terhadap agama.

Dia juga mengeluhkan tentang pekerja infotainmen yang memasuki rumahnya tanpa ijin sehingga membuat istri dan anaknya menjadi stres dan ketakutakan. Guntur dan keluarganya merasa tertekan atas pemberitaan itu. Selain itu dia juga merasa ada pengahakiman terhadap dirinya dalam infotainmen. “Ini berlangsung sudah sebulan atau sejak 18 Februari lalu,” kata Guntur dengan muka menahan kesedihan di kantor KPI Pusat.

Sebagai warga negara yang hak-hak dan privasinya dijamin oleh negara, Guntur menyampaikan kepada KPI agar dirinya yang selama ini menjadi objek berita bisa dilindungi sesuai dengan peraturan Undang-undang Penyiaran yang berlaku.

Agatha Lily menyampaikan, setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di lembaga penyiaran dapat menyampaikan keberatan melalui KPI. “Setiap pengaduan atau keberatan dari siapa pun wajib kami tindak lanjuti sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang,” ujar Lily menjelaskan.

Jadi setelah menerima setiap keberatan, KPI akan segera menindaklanjutinya dan memeriksa semua program-program yang dimaksud untuk mengecek kebenarannya. “Jika dalam pemeriksaan nyata-nyata ditemukan pelanggaran, kami tidak akan segan mengeluarkan surat edaran atau surat teguran kepada lembaga penyiaran terkait,”  terang Lily.

Di akhir pertemuan, Danang Sangga Buwana menyarankan agar Ustad Guntur Bumi tidak perlu khawatir dalam menyampaikan keterangan kepada media agar masalah ini clear dan media wajib memberi kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk mengklarifikasi.

Detail

Ditayangkan: 26 November 2013

Dilihat: 27815

Serang – Masa kanak-kanak merupakan masa dimana perkembangan individu dimulai. Kualitas perkembangan anak-anak di usia emasnya akan mempengaruhi kualitas si anak tersebut di masa depan. Untuk menciptakan individu yang berkualitas, campur tangan guru dan orangtua sangat diperlukan seperti memberikan pilihan informasi atau siaran yang layak dan baik untuk mereka.

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily mengatakan, anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dibimbing dengan memberikan asupan informasi atau tontonan yang baik. “Karena itu, peran guru dan orangtua sangat penting dalam mengawasi dan memilihkan mereka tontonan yang layak,” katanya di depan peserta Literasi Media yang diselenggarakan KPID Banten di Laguna Restoran, Serang, Senin, 25 November 2013.

Komisioner yang biasa dipanggil Lily mengungkapkan hasil penelitian terkait dampak pada anak akibat kebiasaan menonton televisi yang berlebih yakni anak menjadi pribadi yang terbiasa membuang-buang waktu, mengganggu kesehatan mereka, menjadi pribadi yang individualis, dan dapat menumbuhkan sikap hidup konsumtif.

“Anak-anak yang menonton televisi lebih dari tiga jam dalam sehari harus diwaspadai karena dampaknya sangat besar bagi perkembangan mereka. Tidak hanya gangguan kesehatan tapi juga perilaku sosialnya,” jelas Lily ke peserta Literasi Media yang sebagian besar merupakan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD.

Lily juga mengingatkan bahwa tidak semua tayangan untuk anak itu aman dan layak. Bahkan, ada film kartun anak yang tidak layak ditonton karena kandungannya penuh kekerasan, kata-kata kasar, dan perilaku tidak pantas dan membahayakan jika ditiru. “Di luar negeri film seperti itu sudah tidak  dianjurkan ditonton. Saya pun mengingatkan para orangtua agar mendampingi anak-anaknya dan jangan beranggapan kalau anak-anak yang menonton televisi itu sudah aman,” tegasnya yang diamini Komisioner KPID Banten, Cecep Abdul Hakim dan Ade. Red