Umum

Detail

Ditayangkan: 22 April 2014

Dilihat: 4683

Jambi - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014 berlangsung di Provinsi Jambi. Acara yang dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Boediono.  Adapun tema Rakornas KPI 2014, “Menciptakan Masyarakat Indonesia yang Cerdas dan Sadar Media”.

Dalam sambutannya Wakil Presiden Boediono mengatakan, untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dibutuhkan ketetapan aturan bagi seluruh penyelenggara penyiaran di Indonesia. Dalam hal ini, Boediono meminta kepada pemangku kebijakan bisa menjaga wewenang dan tugas masing-masing tanpa saling intervensi.

“Kalau hal itu sudah tercapai, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran berkelas dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor),” kata Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya di Hotel Novita Hotel, Jambi, Selasa, 22 April 2014 yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Wakil Presiden menjelaskan, tiga unsur utama pemangku kepentingan penyiaran adalah eksekutif dan legislatif. Boediono meminta agar kedua pemegang wewenang ini paham akan kewenangan masing-masing dan tidak boleh saling intervensi. “Ada kalanya eksekutif atau legislatif lebih dominan. Tetapi harus ada upaya untuk mengawal terus langkah-langkah yang melebihi kedua-duanya dan eksekutif dan legislatif harus sepakat," ujar Boediono.

Unsur ketiga dalam penyiaran, menurut Wakil Presiden adalah bisnis. Untuk lembaga penyiaran dalam hal ini juga yang terkait dalam bidang bisnis, Boediono meminta agar lembaga penyiaran mematuhi aturan yang ada, baik terkait isi siaran dan perizinan. Menurutnya, semua lembaga penyiaran harus mempunyai pengertian dan pandangan serta misi bersama untuk memajukan penyiaran Indonesia.

Bagi Boediono, penyiaran memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Maka dalam pengelolaannya memerlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya. Dampak siarannya mungkin akan terasa dan terlihat setelah lima atau sepuluh tahun kemudian,” terang Wakil Presiden.

Frekuensi penyiaran adalah aset yang terbatas milik publik dan harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kebaikan bersama. Dengan sistem seperti itu, menurut Boediono, akan menciptakan pertukaran arus informasi yang berkualitas oleh dan untuk publik. Menurutnya, jika sudah berjalan seperti itu, akan meningkatkan efektivitas di segala bidang dalam kehidupan.

Di akhir sambutannya, Wakil Presiden meminta agar terlebih dahulu dirumuskan peraturan yang disepakati bersama. Setelah itu semua pihak yang memiliki wewenang akan mengetahui batas wewenangnya. "Selanjutnya, tugas komisi penyiaran menjaga independensi dan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, dan bisnis. Misi para komisioner hanya satu, bebas dari intervensi. Kemudian mengawal dan mengamankan pemanfaatan frekuensi publik tadi untuk kepentingan umum,” papar Wakil Presiden.

Sementara itu Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya mengatakan, Rakornas tahun ini adalah kali pertama dilaksanakan di Pulau Sumatera. Selain itu menurut Judha, dari sebelas kali dilakukan Rakornas, pelaksanaan tahun ini menjadi perhatian KPI karena dihadiri langsung dan dibuka oleh Wakil Presiden dan sejumlah pejabat negara dan kementerian dalam seluruh rangkaian pelaksanaan Rakornas 2014.

“Kami patut bersyukur atas hal itu semua. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada KPID dan Pemerintah Provinsi Jambi yang memfasilitasi pelaksanaan Rakornas tahun ini. Makna khusus untuk semua itu adalah, baru kali ini pertama kali Rakornas KPI dibuka Wakil Presiden. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Boediono di tengah kesibukan dan situasi politik yang sedang hangat usai pemilu legislatif dan menjelang pemilihan Presiden, dapat menyempatkan hadir dan berkenan membuka Rakornas KPI,” kata Judhariksawan.

Rapat koordinasi nasional KPI adalah suatu forum yang diselenggarakan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota KPI baik pusat maupun daerah dari 33 provinsi. Rapat koordinasi nasional adalah forum KPI dalam menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penyiaran sesuai dengan kewenangan KPI. Rakornas juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga Negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

“Dalam Rakornas KPI tahun ini ada beberapa isu besar yang akan dibahas dan direkomendasikan, antara lain tentang gagasan pembentukan lembaga rating alternatif, implementasi Sistem Stasiun Jaringan, digitalisasi penyiaran, dan pengaturan bisnis konten siaran. Semua isu tersebut didasari oleh adanya keinginan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kritis terhadap terpaan media penyiaran serta masyarakat yang cerdas dan sadar media,” papar Judha.

Selain dihadiri oleh Wakil Presiden acara pembukaan Rakornas KPI 2014 juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Gubernur Provinsi Jambi dan segenap pejabat teras Pemda Jambi, Gubernur seluruh Provinsi di Sumatra, seluruh komisioner KPI Pusat dan Daerah.

Acara pembukaan Rakornas dibuka langsung oleh Wakil Presiden Boediono dengan simbolis pemukulan gong. Selain itu, dalam acara pembukaan acara dilaksanakan nota kesepahaman antara KPI dengan Kemenpora, KPI dengan Dewan Pers yang ditanda tangani oleh ketua lembaga masing-masing. Pelaksaan Rakornas KPI 2014 berlangsung sejak Selasa, 22 April 2014 sampai Kamis, 24 April 2014.

Detail

Ditayangkan: 17 April 2014

Dilihat: 5638

Yogyakarta - KPID DIY bekerja sama dengan KPI Pusat menyelenggarakan Evaluasi Dengar Pendapat. Tahapan acara membahas evaluasi tahap awal permohonan perizinan penyiaran. Acara berlangsung pada Kamis, 17 April 2014 di Plaza Informasi Yogyakarta. 

Turut hadir dalam pertemuan itu seluruh komisioner KPID DIY dan panelis dari unsur masyarakat, yakni budayawan Hairus Salim dan tokoh agama KH. Abdul Muhaimin. Sedangkan dari KPI Pusat dihadiri oleh Komisioner Azimah Subagijo, Agatha Lily, dan Rahmat M. Arifin. Evaluasi Dengar Pendapat itu juga mengundang empat lembaga penyiaran, Lembaga Penyiaran PT Radio Gemma Satunama, Perkumpulan Radio Komunikasi Suara Manggala, Perkumpulan Radio Komunitas Radio Milik Kita, dan PT Indonesia Visual Televisi Yogyakarta.

Komisioner Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Sistem Penyiaran Azimah Subagijo menjelaskan, media penyiaran memiliki dampak dan pengaruh di masyarakat. Salah satu efek yang bisa ditimbulkan bisa mempengaruhi opini publik. Maka sejak awal pendirian lembaga penyiaran tujuan dari didirikan lembaga penyiaran harus memiliki tujuan yang jelas. 

“Seluruh media penyiaran baik bentuknya lembaga penyiaran swasta maupun lembaga komunitas punya tanggung jawab yang sama. Tujuannya harus tertuang dalam proposal permohonan perizinan. Tidak hanya sebatas itu, tujuan harus tercermin pada program siaran yang terencana. Program siaran harus sejalan dengan tujuan pada proposal permohonan izin penyiaran. Parameter ini akan diminta pertanggungjawabannya ketika lembaga penyiaran sudah mendapatkan izin penyiaran,” kata Azimah.

Lebih lanjut Azimah Subagijo mengatakan, evaluasi merupakan bentuk cerminan visi misi yang disampaikan dalam proposal pengajuan izin sebagai syarat administrasi. Visi misi yang tertuang dalam proposal harus dituangkan secara detail pada bagian perencanaan program acara yang dituangkan pada proposal.

“Selain itu, hadirnya lembaga penyiaran juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, membuat sumber daya lokal semakin bermanfaat, juga menjadi pemicu peningkatan ekonomi dan perubahan sosial menjadi lebih baik,” ujar Azimah.

Terkait evaluasi tahap awal lembaga penyiaran radio di Yogyakarta, Rahmat M. Arifin mengingatkan, mengelola penyiaran radio bukan hal yang mudah, dibutuhkan pengelolaan yang profesional. Hal senada juga dikemukakan Agatha Lily, bahwa idealisme dalam mengelola radio harus dijaga dan dipertahankan. Sehingga konsistensi dalam pengelolaan radio bisa tetap berjalan. "Jangan sampai idealisme pendidikan dan budaya kemudian tergoda untuk hanya menyajikan siaran hiburan semata,” papar Lily.

Panelis dari unsur masyarakat, Hairus Salim berbicara tentang penyiaran dalam konteks kebudayaan. Menurut Salim, kebudayaan bukan semata soal candi, artifak, atau hal-hal tentang masa lalu. “Kebudayaan jangan hanya terjebak pada hal yang bersifat eksotik. Namun kebudayaan adalah tentang perubahan. KPI dan masyarakat mengharap penyiaran membawa misi budaya menuju perubahan ke arah masyarakat Yogyakarta yang semakin baik,” terang Salim. 

Dari sudut pandang keagamaan, KH. Abdul Muhaimin mengatakan, misi kebudayaan juga tidak boleh meninggalkan agama. Menurut KH. Muhaimin, agama dan budaya adalah dua hal yang saling melekat. Menurutnya, agar siaran keagamaan tidak juga terjebak kemasan siaran yang menjadikan agama sebagai hiburan, namun agama sebagai faktor perubahan akhlak menjadi lebih baik. (Aqua)

Detail

Ditayangkan: 21 April 2014

Dilihat: 7020

Jambi – Gubernur Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus menyatakan gembira dan terimakasih kepada KPI Pusat dan KPID atas dipercayanya Jambi sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2014. Dirinya berharap Rakornas KPI dapat memberi dampak yang positif bagi perkembangan penyiaran khususnya di daerah Jambi.

“Selamat datang peserta Rakornas. Terima kasih telah mempercayai Jambi sebagai tuan rumah Rakornas KPI. Kami merasa bangga atas kepercayaan  tersebut. Kami merasa senang Jambi menjadi tuan rumah Rakornas KPI. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Gubernur dalam sambutan acara ramah tamah dengan peserta Rakornas di Rumah Dinasnya, Senin Malam, 21 April 2014.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya seperti tempat-tempat wisata yang menarik seperti taman air alam, Gunung Kerinci, Candi Muaro Jambi dan ratusan obyek lainnya.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan Rakornas KPI yang dihadiri 33 provinsi akan dihadiri Wakil Presiden Boediono. Rakornas ini menjadi Rakornas pertama yang dihadiri Wapres. “Kami atas nama KPI menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintahan dan masyarakat Jambi atas sambutannya dan kesempatan ini,” kata Judha.

Judha juga menyampaikan jika Rakornas KPI akan ditandatangani beberapa MoU dengan Dewan Pers dan beberapa lembaga lain. Usai ramah tamah, kedua belah pihak melakukan tukar menukar cindera mata. Gubernur juga menyerahkan cindera mata kepada tiga wakil KPID. Red

Detail

Ditayangkan: 17 April 2014

Dilihat: 5661

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Boediono memastikan akan hadir dan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2014 yang berlangsung di Provinsi Jambi, Selasa, 22 April 2014.

Kepastian Wapres bersedia akan menghadiri dan membuka acara Rakornas KPI yang dihadiri seluruh KPID se Indonesia yang berjumlah 33 tersebut setelah KPI Pusat mengadakan pertemuan dengan protokoler Wapres di bilangan kantor Wapres, kemarin.

Rakornas KPI 2014 mengusung tema “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan sadar media penyiaran”, rencannya akan dihadiri sejumlah menteri antara lain Menkopolhukam, Anggota DPR RI dan beberapa tokoh bangsa seperti Jusuf Kalla, dan Hasyim Muzadi.

Dalam Rakornas nanti akan diadakan sejumlah seminar cluster, tentang rating, sinergi regulasi film dan iklan film untuk penyiaran yang mendidik antara KPI dan Lembaga Sensor Film, dan diskusi konten lokal. Sebagai informasi, Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (Rakornas KPI) 2014 adalah forum strategis KPI Pusat dan KPI Daerah dalam membahas dan merumuskan kebijakan penyiaran nasional. Red