Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 April 2024

Dilihat: 3190

Jakarta -- Setiap tanggal 1 April setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS). Hari peringatan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. 

Dipilihnya tanggal 1 April karena pada 1 April 1933 berdiri Lembaga Penyiaran Radio milik pribumi pertama (bangsa Indonesia) di Solo yaitu Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakasai oleh KGPAA Mangkunegoro VII. 

Awalnya, sejarah penyiaran di Indonesia (nusantara ketika itu) mulai berlangsung pada tahun 1927. Sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Sri Mangkoenegoro VII yang menerima hadiah dari seorang Belanda berupa pesawat radio penerima.

Kemudian pada 1 April 1933 berdiri sebuah lembaga penyiaran radio pertama milik Indonesia di Kota Solo bernama Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang didirikan Sri Mangkoenegoro VII. Tanggal berdirinya SRV ini kemudian dijadikan oleh para pencentus Harsiarnas sebagai hari lahirnya penyiaran nasional. 

Proses penetapan Hari Penyiaran Nasional membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ditetap oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Deklarasi pertama Harsiarnas dilakukan pada tanggal 1 April 2010 di Surakarta, Jawa Tengah.

Deklarasi tersebut diprakarsai oleh Hari Wiryawan yang ketika itu menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng dan didukung oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, wakil rakyat, budayawan, akademisi, dan insan penyiaran. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam deklarasi tersebut adalah maestro Keroncong Gesang dan penyanyi Waljinah.

Deklarasi tersebut merupakan sebuah usulan kepada pemerintah agar menetapkan dua hal penting. Pertama, agar tanggal 1 April yang merupakan hari lahirnya SRV ditetapkan sebagai Hari Penyiaran Nasional. Kedua, agar KGPAA Mangkunagoro VII ditetapkan sebagai Bapak Penyiaran Indonesia.

Setelah deklarasi tahun 2009, kemudian dilakukan deklarasi kedua tahun 2010 dengan usulan dan materi yang sama. Deklarasi Harsiarnas dilakukan pada tanggal 1 April 2010 di Bale Tawangarum, Balai Kota Surakarta yang waktu itu juga dihadiri oleh Walikota Solo Joko Widodo.

Melalui deklarasi tersebut, para pelaku penyiaran dan masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai dan menghormati sejarah penyiaran nasional Indonesia yang bermula dari kota Solo.

Hari Penyiaran Nasional menjadi sebuah momen penting untuk mengenang peran penting penyiaran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Melalui penyiaran, masyarakat dapat mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang penting dan berkualitas untuk membangun negara yang lebih baik.

Pada 2024 ini, peringatan Harsiarnas menginjak tahun ke 91 dan tema yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni “Penyiaran Indonesia Tumbuh Kuat dengan Harmoni”. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 Maret 2024

Dilihat: 797

Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keseriusannya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2024 dan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke 91. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi NTB Nazarudin Alwi, pada saat kunjungan kerja dan koordinasi ke KPI Pusat, pekan lalu. 

Dalam kesempatan itu, Nazarudin Awi mempresentasikan proposal kesiapan daerahnya jika ditunjuk menjadi tuan rumah Rakornas KPI dan Harsiarnas ke 91 di depan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota KPI Pusat lainnya. Hingga saat ini, dari tiga provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah yakni Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut) dan NTB, menyisakan NTB yang masih bersedia. Kaltim dan Sulut menyatakan belum siap menghelat dua agenda besar tersebut.

“Kegiatan ini akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi kami. Ini dapat membangun sinergi promosi bersama untuk kemajuan daerah NTB. Dapat memberikan ruang kepada UMKM di NTB. Selain juga menjadi ruang kontribusi pemerintah NTB kepada penyiaran nasional,” yakin Kadis Infokom NTB. 

Sementara itu, penanggungjawab kegiatan Rakornas KPI sekaligus Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa, mengatakan pihaknya telah menerima pengajuan dari tiga daerah untuk menjadi tuan rumah Rakornas dan Harsiarnas 2024. Sayangnya, dua daerah menyatakan belum siap menggelar kegiatan tersebut. 

“Kami sudah berkoordinasi ke pemerintah daerahnya dan sepertinya mereka belum siap menyelenggarakan kegiatan ini dalam waktu dekat,” kata Made Sunarsa yang juga Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat.  

Menurut Made Sunarsa, paparan yang disampaikan Kadis Infokom NTB menjadi bahan pertimbangan pihaknya dalam memutuskan tuan rumah pelaksanaan Rakornas dan Harasiarnas pada tahun ini. 

Di tempat yang sama, Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengapresiasi paparan kesiapan Pemprov NTB menjadi tuan rumah Rakornas dan Harsiarnas 2024. Menurutnya, jika terpilih menjadi tuan rumah Rakornas, ini kali keduanya NTB menggelar kegiatan berskala nasional tersebut.

“Saya berharap nanti jika terpilih jadi tuan rumah ada tugu penyiaran dibangunkan di NTB. Kita akan dalami paparan yang disampaikan dan nanti akan diputuskan di pleno,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Anggota KPI Pusat Mimah Susanti. Menurutnya, keinginan dari NTB menjadi tuan rumah  Rakornas dan Harsiarnas dibuktikan dengan konsolidasi yang cepat. “Saya sangat mengapresiasi hal ini,” ujarnya. 

Terkait niat NTB menjadi tuan rumah Rakornas dan Harsiarnas 2024, beberapa waktu lalu, KPI Pusat melalukan pertemuan dengan PJ Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi. Dalam pertemuan tersebut, PJ Gubenur menyambut baik rencana kegiatan Rakornas dan Harsiarnas di NTB. ***

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 28 Maret 2024

Dilihat: 626

Jakarta – Ramadan adalah momentum dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Salah satunya melalui media penyiaran televisi dan radio. 

Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melakukan pemantauan bersama siaran Ramadan 2024. Hasil dari pantauan disampaikan dalam kegiatan “Ekspose Hasil Pantauan dan Evaluasi Siaran Ramadan 2024” di Kantor MUI Pusat, Kamis (28/3/2024). 

Ketua Komisi Infokom MUI Pusat, KH Mabroer, menyampaikan pantauan ini sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan ruang publik oleh lembaga penyiaran. MUI sebagai elemen masyarakat juga ikut bertanggungjawab memberikan masukan. Hal ini telah dilakukan secara konsisten oleh MUI. 

“Pantauan Ramadan ini adalah tahun ke 17. Catatan yang ada diharapkan menjadi atensi khusus bagi lembaga penyiaran,” ucap KH Mabroer. 

Senada dengan KH Mabroer, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, menjelaskan pentingnya partisipasi publik di tengah keterbatasan KPI. Dia mengatakan bahwa masukan dalam kegiatan ini menjadi masukan untuk pihaknya. 

“Yang dilakukan MUI, masyarakat, dan civil society lain menjadi penting dan akan kami tindak lanjuti kemudian disampaikan kepada lembaga penyiaran,” kata Tulus. 

Dia juga mengapresiasi forum-forum serupa untuk mempertemukan masyarakat dengan pelaku penyiaran di Indonesia. “Ekspos ini bisa menjadi bahan perbaikan di forum ini. MUI sebagai elemen masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan teman lembaga penyiaran.” 

Wasekjen MUI bidang Infokom, K. Asrori Karni, menyampaikan ke perwakilan lembaga penyiaran bahwa hasil pantauan ini adalah ekspresi keberagaman umat muslim Indonesia terhadap siaran Ramadan.

“MUI adalah wadah bersama berbagai elemen ada beragam latar belakang. Mulai dari yang fokus pada perempuan, anak, pendidikan, komunikasi dan lain-lain. Hasil pantauan bisa dilihat sebagai ekspresi kemajemukan umat Islam,” ujar Asrori. 

Memasuki sesi ekspos, Ridha Hesti. Ridha menyampaikan, misi pemantauan terletak pada nilai keagamaan. Sebagai elemen masyarakat muslim, MUI tak lupa mendasari pantauannya dengan dalil-dalil Quran. 

Ridha mula-mula mengapresiasi tren yang meningkat dengan indikasi pelanggaran yang menurun. Namun, ia menyoroti setidaknya terdapat beberapa indikasi pelanggaran. “Kami masih banyak menemukan beberapa indikasi pelanggaran seperti kekerasan, sensualitas, dan kepatutan etis serta syariah,” jelas Ridha. 

MUI dalam kesempatan ini juga memberikan rekomendasi kepada KPI serta lembaga penyiaran untuk sama-sama menguatkan nilai program siaran dan pembinaan kepada lembaga penyiaran. 

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah menambahkan, KPI telah mengawasi 97 program siaran pada jam prime time (waktu sahur dan buka puasa). Ia memaparkan berbagai temuan mulai dari eksploitasi, permasalahan privasi, dan pemilihan materi yang patut untuk disiarkan selama Ramadan. Namun KPI tidak tinggal diam dan telah memproses berbagai temuan tersebut.

“Kami memberikan treatment pasca tayang. Artinya kami memproses segala temuan kemudian dirapatkan dalam pleno. Namun, kami juga melakukan langkah pencegahan dengan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran,” tutup Aliyah.

Dalam kegiatan ini tidak hanya disampaikan evaluasi. KPI bersama MUI juga menyampaikan apresiasi atas kemajuan kualitas siaran selama Ramadan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program siaran terbaik dari masing-masing kategori kemudian akan menerima penghargaan dalam Anugerah Siar Ramadan 2024. Abidatu Lintang

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 23 Maret 2024

Dilihat: 1290

Jakarta -- Partisipasi publik dalam pengawasan siaran dinilai efektif untuk mencegah dampak buruk akibat penyiaran yang tidak mendidik. Karenanya, langkah KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Pusat dan Fatayat NU (Nahdatul Ulama) melakukan kerjasama penguatan pengawasan siaran dinilai sangat tepat dan strategis.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci dalam pengawasan. Apalagi jumlah masyarakat kita sangat besar. KPI tidak cukup menjangkau dan mengawasi seluruh mode penyiaran. Karena itu butuh partisipasi masyarakat dan dengan Fatayat NU menjadi salah satu komponen masyarakat yang sangat strategis,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, yang didaulat menjadi pembicara kunci di acara MoU KPI dan Fatayat NU serta Talkshow Pengawasan Penyiaran Partisipatif bertema “Tontonan Cerdas dan Siaran Berkualitas yang Ramah Perempuan dan Anak” di Jakarta, Jumat (22/3/2024) kemarin. 

Selain itu, Anggia menyakini kader-kader Fatayat NU memiliki kualitas dan kredibilitas yang mumpuni sehingga kerjasama pengawasan ini dapat berjalan optimal. “Ini salah satu langkah strategis dan mitra yang tepat untuk pengawasan penyiaran di Indonesia,” tambahnya.

Ketua Umum PP Fatayat NU Periode 2015-2022 ini menyampaikan harapan akan hadirnya konten berkualitas di berbagai media. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama negara yakni mencerdaskan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Selain konten ini harus memenuhi standar etika dan moral bangsa.

“Sahabat Fatayat bisa melihat seberapa besar konten yang ada di mode penyiaran kita itu mampu untuk mendidik atau mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat secara luas,” katanya.  

Sementara itu, Anggota KPI Pusat Tulus Santoso, disela-sela acara talkshow mengingatkan peran orangtua dalam mengawasi konsumsi media oleh anak. Peran ini dengan menentukan atau memilih tayangan apa yang harus ditonton oleh mereka. 

“Dalam hal ini orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya untuk menonton TV sendirian. Karena anak tidak bisa memutuskan dan memilih sendiri mana tayangan yang baik untuk dirinya, dan tidak bisa mencerna sendiri bagaimana maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh tayangan yang mereka tonton,” jelas Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat. 

Tulus juga menjelaskan bahwa peran dan kewenangan pengawasan KPI hanya terbatas pada TV dan Radio. Sementara untuk media baru KPI belum memiliki wewenang untuk mengawasi. “Semisal terdapat tayangan tidak pantas di Youtube, maka KPI tidak memiliki wewenang untuk mensanksi, masyarakat yang menonton Youtube yang bisa mengawasi langsung,” ujarnya.

Terkait hal itu, Tulus menyatakan jika tontonan di TV atau siaran di radio masih lebih aman untuk ditonton terutama oleh anak-anak. Pasalnya, siaran kedua media ini diawasi oleh KPI serta diikat oleh regulasi. Dia pun berharap revisi UU penyiaran nanti dapat memberikan kewenangan yang lebih luas lagi bagi lembaganya agar dapat mengawasi media baru. 

Di tempat yang sama, Sekjen ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Nasional Indonesia) Gilang Iskandar, mengapresiasi langkah Fatayat dan KPI berkolaborasi melakukan pengawasan siaran. Menurutnya, pengawasan siaran tidak bisa hanya dilakukan oleh KPI. “Seluruh stakeholder masyarakat seperti Fatayat harus melakukan proses ini,” ujarnya. 

Gilang juga sepakat bahwa tontonan harus jadi tuntunan. Menurutnya, tuntunan ini adalah tontonan yang memberi manfaat yang di dalamnya tidak ada ujaran kebencian, hoax, SARA, kekerasan, pornografi dan mistik. “Itu program yang bagus menurut regulasi. Lembaga penyiaran juga harus punya misi kebangsaan,” kata Gilang. 

Penggiat Parenting Eka Fitri Rohmawati, berbicara tentang pentingnya peran orangtua dalam pengasuhan anak ketika menonton TV. Menurutnya, peran ini harus dipikul bersama, baik oleh ayah maupun ibu. 

“Pola pengasuhan anak-anak tidak semata-mata menjadi tugas ibu meskipun dalam implementasi kehidupan sang ayah lebih banyak bekerja diluar rumah. Di sini ayah dan ibu harus bersama-sama dan tidak boleh saling menyalahkan dan harus saling melakukan pengawasan,” jelasnya. 

Pengawasan ini pun tidak boleh dilepaskan begitu saja, tambah Eka Fitri. Semisal, ada orangtua ketika sedang mengasuh anak mencoba menenangkan si anak dengan memberikan anaknya handphone tidak boleh melepaskan pengawasan begitu saja. 

“Kalau memang senjatanya agar anak tenang harus pakai  handphone maka sebagai orangtua harus meminimalisir. Contohnya dengan melakukan pengawasan. Karena kita tidak tahu apa yang akan muncul, terutama di media online dalam iklannya dan kita harus ekstra berhati-hati,” kata Eka mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Tulus juga menyampaikan peran aktif masyarakat ketika menemukan ada tayangan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan etika serta norma yang berlaku agar dapat mengadukan ke KPI Pusat dan KPID.  “Terdapat sepuluh macam kanal pengaduan kami, mulai dari yang virtual hingga tatap muka. Bisa melalui telepon, SMS, email, dan berbagai akun sosial media KPI lainnya, bisa diakses di web KPI,” tutupnya. ***