Umum

Detail: Ditayangkan: 19 Desember 2016; Dilihat: 9632

Jakarta – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah orang-orang yang mencerminkan aspirasi daerahnya. Mereka pun harus bertanggungjawab terhadap tumbuh kembangnya penyiaran di wilayah tersebut. Hal itu dikatakan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo di kantor KPI Pusat, Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Menurut Hardly, orang-orang yang terpilih sebagai Anggota KPID harus paham terhadap penyiaran lokal dan apa kebutuhan yang berhubungan dengan penyiaran di daerahnya. Pemahaman terhadap persoalan penyiaran lokal akan memberikan dorongan terhadap mereka untuk mengembangkannya. “Orang-orang pilihan itu bisa berasal dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi dan yang lainnya,” jelasnya.

Selain itu, kata Hardly, KPID terpilih harus diberdayakan DPRD serta selaras dengan visi dan misi DPRD dalam konteks perkembangan penyiaran daerah. “Mereka jangan lupa untuk diingatkan soal alokasi 10% konten lokal dari siaran lembaga penyiaran berjaringan,” tambah Hardly yang diamini Komisioner KPI Pusat Mayong Suryo Laksono, Agung Suprio dan Dewi Setyarini yang turut menyambut kunjungan DPRD Gorontalo.

Hardly juga mengusulkan ke DPRD soal komposisi adanya orang lama di KPID baru. Menurutnya, keberadaan orang lama menjadi jembatan antara program KPID lama dengan yang baru. Selain untuk menyamakan pandangannya terhadap penyiaran.

Di awal pertemuan, Wakil Ketua DPRD Gorontalo, H. Hamid Kuwa menyampaikan maksud kunjungan mereka ke KPI Pusat. Kata Hamid, Komisi I DPRD Gorontalo akan melakukan seleksi terhadap Anggota KPID Gorontalo periode 2017-2020. Rencananya, proses seleksi akan berlangsung awal tahun depan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Firman F. Soenge berharap nantinya Angota KPID Gorontalo yang terpilih bisa melakukan program sosialisasi yang berkesinambungan dengan melakukan pengawasan isi siaran secara intensif. ***

Detail: Ditayangkan: 16 Desember 2016; Dilihat: 13269

Jakarta – Usai dikukuhkan Gubernur Jawa Timur pekan lalu. Tujuh Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jatim terpilih periode 2016-2019 melakukan lawatan kerja pertama ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Kamis, 15 Desember 2016. Lawatan ini dalam rangka koordinasi dan membahas berbagai persoalan mengenai penyiaran.

Ke tujuh komisioner KPID Jatim, yakni Afif Amrullah, Amalia Rosyadi Putri, Bashlul Hazami, Nur Elya Anggraini, Gandi Wicaksono, Eko Rinda Prasetiyadi, dan Immanuel Yosua Tjiptosoewarno diterima secara langsung Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis. Selain itu, turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah, Hardly Stefano, Dewi Setyarini, dan Ubaidillah.

Di awal pertemuan, Ketua KPID Jatim Afif Amrullah mengenalkan para komisioner KPID Jatim dan menyampaikan rencana kerja mereka kepada KPI Pusat. “Koordinasi dengan KPI Pusat sangat penting terutama dalam menyamakan pandangan. Selain itu, kami juga meminta input dari KPI Pusat terkait rencana kerja kami,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPID Jatim Gandi Wicaksono mengatakan, pihaknya akan mendorong kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KPID. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting untuk mendekatkan pihaknya dengan publik dan publik bisa lebih mengenal lembaga ini serta fungsinya.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano meminta KPID Jatim untuk membangun komunikasi dengan semua pihak terutama pemerintah daerah. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat dan menambah dukungan terhadap fungsional KPID. ***

Detail: Ditayangkan: 14 Desember 2016; Dilihat: 41148

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan delegasi KCC (Korea Communications Commission), Selasa, 13 Desember 2016 di Hotel Sari Pan Fasific. Salah satu agenda pertemuan KPI Pusat dan KCC itu dalam rangka mempererat kerjasama kedua lembaga terutam bagi pengembangan dunia penyiaran di masing-masing negara. KCC merupakan lembaga setingkat dengan KPI yang juga mengurusi bidang penyiaran.

Delegasi KCC di pimpin Bae Jung Seob (Director General of Broadcasting Infrastructure Bereau KCC) diterima langsung Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin, Komisioner KPI Pusat Ubaidillah dan Agung Suprio serta Kepala Sekretariat KPI Pusat Maruli Matondang.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan dinamis itu diselingi bincang-bincang mengenai pengalaman di masing-masing negara salah satunya soal implementasi digitalisasi penyiaran di Korea Selatan. Selain itu, pertemuan kedua lembaga juga membahas rencana MoU antara KPI dan KCC dalam waktu dekat. ***

Detail: Ditayangkan: 15 Desember 2016; Dilihat: 40164

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelesaikan draft final MoU (Memorandum of Understanding) antara kedua lembaga untuk periode kedua. MoU ini rencananya ditandatangani bertepatan dengan perayaan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang. Perayaan Hari Ibu secara nasional diselenggarakan di Serang, Banten, dan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini, saat menyampaikan kata sambutan sebelum membahas finalisasi draft MoU mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya MoU antara KPI dan Kementerian PPPA. Dia berharap MoU ini dapat mewujudkan apa yang dicitakan oleh KPI dan juga Kementerian PPPA yakni tayangan yang ramah terhadap perempuan serta anak.

“Sekecil apapun kerjasama, jika itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, itu sangat baik dijalankan. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita cita-citakan segera terwujud,” kata Dewi di depan peserta pembahasan draft MoU.

Sementara itu, ditempat yang sama, Sekretaris Deputi bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Dewi Yuni Mulati berharap MoU ini dapat mewujudkan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dalam bidang penyiaran. “Ini MoU periode kedua kami dengan KPI. Mudah-mudahan harapan yang diinginkan kedua belah pihak akan terwujud,” katanya. ***

Detail: Ditayangkan: 14 Desember 2016; Dilihat: 8574

Lamongan - Wadah Silaturrahim Alumni Tarbiyatut Tholabah di Jakarta (WASIAT Jakarta) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adakan Seminar Nasional Literasi Media dengan tema; Peran Santri dan Media dalam Membangun Narasi Damai dan Membentuk Opini Publik. Seminar ini dihelat di Auditorium utama Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Paciran Lamongan.

Literasi media sebagai upaya pemahaman pendidikan media ramah bagi para santri yang belakangan marak media dijadikan sebagai ujaran kebencian, konsumsi berita yang berlebihan atau penggunaan media yang tak sehat. Adapun Peserta seminar melibatkan beberapa santri yang tersebar dibeberapa pesantren di Lamongan Jatim dengan jumlah kurang lebih 250 santri dan mahasiswa.

Sungguhpun bahwa Literasi Media menjadi sebuah keharusan bagi seluruh santri, agar bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media maka kegiatan ini perlu diadakan di beberapa tempat. " Literasi ini penting dan harus dilaksankan secara terus menerus, Wasiat Jakarta siap menjadi patner dan menjadi bagian dari pelopor kampanye Media ramah dan media sehat melalui literasi media", jelas M Farhan Jamil sebagai ketua umum WASIAT Jakarta.

Melalui seminar ini juga dapat memberi pemahaman pada generasi muda akan pentingnya pemanfaatan media, dan gambaran terhadap peta media cyber agar tidak mudah terprovokasi berita atau informasi yang hoax. Menjadi penting dalam akses internet atau melihat tayangan televisi juga peran serta orang tua atau pengasuh pesantren untuk turut terlibat mengawasi dalam penggunaan media dengan baik, selain itu juga kesadaran personal yang didapat melalui literasi baik dipendidikan formal maupun informal.

Dalam kesempatan yang lain, Ubaidillah (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia) yang juga sebagai narasumber seminar menyampaikan akan pentingnya penggunaan media dengan baik dan pola pengawasan yang dilakukan KPI sesuai amanah undang-undang penyiaran. "Pengawasan KPI yang dilakukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan aturan-aturan yang di atur dalam Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 dan juga terdapat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)" sambungnya.

Di Indonesia, media televisi nasional telah ada puluhan sehingga kita bisa menentukan saluran mana yang akan kita tonton. Beragam tayangan televisi lokal di Indonesia tentunya membantu referensi kita untuk mengakses informasi. Ditegaskan juga oleh Ubaidillah dalam menyampaiakan seminar literasi media tersebut " Media televisi nasional ada puluhan sementara untuk yang chanel televisi lokal ratusan. Tentu beragam tayangan yang edukatif bisa membantu kita untuk mengakses informasi dengan baik."

Seminar nasional literasi media ini juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Penyiaran dalam hal ini Aris Ananda (Program Development Trans TV) dan juga dari Akademisi yakni Musyrifah (Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah). (MNH)

Halaman 484 dari 683

Pojok Aduan

fendi setya andika

Kegiatan Razia memang sering di lakukan oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas bertujuan untuk menertibkan lingkungan sekitar, Bahkan belakngan ini ada dari bebrapa Stasiun televisi yang membuat program khusus tentang kegiatan aparat penegak hukum untuk melihat langsung kegiatan di lapangan.
Dalam acara Televisi tersebut di tayangkan pula aksi penggrebekan hotel melati yang oleh kepolisian dengan memeriksa kamar-kamar hotel untuk menjaring pasangan yang bukan suami istri. Beberapa orang yang terjaring di tanyai tentang identitasnya dan tidak lupa di sorot wajahnya oleh kamera.

Merespon hal ini terlepas dari bagaimana wajah akan di blur atau tidak, kegitaan ini sudah membuat ketidaknyamanan seseorang terganggu dengan adanya aparat yang masuk kedalam ruang-ruang privasi orang lain karena pasal berzina sendiri tidak ada.
Dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat 1 mengatakan bahwa “ barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.”

Makna kesusilaan sendiri juga dapat berubah ubah sesuai pada budaya sosial di waktu dan tempat tertentu. Tentu saja pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk menghukum orang yang berhubungan seks di tempat yan privat. Begitu pula pasal 284 yang hanya memidanakan pasangan yang sudah menikah dan terbukti berselingkuh. Sedangkan pada pasal 284 ayat (2) menekankan bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan istri atau suami yang tercemar. Dan lagi pasal 284 ini tidak menjerat bagi orang yang belum menikah.

Kegiatan penggrebekan yang di tampilkan lewat stasiun televisi ini tentu secara tidak langsung akan memberi contoh negatif kepada masyarakat. Hingga banyak terjadi kasus main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menangani maslah serupa yang terjadi di lingkunganya

Umum

Hardly Stefano: KPID Terpilih Refleksikan Aspirasi Daerahnya

Anggota KPID Jatim Periode 2016-2019 Sambangi KPI Pusat

KPI Pusat Terima Delegasi KCC

KPI dan Kementerian PPPA Selesaikan Draft Final MoU Periode Dua

WASIAT Jakarta adakan Seminar Nasional Literasi Media

Populer

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Aceh

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Malang versi Lengkap

Pojok Aduan

Pojok Apresiasi