Umum

Detail
Dilihat: 9068

Bukittinggi – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan sosialisasi tentang penanggulangan bencana pada masyarakat memerlukan peran tokoh dan insan media. Peran itu dilakukan melalui penyampaian informasi terkait kebencanaan yang cepat dan akurat.  

“Penanggulangan bencana di tanah air membutuhkan sinergi semua pihak antara lain pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa,” kata Andre, saat diminta menjadi pemateri dalam Pelatihan Jurnalistik dan Peningkatan Kualitas Media Cetak dan Elektronik se- Sumatera Barat, yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar di Bukittinggi, Kamis (24/10/2019) lalu. 

Terkait hal itu, Andre, sapaan akrabnya, meminta para jurnalis untuk mengacu pada kode etik jurnalistik dalam menyebarkan informasi. Berita yang disampaikan jangan yang menakuti masyarakat. Jurnalis harus mampu melihat dampak dari sebuah informasi yang akan disampaikan. 

“Wartawan harus pandai melihat keadaan, jangan takut dikejar deadline berita, namun lihat dampak psikologis yang di timbulkan dari beritanya,” tukas Andre.

Kebiasaan masyarakat memanfaatkan media yang saat ini berubah membuat perusahaan media harus berinovasi. Andre menilai, pergeseran kebiasaan tersebut terjadi sangat cepat. “Masyarakat kini lebih cenderung ingin memperoleh informasi yang cepat dan praktis. Luasnya jangkauan dunia digital tentu membawa kemudahan dalam mengakses sebuah informasi,” tambahnya.

Kecepatan informasi sampai ke masyarakat diharapkan dibarengi dengan kebenaran sumber informasi. “Popularitas media mainstream semakin menurun akibat makin populernya media sosial. Dan, dalam kaitan pemberitaan bencana yang cepat jangan lupa untuk tetap mencari sumber informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Andre berharap kegiatan yang diikuti kalangan jurnalis di Sumbar dapat meningkatkan kompetensi tentang penanggulangan bencana. Apalagi, wilayah Sumatera Barat menjadi salah satu daerah rawan  bencana.

“Momen bimbingan teknis ini dapat juga menjadi sinergi antara BPBD dan media sehingga bisa saling berbagi informasi, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat betul-betul valid dan layak dipercaya,” tandasnya. ***

 

Detail
Dilihat: 14165

Dekan FISIP Unhas, Prof Armin Arsyad, didampingi Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat membuka kegiatan riset dan diskui panel ahli mengapresiasi kerja sama dengan KPI dan menyampaikan penghargaan atas kepercayaan terhadap Unhas dalam riset yang sudah masuk tahun kelima.

Makassar - Universitas Hasanuddin kembali memperoleh kepercayaan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas siaran televisi. Kerja sama ini telah memasuki tahun kelima, dimana Unhas adalah salah satu perguruan tinggi yang dilibatkan setiap tahunnya. Dalam rangka membahas implementasi kerja sama kedua belah pihak, KPI Pusat dengan dukungan KPI Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun/ Focus Group Discussion (FGD) Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2019.

Dalam pembukaan acara yang berlangsung di Hotel Aryaduta, (4/11),  diawali dengan pemaparan dan sambutan dari Rektor Unhas, yang diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Prof Armin Arsyad. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kerja sama ini dan menyampaikan penghargaan atas kepercayaan terhadap Unhas, khususnya FISIP, untuk terlibat hingga tahun kelima. “Kita ketahui bersama siaran televisi yang berkualitas itu bukan hanya baik dari aspek teknis dan teknologi, namun yang lebih penting adalah mengandung konten yang edikatif dan bisa memberi inspirasi, terutama bagi generasi muda,” ucapnya.

Guru besar ilmu politik Unhas ini menyebutkan bahwa selama ini siaran televisi masih sering diwarnai dengan tayangan kekerasan yang cenderung kurang mengandung nilai pendidikan. Menurutnya, perlu dioptimalkan penyiaran hal-hal positif, seperti prestasi anak bangsa pada berbagai bidang kehidupan. “Hal ini dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda dan anak-anak remaja. Golongan ini perlu didorong untuk menjadikan televisi sebagai sumber inspirasi. Namun demikian, televisi perlu didorong memberikan siaran berkualitas yang dapat membentuk karakter bangsa,” jelas Prof Armin.

FGD ini dihadiri Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano Pariela, Ketua KPI Provinsi Sulawesi Selatan, Mattewakkan, serta panel ahli yang berasal dari berbagai latar belakang. Pengendali kegiatan untuk wilayah Sulawesi Selatan, Alem Febri Sonni, menjelaskan bahwa para ahli yang terlibat dalam FGD ini berasal dari bidang keahlian yang beragam. Antara lain psikologi, sosial, agama, hukum, termasuk media dan jurnalistik.

“Tahun-tahun sebelumnya, penelitian ini bersifat survei. Namun mulai tahun ini, arah kerja sama dibuat lebih maju, yaitu dengan menyusun Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Artinya, KPI dan Unhas akan menyiapkan instrumen yang mengukur indeks kualitas siaran yang ditawarkan oleh televisi,” terang Sonni. Dosen Ilmu Komunikasi Unhas ini telah terlibat dalam proses survei Siaran Televisi oleh KPI sejak tahun pertama. Riset pada tahun ini kelima ini diharapkan dapat menghasilkan metode indeks yang dapat memberi kontribusi bagi para penggiat siaran televisi di Indonesia. (tribun-timur.com)

 

 

 

 

Detail
Dilihat: 7872

Jakarta – Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertest, beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akhirnya menetapkan tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua (KPID Papua) periode 2019-2022. Ke tujuh nama yang terpilih yakni Rusni Abaidata, Iwan Solehudin, Eveerth Zacharias Joumilena, Liboria G Atek, Melkias Mansoben, Jefri Simanjuntak, dan Dr Nahria. DPR Papua juga menetapkan tujuh nama cadangan.

Keputusan penetapan tersebut disampaikan langsung Anggota Komisi I DPR Papua, John Wilil, saat menyampaikan surat tembusan hasil keputusan DPR Papua tentang uji kelayakan dan kepatutan Anggota KPID Papua di Kantor KPI Pusat, Senin (4/11/2019).

Dia mengatakan, hasil dari keputusan pemilihan Anggota KPID telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR Papua telah diumumkan secara terbuka kepada publik pada pekan lalu di Jayapura. “Surat tembusan dan buku laporan hasil proses pemilihan kami sampaikan ke KPI Pusat,” katanya yang pada saat itu ditemui langsung Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas, Umri.

Setelah menerima buku laporan dan surat keputusan DPR Papua, Umri mengharapkan agar penetapan Anggota KPID yang terpilih segera dibuat surat keputusan dan dilantik oleh Gubernur.  

Sebelumnya, di Jayapura, Ketua DPRP, Yunus Wonda, saat membacakan surat keputusan menyatakan, mereka lolos atas persetujuan DPRP terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Papua periode 2019-2022 yang bersamaan dengan pemilihan Anggota Komisi Informasi.

“Hasil ini juga berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 480/11072/SET perihal Fit and Proper Test calon anggota KI Papua periode 2019-2023 dan KPID Papua periode 2019-2022 pada 18 september 2019 lalu. Serta berita acara Rapat Pleno Komisi 1 DPRP tentang uji kelayakan dan kepatutan Nomor 02/KOM-1/DPRP/2019,” jelas Yunus di Kantor DPRP, Selasa (29/11/2019) lalu. ***

 

Detail
Dilihat: 6673

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, ketika membuka riset dan diskusi panel ahli di Padang, Sumatera Barat, pekan lalu, mengatakan riset yang dilakukan KPI dapat menguatkan energi positif sebagai kekuatan mewujudkan program siaran yang berkualitas.

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Forum Group Discussion (FGD) panel ahli pada kegiatan riset indeks kualitas program siaran televisi periode II di sejumlah daerah dan salah satunya di Padang, Sumatera Barat. Kegiatan riset ini menjadi program kegiatan prioritas yang di terapkan KPI setiap tahunnya. 

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, dalam sambutannya mengatakan, riset ini dapat memperkokoh energi positif sebagai kekuatan mewujudkan program siaran yang berkualitas. KPI dapat mengambil padangan dari para ahli akademisi pendidikan untuk menjadi rujukan KPI dalam menentukan kebijakan. 

“KPI memerlukan dukungan pemangku kepentingan penyiaran dan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan dan menguatkan riset indeks kualitas program siaran tv dari sisi metodologi maupun manfaat urgensi riset,” kata Yuliandre saat membuka acara FGD di Padang, Rabu (31/10/2019) lalu.

Andre, panggilan akrabnya, melihat hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan lembaga penyiaran serta menimbang pengaruh informasi yang tersebar melalui frekuensi yang luas sehingga dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa. “Tayangan di televisi itu tidak selalu dan harus mengejar rating,” katanya.

Riset yang melibatkan 96 para ahli dari 12 perguruan tinggi ini juga mempunyai tugas yang mulia. Dia mengatakan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peningkatan kebutuhan akademik dan pembuatan jurnal ataupun kajian ilmiah di perguruan tinggi. “KPI selalu bersinergi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia demi mencerdaskan anak bangsa,” paparnya. Tim liputan riset Padang

 

Detail
Dilihat: 21388

 

Makassar - Di tengah kompleksitas dinamika penyiaran yang sangat dipengaruhi relasi permintaan (demand) dan penawaran (supply), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator dituntut mampu membuat berbagai kebijakan yang meningkatkan kualitas konten siaran. Rating share program siaran televisi adalah indikator yang digunakan industri penyiaran untuk mengetahui selera penonton, dan menjadi acuan dalam membuat program siaran. Namun di sisi lain, terdapat banyak kritik terhadap kualitas konten yang diproduksi. Jika rating dan share merupakan perspektif kuantitatif penonton, maka Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi adalah upaya KPI untuk melihat konten siaran dari perspektif kualitatif. Dengan melibatkan 96 panel ahli di 12 Perguruan Tinggi, hasil riset indeks kualitas ini diharapkan mampu menjadi suluh yang menuntun KPI dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan dinamika penyiaran. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Hardly Stefano Pariela, saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Panel Ahli dalam rangka Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2019 periode ke-2, di Universitas Hasanuddin Makassar, (4/11).

Hardly menjelaskan bahwa indikator riset yang dilaksanakan KPI ini, merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan demikian, hasil riset ini diharapkan memperkuat penegakan regulasi yang dilakukan KPI dalam mengendalikan supply program siaran. “Agar KPI dapat mengarahkan proses produksi program siaran, meskipun berupaya memenuhi demand atau selera penonton, tetapi harus senantiasa pada koridor regulasi,” ujarnya. 

Dengan kata lain, riset ini menjadi suluh kebijakan untuk KPI, tambah Hardly. Dengan menjadikannya sebagai suluh kebijakan, regulasi dapat ditegakkan KPI bukan saja secara tekstual namun juga secara kontekstual. Selain itu hasil riset juga dapat digunakan untuk membuat materi literasi dalam rangka mendorong peningkatan permintaan (demand) publik terhadap hadirnya program siaran berkualitas.  

Hardly juga menyoroti hasil dari riset beberapa periode sebelumnya yang menempatkan program siaran variety show, infotaiment dan sinetron sebagai tiga kategori yang belum memenuhi standar kualitas dari KPI. Akan tetapi pada riset periode pertama tahun 2019, angka indeks pada ketiga program siaran menunjukkan peningkatan, yang merupakan indikasi adanya upaya perbaikan. Beberapa permasalahan yang perlu dibenahi pada ketiga kategori progam siaran tersebut, antara lain relevansi topik, muatan kekerasan, penghormatan terhadap nilai dan norma sosial, serta privasi.

Kegiatan riset yang digelar KPI ini diapresiasi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas Makassar, Prof. Dr. Armin Arsyad. Menurutnya, bagi perguruan tinggi, riset ini merupakan upaya mengasah sensitivitas  teori pada pengalaman empirik. Teori yang dimiliki oleh para panel ahli dapat digunakan untuk membedah berbagai isu aktual dalam dinamika penyiaran. “Dan bagi KPI, dalam membuat kebijakan dapat dibekali dengan perspektif teoritis,” ujar Armin. 

Saat menyampaikan sambutan pada pelaksanaan Riset, Armin berharap KPI dapat terus mendorong studi atau riset tentang dampak dari suatu program siaran. Hal ini untuk mengimbangi program siaran yang didalihkan dibuat berdasarkan selera dan kebutuhan konsumen. “Dalam konteks produksi informasi, studi tentang efek atau dampak perlu dilakukan dan mendapat perhatian khusus dari pengambil kebijakan,”ujarnya. Harapannya adalah, masyarakat dapat terhindarkan dari dampak negatif yang ditimbulkan program siaran.

 

  1. FGD Panel Ahli Riset Semarang: Masih Relevankah Memancing Kelucuan dengan Menghina dan Bullying
  2. Riset Indeks di Medan: Analisis Pengaruh Tayangan TV Sebagai Acuan Selain P3SPS
  3. Mahasiswa: Ternyata KPI Tidak Melakukan Sensor dan Bluring
  4. Aturan Digital dalam RUU Penyiaran Atasi Masalah Siaran Di Perbatasan

Halaman 258 dari 679

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.