Umum

Detail: Ditayangkan: 30 November 2015; Dilihat: 21442

Ketua KPI Pusat Judhariksawan (kanan) dan Kepala Badan POM Roy A. Sparringa memperlihatkan berkas MoU yang sudah ditandatangani di Balai Kartini, Senin, 30 November 2015.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani memorandum of understanding atau MoU terkait pengawasan siaran, promosi dan iklan obat-obatan serta makanan di lembaga penyiaran. Penandatangan MoU dilakukan langsung Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan Kepala BPOM Roy A. Sparringa disela-sela acara Gerakan Penanggulangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Balai Kartini, kawasan Kuningan Jakarta, Senin, 30 November 2015.

Kepala Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement BPOM sekaligus PIC acara ini Sampurno dalam laporannya di awal acara mengatakan BPOM berupaya melindungi masyarakat dari hal buruk akibat penggunaan obat tradisional berbahaya. Kerjasama dengan stakeholder serta instansi terkait seperti KPI dinilai sangat penting untuk memberantas peredaran obat tradisional berbahan baku kimia obat.

“Kami mencatat ada peningkatan peredaran obat-obat tradisional berbahan baku kimia obat pada tahun ini. Hal ini harus ditekan supaya tidak semakin tinggi. Upaya-upaya sosialisasi terus kami lakukan supaya masyarakat tahu , berhati-hati dan lebih sadar terhadap peredaran obat-obat tradisional berbahan baku kimia obat tersebut,” kata Sampurno di depan ratusan tamu undangan yang hadir dari berbagai elemen dan daerah.

Para wakil Pemerintah menunggu penandatanganan komitmen bersama dengan palaku usaha mengenai penanggulangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Kepala BPOM dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan usaha produksi obat tradisional di Indonesia mengalami kemajuan. Kondisi tersebut selaras dengan pertumbuhan produksi obat tradisional berbahan baku kimia obat. Menurut Roy, hingga November 2015 pertumbuhannya mencapai 2,11 %.

Roy pun menyatakan BPOM terus berupaya mempersempit ruang gerak usaha produksi obat tradisonal berbahan baku kimia obat bekerjasama dengan Kepolisian melalui penguatan intelijen. “Pengusaha-pengusaha obat tersebut bergerak sangat cepat dan berpindah-pindah untuk menghindari operasi kami,” katanya.

Terkait MoU dengan KPI, Roy mengatakan pengawasan siaran dan iklan obat tradisional di lembaga penyiaran sangat penting dan itu menjadi ranah Komisi Penyiaran Indonesia. Pasalnya, cukup banyak iklan atau promo tentang obat-obatan tradisional yang menyesatkan di lembaga penyiaran. “Kami berharap kerjasama ini nantinya berlaku surut ke daerah dan pokja-pokka di daerah akan bekerja demi melindungi masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, BPOM mengungkapkan hasil operasi terhadap obat-obatan tradisional berbahaya dengan nilai mencapai Rp. 27,6 milyar. Mereka juga menemukan ada 54 merk obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan 47 diantaranya illegal.

Kepala Badan POM Roy A. Sparringa didampingi Ketua KPI Pusat Judhariksawan memberikan keterangan kepada wartawan dengan latar barang bukti produk obat dan kosmetik berbahaya.

Sementara itu, usai penandatanganan MoU, Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan kerjasama ini sangat penting demi melindungi masyarakat dari siaran atau iklan mengenai obat tradisionalyang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, MoU ini tidak hanya meliputi pengawasan siaran promosi dan iklan obat tetapi juga produk makanan termasuk siaran promosi atau iklan rokok.

“MoU ini untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar dalam isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan sekaligus soal keamanan, khasiat atau manfaat serta mutunya,” katanya.

Usai penandatanganan MoU antara KPI dan Badan POM, dilakukan juga penandatanganan komitmen pelaku usaha dan pemerintah dalam penanggulangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Adapun wakil pemerintah yang menandatangani komitmen tersebut antara lain Badan POM, Dirjen APK Kominfo, KPI, Pemerintah Daerah Cilacap, Pemerintah Daerah Banyuwangi, Pemerintah Daerah Sukoharjo. Sedangkan pelaku usaha diwakili Ketua KOJAI Sukaharjo, Direktur PT Putri Sakti, Pimpinan CV Al Ghuroba, Ketua Paguyuban Jamu Banyuwangi dan Wakil Ketua KPJA Anekasari Cilacap.***

Detail: Ditayangkan: 30 November 2015; Dilihat: 18678

Jakarta - Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode keempat (September-Oktober 2015) yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 (Sembilan) perguruan tinggi negeri di 9 (sembilan) kota di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kualitas program sinetron, variety show dan infotainment di televisi. Dalam survei yang dilakukan bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Hasanuddin Makasar, Universitas Sumatera Utara Medan, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Universitas Udayana Denpasar ini terjadi penurunan nilai indeks kualitas program televisi. Dari empat kali survey yang dilakukan oleh KPI, indeks yang diperoleh pada survey pertama (Maret-April) sebesar 3,25, survey kedua (Mei-Juni) sebesar 3,27, survey ketiga (Juli-Agustus) 3,59 dan survey keempat (September-Oktober) 3,42. Hasil ini menunjukkan, bahwa kualitas program siaran televisi masih di bawah indeks standar yang ditetapkan KPI, yakni 4.

Dalam survei ini, KPI telah menetapkan indikator-indikator dengan rujukan tujuan diselenggarakannya penyiaran seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.” Indikator tersebut adalah, membentuk watak, idetitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, menghormati keberagaman, menghormati orang dan kelompok tertentu. Selain itu, masih merujuk pada undang-undang yang sama, indikator yang ditetapkan oleh KPI adalah program tayangan tidak memuat kekerasan, tidak bermuatan seksual dan tidak bermuatan mistik, horor dan supranatural.

Berdasarkan indikator yang merujuk pada regulasi penyiaran tersebut, survei periode September-Oktober 2015 ini menunjukkan program-program infotainment, sinetron dan variety show masih rendah (infotainment 2,56, sinetron 2,84, dan variety show 2,96). Perolehan itu masih jauh dari standar baik yang ditetapkan KPI, yakni angka indeks 4. Selama empat kali survey, ketiga program ini konsisten mendapatkan nilai indeks yang rendah. Pada survey pertama infotainment 2,34 , sinetron 2,51 dan variety show 2,68, survey kedua infotainment 2,37, sinetron 2,68 dan variety show 2,7, dan pada survey ketiga infotainment 3,01, sinetron 3,02 dan variety show 3,48.

Secara umum ada 9 (Sembilan) kategori program siaran yang ikut disurvey, yakni program anak-anak, komedi, wisata/ budaya, religi, talkshow, variety show infotainment, sinetron/FTV, dan berita. Dari sembilan kategori ini terdapat dua kategori yang mencapai indeks 4 yakni program religi dan wisata/ budaya.

Pada survei periode ini, responden juga diminta untuk menilai program acara yang berkualitas dari program yang pernah ditonton dalam sebulan terakhir. Hasilnya adalah, Mata Najwa, Kick Andy, Liputan 6 Petang, Seputar Indonesia, My Trip My Adventure, Indonesia Lawyer Club, Laptop Si Unyil, Damai Indonesiaku, Ini Talkshow dan Olimpiade Cerdas Indonesia.

Berdasarkan hasil dari survey ini, KPI menilai masyarakat Indonesia memberikan apresiasi terhadap program siaran religi dan wisata/ budaya di televisi. Dengan indeks yang didapat selama 4 kali survey, dua program ini seharusnya menjadi cerminan bagi televisi untuk mengemas program menjadi berkualitas dan juga bermanfaat. Sedangkan dari sepuluh program televisi yang dinilai berkualitas oleh masyarakat dapat dilihat bahwa bagaimana masyarakat mengapresiasi program siaran. KPI berharap, program-program berkualitas yang juga diminati oleh masyarakat ini dapat diproduksi dengan lebih massif. Dengan demikian muatan televisi dapat sejalan dengan arah dan tujuan diselenggarakannya penyiaran, seperti yang disebut dalam Undang-Undang Penyiaran, dan orientasi program siaran teelvisi bukan lagi sekedar mencari popularitas tapi juga mengedepankan kualitas.

Detail: Ditayangkan: 26 November 2015; Dilihat: 21377

Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam acara pertukaran budaya melalui penyiaran di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 25 November 2015.

Jakarta – Selain mengenalkan kebudayaan negara yang bersangkutan, pertukaran budaya antar dua negara dalam konteks penyiaran dinilai dapat mendorong peningkatan secara ekonomi. Namun demikian, pertukaran budaya haruslah berlandaskan aspek keadilan dan kesesuaian etika yang berlaku dimasing-masing negara.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam sambutannya di sela-sela acara Pertukaran Budaya melalui Penyiaran antara Indonesia dan Korea Selatan atau Cultural Exchange in Broadcasting between Indonesia and Korea di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 25 November 2015.

Menurut Judha, perkembangan media penyiaran di Indonesia sangat tinggi dan ini menjadi kesempatan yang besar untuk mengembangkan ke Korea Selatan melalui pertukaran budaya ini. Namun demikian, pertukaran budaya ini harus seimbang atau merata dan juga saling menghormati. “Budaya Korea telah dikenal dan disukai di Indonesia melalui K-Pop, apakah budaya Indonesia juga bisa tenar dan disukai di Korea misalnya dengan I-Pop nya,” kata Judha langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan.

Selain itu, Judha menyampaikan konten Korea sudah banyak merambah penyiaran Indonesia melalui cerita dramanya. Hingga saat ini, belum ada pelanggaran yang terjadi dalam acara-acara tersebut. Tapi, beberapa hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana konten-konten tersebut harus sesuai dengan aturan penyiaran yang di Indonesia yakni P3SPS KPI.

Judha berharap kerjasama antar dua negara ini dapat saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat juga menjadi pembelajaran bagi kita mengetahui rahasia sukses Korea dengan K-Popnya.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Taiyoung.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Duta Besar Korea Selatan Cho Taiyoung dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat senang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Pasalnya, perkembangan penyiaran di Indonesia terbilang cepat dan tinggi. Dirinya pun berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Direktur Jenderal Kemenkominfo, Djoko Agung Herijadi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kemenkominfo Djoko Agung Herijadi mewakili Menteri Kominfo menyampaikan pihaknya setuju dengan pendapat KPI bahwa konten Indonesia dapat masuk ke Korea dan dikenal oleh penduduknya yang berjumlah kurang lebih 50 juta jiwa tersebut. “Saya sangat setuju adanya kerjasama pertukaran penyiaran ini,” tandasnya. ***

Detail: Ditayangkan: 27 November 2015; Dilihat: 19991

Komisioner KPI Pusat Agatha Lily memberikan keterangan kepada wartawan usai pengumuman nominator Anugerah KPI 2015 di KPI Pusat, Jumat, 27 November 2015.

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengumumkan nama-nama nominator Anugerah KPI 2015 dalam jumpa pers di kantor KPI Pusat, Jakarta, Jumat, 27 November 2015. Pengumuman nominator tersebut disampaikan langsung PIC Anugerah KPI 2015 yang juga Komisioner KPI Pusat, Agatha Lily didampingi tiga orang wakil dewan juri Anugerah KPI 2015 antara lain Hanung Bramantyo, Meutya Hafid dan Seto Mulyadi yang biasa disapa Kak Seto.

Dihadapan para jurnalis yang hadir, Agatha Lily menyampaikan, KPI akan menyelenggarakan Malam Anugerah KPI 2015 pada 2 Desember 2015. Acara ini akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi NET TV mulai pukul 19.30 Wib hingga selesai. Adapun tema yang diangkat pada Anugerah KPI kali ini yakni “Indonesia Berinovasi”.
“Kami ingin mengajak lembaga penyiaran untuk terus berinovasi dalam menampilkan karya-karya terbaiknya,” ajak Lily.

Dari kanan ke kiri, Hanung Bramantyo, Seto Mulyadi, Agatha Lily dan Meutya Hafid ketika mengumumkan nominator Anugerah KPI 2015.

Lily juga menyampaikan, ada tiga kategori baru di Anugerah KPI 2015 yang pada Anugerah sebelumnya belum diikutsertakan. Tiga kategori tersebut yaitu Program Animasi, Program Infotainmen dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

Dalam Anugerah KPI 2015, juri-juri yang terlibat merupakan orang-orang pilihan dari para pakar yang kompeten di bidangnya. Mereka pun bertugas secara independen. Adapun juri-juri tersebut yani Seto Mulyadi, M. Asrorun Niam Sholeh, Bobby Guntarto, Hikmat Darmawan, Hanung Bramantyo, Anjasmara, Mayong Suryo Laksono, Mulharnetty Syas, Meutya Viada Hafid, Riza Primadi, Garin Nugroho, Firman Kurniawan Sujono, Hery Margono, Ari Junaedi, Wawan Hari Purwanto dan Asep Chaerudin.

Detail: Ditayangkan: 25 November 2015; Dilihat: 7021

Jakarta - Media harus memberikan sanksi sosial pada artis dan selebriti yang bermasalah dengan hukum, terutama yang sudah diberikan vonis pengadilan. Hal itu disampaikan pelawak yang juga politisi, Dedi Gumelar, dalam acara diskusi terbatas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tentang Variety Show, (25/11). Menurut Dedi, kemunculan kembali artis-artis yang pernah menjadi terpidana atau kasus asusila di layar televisi sebagai pengisi acara, tidak memberikan pembelajaran yang baik pada masyarakat.”Masyarakat dipaksa menerima, karena televisi kembali membuatnya menjadi idola”, ujar Dedi. Dirinya menyampaikan, jika hal-hal tidak biasa dibuat jadi biasa, dan hal-hal biasa dianggap tidak biasa, maka itu tanda-tanda keruntuhan sebuah peradaban.

Pada diskusi terbatas itu, Dedi menjelaskan tentang kontribusi televisi terhadap pembangunan karakter bangsa. Prinsipnya, ujar Dedi, kalaupun televisi tidak mampu membuat program siaran yang bermanfaat, setidaknya jangan sampai program tersebut merusak dan merugikan bangsa. Dedi yang pernah menjadi anggota DPR RI ini menyampaikan bahwa dekadensi dan teririsnya budaya kita sekarang tidak terasa seperti halnya perang fisik. “Kita sedang mengalami perang budaya yang masuk lewat televisi,” tegasnya. Sayangnya regulasi yang ada tidak siap menghadapi perang budaya tersebut.

Ketidaksiapan itu sebenarnya secara nyata dapat dilihat melalui politik anggaran pemerintah terhadap pengawasan media, khususnya televisi. “Politik anggaran untuk KPI sekarang menunjukkan seberapa besar keberpihakan pemerintah tersebut”, tegasnya. Dedi menyampaikan kritisi terhadap kewenangan yang dimiliki KPI serta pelaksanaan regulasi penyiaran yang belum sepenuhnya ditegakkan oleh pemerintah. “Jadi kalau pemerintah sayang pada rakyatnya, KPI harus ditata KPI dengan penguatan anggaran,” tegasnya.

Kepada peserta diskusi yang merupakan pekerja di lembaga penyiaran, Dedi juga menceritakan pengalaman dan kiprahnya di industri televisi sebagai pelawak. Ada banyak perbedaan yang ditemui tentang kualitas entertainer televisi saat ini dibanding saat Dedi merintis karir. “Kompetisi yang demikian ketat menghasilkan seleksi yang juga ketat, namun entertainer yang muncul di layar kaca justru berkualitas”, ujarnya. Hal ini menurutnya berkebalikan dengan kondisi sekarang. Padahal, ujar Dedi, seleksi tanpa kompetensi yang dilakukan televisi sekarang justru membahayakan keberlangsungan televisi itu sendiri. “Ujung-ujungnya, rakyat dan bangsa yang jadi korban,” tegasnya.

Kesimpulan ini, menurut Dedi dapat dilihat dengan rotasi artis pengisi acara di televisi swasta yang itu-itu saja. “Televisi tidak mau ambil resiko mengambil artis-artis baru, cukup gunakan artis yang ternama dan punya jaminan rating tinggi,” tambahnya.

Padahal penggunaan rating sebagai satu-satunya tolak ukur program siaran sangat mengkhawatirkan. Apalagi dirinya memperhatikan bahwa program-program televisi yang menjerumuskan bangsa itu ratingnya tinggi. “Jangan-jangan memang ada konspirasi untuk menghancurkan bangsa ini,” ucap Dedi.

Pada kesempatan itu, Komisioner KPI Pusat koordinator bidang pengawasan isi siaran, Agatha Lily menyampaikan pada peserta, cuplikan tayangan variety show di televisi yang mendapatkan teguran dari KPI. Lily juga memaparkan jumlah program variety show yang mendomasi program di televisi berjaringan, serta pengaduan masyarakat yang cukup tinggi pada program ini. Setidaknya ada sepuluh muatan dalam variety show yang ditemukan KPI tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS). Diantaranya, konflik dan adu mulut, hedonistik, muatan seksual, atraksi berbahaya, dan konflik keluarga. Padahal, tambah Lily, dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran hal-hal yang disebut itu jelas-jelas dilarang.

Sementara itu, dalam catatan Rahmat Arifin (Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran) sanksi yang diperoleh program variety show disebabkan jadwal tayang yang striping, tayangan langsung serta muatan gimmick yang berlebihan. Rahmat menyarankan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, produser variety show harus ada naskah siaran yang detil, persiapan dan briefing dari produser yang rinci, serta pengawasan yang ketat dari bagian quality control saat siaran berlangsung. Dengan demikian pelanggaran-pelanggara P3 & SPS pada program ini dapat diminimalisir.

Halaman 525 dari 687

Pojok Aduan

Anna

Bapak pernah gak mantengin tv local seharian, ngeliat hampir di setiap channel engga ada kartun sama sekali, gak ada acara buat anak-anak sama sekali. Kalau dibandingin sama tahun 2000an awal yang namanya kartun itu banyak banget. Yah pantesan aja anak jaman sekarang beda banget sama anak jaman saya dulu. Makin rusak. Lah acaranya aja gak ada yang mendidik. Ada juga yang buat orang dewasa, yang obrolannya gak bisa dimengerti sama anak-anak. Saya udah sering banget nulis pengaduan ke sini. Tolong dong pak adain kartun kartun lagi, trus kalau bisa sinetron kita gak ngikutin karya negara lain. Jujur pak saya malu jadinya. Mana Indonesia yang kreatif? Bapak sama Ibu gak malu emangnya? Bangga sama hasil jiplakan? Iuh (maaf pak/bu kesel sayanya). Sama tolong dong pak/bu penyaringan untuk sinetron kita lebih diperketat lagi, klu bukan budaya kita banget trus genrenya gak sesuai mah gak usah ditayanginlah. Bapak/Ibu tau, anak jaman sekarang jauh alay dari pada anak 90'an dulu. Maaf Pak/Bu jadi ngelantur. Tapi kalau bapak mau Tv lokal ditonton dan gak di hujat tolong pak benahi lagi acara Tvnya. Kalau bisa sanksinya lebih keras lagi biar pada takut dan gak seenaknya, ngikutin standar yang KPI kasih buat acara Tv.

Pojok Apresiasi

Tiara Fatwa Zsaqina

Tayangan yg informatif. Perlu di pertahankan karna memberikan wawasan yang variatif.
Mungkin tingkatkan di aspek budaya akan lebih baik.

Umum

MoU KPI dan BPOM Minimalisir Peredaran Obat Berbahaya Melalui Penyiaran

Survey KPI ke-IV: Masyarakat Apresiasi Program Budaya dan Religi di Televisi

Indonesia dan Korea Selatan Jalin Kerjasama Tukar Budaya Melalui Penyiaran

KPI Umumkan Nominator Peraih Anugerah KPI 2015

Dedi Gumelar: Kita Sedang Hadapi Perang Budaya Lewat Televisi

Populer

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Aceh

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Malang versi Lengkap

Pojok Aduan

Pojok Apresiasi