Umum

Detail
Dilihat: 1009

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Berita Satu Sore” yang ditayangkan BTV. Program reguler berita ini kedapatan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Demikian ditegaskan dalam surat teguran tertulis yang telah dilayangkan KPI Pusat ke BTV beberapa waktu lalu.

Dalam surat diterangkan, pelanggaran ditemukan tim pemantauan KPI Pusat pada Program Siaran Jurnalistik “Berita Satu Sore” BTV tanggal 18 Oktober 2024 pukul 16.05 WIB. Dalam pemberitaan berjudul “Bejat, Ayah Perkosa Anak Kandung” yang terjadi di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, memuat identitas (wajah) ayah, yang merupakan pelaku dari kejahatan seksual.

Terkait sanksi ini, Anggota KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan, setiap penayangan identitas pelaku rudapaksa terhadap anak semestinya disamarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, hal ini bentuk dari perlindungan terhadap korban atau anak tersebut. 

“Penyamaran ini agar tidak terjadi kerugian dan dampak negatif dikemudian hari terhadap korban,” jelas Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah menambahkan, tayangan tersebut melanggar peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 22 Ayat (3) bahwa lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

“Pasal lainnya yang dilanggar Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 43 huruf f yang berbunyi program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan antara lain menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya,” jelas Aliyah.

Dalam kesempatan ini, KPI meminta BTV untuk melakukan perbaikan secara internal dan menjadikan sanksi ini sebagai pelajaran agar ke depan tidak terulang. “Kami berharap aturan tentang penyamaran ini diperhatikan, tidak hanya untuk BTV tapi juga untuk stasiun TV lainnya,” pesan Tulus Santoso. *** 

 

Detail
Dilihat: 594

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan regulasi siaran Pilkada 2024 untuk tim pengawasan siaran KPID Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor KPI Pusat, Jumat (22/11/2024). Bimtek ini diharapkan memperkuat pemahaman tim pengawasan terhadap pedoman penyiaran, sehingga terjadinya pelanggaran siaran dapat diminimalisir.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh tim pemantau mampu menyesuaikan regulasi dan teknis pengawasan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan adaptasi yang tepat, kami optimis kerja para pemantau dapat mendukung kinerja komisioner secara maksimal, khususnya dalam menjalankan tugas pengawasan isi siaran,” kata Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, saat membuka kegiatan tersebut.

Menurut Anggota KPI Pusat ini, di tengah proses kontestasi Pilkada saat ini, KPI dan KPID bertugas memastikan media penyiaran, TV dan radio, baik di pusat maupun di daerah, menjalankan perannya dengan netral, adil dan berimbang.

“Penting bagi kita semua untuk memahami pedoman yang berlaku agar siaran pilkada mampu mengedukasi calon pemilih dan menjaga suasana demokrasi yang damai. Dengan kepatuhan terhadap aturan, kita bersama-sama mencegah pelanggaran dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan penuh integritas,” ujarnya.

Dalam presentasinya, Tulus menegaskan jika P3SPS merupakan pedoman penting yang mengatur penyiaran berdasarkan nilai moral, agama, dan undang-undang. Implementasinya membutuhkan sinergi antara industri penyiaran, pemantau, dan komisioner untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebebasan berkreasi.

“P3SPS mengatur berbagai aspek penyiaran, termasuk persoalan SARA, sanksi administratif, dan prinsip netralitas dalam pemilu serta pilkada. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Penyiaran serta regulasi terkait, seperti PKPU Nomor 13 Tahun 2004. Pasal 71 P3SPS menjadi acuan utama untuk memastikan netralitas pemberitaan selama proses pemilu dan pilkada,” paparnya. 

Mewakili tim pemantauan KPID Sumbar, Wakil Ketua KPID Sumbar Eka Jumiati berharap, kegiatan bimtek ini akan meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pemantauan dan pengawasan isi siaran, terutama menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi media baru. “Dengan adanya kemajuan teknologi, pengawasan terhadap konten siaran menjadi semakin penting, termasuk dalam menghadapi isu-isu terkait Pilkada yang masih berlangsung,” katanya.

Selain itu, lanjuta Eka, pihaknya ingin memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan KPID tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap perubahan. “Dengan demikian, kita dapat terus menjaga kualitas siaran yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya. ***/Foto: Anggita

 

Detail
Dilihat: 657

 

Depok– Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) periode 2 tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan rata-rata nilai mencapai 3,22, dengan standar nilai di angka 3. Penilaian ini dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap 8 (delapan) kategori program siaran televisi yang meliputi, program anak, program berita, program wisata budaya, program religi, program talkshow, program variety show, program infotainment dan program sinetron. 

Sebagai program prioritas nasional, IKPSTV ini dilaksanakan KPI bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi pada 12 kota besar di Indonesia (Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Tanjung Pura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Pattimura). Terdapat panel ahli dari 12 kampus tersebut yang memberikan penilaian secara kualitatif terhadap masing-masing program siaran yang sampelnya diambil secara acak. 

Dalam Ekspos IKPSTV Periode 2 tahun 2024, KPI menyampaikan hasil rinci nilai indeks atas masing-masing program siaran, yaitu: 

1. Program Anak: 3.38 

2. Program Berita: 3.48 

3. Program Talkshow: 3.31  

4. Program Variety Show: 3.22  

5. Program Religi: 3.63  

6. Program Wisata dan Budaya: 3.26  

7. Program Infotainment: 2.90 

8. Program Sinetron: 2.60 

Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan yang merupakan Penanggung Jawab IKPS TV, Amin Shabana mengatakan meskipun ada peningkatan nilai indeks secara umum, masih ada program siaran yang berada di bawah angka standar, yakni infotainment dan sinetron. Untuk kedua program siaran ini, ujar Amin, KPI sudah melakukan berbagai inisiatif agar kualitasnya dapat meningkat. 

Secara khusus, untuk Ekspos kali ini, KPI mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Nasional Melalui Industri Penyiaran Digital” dengan pembicara kunci Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang hadir melalui jaringan internet. Menurut Amin, tema ini sengaja diambil untuk menyoroti peran strategis lembaga penyiaran dalam mendukung pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional di tengah tantangan globalisasi. 

Hal ini juga sejalan dengan usaha menghadirkan demokratisasi penyiaran di layar kaca. “Keragaman budaya di negeri ini selayaknya menjadi inspirasi bagi pengelola konten siaran, untuk memperkaya nilai-nilai kebangsaan dalam setiap karya yang disajikan pada publik,” ujarnya.  

Dari penilaian KPI sendiri, indeks yang didapat program siaran wisata budaya selalu berada dalam kategori berkualitas dengan nilai di atas tiga. Ini menunjukkan, inisiatif lembaga penyiaran dalam menyajikan kebudayaan kita, sudah on the track,” ujar Amin. Tinggal kehadirannya yang dioptimalkan untuk dapat berada pada jam tayang utama, sehingga masyarakat yang dijangkau dengan tayangan tersebut dapat lebih banyak. 

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyatakan bahwa Indeks kualitas ini tidak hanya menjadi parameter teknis, tetapi juga mengandung dimensi nilai, seperti kepatuhan terhadap norma budaya, edukasi, dan kontribusi terhadap pemahaman budaya lokal. Program siaran dengan indeks kualitas tinggi mencerminkan upaya nyata lembaga penyiaran dalam menghasilkan konten yang tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga mendalam secara substansi. Dengan demikian, lembaga penyiaran yang mencapai nilai indeks tinggi berarti telah berhasil memainkan perannya sebagai pelestari budaya dan penopang identitas bangsa di tengah globalisasi.

“Program budaya di televisi harus tetap menunjukkan karakter dan keragaman budaya Indonesia, sehingga mampu menjadi benteng yang kokoh terhadap arus hegemoni budaya global. IKPSTV dapat digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan lembaga penyiaran agar tetap setia pada fungsi kebudayaan ini, sekaligus mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam menyampaikan nilai-nilai luhur bangsa secara relevan dan menarik bagi masyarakat,” pungkasnya.

 

Detail
Dilihat: 275

 

Jakarta -- Pegadaian Media Award 2024 menjadi bagian nyata komitmen PT Pegadaian dalam merawat dan menjunjung tinggi penyebaran informasi yang sehat dan benar di tengah era disrupsi digital.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, keynote speech acara tersebut menyampaikan harapan agar acara ini menjadi pemicu semangat bagi jurnalis, insan penyiaran, dan awak media untuk terus menyebarkan informasi mengenai kebermanfaatan informasi secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Ajang ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi strategis antara Pegadaian dan para jurnalis untuk membahas serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait peningkatan kualitas UMKM, literasi, dan inklusi keuangan,” kata Ubaidillah saat memberikan dalam acara Pegadaian Award 2024 di Jakarta, Kamis (22/11/2024).

Di era disrupsi digital, sambung Ubaidillah, penyiaran menghadapi tantangan besar terkait kepantasan dan kelayakan informasi. Fenomena informasi yang tersebar luas dan cepat sering kali mengesampingkan aspek kebenaran. Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya memastikan informasi yang disampaikan memenuhi standar kepentingan publik, baik dalam bentuk edukasi maupun hiburan.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menekankan pentingnya integritas dalam penyiaran. Para pelaku industri televisi dan radio diingatkan untuk tidak mengedepankan sensasi melalui clickbait atau viralitas tanpa memperhatikan validitas informasi. KPI berharap lembaga penyiaran dapat tumbuh sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dengan menyajikan informasi berkualitas yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ubadillah memandang Pegadaian Media Award 2024 menjadi momentum memperkuat kerja sama antara media dan Pegadaian dalam mendorong peran strategis penyiaran. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai inisiatif dapat diwujudkan, termasuk peningkatan literasi keuangan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.

“Penyelenggaraan malam anugerah ini kita niatkan untuk menjaga dan memajukan ekosistem penyiaran di Indonesia. Informasi yang dihasilkan semakin akuntabel, profesional, tidak partisan, dan selalu memenuhi kepentingan publik,” ujar Ubaidillah.

Ke depan, ia berharap, kegiatan seperti ini dapat terus menjadi agenda rutin yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi yang terjalin, ekosistem media di Indonesia diharapkan semakin sehat, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. 

“Malam anugerah ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara Pegadaian dan media dapat menjadi pilar penting dalam mendukung kemajuan bangsa,” tutup Ubaidillah. Syahrullah 

 

Detail
Dilihat: 855

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mendorong upaya pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Perubahan ini untuk memberi ruang berusaha yang sama antara media konvensional dan media baru. 

“Hanya melalui revisi, KPI bisa secara kuat kelembagaan dan kewenangannya, termasuk juga perlunya aturan proporsional pada platform media baru agar terjadi keadilan usaha dengan lembaga penyiaran televisi dan radio,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ubaidillah menjelaskan bahwa UU Penyiaran juga perlu direvisi dengan mempertimbangkan jumlah lembaga penyiaran di Indonesia pada saat ini yang mencapai 2.895 televisi maupun radio. Adapun KPI Pusat mengawasi 61 lembaga penyiaran, baik publik, swasta, dan berlangganan.

“Banyaknya lembaga penyiaran tentu saja kabar baik karena masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk menikmati layar kaca atau radio, tetapi kami tidak bisa memungkiri bahwa dalam perjalanannya mengandung banyak tantangan, PR (pekerjaan rumah) besar untuk menghadirkan keragaman konten, dan keberagaman kepemilikan,” ujarnya.

Menurut Ubaid, keberagaman konten dan kepemilikan sangat berpengaruh dalam menciptakan siaran yang adil, proporsional, berimbang, dan tidak partisan. Selain itu, dia mengatakan bahwa platform media baru perlu menjadi perhatian karena mempunyai pengaruh yang sama dengan televisi dan radio. “Bahkan lebih besar pengaruhnya, dan ini tentunya masih bukan wewenang KPI jika mengacu Undang-Undang Penyiaran,” kata Ketua KPI Pusat ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa revisi UU Penyiaran diperlukan agar tata kelola KPI Daerah dapat diperbaiki sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI, Selasa (12/11).

“RUU prolegnas (program legislasi nasional) jangka menengah Komisi I DPR RI Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, a, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” kata Anton.

Ia melanjutkan, “RUU prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2025 sebagai berikut, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.” */Foto: Agung R

 

  1. Jelang Pilkada 2024, KPI Pastikan Lembaga Penyiaran yang Bijak Siaran Sesuai Aturan
  2. KPI: "Suporter Ingin Menyanyikan Lagu Tanah Airku, Meski Hanya Lewat TV"
  3. KPI Pusat Apresiasi Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2024
  4. KPI Panggil Trans TV Karena Tampilkan Salah Satu Cagub Jateng

Halaman 4 dari 683

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.