- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 7707
Jakarta – Perkembangan teknologi membuat orang makin bebas dan mudah mengakses serta membuat informasi apapun. Tapi dibalik segala kelebihannya itu, ada sisi buruk yang harus diwaspadai yakni menyangkut keamanan data pribadi. Karenanya, perlu Langkah antisipasi awal agar data tersebut dicuri dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab khususnya data-data aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana terorisme.
Perlindungan terhadap penegak hukum kasus tindak pidana terorisme menjadi perhatian dalam rapat antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan pers yang berlangsung Selasa (18/10/2022) lalu di Jakarta.
Terkait perlindungan identitas, KPI melalui Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan bahwa penyamaran identitas penegak hukum belum ada di dalam peraturan penyiaran. Tapi, pihaknya akan membincangkan hal ini khususnya untuk siaran pemberitaan. KPI, lanjut dia, terus mengawasi dan menyampaikan edaran kepada lembaga penyiaran terkait siaran yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Demi meningkatkan sifat nasionalisme masyarakat Indonesia, KPI pun melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh lembaga penyiaran terkait kewajiban menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib nasional,” kata Mulyo.
Di tempat yang sama, Komisioner sekaligus Kordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat, Mohamad Reza, menjelaskan lingkup penyiaran yang diawasi oleh pihaknya hanya berhubungan dengan radio dan televisi, sedangkan untuk media baru di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).
“Untuk postingan online harus melibatkan Kominfo, Dirjen Aptika, karena ada satu tim yang mengawasi traffic content di Kominfo. Terkait hal-hal dasar memungkinkan membuat peraturan untuk detail dalam peliputan terorisme karena tidak ada di peraturan KPI. Saat ini, dapat dilakukan dalam bentuk surat edaran bersama antara Dewan Pers, KPI dan BNPT,” tuturnya. Meirizka/Editor: RG