Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 18 Februari 2021

Dilihat: 6921

Jakarta - Prinsip penegakan protokol kesehatan di lembaga penyiaran bukan sekedar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pada tim produksi program acara, namun merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat terkait budaya perubahan perilaku di masa pandemi. Namun demikian, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memahami perlunya panduan detil untuk masing-masing program acara di televisi, sehingga selaras dengan prinsip pencegahan atas penyebaran Covid-19 dan  juga memberikan kenyamanan bagi pelaku industri penyiaran berkreasi. Untuk itu, KPI akan membentuk tim perumus kebijakan protokol kesehatan di televisi, terutama yang tampak di layar kaca, dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, lembaga penyiaran, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi antar KPI dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan lembaga penyiaran terkait evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan di layar kaca, yang digelar secara virtual, (16/2). 

Dalam rapat koordinasi hadir Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, Ketua KPI Agung Suprio, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution, perwakilan Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) serta perwakilan dari stasiun televisi. Doni mengungkapkan bahwa saat ini terjadi tren peningkatan kepatuhan pada protokol kesehatan di masyarakat. Untuk itu, dia memberikan apresiasi yang tinggi pada semua pihak, termasuk lembaga penyiaran, atas upaya dan dedikasi untuk menunjukkan keteladanan dalam menjalankan perubahan perilaku pada masyarakat. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk produksi program siaran di televisi, Doni mendukung  keinginan para produser acara untuk menyiapkan posko atau satgas di setiap kegiatan guna mengawasi dan mengingatkan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dia menilai, baiknya satgas dibentuk dari internal lembaga penyiaran, untuk menghadirkan budaya perubahan perilaku. Selain itu, Doni juga menyarankan KPI  bersurat pada Kementerian Kesehatan agar pelaku industri penyiaran mendapatkan prioritas sebagai penerima vaksin Covid, sehingga kemampuan mengatasi ancaman penyebaran virus ini semakin baik. “Tentunya meski sudah mendapat vaksin, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya. 

Lembaga penyiaran sendiri mengaku sangat mendukung usaha bersama dalam menekan penyebaran Covid-19 ini. Syafril Nasution dari jajaran direksi MNC Group mengatakan, pihaknya sudah berupaya memenuhi ketentuan yang ditetapkan KPI dalam menjaga protokol kesehatan di televisi. Di antaranya dengan memastikan seluruh tim produksi menjalani tes Swab Antigen setiap hendak produksi program acara. Selain itu, tambah Syafril, penyebaran pesan kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) juga sudah dilakukan. Sedangkan tentang pengaturan untuk program sinetron, Syafril menilai perlu ada pembicaraan lebih lanjut. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh perwakilan dari Trans 7, Andi Chairil. Dia berpendapat, program sinetron seharusnya juga mendapatkan pengaturan sebagaimana program siaran lainnya seperti variety show, berita, dan talkshow. Kalau bicara soal rating yang akan turun jika ada kewajiban penggunaan masker pada sinetron, sebenarnya hal tersebut juga dialami pada program siaran yang lain.  Meski demikian, Andi  memahami pengaturan terhadap sinetron tentu tidak sama dengan program yang lain. Dalam adegan di dalam rumah, menurut Andi, sangat wajar jika tidak mengenakan masker. Namun untuk adegan keluar rumah, di dalam kendaraan, seharusnya masker digunakan. 

Menurutnya, sekarang saat yang tepat untuk KPI membuat sejarah dengan mengajak seluruh lembaga penyiaran mempengaruhi masyarakat disiplin pada protokol kesehatan. “Kita harus bersama-sama mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk berubah dalam menghadapi pandemi,” ujarnya. Dengan jumlah penonton yang paling banyak, sinetron dinilai paling efektif untuk menjadi influencer, mempengaruhi masyarakat. “Saya tahu semua ingin pandemi ini melandai, yang penting masyarakat memiliki perilaku yang mendukung melandainya pandemi ini,” ujarnya. 

Masukan lain juga disampaikan oleh perwakilan televisi yang turut hadir. Di antaranya dengan menyampaikan panduan penyelenggaraan kegiatan (event) yang dibuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan ini dinilai cukup detil membahas protokol yang harus dijalani dalam penyelenggaraan kegiatan (event). 

KPI sendiri, sebenarnya sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk melakukan penyesuaian adegan di program sinetron dengan protokol kesehatan. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia menegaskan, muara pertemuan ini adalah pembuatan aturan teknis terhadap masing-masing program. Irsal menegaskan, KPI bukan pihak yang paling paham tentang protokol kesehatan, karenanya Satgas Covid-19 akan dilibatkan dalam pembuatan aturan tersebut. “Sehingga kita dapat rumusan tentang bagaimana treatment yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di semua program siaran, khususnya program sinetron yang memang belum diatur dalam Keputusan KPI Pusat,” pungkas Irsal.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Februari 2021

Dilihat: 27991

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administrasi teguran tertulis untuk program siaran “Buku Harian Seorang Istri” SCTV. Acara sinetron yang tayang setiap hari ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Demikian ditegaskan KPI dalam surat teguran yang telah disampaikan ke SCTV, Jumat (11/2/2021).

Berdasarkan keterangan surat teguran tersebut, pelanggaran terjadi pada 30 Januari 2021 pukul 19.34 WIB berupa adegan seorang pria dan wanita di atas ranjang dalam posisi bertindihan dan saling bertatap mata (wanita di atas, pria di bawah), kemudian berguling berganti posisi sebaliknya. Dalam muatan itu terdapat monolog batin seorang pria yakni “..tapi kekerasan hatiku, kebencianku membuat kita sampai sekarang belum melalui malam pertama kita..”. KPI juga menemukan muatan serupa pada tanggal 29 Januari 2021 serta tanggal 1, 2 dan 4 Februari 2021.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan tersebut telah melanggar aturan tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku. Selain itu, tayangan tersebut dianggap mengabaik kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 

“Sinetron ini berklasifikasi R atau remaja dan tayangnya masih sore dimana  anak-anak dimungkinkan masih menyaksikan acara TV. Seharusnya, program yang diberi label ini mengikuti ketentuan tentang penggolongan progam siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayaknya dalam setiap siaran. Dan, adegan dan monolog tersebut jelas tidak sesuai dengan klasifikasi yang disandang program acara itu. Meski konteks cerita menunjukkan mereka adalah suami istri, adegan tindih-tindihan dengan kesan yang dibangun ada kecenderungan keromantisan, tidak patut ditonton oleh anak-anak dan remaja,” jelas Mulyo Hadi.   

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS, lanjut Mulyo, program siaran berklasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkannya. “Larangan ini menegaskan bahwa anak dan remaja harus dilindungi dari perilaku yang tidak pantas dalam siaran. Kita tidak ingin hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari pada anak dan remaja,” tukas Komisioner bidang Isi Siaran ini.

Sebanyak 8 Pasal dalam P3SPS KPI telah dilanggar “Buku Harian Seorang Istri” SCTV. Sanksi ini menjadi teguran tertulis pertama untuk program acara ini. “Kami berharap tidak ada lagi kesalahan dan lebih berhati-hati dalam menayangkan setiap program. Jadikan P3SPS KPI sebagai acuannya,” tutup Mulyo. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 18 Februari 2021

Dilihat: 6200

Belitung - Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali digelar di tahun 2021 dengan mengusung tema “Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas”. Kegiatan ini menjadi program prioritas KPI dalam usaha mengintervensi selera pemirsa, atau masyarakat, terhadap konten di lembaga penyiaran. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah mengatakan, penetapan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital (Analog Switch Off) pada November 2022 mendatang akan berimplikasi pada makin banyaknya jumlah stasiun televisi serta konten siaran yang hadir di tengah masyarakat. Konsekuensi atas berlimpahnya konten siaran ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi masyarakat dalam memilih siaran yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. “Jangan sampai masyarakat tersesat dalam belantara konten siaran televisi di era digital, yang kemudian menjadi boomerang dan merugikan masyarakat itu sendiri,” ujar Nuning

Jumlah lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi saat ini berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Infomatika, mencapai 754 televisi yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah ini menjadi potensi dasar dari televisi yang akan bermigrasi ke modulasi digital.  Jika disandingkan dengan master plan siaran televisi digital teresterial pita UHF dengan 225 wilayah layanan. “Dapat dibayangkan berapa banyak televisi yang hadir jika masing-masing wilayah layanan terdiri atas 4-8 kanal dan tiap kanal memuat maksimal 12 stasiun televisi,”ungkapnya. 

Dengan realitas penyiaran digital ke depan, ditambah pula dengan penetrasi media baru yang semakin massif dan makin menggeser eksistensi media konvensional, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami isi media, khususnya media penyiaran tentu harus senantiasa ditingkatkan. “Sehingga memiliki kemampuan seleksi terhadap konten di televisi saat sudah dimulainya penyiaran digital,” ujar Nuning.

KPI berharap, literasi media ini mampu menghasilkan masyarakat yang cerdas bermedia. “Dengan demikian masyarakat dapat memberikan preferensi menonton hanya pada tayangan atau siaran yang baik dan berkualitas saja,” ujarnya. Jika masyarakat secara konsisten menetapkan pilihan tontonannya pada program siaran yang berkualitas, tentu dengan sendirinya program yang memiliki muatan tidak mendidik dan tidak bermanfaat akan hilang. 

Terkait adanya set top box yang digunakan dalam penyiaran digital, KPI meminta pemerintah dapat membuat pengaturan penempatan alat atau chips untuk memantau kepermirsaan, di dalamnya. Melalui chips ini, ujar Nuning, diharapkan dapat menghimpun data kepemirsaan masyarakat Indonesia secara riil. Selama ini  survey kepemirsaan yang ada masih menggunakan sample dari populasi di sebelas  kota besar di Indonesia. “Jika kita punya data kepemirsaan dari total populasi seluruh masyarakat Indonesia, tentu akan kita ketahui selera masyarakat terhadap konten siaran,” tambahnya. Para pengiklan akan terbantu untuk penempatan produk-produknya secara lebih tepat. Selain itu, lembaga penyiaran pun memiliki tolak ukur yang lebih akurat atas performance program siaran selama ini. Bagi KPI sendiri, tentunya data yang komprehensif ini dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan guna menghadirkan siaran berkualitas di tengah masyarakat, pungkas Nuning. 

GLSP KPI di tahun 2021 digelar pertama kali di Pulau Belitung pada 18 Februari 2021, dengan mengikutsertakan Forum Anak Belitung yang merupakan binaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat Irsal Ambia, Nuning Rodiyah, dan Hardly Stefano, Tokoh Masyarakat Belitung Nicolas Lumanauw, serta Top 12 Liga Dangdut Indonesia 2019 Rofikoh Isnaini. Dalam kesempatan ini juga dilaunching Maskot Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa berupa Burung Elang yang mengacungkan Salam Literasi. Burung Elang menggambarkan keberanian dan semangat kemandirian untuk menyatakan yang benar. Dengan maskot ini, KPI mengajak masyarakat untuk berani dan mandiri memilah dan memilih program siaran yang berkualitas dan berani melaporkan yang buruk, serta menyebarluaskan yang baik. Foto AR

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Februari 2021

Dilihat: 9348

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri, mengatakan bahwa efek buruk dari penggunaan internet perlu diwaspadai, terutama efek kecanduan gadget pada anak. Hal ini disampaikannya dalam webinar Seminar Merajut Nusantara dengan tema “Mengatasi Dilema Efek Buruk Kecanduan Gadget dan Pembelajaran di Era Digital”, Sabtu (13/2/2021).

"Para orang tua harus menegakkan prinsip disiplin dan memberikan contoh untuk membatasi dirinya dengan gadget. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak juga harus memiliki empati dalam penggunaan gadget, gerakan membatasi anak dalam menggunakan telepon pintar ini jangan sampai kehilangan keceriaan sosisalisai dan interaksi secara langsung,“ lanjutnya.

Menurut Abdul Kharis, untuk mewujudkan hal itu perlu diciptakan intergrasi antara orangtua dan pemerintah serta lembaga pendidikan untuk memberikan perhatian agar tidak terjadi kecanduan gadget terhadap anak.

Dalam seminar yang sama, Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, menyatakan lebih satu tahun Indonesia menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Menurutnya, hal ini membuat anak jadi lebih lama berinteraksi dengan gadgetnya. 

“Dan itu bukan hanya sekedar bermain mencari hiburan, tapi untuk tuntutan pendidikan karena sekolah yang diadakan via daring. Dirjen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengatakan bahwa pada tahun 2020, sudah 218 ribu sekolah melaksanakan belajar daring,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Berdasarkan catatan WHO, saat ini ditemukan penyakit gangguan jiwa baru pada anak yang dinamakan dengan Screen Depedency Disorder (SDD). Peneliti di Amerika menyatakan aliran saraf seseorang yang mengakses gadgetnya terlalu banyak cenderung memiliki kesamaan aliran saraf dengan seseorang yang kecanduan narkoba.

“Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi negara dan orangtua, bagaimana kondisi psikis anak, jangan sampai kecanduan gadget karena sekolah pun sekarang diselenggarakan via online,” kata Budi Lestari, Psikolog Klinis, dalam webinar tersebut. 

Terkait hal itu, lanjut Budi, perlu ada penguatan dan edukasi digital dari orang tua dengan situasi pembelajaran jarak jauh ini. Menurutnya, orang tua harus bisa jadi guru untuk anaknya. “Menjadi pendidik untuk anak bukan hanya mengajar tapi harus mendampingi dan membimbing keahlian anak ketika proses belajar di rumah dan mengontrol penggunaan gadgetnya,” katanya. 

Kasus kecanduan gadget pada anak mulai marak terjadi di Indonesia sejak 2019. Setidaknya, di akhir tahun itu, terkonfirmasi di sejumlah Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat, Solo, Bekasi, Semarang dan Bogor telah menangani puluhan pasien anak berusia 11-16 tahun yang menderita gangguan jiwa akibat kecanduan gadget dan game online. Mereka harus menjalain terapi di rumah sakit tersebut.

“Tidak hanya orangtua, tentu negara juga harus memikirkan hal ini. Di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika, dan Australia, aturan ketat mengenai perilaku anak di dunia digital sudah ada. Di Indonesia, melalui Kominfo sudah mengusulkan rancangan undang-undang data pribadi atau RUU PDP mengenai pembatasan usia penggunaan media sosial menjadi minimal 17 tahun. Hal ini merupakan langkah yang baik dan semoga RUU ini segera disahkan oleh DPR,” tutup Yuliandre. */Bia