Umum

Detail
Dilihat: 2887

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan dari Institut Madani Nusantara (IMN) asal Sukabumi, di Rupatama, Kantor KPI Pusat (28/04/2025). Rombongan dari IMN Sukabumi ini didampingi oleh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu Cecep Hilman, Yulistiana, Wida Hartika, dan Acun Mansyur.

Mewakili kampusnya, Yulistiana menyampaikan maksud dan tujuan study visit siang itu adalah untuk menggali informasi tentang bagaimana peran KPI. Hal tersebut akan memperkaya wawasan mahasiswa dalam praktek di lapangan. Pihaknya juga mengharapkan kunjungan mereka menjadi momen yang baik untuk bisa bersinergi dengan KPI.

Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso menyambut baik study visit rombongan mahasiswa dan mahasiswi IMN. “Banyak sekali yang bisa disampaikan, selain paparan fungsi dan tugas KPI, kita akan singgung isi siaran. Sebagai catatan, paska UU Cipta Kerja, KPI cuma bisa mengawasi, memberikan teguran atau sanksi administratif jika terjadi pelanggaran,” ujarnya di sela-sela acara kunjungan tersebut.

Tulus kemudian menjelaskan tentang KPI, mulai dari dasar hukum pembentukan lembaga tersebut yang didasari UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tepatnya Pasal 6 Ayat (4) yang, serta Pasal 7 yang juga menjadi dasar pembentukan KPID. Dia juga menjelaskan fungsi KPI secara umum berdasarkan Pasal 8 Ayat (1), yaitu untuk mewadahi aspirasi masyarakat terkait penyiaran. Terkait wewenang, diatur dalam Ayat (2), serta tugas dan kewajiban KPI pada Ayat (3). 

Tulus menegaskan bahwa pengenaan sanksi ditujukan agar lembaga penyiaran menyajikan tayangan yang bukan hanya informatif, menghibur, tapi juga melindungi pemirsanya.

“Dalam konteks saat ini, menjaga persaingan sehat juga mulai sulit, karena persaingan bukan lagi antar lembaga penyiaran, tapi dengan platform digital atau media baru, khususnya konten audiovisual. Fenomenanya begitu,” katanya. 

Lebih lanjut, Tulus juga menjelaskan tentang teknis pengawasan yang dilakukan KPI serta rangkaian kegiatan yang dilakukan yang dimaksudkan membangun kesepahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (untuk ditayangkan di lembaga penyiaran), tidak hanya kepada lembaga penyiaran tetapi juga masyarakat umum. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang melakukan pengaduan, didasari pada pemahaman atas regulasi yang ada. 

“Secara teknis ketika ada temuan atau aduan atas potensi pelanggaran, hal tersebut akan dikaji oleh Tim Pengawasan Isi Siaran, dilanjutkan ke Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, lalu didiskusikan melalui pleno dengan seluruh komisioner. Selanjutnya dilakukan pembinaan atau klarifikasi, yang mengarah pada putusan. Pun jika dianggap perlu, lembaga penyiaran bisa mengajukan keberatan,” jelasnya.

Ia mencontohkan aduan goyangan erotis yang ditindaklanjuti dengan meninjau teknik pengambilan gambarnya apakah close up atau long shoot, bagaimana pakaian yang digunakan, durasi penayangan, live atau record, serta konteksnya.

Mengakhiri diskusi, Tulus menegaskan bahwa kehadiran KPI merupakan suatu bentuk perlindungan kepada publik dan generasi bangsa. “Sekarang, terlepas dari plus minusnya, lembaga penyiaran jauh lebih aman ketimbang media baru atau digital. Namun, publik banyak yang bergerak ke media baru yang regulasinya belum mumpuni, semua ini perlu diatur. Maka dari itu, kebutuhan revisi mennjadi penting dan relevan, bukan cuma soal perlindungan tapi kreatifitas.”

Sebagai Lembaga Negara Independen, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, KPI beririsan dengan beberapa lembaga, yaitu DPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga penyiaran. Selain itu, ada masyarakat yang juga ikut mengawasi KPI. Maka dari itu, sinergitas antarlembaga tersebut menjadi hal yang penting, tentu demi kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang. **/Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 2683

 

Jakarta - Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam dunia penyiaran, memerlukan rambu-rambu regulasi yang tepat dan juga selaras dengan perkembangan zaman. Untuk itu perluasan tafsir atas definisi penyiaran dalam regulasi juga mendesak untuk dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan publik yang juga harus dilindungi. Hal ini terungkap dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka penyusunan masukan atas Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru, (24/4). 

Dalam kesempatan itu, narasumber dari praktisi penyiaran turut hadir menyampaikan gagasannya. Apni Jaya Putra selaku Pemimpin Redaksi tvOne AI berpendapat bahwa kebutuhan regulasi baru untuk dunia penyiaran sangat darurat. Dengan pertumbuhan implementasi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan,  Apni menilai ada empat  tantangan terbesar yang harus diperhatikan. Pertama, dehumanisasi pada pemanfaatan teknologi untuk penyiaran. Yang dibutuhkan pada manusia  hari ini adalah visi, ketika hampir semua sudah yang dikerjakan sudah bersentuhan dengan teknologi, ujarnya. Tantangan berikutnya adalah disinformasi dan deepfake dalam implementasi AI. Hal ini berujung pada kebutuhan pedoman etik dalam bentuk AI Broadcasting Ethics Board untuk mengatur implementasi kecerdasan buatan di berbagai jenis program. Secara khusus Apni berpendapat, untuk program jurnalistik yang menyajikan berita, tidak mungkin tergantikan oleh AI. “Sejauh mana pun perkembangan AI terhadap isi siaran, tetaplah harus menyisakan human control dalam pemanfaatannya,” pungkas Apni. 

Catatan lain yang dikemukakan Apni adalah soal bisnis media penyiaran saat ini yang tengah berjuang untuk tetap eksis. Apni memberikan ilustrasi tentang total biaya iklan lembaga penyiaran yang sudah tergerus dengan iklan dari media baru. Menurutnya, saat ini dibutuhkan perlindungan pada ekonomi bisnis untuk penyelenggara penyiaran. “Jadi saat ini keadaannya memang sudah darurat untuk hadirnya Undang-Undang Penyiaran yang baru,” tegasnya. 

Senada dengan Apni, Ketua KPI Pusat Ubaidillah juga menyatakan dalam pembuka diskusi, bahwa perluasan makna penyiaran menjadi kunci agar konten-konten di media baru atau pun internet juga mendapatkan pengaturan yang setara demi menghadirkan ekosistem berkeadilan. “Kita tidak dapat mengasingkan diri dari kehadiran media yang terus berkembang. Namun juga kita tidak dapat menutupi bahwa ada kepentingan nasional yang harus dilindungi, mulai dari bisnisnya dan juga program siaran,” tambahnya. 

Staf Ahli Menteri Agama, Prof Iswandi Syahputra yang juga merupakan anggota KPI Pusat periode 2010-2013 turut menyampaikan pendapat dalam diskusi tersebut. Menurutnya, saat ini publik butuh perlindungan atas konten-konten yang hadir di media baru atau internet, yang belum ada jangkauan regulasinya. “KPI tidak sampai kewenangannya dalam mengawasi konten di internet,” ujarnya. Menurut Iswandi, ada dua kata kunci yang harus dipegang dalam pembuatan undang-undang penyiaran yang baru, yakni demokratis dan adaptif. “Kita sudah selesai dengan demokratisasi siaran, karena tanpa diatur pun sekarang konten siaran dan kepemilikan siaran sudah sangat variatif,” ujarnya.

Guru Besar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini menjelaskan, adaptif berarti harus ada definisi baru tentang penyiaran yang juga dapat menjangkau media baru sehingga berdampak dengan adanya kewenangan baru untuk KPI. “Inilah ujung akar yang harusnya bisa diantisipasi,” tegasnya. Sedangkan terkait kepentingan publik, Iswandi menegaskan hal itu adalah amanat dari konstitusi kita yang menyatakan, melindungi segenap bangsa Indoneisa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Secara khusus Iswandi menyoroti tentang kedaulatan penyiaran, yang sebenarnya merupakan tema lama. “Tapi saat ini kita diserang secara membabi buta dari konten-konten negatif media. Siapa yang paling  bertanggung jawab,” tanyanya. Iswandi setuju untuk ada redefinisi atau reinterpretasi atas teks penyiaran, termasuk mengategorikan layanan Over The Top (OTT) dalam program siaran. Menurutnya, jika ekosistem penyiaran berubah, produksi distribusi dan konsumsi konten penyiaran berubah, khalayak atau publik penyiaran berubah, maka definisi konten penyiaran juga harus berubah. Selain itu, otoritas regulator penyiaran (KPI) dan peran aktor dalam ekosistem pun harus berubah dan perlindungan terhadap khalayak (publik penyiaran) juga harus berubah. 

Redefinisi dan reinterpretasi penyiaran dan kewenangan KPI Ini harus berpegang pada kepentingan publik.  Sebagai regulator, KPI juga harus melihat bagaimana konten dikonsumsi dan dampaknya pada khalayak. Karenanya, Iswandi menilai seluruh aktivitas berbasis internet dan media baru, mutlak harus diatur. Iswandi mengingatkan agar DPR juga harus diyakinkan, untuk segera melakukan revisi undang-undang dan melakukan redefinisi dan reinterpretasi terhadap tafsir penyiaran serta kewenangan KPI sebagai regulator. 

Usai penjelasan dari Iswandi, Staf Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Massa Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Ezki Suyanto turut menyampaikan masukan atas revisi undang-undang penyiaran. Ezki yang juga anggota KPI Pusat periode 2010-2013 berpendapat selayaknya kewenangan KPI juga diperluas. Dirinya mengusulkan, seharusnya bukan lagi komisi penyiaran melainkan komisi multimedia. Secara rinci Ezki juga menyampaikan masukan terhadap pasal-pasal yang dikemukakan dalam naskah RUU Penyiaran, termasuk soal pengawasan konten jurnalistik. Menurutnya, secara tegas harus dinyatakan koordinasi KPI dengan Dewan Pers dalam menangani pelanggaran isi siaran dalam program jurnalistik. Beberapa kasus yang pernah ditangani KPI juga diungkap Ezki, termasuk dialektika yang terjadi saat itu. 

Secara kelembagaan,  Ezki yang pernah menjadi Wakil Ketua KPI Pusat ini menyetujui jika KPI bersifat struktural dengan pembiayaan dari pusat. Namun, tegasnya, pembiayaan ini harus disimulasi dengan benar karena tiap provinsi memiliki kondisi yang khas dan berbeda dengan provinsi lainnya. Adapun terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Ezki berharap tidak hanya menjadi macan kertas. 

Dinamika rancangan undang-undang penyiaran ini diakui juga oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarsyah Fikarno Laksono. Anggota legislatif ini mengungkap, usia revisinya saja sudah 13 tahun. Ada perubahan yang signifikan dari tahun 2012 hingga sekarang. Misalnya, dulu ada pengaturan soal migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, tapi sekarang sudah tidak terbebankan lagi dalam RUU Penyiaran karena sudah diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang, ujar Dave, isu utamanya adalah pengaturan media digital. 

“Meskipun banyak yang beranggapan bahwa pengaturan media baru itu tidak mungkin, tapi Komisi I akan carikan jalan tengah dan titik temu pengaturan yang adil dalam RUU ini. Yang pasti, prinsip demokratisasi dan kesetaraan akses terhadap informasi dan hiburan berkualitas untuk publik, menjadi prinsip penting yang diusung.,” pungkas Dave. 

Detail
Dilihat: 1501

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan rombongan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Ananda Emira Moeis, Selasa (22/04/2025). Kunjungan dilakukan dalam rangka persiapan Seleksi Anggota KPID yang tahun ini habis masa jabatannya. 

Di awal pertemuan, pimpinan rombongan menanyakan rincian terkait regulasi yang mencantumkan perlunya anasir KPI Pusat dalam Tim Seleksi Anggota KPID, persyaratan khusus untuk menjadi anggota dalam tim seleksi, serta substansi yang diujikan dalam tahapan proses seleksi KPID.

Terkait pertanyaan itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah menjelaskan jika seleksi Komisioner KPID masih menggunakan regulasi yang sama yakni UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. “Selain itu ada turunan Peraturan KPI (PKPI) Nomor 1 Tahun 2024 dan Keputusan KPI (KKPI) Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang seleksi yang menyebutkan hal tersebut,” ucap Ubaidillah.

Rekannya, Wakil Ketua KPI Pusat Komisioner Bidang Pengembangan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP), Mohamad Reza menambahkan bahwa pedoman dan tata cara seleksi sudah banyak yang coba dielaborasi. “Ada beberapa case yang membuat kami memutuskan Anggota KPI Pusat sebagai salah satu Anggota Tim Seleksi yaitu untuk menghindari Conflict of Interest,” katanya.

Perwakilan DPRD juga menyatakan telah menelaah dasar regulasi yang ada, namun mereka membutuhkan arahan dan masukan tentang detil kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Anggota Tim Seleksi KPID. Mereka berharap tim seleksi yang terpilih mempunyai kapasitas ke depannya dalam memilih anggota atau komisioner yang berkomitmen pada jabatannya di KPID. 

“Support arahan dan pendampingan sampai tuntas, agar ketika kami mendeclare beberapa keputusan dan menentukan layak betul secara hukum, kami sudah clear, tidak ada gugatan,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.

Konsultan Hukum dan Kebijakan Publik KPI Pusat, Peri Umar Farouk menyampaikan, Keputusan KPI (KKPI) sifatnya sebagai standby regulation yang ketika diaplikasikan atau disepakati sebagai pedoman dalam proses seleksi maka menjadi governing law, sehingga segala keputusan yang diturunkan dari regulasi penyiaran yang ada juga harus diikuti.

Terkait substansi yang diujikan, lanjut Ubaidillah, penting bagi Calon Anggota KPID terpilih untuk memiliki pemahaman selain dunia penyiaran, misalnya wawasan kedaerahan masing-masing. Hal ini juga berhubungan dengan bagaimana nantinya KPID bisa mengangkat konten lokal. 

Sementara itu, Mohamad Reza menekankan penguasan terhadap aturan tentang penyiaran yang ada pada P3SPS. Selain perlu bersinergi dengan Komisi I DPRD sebagai salah satu mitra strategis.

“KPI punya acara rapat koordinasi tahunan, semua anggota KPID menyampaikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di bidang penyiaran, artinya keterampilan menguasai perundang-undangan penyiaran. Saat ini peraturan yang berlaku (dijadikan dasar) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Cipta Kerja, serta PP Nomor 46 Tahun 2021 atau PP Postelsiar yang mengatur tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran,” imbuh Peri Farouk. ***/Anggita Rend

 

Detail
Dilihat: 2457

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam industri penyiaran merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), yang menjadi bagian dari penyusunan masukan untuk revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, (24/4). 

Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai narasumber Staf Menteri Agama Prof Iswandi Syahputra, Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi Publik dan Media Massa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Ezki Suyanto, dan Pemimpin Redaksi tvOne Artificial Intelligence Apni Jaya Putra. Selain itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akhbarsyah Fikarno, turut hadir sebagai pembicara kunci.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyampaikan, perluasan tafsir atas teks penyiaran kian relevan agar dapat menjadi jalan tengah untuk menumbuhkan industri penyiaran dan tidak merintangi media baru. Selain itu, perluasan tafsir juga dirasa perlu untuk menghadirkan ekosistem yang berkeadilan. “Kita tidak dapat mengasingkan diri dari kehadiran media yang terus berkembang,” tambahnya. Namun juga kita tidak dapat menutupi bahwa ada kepentingan nasional yang harus dilindungi, mulai dari bisnisnya dan juga program siaran, tambahnya. 

Adapun terkait implementasi AI dalam dunia penyiaran, Muhammad Hasrul Hasan, Koodinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat berpendapat, hal tersebut tidak bisa dihindari. Mulai dari sistem rekomendasi konten, voice cloning, hingga penyiar virtual, semua ini akan berdampak pada kualitas siaran dan etika penyiaran. Karena itulah KPI Pusat memandang bahwa kehadiran teknologi ini membuka peluang besar dalam inovasi konten dan efisiensi produksi.

Namun demikian, tambah Hasrul, terdapat tantangan serius yang perlu segera direspons oleh regulasi, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap publik. Dirinya  menegaskan bahwa prinsip dasar penyiaran tetap harus dijaga, yaitu menyajikan informasi yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua KPI menilai, untuk revisi undang-undang penyiaran juga harus mengedepankan penguatan kelembagaan KPI di tengah digitalisasi yang mengakibatkan jumlah TV berkali lipat. Penguatan tersebut adalah juga sebuah keniscayaan, apalagi ditambah dengan kehadiran media baru. KPI, ujar Ubaidillah, perlu meningkatkan perluasan partisipasi publik agar pikiran dan masa depan anak-anak kita tidak tercemar oleh konten yang luput dari pengawasan dan melenceng dari nilai-nilai kebudayaan kita. 

Lebih jauh, KPI akan terus mengkaji perkembangan teknologi ini dan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan norma dan aturan turunan yang akan diusulkan ke DPR untuk masuk dalam usulan revisi undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar  sesuai dengan dinamika zaman.(Foto: KPI Pusat/ Agung R)

 

 

Detail
Dilihat: 2523

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Lembaga Penyiaran (LP) dalam rangka Sosialisasi Kebijakan KPI mengenai Iklan Rokok, di Kantor KPI Pusat (21/04/2025). Sosialisasi ini dilakukan untuk menegaskan bahwa segala bentuk iklan di lembaga penyiaran, harus sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. 

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengatakan, forum hari ini untuk mengingatkan kembali pasal-pasal yang ada di P3SPS yang menjadi pedoman KPI dalam pengawasan isi siaran termasuk penayangan iklan rokok. “Regulasinya belum berubah. P3SPS masih menjadi rujukan,” katanya saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut.  

Selain itu, lanjut Ubaidillah, sosialisasi tentang iklan rokok ini merupakan tindak lanjut kegiatan KPI dengan lembaga penyiaran, selain juga karena aduan masyarakat terkait iklan rokok dan segala bentuk media promosi. “Ini tidak melampaui kewenangan kami,” ujar Ketua KPI Pusat, Ubaidillah.

Selanjutnya, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, memaparkan materi sosialisasi. Dia mengatakan, pihaknya sudah menyikapi ini agar tidak ada keraguan dikalangan lembaga penyiaran tentang apa yang boleh dan tidak. “Dengan adanya sosialisasi mudah-mudahan menjadi terang, dan publik yang concern tentang isu rokok mendapat jawaban,” katanya. 

Dalam regulasi penyiaran, iklan tentang rokok tercantum antara lain pada UU Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 46 Ayat (3) Huruf c, yang berbunyi “Siaran Iklan Niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok”. 

Hal ini juga disebutkan dalam PKPI Nomor 02/P/PKPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 58 Ayat (4) Huruf c, yang berbunyi “Program siaran iklan dilarang menayangkan rokok yang memperagakan wujud rokok”, serta Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi 

“Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30-05.00 waktu setempat”, dan Ayat (2) yang berbunyi “Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok”.

Berdasarkan hal itu, tampilan wujud rokok dalam program siaran iklan rokok jelas tidak diperbolehkan. Sementara waktu penayangannya masih merujuk pada Pasal 59 Ayat (1), yaitu antara Pukul 21.30-05.00.

Tulus Santoso juga menegaskan, terkait iklan rokok, hal yang menjadi sorotan adalah munculnya strategi promosi dalam bentuk built-in, superimpose, dan greeting yang disponsori oleh produk rokok, terutama di layar kaca. Misalnya, munculnya nama dan logo produk rokok pada program siaran tertentu, atau pada properti LP, serta ucapan hari raya yang kemudian menyertakan nama dan logo produk rokok.

“Ke depannya bentuk promosi demikian tidak diperkenankan. Maka sosialisasi ini agar menjadi pemahaman. Terpenting, KPI dalam ranah sebagai regulator,” tegas Tulus dalam sosialisasi tersebut. ***/Anggita/Foto: Agung R

 

  1. Kolaborasi Antarlembaga dalam Pengawasan Produk Makanan dan Minuman
  2. KPI Minta tvOne Cermat dan Teliti Memilih Diksi
  3. Tampilkan Identitas Kerabat Korban Pelecehan dalam Tayangan, KPI Jatuhkan Sanksi Teguran untuk iNews dan MNC TV
  4. Regulasi Siaran Agama dan Ramadan Jaga Nilai dan Lindungi Generasi

Halaman 41 dari 731

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot