Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 November 2019

Dilihat: 6523

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, usai bertemu dengan Menteri Wishnu Utama.

Jakarta - Kita sadar, industri penyiaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia pun menyadari fokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi negeri ini untuk bangkit bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis berpandangan bahwa industri perfilman dinilai memiliki peran strategis sebagai sarana promosi mendongkrak sektor industri kreatif dan pariwisata Indonesia. Meski begitu, efek pengganda dari film itu belum banyak dimanfaatkan oleh sineas maupun pelaku bisnis perfilman di Indonesia.

“Indonesia semestinya dapat mencontoh Korea Selatan. Kemajuan industri kreatif dan pariwisata di sana tidak lepas dari promosi yang disisipkan melalui film,” ujar Yuliandre saat menyambangi kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta (8/11/2019).

Namun, lanjut pria yang akrab disapa Andre ini, pertumbuhan dan potensi tersebut semestinya disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Mayoritas program televisi mengejar rating tinggi, sehingga tak lagi memperhatikan kualitas program yang ditayangkan. Industri ini kekurangan rumah produksi dan SDM yang bisa merancang program-program berkualitas. 

“Intinya anak muda Indonesia dituntut dapat melahirkan sesuatu yang kreatif. Dunia film contohnya, bisa mempromosikan potensi wisata Indonesia,” tuturnya.

Andre berpendapat, Indonesia yang memiliki aneka ragam tipografi dengan 18.000 pulau yang tersebar tentu memiliki potensi yang kaya untuk dijadikan lokasi film-film dunia. Sayangnya, belum ada dokumentasi yang lengkap secara visual mengenai daerah itu. Belum lagi kekayaan budaya dan sebagian besar penduduk setempat yang harus kooperatif saat pembuatan film. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembuatan film karya anak bangsa. 

“Indonesia telah memiliki kru film Indonesia yang berdaya saing. Hanya saja di Indonesia dan hampir seluruh di negara di Asia memiliki budaya pembuatan film yang berbeda dengan industri film luar negeri,” kata Andre. *

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 November 2019

Dilihat: 10580

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengimbau lembaga penyiaran dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan pemberitaan tentang terorisme. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, pada kompas.com menanggapi pasca-kejadian ledakan yang diduga bom bunuh diri di Polrestabes Medan pada Rabu (13/11/2019) dan sejumlah warganet yang mengunggah foto menampilkan kondisi terduga pelaku bom tersebut. Bahkan, foto yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp tanpa sensor. 

Mulyo mengingatkan bahwa ada aturan yang berlaku terkait program siaran yang memuat adegan kekerasan tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI Tahun 2012. 

"Dalam P3-SPS disebutkan bahwa program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang, menambah penederitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat; menampilkan gambar korban/mayat secara detail, dan menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh," ujar Mulyo. 

Tak hanya itu, Mulyo menjelaskan, siaran jurnalistik yang memberitakan terorisme wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/masyarakat yang terkena bencana atau musibah. 

"Dalam kaitan liputan terorisme juga tidak boleh melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras dan/atau golongan terhadap pelaku, kerabat, dan kelompok yang diduga terlibat," ujar Mulyo. 

Dampak penyebaran 

Mengenai unggahan terduga pelaku bom bunuh diri yang memperlihatkan bagian tubuh korban, Mulyo pun menegaskan melarang lembaga penyiaran menampilkan tubuh manusia yang berdarah-darah, terpotong-potong, dan/atau kondisi yang mengenaskan. 

Menurutnya, jika hal tersebut ditayangkan, maka berakibat menimbulkan kengerian dan trauma bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Dampak dari unggahan foto itu juga bisa menghambat tumbuh kembang jiwan anak-anak dan remaja. 

"Dengan memperhatikan hal (akibat) tersebut dalam peliputan terorisme, visual korban untuk tidak ditayangkan secara eksploitatif," ujar Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah saat dihubungi terpisah pada Rabu (13/11/2019). 

Selain itu, bagi pihak yang menyebarluaskan konten bermuatan kekerasan itu dapat dikenai sanksi berupa teguran sesuai dengan aturan di P3-SPS. 

Sanksi berupa penghentian siaran juga berlaku pada lembaga penyiaran yang dengan sengaja menampilkan, bahkan cenderung mendramatisasikan (dengan mengulang-ulang) visual kekerasan dalam tayangan. 

Berdasarkan P3-SPS Pasal 23, program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri. 

Kemudian, adegan yang menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan. 

Selanjutnya, peristiwa tindakan sadis terhadap manusia, hewan, dan/atau adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim. Red dari kompas.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 November 2019

Dilihat: 27755

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, didampingi Ketua JRKI, Sinam Sutarno, menyampaikan pandangannya terhadap peluang radio komunitas pada era digitalisasi di depan Anggota Rakom AMAN, di Hotel Amaris, Bogor, Rabu (13/11/2019). 

Bogor -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Agung Suprio, mengatakan digitalisasi penyiaran di Indonesia akan menguntungkan lembaga penyiaran termasuk radio komunitas. Radio komunitas dapat memanfaatkan digitalisasi untuk bersiaran secara luas melalui jaringan steraming internet.

“Sistem ini akan membuka peluang bagi lembaga penyiaran kecil seperti radio komunitas untuk esksis dan melebarkan sayap siarannya melalui jaringan tersebut. Ini keuntungan yang harus dimanfaatkan,” kata Agung saat sesi berbagi dengan Anggota Radio Komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Hotel Amaris, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Alasan yang disampaikan Agung cukup masuk akal, dengan biaya investasi tak besar radio komunitas memiliki kesempatan sama dengan lembaga penyiaran lainnya. Bersiaran melalui sistem tersebut akan membuka kran siaran mereka tidak hanya terbatas di wilayah komunitas, tapi juga menjangkau wilayah lain di tanah air dan bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia.

“Sekarang ini, yang kecil itu indah. Tanpa modal besar dan pajak yang tinggi, dengan membuat radio komunitas anda dapat menyebarkan siaran anda kemana saja ke seluruh dunia dan bisa dapat iklan pula,” tutur Agung.

Menurut Agung, radio komunitas memiliki keunikan dengan lembaga penyiaran lain karena segmen pendengarnya yang khusus atau hanya komunitas tertentu. Namun hal itu justru membuat radio komunitas memiliki pendengar setia dan loyal. “Bayangkan jika siaran radio komunitas budaya di daerah tertentu yang menyiarkan nilai-nilai budaya daerah juga di dengarkan masyarakat di luar. Radio seperti ini akan menjadi pengobat rindu bagi yang jauh terhadap budaya dan kampung halaman,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, Agung berharap kepada seluruh radio komunitas yang ada di bawah AMAN untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sesuai dengan adat dan budaya setempat. “Kami sangat mendukung keberadaan radio komunitas di manapun. Radio komunitas budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Kami pun berharap pemerintah memberi perhatian dan dukungannya terhadap radio komunitas,” tandasnya.

Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Sinam Sutarno, mengatakan radio komunitas adalah salah komponen untuk memperkuat ke Indonesiaan. Radio ini pun menjadi salah satu bagian dari siste penyiaran di tanah air dengan partisipasinya menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik komunitas. 

“Beberapa manfaat hadirnya rakom diantaranya adalah sebagai demokratisasi di bidang komunikasi, pemerataan informasi dan mendorong partisipasi, menampung aspirasi masyarakat hingga di akar rumput, melestarikan kearifan lokal dan sebagai hiburan dalam lingkup komunitas,” jelasnya.

Saat ini, radio komunitas yang ada di bawah AMAN berjumlah 15 radio. Tujuannya sebagai media alternatif yang dapat digunakan masyarakat adat anggota komunitas AMAN untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu masyarakat adat, baik lokal maupun nasional. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 November 2019

Dilihat: 4498

Jakarta -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, H. Purwanto, meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta memperbanyak kegiatan literasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat. Menurut dia, program ini dapat membuat masyarakat lebih dapat merasakan manfaat KPID untuk menangkal tayangan berdampak negatif.

"Melalui kegiatan literasi media dan edukasi, KPID DKI bisa turun ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan agar masyarakat cerdas dan bijak dalam memilih tontonan," tegas Purwanto saat membuka acara Edukasi Penonton Cerdas Siaran Berkualitas di Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta, di Lenteng Agung, Jagakarsa, Selasa (12/11/2019).

Selain dihadiri Purwanto, hadir juga Dr. T. Taufiqulhadi, Anggota DPR RI periode 2014-2019 sekaligus Kepala MAN 13 Jakarta, Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan, dan sejumlah narasumber.

Purwanto menambahkan, masyarakat terutama anak-anak harus diselamatkan dari pengaruh negatif siaran dan tontonan yang tidak mendidik, baik itu dari televisi, internet maupun media sosial . Sebagai wakil rakyat, dia sangat mendukung kegiatan literasi dan edukasi KPID DKI Jakarta dalam membimbing masyarakat agar memilih tayangan televisi yang berkualitas. “Hari ini, KPID DKI Jakarta melakukan literasi dan edukasi di Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta. Besok dan lusa harus keliling ke sekolah-sekolah lain dan masyarakat di Jakarta,” papar politisi Partai Gerindra itu.

Purwanto berharap Pemprov DKI memberikan anggaran yang cukup kepada KPID DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Kawiyan, mengaku kegiatan literasi dan edukasi yang dilakukan pihaknya diminati masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Apalagi jika dikemas dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten. “Hal itu terbukti dengan banyaknya peserta di setiap kegiatan,” tegas Kawiyan. 

Hanya saja, kata Kawiyan, karena terbatasnya anggaran, jumlah kegiatan literasi dan edukasi masih sangat sedikit. Dalam setahun, hanya ada 12 kegiatan. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta memberikan anggaran yang memadai untuk memaksimalkan kegiatan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Red dari KPID DKI Jakarta