Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh mendukung sepenuhnya pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Penyiaran yang sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah tahun 2019.

Ketua KPI Aceh Muhammad Hamzah MKom kepada RRI Minggu (26/5/2019) mengatakan, pihaknya mendukung pembahasan rancangan qanun tersebut karena dapat memperkuat lembaga yang dipimpinnya.

Selain itu dengan adanya qanun tersebut nantinya dapat terakomodir dapat berfungsinya kekhususan Aceh di Lembaga Penyiaran dan jug dapat memberikan kesempatan yang besar untuk Sumber Daya SDM lokal.

“Kehadiran qanun tersebut kirannya tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 32, kehadiran Serikat Pekerja Pers (SPS) dan aturan yang ada lainnya,”ujar Muhammad Hamzah.

Ia menambahkan, dengan apabila sudah adanya qanun tersebut maka nantinya akan menjadi dasar bagi KPI Aceh dalam melaksanakan tugasnya seperti diantaranya kewajiban pemutaran azan bagi sekitar 100 lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang ada di daerah ini.

“Selama ini kewajiban pemutaran azan dan sejumlah aturan lain seperti pengajian dan siaran bahasa daerah hanya sebatas melalui surat edaran, tapi kalau sudah ada qanun tentunya dasar pemberlakukan aturan akan lebih kuat lagi dari yang sudah ada selama ini,|demikian Muhammad Hamzah.

Sementara itu salah seorang Anggota DPR Aceh Jamaluddin T Muku yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa rancangan qanun penyiaran tersebut sudah masuk prolega 2019 dan akan mulai dibahas kembali setelah lebaran Idul Fitri 1440 mendatang.

“Ada tiga rancangan qanun inisiatif dewan yang sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah tahun 2019 yaitu qanun penyiaran, revisi qanun tentang lembaga wali Nanggroe dan qanun tentang pertanahan,” jelas Jamaluddin T Muku. Red dari KBRN

 

Palembang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan melalukan literasi media di jalanan Kota Palembang, Sumatera Selatan. KPID Sumsel mencari bentuk lain kegiatan literasi dengan berinterasi langsung ke masyarakat di jalanan.

Wakil Ketua KPID Sumsel, Guntur Melian mengatakan literasi on the road ini memang sengaja diambil saat momentum bulan Ramadhan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih tayangan ramadhan yang memiliki nilai mendidik.

“Seperti yang kita ketahui masih banyak tayangan televisi khususnya di bulan ramadhan yang masih juga minim edukasi soal agama melainkan lebih banyak menayangkan aspek hiburannya saja. Maka KPID Sumsel berharap dengan kegiatan ini mengajak masyarakat untuk bisa selektif dalam memilih tayangan yang mendidik,” ujarnya.

Kegiatan literasi media on the road ini dilaksanakan beberapa kali di bulan Ramadhan bentuk kegiatan ini dengan staf membentangkan spanduk bertuliskan tentang edukasi menonton tayangan yang sehat dan cerdas.

Di sela-sela kegiatan KPID Sumsel juga membagikan takjil kepada pengendara sepeda motor. Beberapa tempat strategis menjadi sasaran dalam kegiatan ini diantaranya simpang lima kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan perempatan di  Jalan Angkatan 45 Palembang, pemilihan tempat ini karena daerah tersebut jalur ramai kendaraan.

Guntur didampingi beberapa komisioner diantaranya Herfriady, Sisilia, Meytri Puspa Rini, Ekky Syahrudin serta staf KPID Sumsel yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Selain itu KPID Sumsel juga mengajak mahasiswa Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang dan menggandeng kelompok seniman Palembang Mime Club yang tampil dalam bentuk Pantomim.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan KPID Sumsel kepada masyarakat. KPID Sumsel juga membuka kontak aduan melalui line telepon 0711-357101 dan whatsapp (WA) 081279922900,  apabila masyarakat berkeinginan untuk melaporkan terkait isi siaran. Guntur mengatakan kedepan kegiatan semacam ini agar bisa dilaksanakan disetiap kabupaten-kota di Sumatera Selatan. Jum’at 24 Mei 2019 merupakan kegiatan penutup literasi on the road ini. Red dari koranindonesia.id

 

Ambon - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura Ambon menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) Panel Ahli Survei Indeks Kualitas Siaran Televisi Periode I yang digelar di Swiss-BelHotel Kota Ambon, Jum'at (22/5).

Diskusi bertujuan untuk memperbaiki kualitas program siaran televisi. Program siaran televisi diharapkan bukan sekadar memenuhi standar penilaian pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, tetapi juga dapat melihat analisis pengaruh dari suatu tayangan program televisi.

Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Ubaidillah berharap kerja para intelek ini hasilnya kelak benar-benar bermanfaat untuk masyarakat secara luas serta menghasilkan masukan yang mendalam mengenai berbagai program acara yang di sajikan oleh lembaga penyiaran sesuai dengan tujuan UU Penyiaran yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara Dekan FISIP Universitas Pattimura Prof. Dr. Tonny Pariela MA. Menyampaikan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang di lakukan oleh KPI Pusat bersama 12 Perguruan Tinggi ini adalah sebagai salah satu alat penentu kebijakan yang di keluarkan KPI.

Dengan Diskusi ini Unpatti berharap masyarakat mempunyai opsi terbaik dalam hal tayangan yang disajikan lembaga penyiaran sehingga unpatti mendorong pada diskusi kali ini mendapatkan pemikiran yang produktif sehingga pada saatnya nanti mendapatkan nilai yang konferhensif demi masa depan bangsa.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah ahli dari daerah Maluku yaitu: Antasari Bandjar, SS., M.I.Kom dan Said Lestaluhu., S.Sos., M.Si. Kategori Berita dan Talkshow, Sandra I. Telussa S.Sos., M.Si dan Vransisca Kissya, SE., MA. Kategori Sinetron dan Anak, Fatmawati Rumra, S.Sos. M.Si. dan Selvianus Salakay, S.Sos Kategori Religi dan Wisata Budaya, Dra. D. L. Y. Lopulalan M.Si. dan Yustina Sopacua kategori Variety show dan Infotainment. Ujar Isma Dwi Fiani 

Para ahli tersebut hadir sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh KPI yaitu orang-orang yang paham mengenai metodologi komunikasi, komunikasi massa, religi, sosial-budaya, psikologi, dan politik. Sambung Isma.

Pada diskusi yang di lakukan sebagian besar para panelis ahli berpandangan bahwa tayangan berkategori berita, sinetron dan infotainment memiliki efek yang kurang baik terhadapan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian lebih khusus lagi. Tutup Achmad Zamzami pada penutupan Diskusi. ZA

 

 

Surabaya – Sejumlah program terobosan terus dikembangkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) se-Indonesia. Salah satunya adalah kreasi dari KPID Jawa Timur yang mengembangkan Program Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dengan metode kuis bagi para insan penyiaran di Surabaya dan sekitarnya. 

Kuis tersebut dilaksanakan pada Rabu (22/5/2019) sore di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Sekitar 35 peserta hadir mewakili lembaga penyiaran televisi lokal dan televisi berjaringan secara nasional yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tampak hadir pula beeberapa pengelola radio dari Bangkalan, Malang dan Trenggalek. Sedangkan Sekretaris Dinas Kominfo Prov Jawa Timur Ir. Dra. Aju Mustika Dewi, MM, bertindak memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara. 

Menurut Ketua KPID Jawa Timur A. Afif Amrullah, Kuis P3SPS ini terinspirasi dari kegiatan KPID Banten akhir tahun lalu. “P3SPS itu kan berisi ketentuan yang disusun dengan bahasa hukum, terbagi dalam bab, pasal dan ayat. Nah berdasarkan hasil evaluasi kami, kalau dijelaskan dengan model ceramah dan tanya jawab, seringkali terasa kaku dan suasana kurang hidup. Makanya, inspirasi dari KPID Banten kami kembangkan pola dan variasinya. Ternyata memang sangat efektif dan sesuai target. Peserta juga lebih antusias dan mudah memahami isi P3SPS,” jelas pria asal Lamongan ini.

Karena itu, tambah Afif, pola pembinaan dengan metode kuis ini akan terus dikembangkan dan diselenggarakan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, kegiatan ini sudah dilaksanakan dua kali yang sebelumnya digelar pada Kamis (16/5/2019) di Aula Kantor KPID Jawa Timur Jl. Ngagel Timur 52-54 Surabaya.

Senada dengan itu, Abdul Mukti Muis, Direktur Radio Gita Segara Bangkalan yang menjadi peserta mengaku terkesan dengan Kuis P3SPS sebagai model baru pembinaan insan penyiaran. “Acara yang diselenggarakan oleh KPID Jawa Timur sangat menarik sekali, karena dengan system kuis, sistem game atau permainan, itu membuat peserta tidak boring, sehingga materi yang dipaparkan lebih masuk dan lebih mengena,” jelasnya. 

Di sisi lain, setelah melalui tiga babak, KPID Jawa Timur akhirnya menetapkan Abdul Muksi Muis sebagai Juara 1 P3SPS edisi kedua tersebut. “Alhamdulillah saya jadi juara satunya. Terima kasih kami ucapkan dan semoga KPID Jawa Timur tambah sukses,” pungkasnya. Red dari KPID Jatim

 

 

Medan - Program berita di televisi masih sangat terlihat adanya kecenderungan afiliasi pada pilihan politik pemiliknya. Hal tersebut dianggap membuat pemberitaan di televisi hanya mempertajam polarisasi dan segmentasi masyarakat. Itulah swbagian dari catatan para panelis ahli dalam Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi saat membahas program siaran berita, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Panel Ahli di Medan, (23/5).

Muba Simanihuruk, sosiolog dari Universitas Sumatera Utara, salah satu panel ahli dalam FGD tersebut menyatakan, dirinya melihat adanya kecenderungan pemberitaan di televisi terlihat seragam. “Meskipun ada beragam televisi, tetapi pada dasarnya isinya sangat seragam,” ujar Muba. Muba juga melihat adanya kecenderungan televisi melakukan kapitalisasi polarisasi masing-masing kubu, yang disebabkan adanya koalisi dari pemilik televisi dan pimpinan partai politik.

Muba memahami bahwa televisi sulit menghindar dari keberpihakan. “Tapi basic true harus jelas disampaikan,” ujarnya. Tak heran kalau kemudian banyak yang merasa bahwa televisi menyajikan kebohongan secara telanjang pada publik. Muba pun mempertanyakan standar kompetensi dari para jurnalis di televisi, karena sangat terlihat jelas biasnya pemberitaan.

Adanya keberpihakan dalam pemberitaan di televisi juga diamini oleh panel ahli lainnya, Marina Azhari Nasution selaku praktisi media yang juga dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan. Dalam penilaiannya atas sample tayangan program berita, Marina memaparkan adanya keberpihakan tersebut. Catatan lain dari Marina adalah prinsip cover both side yang tidak lagi dilaksanakan dengan konsisten, narasumber yang tidak selalu ada, bahkan acap kali tidak lengkap 5W+1H-nya. “Anehnya, ketiadaan nara sumber justru pada pemberitaan  tentang kepentingan publik seperti berita bencana alam,” ujar Marina.

Marina juga menunjukkan pula program-program berita mana saja yang punya kecenderungan pada partai politik yang terafiliasi dengan pemilik televisi. “Media memang beragam, tapi apakah berita juga beragam?” tanya Marina. Selain itu Marina juga mencatat bahwa sudah ada televisi yang menyuarakan kelompok masyarakat yang tidak dapat bersuara, voice of the voiceless. Namun sayangnya masih berdurasi pendek saja.

Jika dikaitkan dengan kondisi sosial politik terkini Muba menilai hal ini ada kaitannya dengan akumulasi kebencian terselubung yang dibangun bertahun-tahun oleh media. Dia berharap agar pengelola televisi melakukan filter yang berlapis dalam menyajikan berita di tengah publik. Dengan demikian televisi tidak sekadar informatif, tapi juga memberikan edukasi pada publik, yang melampaui kepentingan politik dan kelompok. Nauli

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.