Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 Februari 2020

Dilihat: 4775

Bogor -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali menggelar Program Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV di tahun 2020. Rencananya, riset yang sudah berjalan lima tahun ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebanyak 12 Perguruan Tinggi Negeri akan diajak untuk bekerjasama dalam rangka untuk mengembangkan program acara berkualitas di lembaga penyiaran.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan riset yang dilakukan setiap tahun oleh KPI selalu mengalami penyempurnaan, baik metode maupun isi serta klasifikasi operasional. Pasalnya, Konten TV berkembang begitu pesat dan klasifikasi terkadang tidak bisa terbaca. 

“Saya yakin riset sekarang ini akan menjadi semakin sempurna. Semoga hasil dari riset ini bisa bermanfaat buat Lembaga Penyiaran dan masyarakat luas tentunya,” kata Agung.  

Komisioner bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan riset ini dimaksudkan untuk mewadahi partisipasi publik dalam menilai program acara televisi. Karenanya, kegiatan ini akan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan yang punya kepedulian dengan tayangan televisi seperti Perguruan Tinggi, LSM, kelompok masyarakat sipil dan sebagainya.

“Riset ini juga dimaksudkan menilai kualitas dari suatu program acara yaitu sejauh mana program siaran menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial dan pemersatu bangsa,” kata Andre, ketika memberi kata sambutan di acara Forum Diskusi Kelompok Terpumpun di Hotel Onih, Bogor, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan lainnya, Hardly Stefano, menyarankan agar dibentuk sebuah forum yang mengarah kepada diseminasi dari hasil riset ini. “Kami ingin adanya masukan terkait dengan desain penelitian KPI ini,” katanya.

Narasumber utama diskusi, Dr. Pinckey Triputra, pakar ilmu komunikasi dari Univeristas Indonesia, mengatakan pentingnya misi kegiatan atau tujuan dari dilakukannya riset ini sudah menjadi kewajiban, baik di Lembaga penyiaran maupun internal KPI. Ia menilai tayangan indikator yang harus dipenuhi dan yang paling penting KPI sudah jurus menentukan konsep dan variable yang akan di gunakan untuk metode penelitian. 

“Itu yang penting, adanya kaitan tentang kepemirsaan ini, mau ukur yang mana? Kalau sudah ada konsepnya, baru menentukan variable yang konkrit,” kata Pinckey 

Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Fal Harmonis, mengatakan penelitian ini bukan hanya menilai eksis dan tidaknya sebuah lembaga penyiaran, tapi juga menentukan program yang akan ditayangkan ataupun didistribusikan lembaga penyiaran bersangkutan. 

Menurut Harmonis, tanpa ada program, lembaga penyiaran tidak akan didengar, ditonton ataupun diakses oleh pendengar, pemirsa ataupun pengaksesnya. “Hal ini disebabkan karena lewat program, pengakses mendapat apa yang mereka inginkan dalam berbagai bentuk acara seperti informasi dan hiburan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Dr. Endah Muwarni, Akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara, menyebutkan pentingnya menguji pengukuran skala pada riset indeks program TV dan pptimalisasi data sekunder atau data collection berdasarkan konsep teori yang berbasis ilmiah. 

“Kita punya kategori yang sesuai dengan P3SPS KPI. Konten yang akan diteliti semestinya ada pengantar dari tim peneliti dan komunikasi dan yang menjadi obyek penelitian indeks kualitas kategori program siaran TV dan indeks kualitas lembaga penyiaran,” tandasnya. *

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 13 Februari 2020

Dilihat: 2799

Jakarta - Penegakan konten lokal akan dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun ini. Dengan aplikasi pemantauan konten lokal yang sudah ada, KPI akan segera bersurat dengan Gubernur dan Komisi A DPRD di 33 provinsi, tentang pemenuhan konten lokal dari televisi swasta yang bersiaran jaringan. Dengan demikian, jajaran pimpinan penyelenggara daerah mengetahui kontribusi yang diberikan dunia penyiaran terhadap lokalitas daerahnya masing-masing. Mohammad Reza, selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) menyampaikan hal tersebut saat menemui delegasi dari Komisi A DPRD Sumatera Utara yang hadir ke KPI dalam rangka konsultasi kelembagaan, (13/02). 

Kesempatan berjumpa dengan DPRD tersebut digunakan Reza untuk menyampaikan beberapa peran strategis yang dapat diambil DPRD dalam mengembangkan program lokal. “Prinsipnya harus ada sinergi antara KPID dan juga Komisi A di DPRD dalam membahas program lokal di televisi yang berjaringan,” ujarnya. 

Untuk penegakan konten lokal ini, Reza berharap KPID melakukan pemantauan pada program lokal yang sudah tercantum dalam aplikasi SSJ. “Kalau ternyata tayangannya tidak ada, maka KPID sudah bisa keluarkan teguran,” tegas Reza. 

KPID Sumatera Utara sendiri sebenarnya punya rekam jejak dalam penegakan konten lokal sepuluh persen untuk televisi swasta berjaringan. Ketua KPID Sumatera Utara Parulian Tampubolon menyampaikan, KPID pernah menggugat televisi swasta yang bersiaran jaringan di Sumatera Utara ke pengadilan negeri, lantaran tidak memenuhi kewajiban konten lokal sepuluh persen tersebut. 

Di tahun 2020 ini, ujar Parulian, ada sepuluh televisi yang habis izin siarnya. Pertimbangan utama KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk perpanjangan izin adalah komitmen penayangan konten lokal ini. “Ketika konten lokal tidak terpenuhi sebagaimana amanat regulasi, KPID harus mempertimbangkan ulang perpanjangan izinnya,” tegas Parulian. 

Sementara kondisi konten lokal di Sumatera Utara saat ini sebenarnya cukup variatif. Kelebihannya sekarang, ungkap Parulian, sudah muncul call sign Medan di layar televisi swasta yang bersiaran di Sumatera Utara. Namun untuk jam tayang masih muncul di jam hantu. 

Memang banyak alasan dari penyelenggara televisi tentang tidak terpenuhinya alokasi sepuluh persen konten lokal ini. Diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang membuat konten lokal dinilai tidak setara dengan SDM di Jakarta. Untuk itu, tambah Parulian, KPID Sumatera Utara secara regular menyelenggarakan Sekolah Pedoman Perilaku Penyiarna dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) bagi praktisi penyiaran di Sumatera Utara. “Hasilnya, sudah ada konten lokal di waktu-waktu premium, seperti I News, Metro TV dan TVRI”, katanya. 

Masalah lain dari konten lokal di Sumatera Utara mungkin sudah memenuhi alokasi sepuluh persen dari durasi siaran setiap hari. Namun waktunya muncul di jam yang tidak produktif, atau tayangannya re-run. Terkait tayangan re-run yang diputar ulang berkali-kali ini, Reza mengingatkan keterkaitannya dengan faktualitas. “Jangan sampai program berita, dokumenter, dan jurnalistik untuk konten lokal justru seakan menyebarkan berita tidak akurat lantaran re-run dari program  yang tayang bertahun-tahun lalu,” ujarnya. Parulian menegaskan, puncak evaluasi konten lokal di Sumatera Utara akan dilakukan pada evaluasi perpanjangan izin. 

Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto yang hadir memimpin langsung delegasi ke KPI Pusat menyatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut keterangan dari KPID terkait pelaksanaan konten lokal ini. DPRD berkepentingan pula agar konten lokal ini dapat hadir sesuai dengan arahan regulasi, termasuk kewajiban konten lokal diproduksi oleh SDM lokal. “Tentunya hal ini menjadi bentuk pemberdayaan SDM lokal dan menumbuhkan potensi ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara,”ujarnya.  Komisi A juga meminta dilaporkan secara tertulis tentang perpanjangan izin dari sepuluh televisi swasta yang bersiaran jaringan di Sumatera Utara, serta bagaimana realisasi konten lokal Sumatera Utara dari masing-masing televisi selama ini. 

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 Februari 2020

Dilihat: 33318

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan evaluasi tahunan terhadap empat televisi berjaringan di bawah bendera MNC Grup secara bersamaan yakni RCTI, GTV, MNC TV dan INews TV, Kamis (13/2/2020) di Kantor KPI Pusat. 

Di awal evaluasi, KPI menyampaikan penilaian secara terpisah terhadap RCTI, MNC TV, INews TV dan GTV. Penilaian berdasakan pada pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ), kepatuhan pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), perolehan penghargaan dan sanksi. 

Dari hasil penilaian KPI terhadap siaran di RCTI, MNC TV, INews TV dan GTV selama setahun, mulai Oktober 2018 hingga September 2019, ke empatnya diminta agar lebih memperhatikan dan mematuhi P3SPS. Walau begitu, KPI meminta ke empat TV ini untuk terus mempertahankan prestasi atas perolehan penghargaan dari anugerah yang KPI selenggarakan. 

“Kami harap ini dipertahankan dan terus ditingkatkan,” kata Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, di depan jajaran direksi ke empat lembaga penyiaran itu.

Dalam kesempatan itu, Reza mengingatkan RCTI serta kawan-kawan untuk memperhatikan batas penayangan ulang program acara dan pemberitaan lokal. Menurutnya, pemutaran ulang program dan berita lokal sebaiknya tidak lebih dari tiga kali. 

“Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti soal aktualitas isi berita karena hal ini banyak dikeluhkan orang daerah. Tolong juga perhatikan peran lokal dan alokasi tayang pada jam produktif,” pinta Reza.

Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, mengapresiasi atas peningkatan produksi tayangan religi di masing-masing TV. “Saya juga mengapresiasi untuk siaran Qolbu yang sudah menghilangkan unsur-unsur kesurupan dan menambah muatan dakwah pada program tersebut,” katanya.

Nuning juga memberi catatan khususnya pada tayangan “Hotman Paris Show” agar lebih berhati-hati memilih narasumber khususnya dari kalangan artis. Dia meminta pihak TV untuk menyampaikan pemberitahuan ke mereka bahwa ada aturan P3SPS. “Ini penting untuk menghindari adanya visual tayangan yang melanggar P3SPS disebabkan karena ketidak tahuan pengisi program. Seperti eksploitasi bagian-bagian sensual dan juga amarah narasumber pada saat siaran, seperti kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Elsa Sytif,"jelas Komisioner bidang Kelembagaan ini.

Dalam kesempatan itu, Nuning menyatakan akan menyampaikan ke masyarakat program-program TV yang berkualitas dan layak ditonton melalui Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa."Kami akan bantu sampaikan ke masyarakat program-program bermutu tersebut, agar dapat jadi referensi masyrakat dalam menonton TV," katanya.

Selain kedua Komisioner itu, turut hadir Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano  dan Mimah Susanti. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 13 Februari 2020

Dilihat: 5362

Jakarta - Pembentukan panitia seleksi (pansel) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah merupakan kewenangan DPRD, selain melaluikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota KPI dan memilih tujuh anggotanya untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur. Untuk itu penganggaran seleksi KPID harus dikomunikasi dengan berbagai pihak terkait agar sesuai ketentuan hukum. KPI Pusat menyarankan, terkait anggaran ini, dilakukan pertemuan konsultatif antara Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan Inspektorat Daerah dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumut, agar penggunaan anggaran hibah untuk seleksi tidak menyalahi prinsip pengelolaan keuangan daerah. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Mohammad Reza menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumut dalam rangka konsultasi pelaksanaan proses seleksi anggota KPID Sumut, (13/02).

Saran tersebut dikemukakannya mengingat dana seleksi KPID yang menggunakan hibah APBD saat ini, berbeda pengelolaannya dengan dana seleksi saat KPID Sumut masih memiliki kesekretariatan. Namun demikian, Reza mengingatkan, pada prinsipnya DPRD memiliki kewenangan penuh sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam proses seleksi hingga terpilihnya anggota KPID yang baru. 

Seleksi KPID di Sumatera Utara ini menjadi salah satu agenda prioritas di Komisi A DPRD. Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menyatakan, pihaknya sangat memahami bahwa kelembagaan KPI memiliki peran yang strategis dalam menata konten-konten penyiaran yang hadir di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan tentang pemberitaan agar senantiasa berimbang, faktual dan terpercaya. “Sehingga masyarakat terhindar dari jebakan berita palsu atau hoax,” ujarnya.  

Saat ini KPID Sumut tengah memasuki masa perpanjangan hingga terpilih anggota KPID yang baru. Perpanjangan tugas ini memang sudah diatur dalam Peraturan KPI nomor 1 tahun 2014 tentang kelembagaan, dengan tujuan tidak ada kekosongan di KPID yang mengakibatkan pelayanan publik terkait penyiaran terganggu. Hendro memprakirakan seleksi KPID ini memakan waktu enam bulan sejak diumumkan ke publik, hingga terpilih anggota yang baru.

Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo dalam pembukaan menyampaikan pesan agar DPRD memberikan pertimbangan khusus pada anggota KPID saat ini yang akan maju di periode kedua. Harapannya, bagi calon anggota petahana dapat langsung ikut uji kelayakan dan kepatutan di Komisi A DPRD Sumut, jika sudah memenuhi persyaratan administratif dalam seleksi.  Usulan lain muncul dari Irham Buana Nasution yang juga anggota Komisi A dari fraksi Golkar.  Menurutnya, untuk menjaga independensi, seluruh proses seleksi ada di DPRD. “Agar tim dapat bekerja secara professional tanpa adanya intervensi,”ucapnya. 

Beberapa catatan diutarakan Hendro, tentang tugas besar KPID ke depan. Selain masalah konten lokal yang diharapkan dapat ditegakkan secara benar, Hendro juga menyampaikan dalam Pilkada serentak di tahun 2020 ini, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pelaksanaan Pilkada paling banyak, yakni sebanyak 23 kabupaten/ kota. Tentunya KPID diharapkan dapat memastikan lembaga penyiaran berlaku adil dan netral pada semua kontestan Pilkada.  Dalam pertemuan tersebut hadir pula antara lain, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Remita Br Sembiring, Ketua KPID Sumatera Utara Parulian Tampubolon, serta Wakil Ketua KPID Sumatera Utara Mutia Atikah.