Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Februari 2021

Dilihat: 3600

Badau -- Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mendukung program Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meliterasi masyarakat agar cerdas bermedia. Program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh komponen masyarakat termasuk di Kabupaten Belitung. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Belitung, Sahani Saleh, usai peluncuran Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) untuk tahun 2021 di Pulau Lebong, Badau, Belitung, Kamis (18/2/2021).

“Kami mendukung kegiatan seperti ini. Kami juga berharap acara sosialisasi seperti ini dapat dilaksanakan lebih banyak,” kata Sahani.

Bupati yang biasa disapa Sanem ini, menyoroti pelaksanaan sistem siaran digital yang akan dilaksanakan pada 2 November 2022 mendatang. Dia berharap, siaran digital ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya di Belitung. “Dengan siaran digital, masyarakat jadi bisa lebih mudah mengakses informasi yang saat ini tayangan yang diterima masyarakat di sini terbatas,” katanya.

Menurutnya, dengan makin mudahnya akses informasi diterima masyarakat, hal ini akan memberi dampak yang baik bagi daerah itu. Kemajuan dan perkembangan akan mengikuti. “Diharapkan Belitung akan semakin maju. Karena kemajuan negara dilihat dari kemajuan daerah. Semakin maju daerah secara otomatis negara juga akan maju,” tuturnya.

Sementara itu, PIC GLSP sekaligus Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, berharap pemerintah daerah khususnya Kabupaten Belitung untuk mendukung program gerakan literasi sejuta pemirsa kepada masyarakat masyarakat agar bisa memilih program siaran secara baik sehingga kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan makin baik.

“Sebagai awal kegiatan literasi KPI se-indonesia bermula dari Belitung. Hari ini, sekaligus juga melaunching maskot gerakan literasi sejuta pemirsa berupa burung elang yang memberi salam literasi,” kata Nuning di tempat yang sama.

Ia menjelaskan, burung elang adalah salah satunya sosok yang mandiri, sosok yang berani. Dengan itu pula, maksud dari maskot burung elang sebagai menstimulasi masyarakat untuk semangkin berani menyampaikan temuan dan tontonan yang kurang bermanfaat ke KPI.

“Maksud dari burung elang sebagai menstimulasi masyarakat dan pendengar radio untuk semakin berani bila ada temuan-temuan masyarakat melihat dan tontonan yang kurang bermanfaat dan tidak berkualitas agar berani menyampaikan ke kami ke Komisi Penyiaran Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Nuning, keberanian ini juga menyangkut bagaimana menyebarluaskan konten-konten baik dan program siaran yang baik. Pasalnya, semakin diviralkan semakin disebarkan maka, program siaran yang baik akan semakin banyak ditonton oleh masyarakat.

“Dengan menyebarluaskan konten-konten yang baik tentunya yang ditonton adalah yang baik pula. Industri televisi dan radio nantinya akan memproduksi program yang baik pula. Karena asumsinya masyarakat hari ini sukanya yang baik. Maka itu, harus memproduksi hal yang baik. Kalau tidak terus memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang baik, tentunya kita akan terhenti disini,” paparnya.

Turut hadir, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Komisoner KPI Pusat, Hardly Stefano dan Irsal Ambis, Narasumber Literasi, Nikolaus Lumanau, Kepala Sekretaris KPI Pusat, Umri, serta Owner Leebong Island Resort Tellie Gozalie. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 18 Februari 2021

Dilihat: 6129

Belitung - Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali digelar di tahun 2021 dengan mengusung tema “Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas”. Kegiatan ini menjadi program prioritas KPI dalam usaha mengintervensi selera pemirsa, atau masyarakat, terhadap konten di lembaga penyiaran. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah mengatakan, penetapan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital (Analog Switch Off) pada November 2022 mendatang akan berimplikasi pada makin banyaknya jumlah stasiun televisi serta konten siaran yang hadir di tengah masyarakat. Konsekuensi atas berlimpahnya konten siaran ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi masyarakat dalam memilih siaran yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. “Jangan sampai masyarakat tersesat dalam belantara konten siaran televisi di era digital, yang kemudian menjadi boomerang dan merugikan masyarakat itu sendiri,” ujar Nuning

Jumlah lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi saat ini berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Infomatika, mencapai 754 televisi yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah ini menjadi potensi dasar dari televisi yang akan bermigrasi ke modulasi digital.  Jika disandingkan dengan master plan siaran televisi digital teresterial pita UHF dengan 225 wilayah layanan. “Dapat dibayangkan berapa banyak televisi yang hadir jika masing-masing wilayah layanan terdiri atas 4-8 kanal dan tiap kanal memuat maksimal 12 stasiun televisi,”ungkapnya. 

Dengan realitas penyiaran digital ke depan, ditambah pula dengan penetrasi media baru yang semakin massif dan makin menggeser eksistensi media konvensional, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami isi media, khususnya media penyiaran tentu harus senantiasa ditingkatkan. “Sehingga memiliki kemampuan seleksi terhadap konten di televisi saat sudah dimulainya penyiaran digital,” ujar Nuning.

KPI berharap, literasi media ini mampu menghasilkan masyarakat yang cerdas bermedia. “Dengan demikian masyarakat dapat memberikan preferensi menonton hanya pada tayangan atau siaran yang baik dan berkualitas saja,” ujarnya. Jika masyarakat secara konsisten menetapkan pilihan tontonannya pada program siaran yang berkualitas, tentu dengan sendirinya program yang memiliki muatan tidak mendidik dan tidak bermanfaat akan hilang. 

Terkait adanya set top box yang digunakan dalam penyiaran digital, KPI meminta pemerintah dapat membuat pengaturan penempatan alat atau chips untuk memantau kepermirsaan, di dalamnya. Melalui chips ini, ujar Nuning, diharapkan dapat menghimpun data kepemirsaan masyarakat Indonesia secara riil. Selama ini  survey kepemirsaan yang ada masih menggunakan sample dari populasi di sebelas  kota besar di Indonesia. “Jika kita punya data kepemirsaan dari total populasi seluruh masyarakat Indonesia, tentu akan kita ketahui selera masyarakat terhadap konten siaran,” tambahnya. Para pengiklan akan terbantu untuk penempatan produk-produknya secara lebih tepat. Selain itu, lembaga penyiaran pun memiliki tolak ukur yang lebih akurat atas performance program siaran selama ini. Bagi KPI sendiri, tentunya data yang komprehensif ini dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan guna menghadirkan siaran berkualitas di tengah masyarakat, pungkas Nuning. 

GLSP KPI di tahun 2021 digelar pertama kali di Pulau Belitung pada 18 Februari 2021, dengan mengikutsertakan Forum Anak Belitung yang merupakan binaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.  Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat Irsal Ambia, Nuning Rodiyah, dan Hardly Stefano, Tokoh Masyarakat Belitung Nicolas Lumanauw, serta Top 12 Liga Dangdut Indonesia 2019 Rofikoh Isnaini. Dalam kesempatan ini juga dilaunching Maskot Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa berupa Burung Elang yang mengacungkan Salam Literasi. Burung Elang menggambarkan keberanian dan semangat kemandirian untuk menyatakan yang benar. Dengan maskot ini, KPI mengajak masyarakat untuk berani dan mandiri memilah dan memilih program siaran yang berkualitas dan berani melaporkan yang buruk, serta menyebarluaskan yang baik. Foto AR

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 18 Februari 2021

Dilihat: 6791

Jakarta - Prinsip penegakan protokol kesehatan di lembaga penyiaran bukan sekedar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pada tim produksi program acara, namun merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat terkait budaya perubahan perilaku di masa pandemi. Namun demikian, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memahami perlunya panduan detil untuk masing-masing program acara di televisi, sehingga selaras dengan prinsip pencegahan atas penyebaran Covid-19 dan  juga memberikan kenyamanan bagi pelaku industri penyiaran berkreasi. Untuk itu, KPI akan membentuk tim perumus kebijakan protokol kesehatan di televisi, terutama yang tampak di layar kaca, dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, lembaga penyiaran, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi antar KPI dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan lembaga penyiaran terkait evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan di layar kaca, yang digelar secara virtual, (16/2). 

Dalam rapat koordinasi hadir Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, Ketua KPI Agung Suprio, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution, perwakilan Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) serta perwakilan dari stasiun televisi. Doni mengungkapkan bahwa saat ini terjadi tren peningkatan kepatuhan pada protokol kesehatan di masyarakat. Untuk itu, dia memberikan apresiasi yang tinggi pada semua pihak, termasuk lembaga penyiaran, atas upaya dan dedikasi untuk menunjukkan keteladanan dalam menjalankan perubahan perilaku pada masyarakat. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk produksi program siaran di televisi, Doni mendukung  keinginan para produser acara untuk menyiapkan posko atau satgas di setiap kegiatan guna mengawasi dan mengingatkan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dia menilai, baiknya satgas dibentuk dari internal lembaga penyiaran, untuk menghadirkan budaya perubahan perilaku. Selain itu, Doni juga menyarankan KPI  bersurat pada Kementerian Kesehatan agar pelaku industri penyiaran mendapatkan prioritas sebagai penerima vaksin Covid, sehingga kemampuan mengatasi ancaman penyebaran virus ini semakin baik. “Tentunya meski sudah mendapat vaksin, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya. 

Lembaga penyiaran sendiri mengaku sangat mendukung usaha bersama dalam menekan penyebaran Covid-19 ini. Syafril Nasution dari jajaran direksi MNC Group mengatakan, pihaknya sudah berupaya memenuhi ketentuan yang ditetapkan KPI dalam menjaga protokol kesehatan di televisi. Di antaranya dengan memastikan seluruh tim produksi menjalani tes Swab Antigen setiap hendak produksi program acara. Selain itu, tambah Syafril, penyebaran pesan kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) juga sudah dilakukan. Sedangkan tentang pengaturan untuk program sinetron, Syafril menilai perlu ada pembicaraan lebih lanjut. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh perwakilan dari Trans 7, Andi Chairil. Dia berpendapat, program sinetron seharusnya juga mendapatkan pengaturan sebagaimana program siaran lainnya seperti variety show, berita, dan talkshow. Kalau bicara soal rating yang akan turun jika ada kewajiban penggunaan masker pada sinetron, sebenarnya hal tersebut juga dialami pada program siaran yang lain.  Meski demikian, Andi  memahami pengaturan terhadap sinetron tentu tidak sama dengan program yang lain. Dalam adegan di dalam rumah, menurut Andi, sangat wajar jika tidak mengenakan masker. Namun untuk adegan keluar rumah, di dalam kendaraan, seharusnya masker digunakan. 

Menurutnya, sekarang saat yang tepat untuk KPI membuat sejarah dengan mengajak seluruh lembaga penyiaran mempengaruhi masyarakat disiplin pada protokol kesehatan. “Kita harus bersama-sama mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk berubah dalam menghadapi pandemi,” ujarnya. Dengan jumlah penonton yang paling banyak, sinetron dinilai paling efektif untuk menjadi influencer, mempengaruhi masyarakat. “Saya tahu semua ingin pandemi ini melandai, yang penting masyarakat memiliki perilaku yang mendukung melandainya pandemi ini,” ujarnya. 

Masukan lain juga disampaikan oleh perwakilan televisi yang turut hadir. Di antaranya dengan menyampaikan panduan penyelenggaraan kegiatan (event) yang dibuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan ini dinilai cukup detil membahas protokol yang harus dijalani dalam penyelenggaraan kegiatan (event). 

KPI sendiri, sebenarnya sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk melakukan penyesuaian adegan di program sinetron dengan protokol kesehatan. Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia menegaskan, muara pertemuan ini adalah pembuatan aturan teknis terhadap masing-masing program. Irsal menegaskan, KPI bukan pihak yang paling paham tentang protokol kesehatan, karenanya Satgas Covid-19 akan dilibatkan dalam pembuatan aturan tersebut. “Sehingga kita dapat rumusan tentang bagaimana treatment yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di semua program siaran, khususnya program sinetron yang memang belum diatur dalam Keputusan KPI Pusat,” pungkas Irsal.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 Februari 2021

Dilihat: 27929

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administrasi teguran tertulis untuk program siaran “Buku Harian Seorang Istri” SCTV. Acara sinetron yang tayang setiap hari ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Demikian ditegaskan KPI dalam surat teguran yang telah disampaikan ke SCTV, Jumat (11/2/2021).

Berdasarkan keterangan surat teguran tersebut, pelanggaran terjadi pada 30 Januari 2021 pukul 19.34 WIB berupa adegan seorang pria dan wanita di atas ranjang dalam posisi bertindihan dan saling bertatap mata (wanita di atas, pria di bawah), kemudian berguling berganti posisi sebaliknya. Dalam muatan itu terdapat monolog batin seorang pria yakni “..tapi kekerasan hatiku, kebencianku membuat kita sampai sekarang belum melalui malam pertama kita..”. KPI juga menemukan muatan serupa pada tanggal 29 Januari 2021 serta tanggal 1, 2 dan 4 Februari 2021.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan adegan tersebut telah melanggar aturan tentang penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku. Selain itu, tayangan tersebut dianggap mengabaik kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 

“Sinetron ini berklasifikasi R atau remaja dan tayangnya masih sore dimana  anak-anak dimungkinkan masih menyaksikan acara TV. Seharusnya, program yang diberi label ini mengikuti ketentuan tentang penggolongan progam siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayaknya dalam setiap siaran. Dan, adegan dan monolog tersebut jelas tidak sesuai dengan klasifikasi yang disandang program acara itu. Meski konteks cerita menunjukkan mereka adalah suami istri, adegan tindih-tindihan dengan kesan yang dibangun ada kecenderungan keromantisan, tidak patut ditonton oleh anak-anak dan remaja,” jelas Mulyo Hadi.   

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam P3SPS, lanjut Mulyo, program siaran berklasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkannya. “Larangan ini menegaskan bahwa anak dan remaja harus dilindungi dari perilaku yang tidak pantas dalam siaran. Kita tidak ingin hal-hal seperti ini sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari pada anak dan remaja,” tukas Komisioner bidang Isi Siaran ini.

Sebanyak 8 Pasal dalam P3SPS KPI telah dilanggar “Buku Harian Seorang Istri” SCTV. Sanksi ini menjadi teguran tertulis pertama untuk program acara ini. “Kami berharap tidak ada lagi kesalahan dan lebih berhati-hati dalam menayangkan setiap program. Jadikan P3SPS KPI sebagai acuannya,” tutup Mulyo. ***