Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Februari 2018

Dilihat: 6340

Semarang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah (Jateng) meminta lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan pasangan calon (paslon) atau peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 dalam acara-acara hiburan seperti sinetron, drama, film, maupun sandiwara.

Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo, menyebutkan larangan menanyankan peserta Pilkada 2018 pada acara hiburan itu telah diatur dalam Surat Edaran (SE) KPI tentang Penyiaran Masa Kampanye Pilkada 2018. Tampilnya paslon pada acara hiburan akan menjadi bagian dari kampanye terselubung.

“Termasuk menjadi pembawa acara dalam sebuah program siaran juga tidak diizinkan,” tutur Budi dikutip dari semarangpos.com, Kamis (15/2/2018).

Budi mengatakan dalam kontestasi Pilkada 2018, para peserta sudah difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tampil di lembaga penyiaran melalui debat maupun iklan.

Sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, lembaga penyiaran diperbolehkan menyiarkan kegiatan kampanye dengan syarat mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan perundang-undangan.

Televisi maupun radio yang menyiarkan Pilkada 2018 harus netral, berimbang, obyektif, dan proporsional. Penayangan calon sebagai narasumber maupun pemberitaan harus berimbang dan tidak boleh hanya satu calon saja.

“Televisi maupun radio juga dilarang menayangkan iklan kampanye selain yang dibiayai KPU. Termasuk menayangkan calon sebagai pemeran iklan selain yang dibiaya KPU,” tutur Budi.

Budi juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye peserta Pilkada 2018. Masyarakat bisa melapor ke KPID Jateng jika melihat adanya pelanggaran melalui SMS atau Whatsapp Messenger (WA) di nomor 081326026000 atau Facebook @kpidjateng dan Twitter @kpidjateng. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 21 Februari 2018

Dilihat: 20846

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis Memimpin Pertemuan Tahunan ke-6 IBRAF bersama Sekretaris Permanen IBRAF Hamit Ersoy dan Presiden
Haute Autorité de l'Audiovisuel et la Communication (HAAC) Adam Boni Tessi, (20/2).

Cotonou - Pertemuan Tahunan ke-6 OIC-Broadcasting Regulatory and Authority Forum (IBRAF) di Cotonou, Benin, ditutup dengan disepakatinya Cotonou Declaration on Al Quds, (20/2). Deklarasi tersebut hadir dengan pertimbangan penolakan terhadap penetapan Yerussalem sebagai ibukota Israel. Penolakan ini dilandasi alasan kemanusiaan dalam sejarah berdirinya negara Palestina, dan demi menjaga keberadaan historis dan kesakralan Al Quds dan Haram Al-Sharif sebagai pusat tiga agama besar di dunia.

Sebagai organisasi yang berada di bawah  Organisasi Kerjasama Islam (OKI), IBRAF berkomitmen kuat mendukung prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam OKI tentang Al Quds.  Karenanya, dalam naskah deklarasi juga menekankan pentingnya pelestarian kesucian dan status sejarah Al Quds dan Haram al-Sharif untuk dunia Islam, serta mempertahankan sifat multi-agama Al Quds. Untuk itulah, IBRAF menilai penting adanya kerjasama dan koordinasi dalam membela Palestina dan Al Quds melalui bidang media audio visual.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, deklarasi Cotonou menyepakati agar otoritas pengawas penyiaran di seluruh negara anggota IBRAF memastikan lembaga penyiaran di bawah kewenangannya untuk menggunakan bahasa audio visual yang peka dan penuh pertimbangan dalam pembuatan program tentang Al Quds.  Deklarasi ini juga, tambah Yuliandre, mendorong lembaga penyiaran untuk menyediakan ruang di media untuk menggarisbawahi pentingnya perlindungan karakter multi-budaya dan multi-agama di Al Quds untuk  membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut secara khusus dan di dunia secara keseluruhan.

Yuliandre yang baru saja meletakkan jabatan sebagai Presiden IBRAF menegaskan pula komitmen Indonesia untuk mendukung deklarasi Cotonou. Apalagi pemerintah Indonesia sudah menyatakan sikap yang tegas atas eksistensi Palestina dan Al Quds. “Kami meyakini, dengan memberikan ruang yang adil dan proporsional terhadap masalah Palestina dan Al Quds di media, menjadi salah satu kontribusi dunia penyiaran dalam menjunjung hak asasi manusia serta menjaga keharmonisan antar ummat beragama dan masyarakat dunia”, pungkas Yuliandre.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Februari 2018

Dilihat: 7242

Jerman - German Broadcast Technology Institute atau IRT melakukan proyek penelitian untuk memperluas standar jaringan seluler baru yaitu 5G yang sesuai untuk transmisi saluran TV berskala besar.

Model siaran 5G FeMBMS (Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service), merupakan pengembangan lebih lanjut dari eMBMS dan akan digunakan pada proyek 5G-Today, proyek ini akan di uji coba pada wilayah Bavarian Oberland.

Proyek ini bekerjasama dengan perusahaan teknologi Kathrein and Rohde & Schwarz. Sedangkan mitra untuk operator jaringan seluler adalah Telefónica Deutschland. Pada sektor penyiar publik mereka akan bekerjasama dengan Bavaria Bayerischer Rundfunk (BR) yang akan mengoperasikan jaringan siaran 5G-FeMBMS di lokasi pemancarnya.

Dengan diperkenalkannya teknologi 5G diharapkan smartphone dapat digunakan sebagai perangkat penerimaan jaringan TV potensial yang dapat menangkap siaran secara live dan akan mempermudah akses menuju layanan media lainnya melalui jaringan 5G.

"Bersama dengan EBU, BBC, RAI dan SWR serta mitra industri, kami telah menetapkan persyaratan penyiaran untuk 5G dan berhasil melakukan standarisasi. Kami senang bahwa saat ini kami dapat menerapkan dan mengevaluasi hasil uji coba proyek 5G-Today," kata Jochen Mezger, Kepala Departemen Teknologi Jaringan di IRT.

Proyek penelitian yang memakan waktu 28 bulan ini menggabungkan distribusi sinyal TV melalui pemancar utama BR Wendelstein dengan lokasi pemancar di wilayah Munich. Transmisi pertama dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2018.

Profesor Birgit Spanner-Ulmer, Direktur Produksi dan Teknologi BR, menjelaskan perkembangan 5G akan menciptakan transmisi saluran TV yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. “Kami menyambut baik kesempatan dalam proyek 5G-Today untuk menguji jaringan masa depan dengan menggunakan infrastruktur siaran yang ada saat ini," katanya. Red dari https://www.broadbandtvnews.com/2018/01/23/germany-evaluates-tv-broadcasting-via-5g/

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 21 Februari 2018

Dilihat: 5610

Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, menyampaikan kinerja Indonesia dalam Pertemuan Tahunan ke-6 IBRAF, (20/2).

Cotonou - Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mayong Suryo Laksono, melaporkan kegiatan dan pencapaian kerja KPI pasca-Deklarasi Bandung 2017. Antara lain bekerjasama dengan anggota IBRAF dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) umumnya, melalui organisasi Asean atau menitipkan pesan melalui Kementerian Luar Negeri RI, untuk mewujudkan kerjasama dan pertukaran konten siaran yang saling menguntungkan. “Kami juga melakukan literasi media kepada seluas mungkin anggota masyarakat utk menangkal berita bohong dan hoax, khususnya melalui media-media baru dan media sosial selagi itu semua belum diatur, juga oleh KPI,” kata Mayong, pada hari ke-dua pertemuan tahunan OIC Broadcasting Regulatory and Authority Forum (IBRAF), (20/2).

Persoalan aturan dan undang-undang yang mendukung, lanjut Mayong, KPI juga mendesak semua pihak agar segera diselesaikan mengingat pembahasannya yang berlarut-larut, sehingga membuat bangsa kita ketinggalan dalam teknologi informatika dan penyiaran pada khususnya. Menerapkan aturan yang lebih serius dalam media baru maupun informasi melalui Internet juga sejalan dengan seruan Bandung tahun lalu, karena Indonesia serius ingin menghapus Islamofobia dan mengembangkan prinsip-prinsip toleransi dan keberagaman sebagai bangsa seperti ditegakkan oleh para pendiri negara menjelang tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan

Dalam acara tersebut, negara lain yang hadir juga turut menjelaskan tentang teknologi, termasuk pelaksanaan digitalisasi, dan kondisi terkini pada setiap negara. Mayong menekankan pentingnya aturan yang dapat mengakomodasi pelbagai karakter dan hal-hal teknis media, apalagi saat teknologi makin pesat berkembang. “Karena persoalan yang dihadapi kurang lebih mirip, mungkinkah IBRAF merumuskan poin-poin bersama untuk digunakan sebagai bekal untuk mengantisipasi pelbagai kemungkinan, termasuk penyalahgunaan media yang akan membahayakan keberadaan negara,” tambah Mayong.

Hal yang tercuat dalam diskusi yang membahas topik “Changing Technologi and Consistency of Broadcasting Legislation” adalah, tidak ada satu pun negara peserta konferensi yang dapat mengatasi media sosial. Tapi Sekretaris Tetap IBRAF Hamit Ersoy menekankan, media sosial dapat dikendalikan, dan itu sangat mungkin asal negara cukup kukuh dan tegas menegakkan aturan. “Adakah di antara Anda yang bertekad melakukannya? Bagaimana caranya? Kalau ada yang akan melakukannya, beritahu saya,” kata Ersoy yang segera disambut tawa peserta diskusi.

Pertemuan Tahunan ini ditutup dengan disepakatinya Cotonou Declaration on Al Quds dan serah terima jabatan kepresidenan IBRAF dari Yuliandre Darwis, Ketua KPI kepada Adam Boni Tessi, Ketua Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dari Benin.