Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Mei 2017

Dilihat: 37217

Surabaya - Survei Indeks Kualitas Program Siaran diharapkan bisa menjadi fungsi pemberdayaan bagi lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas siaran. Hal Tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Isi Siaran Nuning Rodiyah, saat mengisi kegiatan Workshop Survei Indeks Kualitas Program Siaran di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (30/5/17).

Nuning menjelaskan tujuan dari survei ini untuk meningkatkan kualitas serta assesment program siaran televisi. Dengan adanya survei ini setiap lembaga penyiaran akan dapat melakukan perbaikan konten acara serta menciptakan program yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Bahrul Hazami, turut hadir dalam workshop tersebut, kegiatan survei ini merupakan agenda rutin KPI Pusat bersama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Universitas di Indonesia. Hasil dari survei ini nantinya dapat digunakan sebagai alternatif penilaian rating yang telah ada, serta menjadi pertimbangan pihak pengiklan di televisi. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Mei 2017

Dilihat: 34456

Bandung  – Sejalan dengan tujuan penyiaran nasional, yakni memperkukuh integritas, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengimbau kepada seluruh penanggung jawab lembaga penyiaran untuk lebih menjaga konten siaran selama di bulan Ramadhan.

“Setiap program siaran harus sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 terutama mengenai materi siaran dewasa seperti film, lagu, perbincangan, iklan dan lainnya agar tidak disiarkan melewati pukul 03.00 WIB,” tulis KPID Jawa Barat dalam rilis, Selasa (30/5/17).

Dalam rilis juga disampaikan, Adzan atau penanda waktu salat dilarang disisipkan atau ditempeli (bult in) iklan komersial dan menunjukan ketepatan waktu sesuai edaran pihak yang berwenang. Selain itu, tidak menyiarkan program siaran dan iklan yang akan mengganggu kehidmatan orang yang berpuasa.

Para pelaku penyiaran terutama host, presenter, artis dan pengisi acara program sahur maupun menjelang buka puasa, diharapkan berperilaku sesuai dengan semangat menjaga kesucian dan kehidmatan ibadah puasa. Misalnya dengan menjaga etika berbusana, ucapan, bahasa tubuh dan tingkah laku yang dapat mengurangi ibadah puasa.

Lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan tayangan yang berkualitas dan menjaga fungsi informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, sehingga tujuan penyiaran nasional dapat tercapai sesuai harapan. Red dari KPID Jabar

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 31 Mei 2017

Dilihat: 22829

Semarang – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro beserta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menggelar survey indeks kualitas program siaran televisi tahun 2017. “Kegiatan survey ini dilakukan di 12 Kota di Indonesia dengan menilai delapan kategori program siaran yang dijadikan sampel survey ini” tegas Komisioner KPI Pusat Dewi Setyarini saat membuka Focus Group Discussion di Hotel Noormans Semarang, Selasa (30/5/2017).

Delapan program siaran dimaksudkan adalah berita, talkshow, infotainment, anak-anak, religi, wisata/budaya, sinetron dan variety show. “KPI Pusat ingin melihat secara objektif bagaimana siaran-siaran di layar kaca itu menjadi lebih informatif, edukatif, menghibur, kontrol sosial dan perekat sosial sebagaimana amanat undang-undang penyiaran” tegas Dewi. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada KPI akan menjadi sempurna ketika mendapatkan masukan-masukan dari para akademisi.

Wakil Dekan I FISIP Undip, Hedy Pujisantoso menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting dalam mendukung dunia penyiaran agar lebih baik. “Kemajuan teknologi membuat sebaran informasi sangat begitu cepat, salah satunya adalah televisi” tegas Hedy. Oleh sebab itu, televisi memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang baik agar masyarakat mendapatkan berita yang benar. Selain televisi, ada juga media sosial yang memiliki dampak luas dalam sebaran informasi.

Ketua KPID Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo menyambut baik diadakannya kerjasama KPI Pusat dengan FISIP Undip dan ISKI. “Saya mendengarkan secara langsung masukan-masukan para akademisi dari berbagai ahli yang menjadi panel ahli dalam FGD ini” ungkap Budi. Acara FGD ini sangat bagus dan bermanfaat bagi KPI Pusat dan KPID Jawa Tengah karena bisa mendengar pandangan kritis para pakar komunikasi. “Ini bisa menjadi masukan positif bagaimana KPID mengawal konten isi siaran dan literasi media ke depan” pungkas Budi.*)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2017

Dilihat: 26958

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera melakukan pembaharuan nota kesepahaman atau MoU antara KPI dan Polri yang akan habis September tahun ini. Nantinya, salah satu butir kerjasama yang masuk dalam MoU pembaharuan itu mengenai penanganan dan juga tindakan kasus pemberitaan hoax dan lembaga penyiaran berlangganan illegal.

Kesepakatan untuk melakukan pembaharuan MoU dan kerjasama tersebut mengemuka saat pertemuan KPI Pusat dengan Polri di Kantor KPI Pusat, Selasa (22/5/17). Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin dan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, serta Kadiv Humas Kepolisian RI, Setyo Wasisto dan Kepala Bagian Kemitraan Kepolisian RI, Awi Setiyono.

Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan, masalah yang terjadi dilapangan terkait keberadaan LPB illegal menjadi klausul utama kerjasama atau MoU KPI dan Polri yang baru.

Selain itu, kata Rahmat, butir kerjasama lain yang perlu yakni mengenai penindakan terhadap penyebar berita hoax melalui lembaga penyiaran yang banyak terjadi di daerah. Berdasarkan hasil penemuan dari KPID dan Polda banyak menemukan berita-berita hoax yang disiarkan melalui lembaga penyiaran di daerah.

“Sebenarnya sangat banyak peluang kerjasama antara KPI dan Polri terkait persoalan ini. Untuk itu, perlu banyak konsolidasi antara keduabelah pihak,” kata Rahmat yang didamping Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Setyo Wasisto mengatakan, pembahasan kelanjutan kerjasama Polri dan KPI harus segera diselesaikan sehingga pada Juli tahun ini sudah bisa dilakukan perpanjangan. “Setelah perpanjangan MoU untuk sesegera mungkin membicarakan kesepakatan kerjasama dan membuat PKS-nya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wasisto mengeluhkan penyebaran berita berita lama yang dinilai memicu adanya konflik seperti di Kalimantan Barat. Berita tersebut tidak mencantumkan data akurat sehingga dikhawatirkan memprovokasi masyarakat, lanjut Wasisto.

“Kami juga sangat terbuka dalam rangka menertibkan LPB illegal, apalagi LPB memiliki nilai ekonomi yang sangat besar,” kata Wasisto.

Selain itu, Wasisto menegaskan pihaknya tidak akan melindungi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang illegal. “Jika ada kasus seperti ini, mohon segera diinformasikan kepada kami. Kami juga akan melakukan sosialisasi ke Polda terkait hal ini,” tandasnya. ***