Umum

Detail

Ditayangkan: 17 April 2015

Dilihat: 6648

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengunjungi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Kunjungan itu membahas iklan "Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)" yang tayang di Lembaga Penyiaran dan bahasan kemungkinan kerja sama kedua lembaga.

Hadir dalam pertemuan itu Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Rusli Nasution, dan pejabat OJK lainnya. Kunjungan diterima langsung oleh Komisioner KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, Amirudin, dan Bekti Nugroho, serta Sekretaris KPI Maruli Matondang.

Sri Rahayu mengatakan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas MMM, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait. Termasuk juga tentang iklan MMM yang sudah tayang di beberapa televisi jaringan nasional.

"Terima kasih atas respon KPI yang sudah responsif atas surat kami, telah memberikan teguran atas iklan itu ke pihak televisi," kata Sri Rahayu di, Ruang Rapat KPI Pusat, Kamis, 16 April 2015.

Rahmat yang juga Komisioner Bidang Isi Siaran menjelaskan, sejak tayangnya iklan MMM di televisi KPI juga menerima banyak aduan dari masyarakat. Menurutnya sebelum mengeluarkan surat peringatan itu, KPI juga berkoordinasi dengan Dewan Periklanan Indonesia (DPI). "Wewenang KPI dalam pengawasan konten dari Lembaga Penyiaran setelah siaran ditayangkan. Panduan kami dalam menilai konten tayangan adalah Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)," kata Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bila tayangan di luar P3 dan SPS, KPI akan berkoordinasi dengan lembaga atau pihak berwenang. Rahmat berharap, pertemuan KPI dengan OJK lebih intensif terkait dengan jasa layanan sistem keuangan yang menggunakan iklan di televisi untuk mencari calon pelanggan.

Rusli Nasution menjelaskan, dari kajian lembaganya, MMM secara hukum tidak melanggar, namun kegiatan MMM berpotensi merugikan masyarakat. Rusli juga mengaku sudah mengkonfirmasi kegiatan MMM ke pengelolannya di Indonesia. "Kami sudah menghubungi pihak MMM, namun mereka tidak bersedia hadir dalam undangan kami," ujar Rusli. 

Sementara itu Komisioner KPI bidang Kelembagaan, secara pribadi sepakat iklan MMM yang tayang dalam televisi saat ini dihentikan. Menurutnya, terkait dengan aturan hukum dan pertanggungjawaban dana, sedangkan OJK yakin karena niatnya mulia untuk melindungi masyarakat dari potensi pengumpulan dana spekulatif. "Saya berharap iklan itu dihentikan dengan menyurati seluruh Lembaga Penyiaran," ujar Bekti.

Rahmat mengatakan saat ini KPI terus memantau iklan MMM di Lembaga Penyiaran. Sebelumnya, KPI sudah mengeluarkan Surat Peringatan terkait Iklan MMM yang tayang di televisi berjaringan nasional. Surat Peringatan itu dikeluarkan pada Jumat, 10 April 2015, kepada SCTV, TV One, dan Global TV. Setelah surat itu keluarkan, KPI menerima respon dari Lembaga Penyiaran atas isi Surat Peringatan itu.

Detail

Ditayangkan: 14 April 2015

Dilihat: 8587

Jakarta - Selain sosialisasi Program Siaran Ramadan 2015, KPI juga menyampaikan persiapan peluncuran Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran). P3SPS adalah pedoman yang digunakan KPI dalam menilai sebuah siaran dan panduan program acara di Lembaga Penyiaran.

Sosialisasi disampaikan kepada perwakilan Lembaga Penyiaran oleh Komisioner KPI Pusat yang juga Koordinator Sekolah P3SPS, Sujarwanto Rahmat Arifin dan Fajar Arifianto Isnugroho.

Menurut Rahmat, ada beberapa alasan dibentuknya Sekolah P3SPS, di antaranya pengenalan P3SPS yang lebih intensif kepada masyarakat. Selain itu menurutnya, teguran-teguran KPI selama ini, sering berulang-ulang pada objek yang sama di Lembaga Penyiaran. 

"Selain itu kami sering diundang oleh banyak pihak untuk menyampaikan P3SPS, baik oleh lembaga lain atau Lembaga Penyiaran. Sekolah P3SPS ini seperti pendidikan singkat dan ada tanda sertifikat kepada pesertanya nanti," kata Rahmat di Ruang rapat KPI Pusat, Selasa, 14 April 2015.

Sekolah P3SPS akan diluncurkan pada 21 April 2015. Sedangkan pelaksanaannya akan berlangsung selama tiga hari pada bulan Mei 2015 dan bulan-bulan berikutnya untuk tiap angkatan yang terdiri dari 25-30 orang.

Menurut Fajar, peserta Sekolah P3SPS untuk tahap awal berawal dari Lembaga Penyiaran, terutama bagian-bagian yang terkait langsung dengan penyiaran itu sendiri, mulai dari tingkatan produser, sensor internal (Quality control), dan bagian kreatif. "Ke depan Sekolah P3SPS akan terbuka untuk umum, mulai dari mahasiswa yang merupakan calon pekerja penyiaran, bahkan masyarakat yang memiliki minat dalam bidang penyiaran," ujar Fajar.

Selama tiga hari pelaksanaan P3SPS, menurut Fajar, para peserta akan diajak membicarakan P3SPS dan bahasan teknis penyiaran itu sendiri. Selama dua hari, peserta akan menerima materi dan hari terakhir peserta akan menyampaikan presentasi sebagai bentuk tugas akhir.

Detail

Ditayangkan: 17 April 2015

Dilihat: 9308

Banda Aceh - Penyelenggaraan penyiaran di kawasan perbatasan antar negara memiliki nilai diplomasi yang strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Untuk itu, berbagai kendala yang dihadapi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyiaran, keterlibatan publik, serta profesionalitas SDM, harus diatasi dengan adanya terobosan program yang tepat guna antar-stakeholder terkait. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SDM Penyiaran di Kawasan Perbatasan Antar-Negara yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Banda Aceh (14/4).

Dalam acara Bimtek tersebut, hadir sebagai pembicara Komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo, Amiruddin, Danang Sangga Buwana, dan Komisioner KPI Aceh Said Firdaus. Selain itu KPI juga menghadirkan praktisi penyiaran di daerah perbatasan, Widhie Kurniawan yang merupakan perintis Studio Radio Perbatasan RI di Entikong. 

Secara khusus Said Firdaus mengakui bahwa ketersediaan anggaran KPI Aceh untuk pembinaan bagi lembaga penyiaran di kawasan perbatasan masih minim. Namun demikian, dirinya melihat adanya peluang kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menjadikan lembaga penyiaran di daerahnya menjadi lebih berkembang dan professional. Said mencontohkan untuk wilayah Sabang yang kawasan lautnya berbatasan dengan India, Srilanka, juga Malaysia. “Luberan siaran dari radio berbahasa China dan India masuk ke Sabang,” ujarnya. Sedangkan radio yang bersiaran di Sabang hanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Suara Sabang dan RRI Sabang.

Bahkan, ujar Said, LPPL Suara Sabang telah dijadikan proyek percontohan untuk siaran radio di perbatasan.  Proses perizinan untuk radio dan televisi di kawasan perbatasan memang sudah dipercepat. Bahkan KPI Aceh juga membina hukungan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu pengelolaan lembaga-lembaga penyiaran, diantara melalui pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan investasi, serta bantuan pengadaan perangkat-perangkat siaran.

Menurut Said, KPI Aceh menyadari betul bahwa kawasan perbatasan antar negara adalah beranda, wajah orang Indonesia.  Untuk itu, siaran yang ditangkap masyarakat di kawasan tersebut haruslah mencerminkan masyarakat Indonesia.

Azimah sepakat bahwa seluruh stakeholder harus berkoordinasi dalam menangani masalah penyiaran di kawasan perbatasan. “Harus diakui, saat ini banyak lokasi di daerah perbatasan yang tidak dapat menerima siaran, atau blakspot,” ujar Azimah. Sementara siaran asing dari negara tetangga justru meluber demikian banyaknya. Padahal, seharusnya sebagai wilayah terdepan negara, siaran di kawasan perbatasan menampilkan wajah Indonesia yang sesungguhnya.

Detail

Ditayangkan: 14 April 2015

Dilihat: 4731

Jakarta - Mendekati Ramadan yang bertepatan pada Juni 2015, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan sosialiasi program siaran Ramadan. Sosialisasi dengan mengundang Lembaga Penyiaran televisi dan radio. 

Sosialisasi program Ramadan disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin dan Fajar Arifianto Isnugroho. Rahmat mengatakan, program acara Ramadan tahun lalu relatif lebih baik dari tahun sebelumnya, karena program siaran yang bermuatan penuh tawa dan canda yang berlebihan semakin berkurang.

"Tapi perlu diingat, saat Ramadan tahun lalu bersamaan dengan Piala Dunia dan penonton banyak beralih ke sana. Jadi tahun ini adalah pembuktian sesungguhnya," kata Rahmat di Ruang Rapat KPI Pusat, Selasa, 14 April 2015.

Rahmat meminta kepada Lembaga Penyiaran memprioritaskan program acara yang ramah Ramadan. Menurutnya, tayangan yang ramah Ramadan bukan harus diisi dengan acara pengajian semata, namun siaran yang mengajak penonton dan pendengar memaknai dan mendorong penjiwaan atas nilai-nilai Ramadan untuk berbuat baik terhadap sesama dan giat dalam menjalankan ibadah.

Pada siaran Ramadan tahun sebelumnya, menurut Rahmat, dari pantauan KPI masih menemukan program acara sinetron yang menampilkan tontonan yang berindikasi merisak (mem-bully) orang lain, siaran yang mengarah pada ajakan konsumtif, dan kriminal. "Pemantauan program acara Ramadan akan dilakukan bersama MUI dalam bentuk Gugus Tugas bersama," ujar Rahmat.

Sedangkan menurut Fajar, Lembaga Penyiaran diminta untuk tidak coba-coba menanyangkan program acara yang rawan dengan teguran, karena pemantauan siaran Ramadan KPI bekerjasama dengan sejumlah lembaga. Dengan pemberitahuan jauh-jauh sebelum Ramadan, KPI berharap Lembaga Penyiaran saat Ramadan bisa menampilkan acara yang menghibur dan inspiratif.

"Di akhir Ramadan, tepatnya saat Syawalan, KPI akan menyampaikan hasil pantauannya dalam Anugerah Siaran Ramadan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang menayangkan program acara yang inspiratif dan menghibur bagi penonton. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua," kata Fajar.