Umum

Detail

Ditayangkan: 07 Oktober 2014

Dilihat: 4443

Temanggung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah menggelar acara Literasi Media di Kota Temanggung pada Selasa, 30 September 2014. Kegiatan dikuti 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan kalangan masyarakat. 

Pelaksanaan acara Literasi Media bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, yang menyertakan pelajar SMU, SMK, Madrasah Aliah se-Temanggung dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU).

Adapun Narasumber dalam acara itu, yakni Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Agatha Lily,  Direktur Budi Santoso Foundation, Adi Eko Priyono, dengan moderator dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Eko Kus Prasetyo.

Agatha Lily menjelaskan pentingnya Literasi Media agar masyarakat melek media dan dapat mengkritisi program-program yang ada di media televisi dan radio. Dalam kesempatan ini, Lily juga meminta seluruh perserta untuk menjadi agen-agen intelektual di lingkungan sekitar mereka untuk memberikan pengertian tentang tayangan yang tidak baik agar jangan ditonton, khususnya anak-anak dan remaja. 

Di sela-sela presentasinya, Lily memberikan contoh-contoh tayangan yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Stanhdar Program Siaran (P3SPS), mulai dari program acara pemberitaan, acara hiburan, sinetron dan FTV sampai tayangan anak-anak dan kartun.

Lily juga menjelaskan, bahwa tidak semua tayangan anak dan kartun layak ditonton. Orang tua dan guru harus selalu waspada atas apa yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Menurut Lily, anak-anak dan remaja membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan potensinya . Selain itu juga memerlukan figur-figur yang baik (significant other) agar dapat belajar tentang sesuatu yang baik. 

"Seringkali semua itu didapat dari televisi, maka dibutuhkan kekritisan untuk memilih tayangan yang baik dan aman," kata Lily.

Pernyataan Lily disambut baik dukungan dari peserta dan guru-guru dengan memberikan masukan dan saran agar KPI meminimalisir tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat. “Kami di Temanggung terganggu dengan berita-berita yang tidak dapat dipercaya, sinetron-sinetron yang marak juga banyak yang tidak baik,” ujar salah satu peserta. (MRJ)

Detail

Ditayangkan: 30 September 2014

Dilihat: 8785

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD berlangsung di Ruang Rapat KPI Pusat, Selasa, 30 September 2014. Tema FGD adalah tentang "Menggagas Rating Alternatif".

Adapun narasumber dan peserta FGD, Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dan Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Bekti Nugroho dan Fajar Arifianto Isnugroho, serta pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Endah Murwani.

Pembentukan rating alternatif oleh KPI adalah kebutuhan mendesak yang akan segera dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperbaiki kualitas siaran yang banyak menggunakan hasil rating sebuah lembaga.

Dalam FGD terdapat banyak masukan, terutama terkait model rating yang berupa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian pembahasan metodologi. Selain itu dalam pelaksanaannya akan menyertakan KPID Se-Indonesia, akademisi kampus, serta menyertakan publik.

Di akhir acara, rencana itu mendapat dukungan dari ISKI. Menurut Endah, ISKI siap memfasilitasi proses pembentukan rating alternatif yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2015 dan akan merillis hasilnya ke publik dan Lembaga Penyiaran setiap bulan dan secara kontinyu.

Detail

Ditayangkan: 06 Oktober 2014

Dilihat: 6377

Jakarta – The Institue of ASEAN Studies, Universitas Uttaradit Rajabat, Thailand mengunjungi Komisi Penyiaran Indoneia (KPI) Pusat di Jakarta, Senin, 06 Oktober 2014 . Kunjungan tersebut untuk mengetahui sistem regulasi penyiaran di Indonesia, baik itu yang terkait dengan etika dan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Direktur The Institute of ASEAN Studies Radee Thanarak mengungkapkan, kunjungannya itu dilakukan untuk mengetahui dinamika penyiaran di Indonesia, “Khususnya bagaimana transisi televisi analog ke digital, konsentrasi kepemilikan media, perlindungan konsumen media, kebebasan berpendapat, peraturan dan etika bermedia dan praktek kode etik jurnalistik di Indonesia,” kata Radee Thanarak membuka pertemuan.

Kunjungan yang diikuti 21 peserta itu disambut Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat Bekti Nugroho. Dalam kesempatan itu Bekti Nugroho menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang KPI berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Tak lupa, Bekti menjelaskan, dinamika yang dihadapi KPI dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

“Dalam prakteknya KPI tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengatur izin penyelenggaraan penyiaran. Izin itu berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI dilibatkan lebih banyak dalam pengawasan isi siaran,” ujar Bekti.

Dalam pertemuan itu, juru bicara rombongan Vorowan Wannalak menambahkan, sistem regulasi di Indonesia berbeda dengan di Thailand. Di negeri gajah Putih itu, menurut Vorowan, ada tiga izin yang harus dimiliki sebuah perusahaan penyiaran sebelum mengudara. 

“Di antaranya, lisensi perusahaan dan program acara, lisensi area siaran dan lisensi teknis infrastruktur. Semua izin itu dikeluarkan oleh National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC),” kata Vorowan Wannalak, juru bicara rombongan.

Pertemuan berlangsung dengan diskusi akan sistem regulasi masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, Bekti lebih banyak menerangkan kondisi sistem regulasi penyiaran Indonesia dan tantangan yang dihadapi usai pemilihan umum 2014. 

Sebagai informasi The Institute of ASEAN Studies, Universitas Uttaradit Rajabat merupakan lembaga pendidikan yang mengkoordinir program belajar anggota National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) di Thailand. KPI Pusat merupakan salah satu tujuan studi banding di samping PRSSNI, AJI dan Dewan Pers. Selain Indonesia, The Institute of ASEAN Studies juga akan mengunjungi Filipina untuk tujuan yang sama. (SIP)

Detail

Ditayangkan: 29 September 2014

Dilihat: 14574

Jakarta - Dalam rangka proses revisi dan perbaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap dan tematik. Tema FGD pada Senin, 29 September 2014 membahas kajian penyiaran jurnalistik yang bertema, "Penyempurnaan P3SPS KPI: Implementasi Etika dan Prinsip Jurnalistik".

Narasumber dalam FGD adalah Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran, Sujarwanto Rahmat Arifin, Idy Muzayyad, dan Agatha Lily, serta Imam Wahyudi dari Dewan Pers. Peserta undangan FGD antara lain, Abdullah Alamudin Lembaga Pers Dr. Soetomo, Rijanto Witjaksono dan pengurus lain dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan perwakilan dari Lembaga Penyiaran.

Ada banyak masukan dalam diskusi itu, salah satunya tentang bagaimana P3SPS juga akomodatif terhadap kendala jurnalis televisi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, terkait kompetensi jurnalis televisi, media yang sudah multi platform dan antisipasi masalah jurnalistik di masa mendatang, hingga P3SP yang lebih operasional yang bersifat teknis dan bisa menjadi panduan.

Selain itu juga peserta meminta agar kelak sosialisasi P3SPS tidak hanya diberikan kepada masyarakat, atau pelaku penyiaran, tapi juga kepada pemilik Lembaga Penyiaran. Agar diketahui, arah pemberitaan dalam newsroom tidak dibisa diarahkan untuk kepentingan pemilik, sebab terkait siaran jurnalistik sudah memiliki aturan yang jelas.