Umum

Detail

Ditayangkan: 30 Oktober 2014

Dilihat: 14155

Bandung - Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak perubahan kultur dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal media, kini masyarakat tidak lagi menikmati dan menggunakan media dalam bentuk satu arah. Namun dengan satu perangkat sudah bisa mendapatkan dan menikmati kemudahan akses media dan informasi serta bisa interaktif langsung di dalamnya. 

Dalam posisi ini, penyiaran harus dapat menyesuaikan  perkembangan zaman. Sementara saat ini penyiaran masih menggunakan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai acuan. Dengan perkembangan teknologi, perlunya menata ulang dan membuat konsep sistem penyiaran dapat diimplementasikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan teknologi digital. 

Hal itu diungkapkan Ketua KPI Pusat Judhariksawan pada pembukaan Workshop Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran yang mengangkat tema “Menata Sistem Penyiaran di Era Konvergensi Media” yang berlangsung di Hotel Ibis, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Oktober 2014.

Acara workshop KPI Pusat itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Deddy Mizwar. Dalam sambutannya Deddy mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi di era masyarakat modern dewasa ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat. Menurut Deddy, kegiatan penyiaran yang merupakan bagian dari kegiatan informasi dan komunikasi massa menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Deddy menjelaskan, kehidupan penyiaran nasional masih dihadapkan pada pelayanan dan pemberian izin pendirian lembaga penyiaran yang masih belum berpihak pada publik dan lemahnya kesadaran dan kepatuhan Lembagapenyiaran terhadap azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). 

"Akibatnya banyak pelanggaran ketertiban penggunaan frekuensi penyiaran yang menyebabkan izi siaran cenderung mengabaikan kualitas serta memberikan dampak negatif dalam siarannya," kata Deddy.

Dengan demikian, menurut Deddy, KPI dituntut dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai lembaga independen yang merepresentasikan kepentingan publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mengawal P3SPS. Lebih lanjut Deddy menjelaskan, dalam kondisi seperti saat ini, kehadiran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sangat diharapkan untuk mengambil peran penting dalam penyebaran informasi, terutama di wilayah lokal sehingga menghasilkan informasi yang adil, merata dan seimbang sesuai dengan amanah UU Penyiaran. 

Diskusi dan workshop yang merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Broadcasting Expo 2014 yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten serta peserta dari seluruh elemen masyarakat dan KPID se-Indonesia. (Int)

Detail

Ditayangkan: 27 Oktober 2014

Dilihat: 6415

Industri penyiaran di Indonesia memasuki perkembangan yang pesat dan signifikan. Hal ini ditandai dengan massifnya penggunaan teknologi digital dan konvergensi media. Kemudian hal itu ditopang dengan semakin populernya penggunaan sosial media yang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Dalam rangka menyiapkan dan menyambut perkembangan industri penyiaran, baik untuk mendukung Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, konten siaran, dan perangkat pendukung lainnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) menyelenggarakan Indonesia Broadcasting Expo 2014 (IBX 2014). Hajatan besar pemangku kebijakan, pelaku, dan  masyarakat penyiaran itu mengambil tema, "The Future is Ours" dan akan berlangsung pada Rabu - Jumat, 29 - 31 Oktober 2014 pukul 09.00 - 19.00 WIB yang bertempat di Trans Conventions Center, Bandung.

IBX 2014 dirancang dalam format acara gabungan dari berbagai acara pemeran, seminar, workshop, bursa kerja, dan hiburan yang mencakup industri penyiaran itu sendiri. Selain itu, IBX 2014 ini adalah ajang pertemuan seluruh pemangku kebijakab penyiaran, baik itu regulator penyiara, Lembaga Penyiaran, pemilik Lembaga Penyiaran, Rumah Produksi, komunitas, biro iklan, vendor, manajemen artis. Tak hanya itu, IBX 2014 juga upaya mempertemukan user penyiaran seperti penonton, pendengar, pengamat dan pemerhati penyiaran serta masyarakat umum. Keseluruhan acara IBX 2014 akan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dan perkembangan teknologi terkini dengan tetap mempertahankan identitas kebangsaan Indonesia.

Secara garis besar IBX 2014 untuk seluruh rangkaian acaranya akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang industri penyiaran di Indoesia. Kemudian sebagai ajang pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dengan megundang pelaku industri penyiaran daerah, nasional, dan mancanegara. IBX 2014 juga sebagai momentum lintas pemangku kepentingan penyiaran untuk bersinergi dalam rangka membangun industri penyiaran yang sehat. Selain itu juga agenda tahunan dan rujukan utama bagi pemangku kepentingan penyiaran dalam mengikuti perkembangan dunia penyiaran Indonesia.

Selama tiga hari ke depan, peserta dan pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai kegiatan dan acara yang tergabung dalam bentuk, Eksebisi, seminar, workshop, Fiesta Muzik,  Job Fair, Hiburan, TV & Radio Program, Kontes Jurnalisme Warga, iPhoto Booth, Casting Booth, panitia juga menyediakan door prize setiap harinya. Sedangkan untuk masyarakat umum yang tidak sempat datang ke lokasi, panitia akan menyediakan layanan siaran langsung via live streaming.  

Seluruh kegiatan IBX 2014 terlaksana berkat dukungan dari dari berbagai pihak, termasuk panitia pelaksana yang berasal dari KPID Jawa Barat, Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), dan Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

Detail

Ditayangkan: 29 Oktober 2014

Dilihat: 4315

Bandung - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Indonesia Broadcasting Expo (IBX) yang berlangsung pada 29-31 Oktober 2014 di Kawasan Terpadu Trans Studio, Bandung, Jawa Barat. Acara pameran dan workshop industri penyiaran nasional itu dibuka pada Rabu, 29 Oktober 2014 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Sejumlah tokoh hadir dalam pameran itu seperti Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Ketua Umum ATVSI Erick Thohir, Ketua KPI Daerah Jawa Barat Jawa Barat Neneng Athiyatul Faiziyah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Rosari Niken Widyastuti, dan sejumlah pimpinan Lembaga Penyiaran lainnya.

Dalam sambutannya Ketua KPI Pusat Judhariksawan mengatakan, pelaksanaan IBX di luar Jakarta adalah upaya untuk menjadikan IBX sebagai hajatan besar milik Indonesia. Menurut Judha, pelaksanaan IBX pertama pada 2013 lalu, berlangsung di Jakarta. "Bandung adalah lokasi pelaksanaan IBX yang kedua. Kami berharap pameran berikutnya akan berlangsung di provinsi-provinsi lain. Selain itu, saya ingin agar acara IBX dalam pelaksanaannya masuk dalam kalender nasional dan berlangsung secara kontinyu," kata Judhariksawan.

Judhariksawan menuturkan, dari pengalamannya mengunjungi sejumlah pameran boardcasting dunia, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura selalu dihadiri orang dan dari industri penyiaran Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan IBX harus terus didorong untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, konten, dan industri penyiaran itu sendiri. 

"Saat menghadiri pameran penyiaran di Amerika selalu ada orang Indonesia. Demikian juga saat ada pameran di Singapura. Ini artinya kita rindu dengan pameran penyiaran itu sendiri dan memerlukan up date informasi atas perkembangan dunia teknologi dan informasi," ujar Judha. Selain itu, dari segi peserta dalam pelaksanaan pameran dan workshop penyiaran tidak hanya dari Indonesia, menurut Judha, lingkup pesertanya diharapkan bisa mengundang pelaku penyiaran dari berbagai berbagai negara. 

Ketua Pelaksana IBX 2014 yang juga Ketua KPI Daerah Jawa Barat Jawa Barat Neneng Athiyatul Faiziyah mengatakan, pilihan Bandung sebagai tuan rumah IBX 2014 di antaranya karena Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia. Selain itu, menurut Neneng, Bandung juga dikenal dengan kota dan industri kreatif yang pertumbuhan secara ekonomi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tema IBX 2014 mengambil tajuk "The Future is Ours". Menurutnya tema itu merujuk kondisi saat ini yang sudah memasuki era konvergensi media. Perkembangan teknologi dan informasi yang memacu berlangsungnya pola informasi dan penyiaran dalam satu wadah dari berbagai jenis layanan dan menghadirkan new media. Dalam pelaksanaan IBX kali ini, menurut Neneng, selain pameran penyiaran dalam workshop tak hanya membahas penyiaran semata, juga juga bahasan tentang penyiaran radio, digital, jurnalistik, dan bidang lainnya dari sejumlah ahli di bidangnya masing-masing.

"Selaku tuan rumah, semoga acara ini berjalan lancar dan sukses. Kami juga meminta agar warga Jawa Barat dan sekitarnya bisa memanfaatkan even ini. Dengan pelaksanaan IBX ini, kami warga Jawa Barat dan Bandung ingin menjadi saksi dan kebangkitan penyiaran Indoensia,” ujar Neneng.

Ketua Umum ATVSI Erick Thohir  dalam sambutannya mengatakan, industri penyiaran adalah industri kreatif yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari perkembangan jumlah Lembaga Penyiaran saat ini, menurut Erick, dari segi konsumsi iklan yang masuk sudah mencapai Rp 20 triliun. Jumlah itu menurutnya terbagai dalam industri penyiaran televisi, radio, dan bentuk media lainnya.

Dari jumlah itu, Erick menerangkan, peredaran uang itu sudah menggeser sejumlah bidang lain sumber pendapatan negara. Menurutnya sudah sepantasnya industri penyiaran mendapat dukungan dari pemerintah. “Kita juga ingin mendapatkan treatment atas perkembangan dalam industri penyiaran saat ini,” kata Erick.

Pelaksanaan IBX 2014 menurut Erick, tidak hanya menyajikan pameran dunia penyiaran semata, namun juga dilengkapi acara workshop dan job fair. Menurutnya dengan pameran industri penyiaran, diharapkan bisa membangun dan mendidik masyarakat agar tetap kritis terhadap Lembaga Penyiaran.

Acara peresmian pameran IBX juga menampilkan video taping sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dalam sambutannya Rudiantara mengapreasiasi pelaksanaan IBX sebagai bentuk pertemuan pelaku industri penyiaran dan stakeholder. Menurutnya, tema IBX yang membicarakan penyiaran dalam era konvergensi media sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dalam pesannya, Rudiantara mengatakan agar penyiaran Indonesia memiliki idenditas dan berkepribadian kebangsaan. 

Hal senada juga disampaiakan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebelum pembukaan acara. Menurutnya penyiaran diharapkan tetap menjadi sarana hiburan yang sehat bagi masyarakat dan perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menyampaiakan keresahannya akan perkembangan televisi saat ini yang acaranya sudah menjadi panutan penonton dan dampaknya bisa berakibat pada lunturnya nilai-nilai pendidikan dalam keluarga dan institusi pendidikan. 

Sebelum membuka acara, Deddy Mizwar mendeklamasikan puisi karya KH Mustafa Bisri yang berjudul “Pesona”. Menurutnya puisi itu menggambarkan kegelisahaannya atas kondisi televisi saat ini. 

“Penyiaran itu memiliki banyak dampak sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kehidupan berbangsa. Semoga IBX ini menjadi momentum untuk menghadirkan penyiaran yang lebih baik,” ujar Deddy. 

Peresmian acara ditandai seremonial pemukulan Lisung bersama oleh Wakil Gubernur Jawa Barat kemudian diikuti oleh Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Ketua Umum ATVSI Erick Thohir, dan  Ketua KPI Daerah Jawa Barat Jawa Barat Neneng Athiyatul Faiziyah.

Detail

Ditayangkan: 22 Oktober 2014

Dilihat: 9949

Jakarta - Iklan memiliki pengaruh dan korelasi terhadap kualitas sebuah program acara. Selain itu iklan juga menjadi penopang utama secara finansial bagi Lembaga Penyiaran.

Pemasangan iklan pada program acara memiliki pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang paling dominan digunakan para pengiklan adalah rating dari sebuah program acara. Semakin tinggi rating dan share program acaranya, maka semakin tinggi nilai dan pendapatan iklan yang didapatkan.

Itulah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi ketiga yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang membahas tema tentang "Pengaruh Iklan Terhadap Kualitas Siaran". Tema itu masih menjadi bagian FGD Bidang Kelembagaan KPI atas upaya untuk pembentukan rating publik ke ke depan.

FGD berlangsung pada, Rabu, 22 Oktober 2014 di Ruang Rapat KPI Pusat, Jakarta. Acara dibuka langsung oleh Ketua KPI Pusat Judhariksawan. Menurutnya, kaitan antara rating, iklan, dan program acara seperti lingkaran dan saling terkait. "Dengan gagasan pembentukan rating kepemirsaan atau nama lainnya seperti rating publik ini bisa menjadi acuan industri penyiaran dalam memproduksi program acara yang berkualitas," kata Judha.

FGD juga dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat lainnya, yakni Bekti Nugraha, Fajar Arifianto Isnugroho, dan Amirudin. Peserta lainnya berasal dari berbagai kalangan, di antaranya dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) yang diwakili oleh FX Ridwan Handoyo dan Janoe Arijanto, dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) yang diwakili oleh Sekjend ISKI, Harmoni, Badan Pusat Statistik (BPS) yang diwakili oleh Yunita Rusanti, Ahmad Riza Faisal dari KPID Lampung, Fakhri Wardhani KPID Kalimantan Selatan, Said Firdaus dari KPID Aceh, I Wayan Yasa Adnyana dari KPID Bali, dan peserta lainnya.

Dalam kesempatan itu, Janoe Arijanto mengatakan,  keinginan KPI untuk membuat rating publik atau nama lainnya adalah langkah baik yang harus didukung. Menurutnya, rating publik itu tidak harus menyamai atau menandingi lembaga rating yang ada saat ini. 

"Saya mendukung gerakan ini. Saya menyebutnya sebagai gerakan, karena kita tidak mengejar kesempurnaan. Saya yakin semangat kebaikan akan terus datang," ujar Janoe.

Lebih lanjut Janoe menjelaskan, dengan adanya rating publik yang digagas KPI, setidaknya akan memberikan review-review atas program acara mana yang dianggap berkualitas dan sehat. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat bagi Media Planner dan akan berpikir ulang dalam memberikan arahan dan pandangan terhadap kliennya dalam memasang iklan.

"Jadi teman-teman di periklanan memiliki beban moral dan akan berpikir tentang integritas jika mengarahkan pengiklan/klien pada program acara yang bertentangan dari peraturan penyiaran kita, jadi bukan hanya pada ukuran rating semata," terang Janoe.

Di akhir acara, Judhariksawan mengatakan semua masukan dan usulan dalam FGD itu akan dijadikan cacatan sebelum pembentukan tim pelaksananya dan pembahasan metodelogi, serta hal lainnya.