Umum

Detail

Ditayangkan: 15 Oktober 2015

Dilihat: 19488

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan rapat korodinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna membahas status hukum dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI), di kantor KPI Pusat (16/10).  Koordinasi ini dilakukan mengingat KPI sendiri telah menerima dua berkas pengajuan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dari dua entitas yang beda untuk frekwensi yang sama, atas nama PT CTPI.

PT CTPI sendiri, dalam catatan KPI akan habis IPP - nya pada 16 Oktober 2016. Sesuai perintah regulasi, setahun sebelum habisnya izin yang diberikan negara untuk pengelolaan frekwensi dalam penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran wajib menyampaikan surat permohonan untuk memperpanjang izin. 

KPI membutuhkan kejelasan status hukum dari PT CTPI, mengingat terdapat dua kubu yang merasa berhak terhadap pengelolaan izin siaran televisi ini. Dalam rapat tersebut, Ketua KPI Pusat Judhariksawan menjelaskan, bahwa KPI masih menunggu keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk PT CTPI ini. 

Hal senada disampaikan Azimah Subagijo Komisioner KPI Pusat bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran. Menurutnya, KPI baru akan melakukan proses evaluasi terhadap PT CTPI jika sudah ada kejelasan hukum yang mengikat terhadap kepemilikan televisi tersebut. Hadir dalam acara tersebut, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan Bekti Nugroho dan Fajar Arifianto, komisioner bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily dan S. Rahmat Arifin, serta komisioner bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran Amirudin dan Danang Sangga Buwana

Detail

Ditayangkan: 12 Oktober 2015

Dilihat: 21107

Jakarta - Evaluasi terhadap izin penyelenggaraan penyiaran televisi-televisi swasta sudah mulai dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.  Diantaranya dengan memanggil jajaran CEO televisi swasta  yang akan melakukan perpanjangan izin untuk membahas bersama-sama tentang program tayangan televisi tersebut selama 10 (sepuluh) tahun ini.

Hari ini (12/10) KPI Pusat bersama jajaran CEO Viva Group yang membawahi TV One dan ANTV, membahas program kedua televisi tersebut yang hadir di tengah masyarakat. Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, memberikan apresiasi pada program-program ANTV dan TV One yang  bermuatan positif dan diharapkan dapat  dipertahankan. Selain itu, KPI juga menyampaikan cuplikan-cuplikan program dua televisi tersebut, yang mendapat sorotan lantaran melanggar Pedoman Perilaku Penyian dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Pada pertemuan di kantor KPI Pusat tersebut, hadir Anindya Bakrie, Ardiansyah Bakrie dan Erick Tohir yang didampingi jajaran direksi dari TV One dan AN TV. Dalam pertemuan tersebut, Erick Tohir menegaskan komitmen kebangsaan dari TV One dan AN TV, sebagai salah satu pemain di industri penyiaran. Namun demikian Erick menyampaikan pula harapannya, agar regulasi dalam dunia penyiaran juga dapat menjangkau pelaku-pelaku dari asing. “Kami berhadap ada standar yang berbeda terhadap masing-masing jenis industri penyiaran,” ujar Erick. Dirinya memberikan contoh antara stasiun televisi lokal dan jaringan, serta lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, dan lembaga penyiaran.

Kesempatan tersebut juga digunakan oleh KPI menyampaikan data pemenuhan program lokal minimal sepuluh persen pada AN TV dan TV One. “Meskipun kedua televisi ini masih belum memenuhi ketentuan minimal tersebut, kehadiran program lokal pada keduanya telah menunjukkan peningkatan, sejak KPI umumkan mulai mengawasi pelaksanaan program lokal,” ujar Azimah Subagijo, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

Kepada TV One, KPI secara khusus mengingatkan soal pelaksanaan penyiaran pemilu kepala daerah. “Berkaca pada pemilu yang lalu, penyiaran yang dilakukan TV One dan Metro TV menyebabkan KPI harus melayangkan surat evaluasi izin penyelenggaraan penyiaran,” ujar Danang Sangga Buwana, Komisioner KPI Pusat bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.

Dalam evaluasi yang akan diberikan oleh KPI nanti terhadap seluruh lembaga penyiaran yang mengajukan perpanjangan izin, aka nada raport terhadap tiap-tiap program. Jika raport berwarna merah, berarti KPI berharap program tersebut dihentikan.JIka raport berwarna kuning, artinya program tersebut harus mendapatkan perhatian khusus untuk diperbaiki lagi. Sedangkan raport yang berwarna hijau menandakan program tersebut aman dan baik.

Di ujung pertemuan, Ketua KPI Pusat mengingatkan kembali pada jajaran CEO dari Viva Group ini tentang amanah frekwensi yang diberikan kepada mereka untuk dikelola dengan benar. “Kita semua berharap, amanah pengelolaan frekwensi oleh TV One dan AN TV ini dapat mendukung bangsa ini ke arah yang lebih baik,” tegas Judha.

Detail

Ditayangkan: 13 Oktober 2015

Dilihat: 9451

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang pengaturan iklan pengobatan alternatif di lembaga penyiaran, Selasa, 13 Oktober 2015. Diskusi ini dihadiri Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Konsul Kedokteran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Di awal diskusi, Komisioner KPI Pusat S. Rahmat Arifin menyatakan bagaimana iklan atau acara pengobatan alternatif di lembaga penyiaran setelah berlakunya PP 103 tahun 2014. Pasalnya, menurut Pasal 67 ayat 2 dalam PP tersebut menyebutkan penyehat tradisional dan panti sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan.

Berdasarkan keterangan dalam presentasi yang disampaikan Rahmat, pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Sedangkan panti sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris. Dalam kesempatan itu, Rahmat menanyakan apa definisi empiris menurut pandangan PP tersebut.

Sementara Murti Utami Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes menekankan adanya pembenahan pemberian izin untuk tayangan iklan kesehatan tradisional disingkat Kestrad. Menurutnya ada beberapa kementerian yang juga mengeluarkan izin siaran tersebut. “Setiap siaran atau iklan pelayanan kesehatan tradisional harus mengikuti ketentuan di dalam PP 103 tahun 2014,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengusulkan dibentuknya gugus bersama antara instansi terkait pengawasan siaran pengobatan tradisional di lembaga penyiaran. Selain itu, perlu dibuat  surat edaran bersama terkait hal ini.

Di akhir diskusi, Komisioner KPI Pusat Rahmat berharap segera mungkin dibuat rapat koordinasi atau gugus tugas tersebut. Kemudian dilakukan sosialisasi mengenai keputusan bersama dengan terlebih dahulu membuat aksinya. ***

Detail

Ditayangkan: 09 Oktober 2015

Dilihat: 4756

Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo sebagai narasumber dalam Dialog Publik Menakar Sistem Rating Indonesia, (9/10)

Jakarta - Keberadaan lembaga rating tunggal di Indonesia seharusnya dapat diimbangi dengan digalakkannya program literasi media untuk masyarakat. Mengingat dengan literasi media ini, dapat mengarahkan masyarakat untuk hanya mengonsumsi program-program siaran televisi yang baik dan berguna saja untuk kebutuhan mereka. Hal tersebut terungkap dalam dialog publik yang digagas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan tajuk “Menakar Sistem Rating Indonesia” , (9/10).

Dalam undang-undang penyiaran saat ini,  menyebutkan bahwa kegiatan literasi atau pemantauan lembaga penyiaran dapat dikembangkan oleh organisasi nirlaba, lembaga swadara masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan. Namun demikian, KPI sebagai salah satu regulator penyiaran juga berkepentingan terhadap program literasi media dalam rangka mencerdaskan masyarakat tentang tayangan media.

Dalam dialog publik yang dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan penyiaran ini, muncul juga usulan untuk menghidupkan kembali media watch (pemantau media) melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. “KPI harus bersinergid engan organisasi masyarakat sipil dalam memantau tayangan media,” usul Reni Hutabarat yang merupakan perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).  Hal ini juga disetujui oleh perwakilan dari Universitas Indonusa Esa Unggul yang meminta KPI membina media watch (pemantau media) baik yang ada di masyarakat ataupun di kampus-kampus. Menurut Abdul Rahman dari UEA, sebelumnya media watch sudah ada, namun kurangnya dukungan anggaran untuk riset dan penelitian, menyebabkan kelompok-kelompok pemantau media ini tidak aktif lagi.

Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo yang hadir sebagai pembicara dalam dialog ini menyambut baik usulan tentang media watch dan literasi media. “Harus ada media diet movement,” ujar Arief.  Dirinya menilai dari gerakan diet media ini dapat muncul rilis-rilis mengenai tayangan-tayangan mana saja yang bagus dan aman dikonsumsi semua umur. Sehingga masyarakat mendapatkan panduan tentang klasifikasi tayangan yang baik dan buruk. Bagaimanapun juga, ujar Arief, menonton televisi pun perlu tuntunan.  Namun demikian, Arief menilai mengenai media watch ini, KPI sudah melakukan gerakan penyadaran di masyarakat.