Umum

Detail
Dilihat: 9924

Banda Aceh - Evaluasi Uji Coba Siaran dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, KPI Daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Aceh (11-13/9) pada beberapa lembaga penyiaran, diantaranya Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan salah satu lembaga penyiaran televisi swasta yang bersiaran nasional. Dalam EUCS tersebut, Komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo meminta muatan lokal yang diamanatkan dalam regulasi penyiaran dipenuhi dengan baik.

Azimah berharap lembaga penyiaran mengeluarkan seluruh kreativitasnya untuk dapat memenuhi tuntutan regulasi tersebut. Muatan lokal untuk masyarakat di Aceh, hendaknya tidak semata pada sinetron religi, ujar Azimah. Apalagi sinetron tersebut justru merupakan sinetron yang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat selama ini.

Kebutuhan masyarakat di Aceh, menurut Azimah, lebih dari sekedar sinetron religi dan kumandang adzan lima waktu seperti yang ditawarkan lembaga penyiaran swasta ini. Misalnya isu-isu lokal terkini yang terjadi di tengah masyarakat Aceh, sehingga media menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya, dan masyarakat pun turut merasa memiliki media, tambahnya.

Hal lain yang diingatkan Azimah tentang muatan siaran Jakarta yang mendominasi dalam program siaran lembaga penyiaran ini. “Harus diingat bahwa Aceh adalah daerah otonomi khusus, sehingga siaran yang tampil di layar kaca harus memenuhi kekhususan di provinsi ini”, ujar komisioner bidang infrastruktur penyiaran dan perizinan KPI Pusat ini. Untuk itu Azimah berharap ada quality control dan internal sensorship yang khusus pada lembaga penyiaran ini, yang menyesuaikan dengan adat dan regulasi.  Setidaknya, tambah Azimah, orang-orang yang memegang kendali quality control adalah mereka yang paham akan syariat dan adat setempat.

Sementara itu menurut anggota KPID Aceh, Said Firdaus, sejak awal pihaknya sudah menjadikan tayangan kumandang adzan lima waktu sebagai salah satu syarat untuk lembaga penyiaran mengajukan izin bersiaran di Aceh. Hal ini untuk menghormati kearifan lokal dan keberadaan provinsi Aceh sebagai serambi mekkah, ujar Said. Kumandang adzan lima waktu pada waktu setempat ini, menurut Said, tidak ditemui pada televise berjaringan yang mengudara di provinsi lain.

Detail
Dilihat: 7372

Jakarta – Rapat lanjutan bidang Isi Siaran KPI Pusat masuki pembahasan standar operasional prosedur (SOP) untuk penjatuhan sanksi pelanggaran isi siaran. Pembahasan SOP penjatuhan sanksi yang sudah ada di KPI Pusat lebih disempurnakan supaya lebih baik, efektif dan cepat. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, Anggota KPI Pusat, Agatha Lily dan Sujarwanto Rahmat, mencoba mengali dan menganalisa cara menciptakan SOP penjatuhan sanksi yang sesuai harapan. Sejumlah pertimbangan yang diperoleh KPI Pusat baik dari dalam maupun luar turut dibahas dalam rapat ini. 

Seluruh elemen Isi Siaran di KPI Pusat ikut terlibat dalam pembahasan SOP yang berpatokan pada peraturan yang ada. Rencananya, SOP ini dapat menjadi acuan tetap bagaimana proses penjatuhan sanksi dilakukan. Red

 

Detail
Dilihat: 7800

Jakarta – LPP TVRI diharapkan dapat menjadi televisi reverensi bagi masyarakat disaat Pemilu mendatang. Selain itu, yang paling penting, TVRI diharapkan tetap menjadi stasiun televisi pemersatu bangsa. Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara KPI Pusat dan pimpinan LPP TVRI di kantor TVRI di Senayan, Kamis, 12 September 2013.

“Saya harap TVRI semakin baik ke depan dan tetap menjadi televisi pemersatu bangsa,” kata Anggota KPI Pusat, Fajar Arifianto Isnugroho, dalam pertemuan tersebut.

Anggota KPI Pusat, Agtha Lily mengatakan, TVRI punya peran penting untuk membangun bangsa. Menurutnya, siaran TVRI banyak yang baik dan mendidik. Meskipun begitu, TVRI harus tetap netral.

Sementara itu, Anggota KPI Pusat lainnya, Sujarwanto Rahmat mengusulkan, waktu prime time TVRI di daerah sebaiknya diisi dengan konten-konten lokal masing-masing daerah. “Saya yakin masyarakat di daerah suka menonton tayangan daerahnya,” jelasnya.

Terkait siaran perbatasan, KPI Pusat mendorong TVRI untuk masuk ke wilayah-wilayah tanpa siaran nasional. Pasalnya, banyak wilayah Indonesia di perbatasan yang belum sama sekali mendapatkan siaran dari dalam negeri. “Pengembangan wilayah perbatasan ini penting. Peran TVRI ada disitu,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan. Menurutnya, siaran perbatasan menjadi konsen bersama. “Jangan hanya siaran dari luar negeri yang masuk ke sana,” paparnya. Judha juga berharap TVRI tetap menjadi pilihan publik dan kualitas isi siaran semakin baik. Red

Detail
Dilihat: 7320

Jakarta – KPI Pusat berencana melakukan pengawasan dan pemantauan radio dalam waktu dekat. Hal ini terungkap dalam  rapat bidang Isi Siaran KPI yang sampai dengan berita ini ditulis masih berlangsung di Hotel Sahira, Bogor, Kamis, 12 September 2013.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, menegaskan pemantauan radio merupakan bagian dari kewajiban KPI yang belum terlaksana sampai saat ini. Karenanya, KPI Pusat akan mencoba melakukan pemantauan radio tersebut dalam waktu cepat dengan melihat  infrastruktur dan SDM yang ada.

“Kita ingin KPI tidak hanya dilihat KPI yang hanya memantau televisi saja. Kita ingin KPI semuanya,” katanya di sela-sela rapat tersebut.

Hal senada turut disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, bahwa pemantauan radio dapat dimulai dengan mencoba memantau radio yang sudah berjaringan. Pemantauan ini dapat memberikan bagaimana peta pelanggaran yang terjadi di radio. “Kita bisa tahu waktu pelanggaran yang sering terjadi di radio dan dan program-program apa yang sering melanggar tersebut,” katanya.

Adapun untuk pemantauan radio-radio lokal, KPI Pusat menyerahkan kepada KPID, tambah Judha. Dalam rapat tersebut hadir Anggota KPI Pusat, Agtha Lily dan Sujarwanto Rahmat serta Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang. Red

Detail
Dilihat: 6478

 

 

Jakarta - Komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di dunia penyiaran harus terus dijalankan dan ditingkatkan kualitasnya. Hal tersebut berguna untuk menyamakan persepsi tentang regulasi penyiaran, antara industri penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulatornya. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran dalam program siaran di lembaga penyiaran dapat diminimalisir. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, dalam pertemuan KPI Pusat dengan 11 lembaga penyiaran swasta berjaringan nasional, di kantor KPI Pusat (11/9).

 

Dalam kesempatan tersebut, KPI mendapatkan masukan dari lembaga-lembaga penyiaran yang menjadi obyek KPI dalam mengawasi program siaran. Secara umum, lembaga penyiaran sepakat bahwa televisi memang harus  dikontrol. Namun demikian, selain control, komunikasi  yang baik antara regulator dan industry harus dilakukan dengan intens. Mengingat perkembangan teknologi yang demikian cepat, termasuk di dalamnya teknologi yang meliputi industry penyiaran.

 

Hal lain yang disampaikan oleh lembaga penyiaran pada pertemuan tersebut adalah pentingnya penerapan regulasi secara adil bagi seluruh lembaga penyiaran. Termasuk di dalamnya implementasi dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS)dengan pemahaman yang sama antara industri dan KPI. Lembaga penyiaran juga meminta KPI fair terhadap program siaran yang berkualitas baik dengan memberikan apresiasi.

 

Beberapa hal teknis lain juga menjadi masukan lembaga penyiaran kepada KPI. Diantaranya pemberian surat teguran pada program yang sudah lama ditayangkan, teguran ganda yang diterima lembaga penyiaran dari KPI Pusat dan KPI Daerah, hingga pembobotan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

 

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Koordinator bidang pemantauan isi siaran Rahmat Arifin, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan Fajar Arifianto, komisioner KPI Pusat bidang infrastruktur penyiaran dan perizinan Amiruddin dan komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily. Masukan-masukan tersebut dinilai Rahmat Arifin, sebagai hal yang positif bagi kerja KPI ke depan. Dirinya berharap, komunikasi yang baik yang terbangun ke depan, dapat meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran untuk menaati regulasi, dan dengan sendirinya berdampak terhadap turunnya jumlah sanksi yang dijatuhkan KPI Pusat.  

 

Sebagai penutup, Judhariksawan menekankan pentingnya lima hal dalam menata dunia penyiaran. Yakni apresiasi, tanggung jawab, kepercayaan, komunikasi dan sahabat.  Ke depan, sebagaimana yang pernah disampaikan Judha saat serah terima jabatan KPI periode 2010-2013 kepada periode 2013-2016, KPI akan melakukan dialog dengan semua awak produksi media penyiaran radio dan televisi untuk mendiskusikan persoalan aturan pembuatan dan penayangan program siaran. Target KPI ke depan bukan sedar banyaknya jumlah sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Namun yang lebih penting adalah memberikan upaya pre emptive dalam meningkatkan kualitas tayangan program siaran di televisi yang dimulai dari pra produksi hingga pasca produksi, pungkasnya.

 

  1. KPI Pusat Harapkan Komisioner KPID Bali Terpilih Sesuai Harapan
  2. KPI Himbau Program Siaran "Ala Chef"
  3. Program “Dahsyat” Dihimbau KPI
  4. Soal Iklan Rokok, KPI Menunggu Sikap Pemerintah

Halaman 642 dari 683

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.