Umum

Detail
Dilihat: 58

 

Bandung -- Cepatnya distribusi informasi dari hadirnya konvergensi media merupakan hal yang positif. Namun demikian, ada dampak negatif yang diakibatnya dari situasi cepat tersebut yakni besarnya risiko bias dan manipulasi akibat dari lemahnya literasi media dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR-RI, Junico B.P. Siahaan, mengawali kegiatan Forum Diskusi Publik yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Bandung, Kamis (16/4/2026).

Terkait masalah ini, lanjut Junico, diperlukan penguatan kebijakan melalui perluasan regulasi yang dapat mengarah pada pengaturan media konvensional, platform digital, dan artificial intellgigence (AI). 

“Sebagai lembaga negara independen yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran, terutama untuk menjamin isi siaran sesuai kepentingan publik, norma hukum, dan nilai sosial budaya, harus diperkuat independensinya dengan kewenangan yang proporsional antara KPI dan Komdigi dalam mengawasi dan merumuskan peraturan teknis pada platform digital khususnya terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI). Karena, AI yang menjadi bagian dari ekosistem konvergen sebagai alat yang mempercepat produksi, kurasi, distribusi, dan personalisasi konten, saat ini belum terdapat lembaga independen maupun instrumen aturan yang mengawasi penggunaannya,” papar Nico Siahaan, panggilan akrabnya.

Solusi lain yang diperlukan yakni penguatan literasi digital kritis berbasis verifikasi dan pemahaman algoritma untuk menjamin ekosistem informasi yang kredibel dan berorientasi publik.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi regulator dan masyarakat dari keragaman informasi di era konvergensi yakni memastikan konsumsi informasi publik sudah benar-benar faktual, akurat dan kredibel.

“Ini menjadi tantangan nyata dari hadirnya konvergensi media karena media digital memiliki trafik informasi begitu tinggi dengan pengguna yang massif. Hal ini juga belum didukung sepenuhnya dengan kegiatan literasi digital yang merata dan akomodatif di setiap daerah, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” tandas Junico B.P. Siahaan.

Sesaat sebelum membuka kegiatan forum diskusi, Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menekankan pentingnya penggunaan data dalam memahami kondisi ekosistem media saat ini. Berdasarkan data Komdigi, terdapat sekitar 12.500 konten hoaks selama kurun waktu 2018-2023.

Menurutnya, data ini menunjukkan tingginya tingkat penyebaran informasi yang tidak valid, yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. “Karena info yang tidak benar membuat seseorang menjadi musuhan. Contohnya, di kampus sering ada permusuhan karena menempatkan informasi yang tidak sesuai,” katanya di depan ratusan peserta yang hadir.

Oleh karenanya, lanjut Tulus, diperlukan peningkatan literasi masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang beredar. Sehingga masyarakat mampu membedakan antara informasi faktual dan hoaks. “Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam membahas isu konvergensi media,” papar Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet menyampaikan, berdasarkan riset terhadap 761 responden diperoleh temuan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, menghadapi potensi ancaman terhadap aspek ideologi dan psikologis akibat derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi. “Ini tidak bisa dibiarkan karena berimplikasi pada ketahanan sosial masyarakat,” tandasnya. ***

Detail
Dilihat: 75

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan akademik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI),, Rabu (15/04/2026) di Kantor KPI Pusat. Kunjungan ini dalam rangka kegiatan pembelajaran lapangan guna memperdalam pemahaman mahasiswa terkait peran dan fungsi KPI dalam sistem penyiaran nasional.

Tenaga Ahli Pengawasan Isi Siaran KPI, Guntur Karyapati, memberi paparan singkat mengenai sejarah industri penyiaran sejak era perjuangan, serta dinamikanya setelah era reformasi hingga saat ini.  Ia juga menjelaskan regulasi penyiaran yang menjadi dasar bagi KPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

“Ada amanat Undang-undang Penyiaran untuk menyusun P3SPS, sebagai ethical code dan code of conduct bagi insan penyiaran, dan aturan tentang bagaimana siaran boleh dan tidak boleh ditampilkan,” katanya. 

Dijelaskannya pengawasan KPI dilakukan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS demi menjaga kualitas, etika, dan perlindungan publik. Menurut Guntur, sistem pemantauan dilakukan secara terstruktur dengan SDM khusus yang bekerja secara berjenjang dan berbasis shift dalam memantau puluhan lembaga penyiaran. 

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri penyiaran di era digital, khususnya terkait pergeseran konsumsi masyarakat dari media konvensional seperti televisi dan radio ke platform digital seperti YouTube dan layanan streaming yang relatif minim pengawasan.

Dalam sesi diskusi interaktif, rombongan mahasiswa/i yang dipimpin Dosen UIN Salatiga, Avin Wimar Budyastomo menyoroti berbagai isu, mulai dari pengawasan siaran langsung, potensi pengaturan media digital, hingga strategi peningkatan literasi media masyarakat. 

KPI menyampaikan penguatan regulasi terhadap media digital masih dalam proses, termasuk melalui usulan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran agar tercipta kesetaraan pengawasan antara media konvensional dan media baru, di tengah perkembangan ekosistem media digital.

Di pendalaman materi, KPI menjelaskan mekanisme penindakan pelanggaran siaran yang meliputi teguran tertulis, penghentian sementara program, hingga pengurangan durasi tayangan. Namun, kewenangan dalam pemberian sanksi masih terbatas dan belum mencakup penghentian permanen, sehingga penguatan regulasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak ke depan. 

Melalui kunjungan ini, KPI berharap mahasiswa dapat memahami dinamika industri penyiaran secara lebih komprehensif, serta berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong ekosistem media yang sehat, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Anggita Rend/Foto: Evan Laia

 

Detail
Dilihat: 1015

Jakarta, 1 April 2026 – Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiaras) ke-93 dengan tema "Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional" menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran media penyiaran sebagai pilar informasi yang mendukung keberlanjutan visi pembangunan nasional dalam menghadapi disrupsi global.

Kondisi industri penyiaran hari ini berada pada titik krusial di mana ketimpangan antara media konvensional dan platform digital semakin nyata. Diperlukan kehadiran regulasi yang mampu menciptakan ekosistem penyiaran yang lebih adil dan setara bagi seluruh pelaku industri. Keadilan ekosistem ini menjadi fondasi utama agar lembaga penyiaran dapat terus menjalankan fungsinya sebagai media pemersatu bangsa di tengah gempuran informasi tanpa batas. Tanpa adanya regulasi yang menyeimbangkan lapangan permainan (level playing field), maka potensi media lokal untuk berkembang akan semakin tergerus oleh dominasi arus informasi asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI) Pusat, Ubaidillah menegaskan bahwa penguatan penyiaran harus selaras dengan semangat Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui konten yang berkualitas. Penyiaran nasional bukan sekadar hiburan, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan memperkuat pertahanan serta keamanan negara melalui kedaulatan informasi yang sehat.

"Kita memerlukan ekosistem penyiaran yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri. Di usia yang ke-93 ini, penyiaran nasional harus mampu menjadi benteng pertahanan budaya dan informasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak dilakukan agar keadilan regulasi dan ekonomi dapat terwujud demi mendukung ketahanan nasional kita. Termasuk mewujudkan poin-poin dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan manusia dan menjadi mitra strategis pemerintah demi mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Ketua KPI Pusat, Ubaidillah.

Sejalan dengan tuntutan zaman, KPI menekankan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh hanya sekadar bertahan, tetapi harus aktif melakukan transformasi. Dunia penyiaran saat ini dituntut untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, kreatif dalam menyajikan konten, serta inovatif dalam strategi distribusi informasi agar tetap relevan di mata audiens muda atau Generasi Z.

 

Selain aspek teknologi, penyiaran yang kreatif dan inovatif berperan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi kreatif, yang juga merupakan bagian dari agenda besar nasional. Dengan konten yang inspiratif, penyiaran mampu menggerakkan potensi lokal dan memperkuat identitas budaya, sehingga ketahanan nasional tidak hanya terbangun dari sisi keamanan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan spiritual masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, KPI juga mendukung upaya implementasi PP Tunas tentang penundaan akses bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun pada platform media digital yang memiliki risiko tinggi. KPI melihat hadirnya aturan ini merupakan peluang bagi lembaga penyiaran, dalam hal ini televisi dan radio, untuk menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan anak yang mendukung tumbuh kembang mereka menuju Generasi Emas 2045 mendatang. “Sampai tiba waktunya mereka siap untuk mengakses media platform digital,” ujar Ubaidillah.

Peringatan Harsiarnas ke-93 ini menjadi seruan bagi seluruh insan penyiaran untuk terus berkolaborasi dan bertransformasi. KPI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang suportif terhadap pertumbuhan industri, memastikan distribusi informasi yang merata hingga ke pelosok negeri, serta menjaga agar frekuensi publik digunakan sepenuhnya untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Detail
Dilihat: 187

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) di Rupatama Kantor KPI Pusat, Kamis (08/04/2026). Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Tamrin, bermaksud membahas proses seleksi calon Anggota KPID Sumsel periode 2025–2028, penguatan kelembagaan KPID, serta tantangan pengawasan penyiaran di daerah.

Berdasarkan laporan terbaru Tim Seleksi per Februari 2026, proses seleksi calon Anggota KPID Sumatra Selatan telah mengerucut menjadi 21 nama dan akan dilanjutkan ke tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. DPRD Provinsi Sumsel meminta masukan terkait tahapan tersebut.

Menjawab hal itu, Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti menekankan pada penilaian terhadap kapasitas, komitmen, kemampuan komunikasi, keterwakilan perempuan, serta kesiapan calon. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan penyiaran yang terus berubah seiring perkembangan teknologi digital. 

“Saya percayakan Bapak dan Ibu (DPRD), mudah-mudahan 7 orang terpilih bisa membawa KPID lebih baik dari sebelumnya,” katanya. 

Mimah juga menyoroti keterbatasan anggaran yang masih menjadi hambatan utama bagi banyak KPID. Hal tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada efektivitas pengawasan siaran, literasi media, dan ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Menurutnya, KPID juga perlu tetap fokus pada fungsi-fungsi pokok yang paling mendasar, yakni pengawasan, literasi, dan sosialisasi. 

Di pertemuan yang sama, Sekretaris KPI Pusat Umri, menegaskan posisi KPID di daerah tetap strategis, terutama dalam mengawasi isi siaran televisi dan radio serta menjaga kualitas informasi publik. Namun, ia menekankan bahwa KPID tidak bisa berjalan sendiri. 

Ia juga mendukung pernyataan Mimah tentang perlunya menguatkan kolaborasi dengan DPRD, pemerintah daerah, media lokal, dan unsur masyarakat agar kehadiran KPID benar-benar terasa manfaatnya dan tidak sekadar dipandang sebagai lembaga pengawas formal.

Selain soal kelembagaan, diskusi juga menyinggung implementasi PP Tunas terkait pembatasan penggunaan gawai pada anak. Dalam pandangan KPI Pusat, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk merespons tantangan ruang digital terhadap anak, tetapi keberhasilannya tetap sangat bergantung pada pengawasan orang tua, kesiapan masyarakat, dan penguatan sosialisasi di tingkat daerah. Dalam hal ini, KPID dipandang dapat mengambil peran melalui penguatan literasi digital dan kerja sama dengan media lokal. 

Di ujung kunjungan, Tamrin menegaskan hasil konsultasi ini akan menjadi bahan penting dalam pendalaman materi fit and proper test calon anggota KPID setempat. DPRD juga menaruh perhatian pada penguatan martabat KPID sebagai lembaga yang mampu memberi kontribusi nyata bagi daerah, termasuk dalam mendorong keberagaman siaran dan memperluas representasi lokal dalam ruang penyiaran. Anggita Rend/Foto: Evan

 

Detail
Dilihat: 560

 

Kupang -- Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2026–2029 resmi dilantik, Senin (30/3/2026). Pelantikan ini menjadi momen penguatan peran lembaga penyiaran dalam menghadapi maraknya disinformasi di tengah masyarakat.

Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, I Made Sunarsa, mengatakan salah satu tugas utama KPID ke depan adalah memperkuat literasi media dengan turun langsung ke kampus dan sekolah. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks yang kian masif di era digital.

“Ketika masyarakat terdistrupsi oleh hoaks, KPID harus mengajak mereka kembali pada sumber informasi yang terpercaya, seperti televisi dan radio, karena kontennya diawasi oleh KPI,” kata Made Sunarsa usai pelantikan tersebut.

Ia menjelaskan, lembaga penyiaran memiliki peran strategis sebagai “penjernih informasi” di tengah banjir berita tidak benar. Televisi dan radio, kata dia, harus menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi yang keliru.

“Jika ada hoaks di NTT, maka televisi dan radio harus hadir memberikan pemberitaan yang benar dan mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Made mengakui bahwa KPI tidak memiliki kewenangan langsung untuk memeriksa seluruh konten yang beredar di ruang digital. Namun, KPI dan KPID tetap memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi.

Karena itu, ia berpesan kepada anggota KPID NTT yang baru dilantik agar menjalankan tugas secara maksimal dan berorientasi pada kepentingan publik. “Lakukan yang terbaik untuk masyarakat NTT, terutama dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. **

 

 

  1. Dukung Implementasi PP Tunas, KPI Segera Koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Penuhi Hak Anak Bermedia
  2. Dukung PP Tunas, KPI Ajak Publik Maksimalkan Kebersamaan dengan Keluarga saat Lebaran
  3. Imbauan Tidak Bersiaran Pada Hari Raya Nyepi 2026 di Provinsi Bali
  4. Terbukti Langgar P3SPS, KPI Jatuhkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada iNews TV

Halaman 1 dari 732

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot