Umum

Detail
Dilihat: 3933

 

Bandung – Fungsi utama media adalah menyebarkan informasi dengan keharusan menanamkan asas kebenaran dalam setiap informasinya. Selain itu, fungsi lain media adalah sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan. 

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Partisipasi Penyiaran dengan tema “Meningkatkan Kualitas Siaran untuk Penyiaran Pemilu yang Demokratis” di Bandung, Rabu (2/11/2022).

Selain menyampaikan tentang fungsi media, Cucun menjelaskan perihal penataan agenda (Agenda Setting) mengacu kepada kemampuan media massa tersebut mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu. “KPI bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, seiring perkembangan zaman tentu penyiaran mengalami perubahan, terlepas isu yang mengarah kepada agenda setting di Lembaga Penyiaran,” katanya.

Cucun merasakan peran KPI sebagai agen pengawas konten siaran sebelum tayang memiliki porsi yang strategis. Kehadiran lembaga ini memunculkan kewaspadaan para pelaku insdustri penyiaran ketika akan memproduksi konten siaran, apalagi pada saat musim pemilu 2024 nanti, kendati tidak mudah untuk mengawasi konten siaran tersebut satu per satu. 

“Pada musim kompetisi pemilihan umum, konsentrasi kepemilikan media pada sekelompok elit ekonomi, sejumlah konglomerat menjadi bagian yang tak terpisahkan apa lagi, salah satunya adalah pemilik media dengan skala nasional,” ungkapnya

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti mengatakan, dalam kerjanya KPI mengimbau Lembaga Penyiaran agar dapat menyajikan konten siaran yang menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dia juga menegaskan ranah penyiaran merupakan salah satu aspek terbentuknya moral masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab dan sadar untuk berkontribusi pada gelaran Pemilu mendatang.

“KPI memastikan penyiaran bersih dari berita berita bohong. Bapak ibu bisa memberikan rekomendasi, saran, kritik bisa langsung ke KPI Pusat atau ke KPID Jawa Barat, semua informasi yang ada di media bisa dilaporkan langsung. Pentingnya pemilu yang demokratis yang difasilitasi media penyiaran (TV dan Radio) jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang diluar konteks Pemilu oleh peserta kampanye,” kata Mimah. Maman

 

Detail
Dilihat: 4655

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi langkah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang telah mematikan siaran analognya atau analog switch off (ASO) berganti siaran digital di seluruh daerah tepat pukul 00.01 WIB, hari Selasa, 2 November 2022. TVRI menjadi stasiun TV pertama (penyelenggara multiflexing atau MUX) yang sudah menghentikan siaran analognya. 

“Kami mendengar informasi dari Direktur Teknik TVRI bahwa di hampir seluruh wilayah Indonesia di luar wilayah Jabodetabek, TVRI telah berpindah siaran dari analog ke siaran digital. Kami mengapresiasi hal ini karena TVRI sebagai lembaga penyiaran publik sudah patuh menjalankan perintah Undang-Undang,” kata Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, Rabu, (2/11/2022) di Jakarta.

Khusus di wilayah Jakarta dan sekitarnya, TVRI baru akan berganti siaran digital pada dini hari Kamis, 3 November 2022 dikarenakan adanya seremonial untuk perpindahan siaran ini yang berlangsung dini hari nanti di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta.

Komitmen dan konsistensi yang dilakukan TVRI ini, dinilai Reza sejalan dengan status TVRI sebagai pioneer siaran TV di tanah air. Inisiasi yang di TVRI harus menjadi contoh bagi lembaga penyiaran lain untuk segera secara penuh mematikan siaran analognya berganti siaran digital.

Namun demikian, KPI berharap TVRI melakukan koordinasi dengan KPID untuk bersama-sama mendengarkan masukan dari masyarakat di daerahnya dan menerapkan upaya mitigasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi. 

“Kami juga meminta TVRI untuk terus menerus melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang cara bagaimana berpindah dari siaran TV analog ke siaran digital. Masyarakat harus terus diinformasikan tentang cara berpindah siaran,” jelas Reza.

Menyangkut pengembangan infrastruktur siaran TV free to air (FTA), KPI berharap pemerintah dan stakeholder melakukan langkah cepat untuk membangun pemancar penerima siaran di daerah-daerah yang belum terjangkau siaran FTA. 

“Percuma saja jika sudah berpindah ternyata Sebagian masyarakat belum dapat menerima siaran TV karena tidak ada jaringan pemancarnya. Padahal, salah satu syarat masyarakat dapat menerima siaran digital di wilayahnya adalah sudah ada siaran FTA-nya. Kami berharap ini dapat direalisasikan,” ujar Reza.

Selain itu, KPI meminta perhatian Kemenkominfo untuk tegas dan mendorong perwujudan komitmen dari peyelenggaran MUX menyediakan STB gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. “Kami banyak mendengar kendala soal ini di daerah soal belum meratanya penyebaran STB kepada masyarakat kurang mampu,” tegas Reza.

Dalam kesempatan itu, Reza menyampaikan sisi baik dari migrasi siaran dari analog ke digital yakni makin bertambahnya siaran TV. “Jadi, jika siaran TVRI dapat diterima masyarakat, mereka tidak hanya menerima siaran dari TVRI saja, tapi juga akan hadir siaran-siaran TV yang lain dalam satu kanal TVRI tersebut. Ada sekitar 126 lembaga penyiaran swasta digital yang masuk dalam MUX siaran TVRI,” papar Reza. ***/Foto: AR

 

Detail
Dilihat: 1956

Depok – Nilai indeks kualitas program siaran TV tahun 2022 untuk kategori Program Siaran Berita mengalami peningkatan hampir di semua stasiun TV berjaringan nasional. Peringkat pertama dengan perolehan nilai tertinggi untuk kategori program ini diraih Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. TVRI dinilai layak menjadi acuan TV lain dalam membuat program siaran berita.

“Ini bisa jadi role model atau contoh bagi lembaga penyiaran untuk menyajikan informasi yang berimbang, baik dan benar,” kata Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, di sela-sela menjadi pembicara utama dalam acara Diseminasi Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2022 untuk kategori Program Siaran Berita yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).

Berdasarkan nilai indeks kualitas yang telah diekspos KPI beberapa waktu lalu, program siaran berita LPP TVRI mendapatkan nilai 3.45. Adapun TV yang lain seperti Trans TV, Kompas TV, Metro TV, RCTI, SCTV, GTV, TV One, RTV, Indosiar, Trans 7, iNews, MNC TV, Net, dan ANTV, rata-rata indeksnya 3.31.  

Menurut Hardly, pengukuran indeks untuk kategori program berita mencakup enam dimensi antara lain, tidak menyampaikan berita bohong, mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah, akurat, tidak menampilkan muatan sadis, adil berimbang tidak berpihak dan faktual atau tudak memasukan opini redaksi. 

“Nilai indeks untuk enam elemen ini seluruhnya di atas angka 3.00 jadi dapat dikatakan sudah berkualitas. Adapun penilaian terhadap dimensi tidak menyampaikan berita bohong memperoleh skor indeks paling tinggi yakni 3.43,” jelas Hardly. 

Berlandaskan hal itu, Hardly meyakini isi berita di TV bisa dipercaya kebenarannya sehingga dapat dijadikan sebagai media penjernih di era sekarang ini. “Perkembangan teknologi yang disertai keterhubungan internet telah menghadirkan era disrupsi informasi. Saat ini, siapapun dan dimana pun dapat memperoleh, membuat, bahkan menyebarkan informasi ke mana saja dan kepada siapa saja yang dikhawatirkan membuat masyarakat mengalami disinformasi dan segrerasi sosial. Menilik nilai indeks program berita TV yang berkualitas, ini ibarat oase informasi di tengah belantara disinformasi,” papar Hardly. ***

 

 

Detail
Dilihat: 3153

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali menorehkan catatan positif dalam pengurusan keuangan negara. KPI Pusat dinilai berhasil mengelola sistem keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Atas capaian ini, KPI diberi penghargaan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I.

Penghargaan disampaikan langsung Kepala KPPN, Amin Zuhri kepada KPI Pusat yang di wakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPI Pusat, Irania Zahra, di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, Senin (31/1/2022) di Jakarta.

Kepala Subdit Pelaksanaan Anggaran III Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Andres Leiman Silalahi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran negara ada beberapa poin yang menjadi titik fokus pada pembedaharaan dan penggunaan sistem cashless atau pembayaran non tunai untuk menunjang kinerja dalam sebuah instansi pemerintah. 

Menurutnya, KPI Pusat telah memaksimalkan tata cara teknis Pembayaran digipay melalui APBN dengan menggunakan uang persediaan (UP) dan kartu kredit pemerintah (KKP) satuan kerja melalui transaski non tunai demi memudahkan para pengelola keuangan ketika pengajuan uang persediaan sedang berproses. 

“Upaya pemerintah memasyarakatkan transaksi non tunai bukan saja di masyarakat umum. Pembayaran non tunai dengan sistem Digipay meliputi aspek pengadaan secara elektronik, pembayaran secara non-tunai (cashless), pelaporan dan transaksi perpajakan di lingkungan instansi pemerintahan,” kata Andres.

Dalam kesempatan itu, Irania Zahra menuturkan, pihaknya merasa pencapaian ini adalah buah dari kerja keras yang maksimal dari sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja KPI Pusat. Sebagai aktor dalam pengelolaan keuangan, dia memandang adanya sistem cashless atau program kartu kredit pemerintah (KKP) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri menjadi alternatif saat kekurangan stok uang persediaan.

“Penghargaan ini akan kami dedikasikan kepada seluruh pengelola keuangan yang ada di lingkungan satuan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan harapan ke depannya tidak ada lagi kekurangan atau kendala yang mengganggu sistem keuangan,” paparnya.  Maman/Foto: AR/Editor: RG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi:

 

 

 

Detail
Dilihat: 3921

Depok -- Dinamika penyiaran sangat tergantung dan dipengaruhi oleh audiens (khalayak). Cara ukur seperti ini pada akhirnya menjadi patokan industri yang kemudian menentukan apakah sebuah program siaran berhenti tayang atau berlanjut. Padahal, ukuran lain yang juga menentukan dan tak kalah penting adalah kualitas isi tayangannya.

Pendapat tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menjadi pembicara kunci dalam acara Diseminasi Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2022 kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berlangsung di Depok, Selasa (25/10/2022). 

Menurut Hardly, pengukuran secara kuantitas menjadi kata kunci utama industri penyiaran dalam meraup iklan. Share atau rating setiap program acara dijadikan acuan para pengiklan untuk beriklan di sebuah program acara. “Pengukuran kuantitatif ini menjadi patokan industri, apakah program siaran akan di stop atau di kembangkan,” katanya.

Semestinya, lanjut Hardly, metode pengukuran kuantitas harus diimbangi dengan kualitas. Keseimbangan ini akan mewujudkan penyiaran yang sesuai tujuan yakni yang menghibur, bernilai, edukatif, manfaat sekaligus menyehatkan industrinya. “Apa yang disiarkan di TV dan radio itu harus dapat memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Tapi yang terjadi seekarang sering kali ukuran kuantitas tidak seiring dengan ukuran kualitas,” katanya.

Hadirnya indeks kualitas program siaran TV buah kerjasama KPI dan 12 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sebagai bentuk upaya mewujudkan penyiaran yang selaras antara kuantitas dan kualitas. “Hasil dari indeks ini dapat dijadikan acuan pelaku industri usaha penyiaran mengembangkan siarannya. Tidak hanya itu, indeks ini dapat jadi referensi menonton, dan tentunya sebagai masukan kami membuat kebijakan,” ujar Hardly.

Bahkan, Hardly membandingkan hasil indeks yang dilakukan pihaknya dengan 12 PTN ini dapat disandingkan ketepatannya hasilnya dengan riset-riset kualitas lainnya. “Kuantitas itu penting, tapi jangan lupakan kualitasnya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor UPN Veteran Jakarta, Anter Venus, menyatakan pentingnya riset terhadap kualitas siaran karena posisi yang strategis siaran terhadap kehidupan masyarakat. “Masyarakat itu butuh rujukan untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari media lain. Saya melihat berita di media sosial, tapi kemudian saya melihat siaran TV untuk mengkonfirmasi,” tandasnya. ***

 

 

 

 

  1. Perlindungan Data Pribadi untuk Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme
  2. Pemenuhan 10% Siaran Konten Lokal Sebagai Sebuah Tanggungjawab dan Kesadaran 
  3. Regulasi Baru dan Dinamika Penyiaran di Indonesia  
  4. Aswar Hasan: Masyarakat Harus Siap Beralih Ke Siaran TV Digital

Halaman 52 dari 636

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.