Umum

Detail

Ditayangkan: 15 Juli 2013

Dilihat: 13990

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan surat teguran ke stasiun TV Global TV dan PT Cipta TPI terkait siaran iklan “GG Mild Versi Break The Limit” yang ditayangkan oleh stasiun Global TV pada tanggal 7 Juli 2013 pukul 22.08 WIB dan PT. Cipta TPI pada tanggal 8 Juli 2013 pukul 22.11 WIB. Pelanggaran yang dilakukan adalah ditampilkannya peringatan konsumen kurang dari 3 (tiga) detik. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan siaran iklan.

Demikian dijelaskan dalam surat teguran KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Senin, 15 Juli 2013.

Di dalam surat tersebut disampaikan jika KPI Pusat telah mengirimkan surat No. 333/K/KPI/05/13 tertanggal 24 Mei 2013 perihal peringatan tertulis atas iklan tersebut kepada seluruh stasiun TV. Dalam surat tersebut, KPI Pusat meminta stasiun TV untuk segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing dengan cara menambahkan durasi peringatan konsumen dengan panjang sekurang-kurangnya 3 (tiga) detik pada siaran iklan sebagaimana yang dimaksud di atas.

Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah menyatakan, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 43 dan Standar Program Siaran Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61.
   
“KPI Pusat meminta kepada Global dan PT Cipta TPI agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” kata Nina. Red

Detail

Ditayangkan: 10 Juli 2013

Dilihat: 77614

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan surat teguran kepada lima stasiun televisi yakni TV One, Global TV, SCTV, Trans 7 dan PT Cipta TPI terkait penayangan iklan “Cat Kayu dan Besi Avian” yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Demikian dijelaskan dalam surat teguran yang diberikan KPI Pusat kepada kelima stasiun tersebut yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu penayangan secara close up tubuh bagian paha talent wanita yang mengangkat roknya sesaat setelah diberitahu tulisan “awas cat basah” oleh talent pria yang mengecat kursi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan.

Sebelumnya, KPI Pusat telah mengirimkan surat No. 349/K/KPI/06/13 tertanggal 20 Juni 2013 perihal peringatan tertulis atas iklan tersebut kepada seluruh stasiun TV. Dalam surat tersebut, KPI Pusat telah meminta kepada semua stasiun TV untuk segera melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan sebagaimana yang dimaksud di atas.

Mochamad Riyanto menyatakan, tindakan penayangan iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 9, Pasal 16, dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 huruf h, dan Pasal 58 ayat (1).
   
Dalam suratnya, KPI Pusat juga meminta semua stasiun TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Red

Detail

Ditayangkan: 11 Juli 2013

Dilihat: 6364

Jakarta – Rapat paripurna DPR RI menetapkan 9 Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 yang terpilih melalui proses seleksi di Komisi I DPR, Kamis, 11 Juli 2013. Penetapan tersebut disampaikan Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, yang kemudian disetujui semua Anggota DPR yang mengikuti rapat tersebut.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan secara langsung kepada seluruh anggota DPR terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan yang selama ini dilakukan. Pemilihan, dilakukan dengan mekanisme voting.

"Pemilihan dan penetapan sembilan calon anggota KPI Pusat dilaksanakan secara voting terbuka, setelah terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah mufakat," jelas Mahfudz.

Disampaikan Mahfudz, setelah melakukan perhitungan suara, Komisi I DPR berhasil memilih dan menetapkan sembilan calon anggota KPI pusat periode 2013-2016 berdasarkan suara terbanyak untuk selanjutnya ditetapkan oleh presiden. "Komisi I DPR minta komitmen untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu," tegas Mahfudz.

Tanpa adanya penolakan dari seluruh anggota DPR yang hadir, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun mengetuk palu tanda disahkannya sembilan calon Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 menjadi komisioner KPI Pusat.

Usai ditetapkan, ke sembilan Anggota KPI Pusat yang sudah ditetapkan tersebut mengadakan rapat dengan Komisi I DPR setelah rapat paripurna selesai. Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR RI, semua fraksi di Komisi I meminta Anggota KPI Pusat terpilih untuk bekerja sungguh-sungguh, komit, dan memberikan usaha yang terbaiknya bagi dunia penyiaran Indonesia.

Berikut 9 nama Anggota KPI Pusat periode 2013-2016:

1. Bekti Nugroho
2, Judhariksawan
3. Agatha Lily
4. Azimah Subagijo
5. Idy Muzayyad
6. Amirudin
7. Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin
8. Danang Sangga Buwana
9. Fajar Arifianto Isnugroho.

Adapun 4 orang Anggota KPI Pusat cadangan untuk pengganti antar waktu berdasarkan suara terbanyak:

1. Iswandi Syahputra
2. Ezki Tri Rezeki Widianti
3. Nina Muthmainah Armando
4. Muhammad Zen Al Faqih. Red

Detail

Ditayangkan: 09 Juli 2013

Dilihat: 26136

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melayangkan surat peringatan kepada 11 stasiun televisi terkait penayangan iklan “Sutra versi Biliar”. Menurut penilaian KPI Pusat, setelah dianalisis, siaran iklan “Sutra Versi Biliar” yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi, tersebut tidak memperhatikan pembatasan muatan seksual, ketentuan siaran iklan, serta norma kesopanan dan kesusilaan.

Hal itu dijelaskan dalam surat peringatan KPI Pusat kepada 11 stasiun televisi (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, PT Cipta TPI, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One dan TVRI) yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Selasa, 9 Juli 2013.
 
Pada siaran iklan tersebut ditampilkan eksploitasi tubuh bagian dada dari 3 (tiga) talent wanita. Setelah adegan merapikan bola biliar, kamera menyorot secara medium shot tubuh bagian dada dari para talent wanita tersebut sehingga terlihat belahan dadanya.

Sebelumnya, KPI Pusat telah menerima surat No. 0055/UM-PP/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) perihal tanggapan P3I terkait TVC Sutra. Dalam surat tersebut P3I berpendapat bahwa iklan tersebut terdapat adegan yang terlalu vulgar/erotis dan menampilkan eksploitasi daerah dada wanita, sehingga  melanggar Etika Pariwara Indonesia Bab IIIA No. 1. 26 (Pornografi dan Pornoaksi). Selain itu, pada iklan tidak terdapat tanda peringatan/spot warning sehingga melanggar SK Menteri Kesehatan RI No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Bagian B No. 1.3.3, yaitu iklan kondom harus disertai spot “Ikuti petunjuk pemakaian” (surat terlampir).
 
Mochamad Riyanto menjelaskan, keputusan KPI Pusat memberi peringatan tertulis bertujuan agar semua stasiun televise melakukan evaluasi internal dengan cara melakukan editing pada adegan dalam siaran iklan sebagaimana yang dimaksud di atas dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud P3I bila stasiun televisi tersebut telah menayangkan iklan tersebut. “Bagi stasiun televisi yang tidak atau belum menayangkan siaran iklan tersebut, surat peringatan ini bertujuan sebagai informasi bila suatu saat hendak menayangkan iklan tersebut,” katanya.

KPI Pusat, lanjut Riyanto, juga meminta kepada semua stasiun televisi agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran, termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS sehingga program siaran bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Kami akan melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, kami akan memberikan sanksi administratif,” tegasnya. Red