Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kembali membuka pendaftaran Bimbingan Teknis SDM penyiaran atau Sekolah P3SPS.
Sekolah P3SPS Angkatan XXVIII akan dilaksanakan pada 17-19 April 2018, bertempat di Kantor KPI Pusat jalan Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Pendaftaran peserta diterima paling lambat tanggal 12 April 2018, Pukul 24.00 WIB di bit.ly/angkatan28
Selama kegiatan berlangsung KPI Pusat menyediakan, seminar kit, konsumsi, dan sertifikat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Ketentuan lain:
Pendaftar yang diterima untuk mengikuti Sekolah P3SPS secara mutlak ditentukan KPI Pusat. Calon peserta yang diterima, akan diumumkan melalui website KPI. Dikarenakan terbatasnya kuota, maka nama pendaftar yang belum masuk angkatan XXVIII akan diprioritaskan pada angkatan berikutnya.
Pangkalpinang -- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menjadi tuan rumah Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-86 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2019. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Babel, Rusdiar, usai mengikuti Rakornas KPI 2018 di Palu, beberapa waktu lalu.
Keseriusan Provinsi Kepulauan Babel atau Negeri Serumpun Sebalai menjadi tuan rumah Harsiarnas dan Rakornas 2019 ditandai dengan hadirnya Wakil Gubernur Prov, Kep. Babel, Abdul Fatah, pada Peringatan Harsiarnas ke-85 di Palu, 1 April 2018.
“Banyak keuntungan didapat jika kita menjadi tuan rumah. Kesempatan itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan potensi objek wisata," tutur Rusdiar.
Diperkirakan sekitar 500 peserta dari luar Bangka Belitung, baik dari unsur pemerintah pusat, KPI, KPID serta lembaga penyiaran serta tamu undangan menghadiri acara Rakornas dan Harsiarnas.
Untuk itu, Rusdiar berharap pihak eksekutif maupun legislatif serta stakeholder lainnya memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Sehingga Bangka Belitung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat daerah lain.
"Babel siap jadi tuan rumah Rakornas dan peringatan Harsiarnas 2019 mendatang. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan KPI pusat agar ditunjuk menjadi tuan rumah," ungkapnya di sela-sela acara puncak Peringatan Harsiarnas 2018.
Selain melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, tegas Rusdiar, sebagai bentuk keseriusan Babel menjadi tuan rumah yakni, hadirnya Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah pada peringatan Harsiarnas 2018, di Mercure Hotel Palu, Minggu (1/4/2018).
"Dana Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas berasal dari APBN. Pihak Bangka Belitung hanya menyiapkan jamuan tamu dan transportasi," jelasnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, menyambut baik rencana Babel ingin menjadi tuan rumah Rakornas KPI dan Harsiarnas 2019 mendatang.
"Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan dukungan. Hal ini sangat positif bagi Bangka Belitung," tukas Abdul Fatah. Red dari berbagai sumber
Komisioner KPID DKI Jakarta saat diterima Wakil Gubernur Sandiaga Uno, kemarin.
Jakarta -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S. Uno mendukung DKI Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2019. "Ya saya mendukung dan siap jika DKI Jakarta jadi tuan rumah tahun 2019," ujar Sandiaga saat menerima jajaran KPID DKI di Balaikota, Rabu (4/4/2018).
Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan bersama komiaioner lainnya didampingi Kepala Dinas Kominfotik Dian Ekowati menemui Wakil Gubernur Sandiaga untuk melaporkan program-program KPID. Kawiyan juga melaporkan hasil kunjungannya mengikuti Rakornas KPI 2018 dan peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu, Sulawesi Tengah.
Kepada Kepala Dinas Kominfotik, Sandiaga meminta agar Pemprov memberi dukungan pelaksanaan Rakornas KPI di Jakarta tahun 2019.
Dalam kesempatan itu Ketua KPID DKI Kawiyan juga minta agar Pemprov DKI mendukung program-program KPID dengan memberikiang alokasi anggaran yang memadai. "KPID sebagai lembaga negara independen yang mengawasi konten penyiaran sudah selayaknya mendapat dukungan anggaran yang memadai," ujar Kawiyan.
Dalam Rakornas 2018 yang baru saja usai digelar di Palu (31 Maret - 3 April 2018) di Palu, DKI Jakarta termasuk salah satu calon tuan rumah Rakornas 2019. "Saya yakin Pemprov DKI akan mendukung jika Jakarta terpilih jadi tuan ruma, " ujar Kawiyan saat bicara di forum rakornas 2018 di Palu. Red dari KPID DKI Jakarta
Pengurus ARSSLI saat bertemu dengan Komisioner KPI Pusat di Kantor KPI Pusat, Jumat (6/4/2018).
Jakarta -- Pengurus baru Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI) di bawah kepemimpinan Nur Hadi Sekti Mukti menyambangi Kantor KPI Pusat, Jumat (6/4/2018). Kunjungan ini merupakan yang pertama dilakukan pengurus baru ARSSLI sejak terpilih dan dilantik pada Agustus 2017 lalu. Mereka diterima langsung Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, Prof. Obsatar Sinaga dan Dewi Setyarini.
Di awal pertemuan, Nur Hadi Sekti Mukti, menyatakan niat kedatangan mereka ke KPI Pusat untuk mengetahui informasi terbaru mengenai aturan penyiaran. Informasi baru ini nantinya akan disampaikan ulang kepada anggota ARSSLI di daerah. “Kami minta masukan dan info terbaru tentang penyiaran dari KPI Pusat. Kami memiliki pekerjaan rumah untuk membesarkan organisasi ini,” katanya.
Menanggapi permintaan ARSSLI, Komisioner KPI Pusat Obsatar Sinaga, meminta ARSSLI melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Menurutnya, ARSSLI tidak bisa berpikir secara lokal karena sekarang ini perkembangan bisnis dan teknologi sangat cepat dan inovatif.
“Sekarang ini kita sudah masuk era digitalisasi dan ini harus jadi perhatian radio-radio lokal. Jika ARSSLI masih berpikir lokal, lama kelamaan akan digilas dengan kemajuan zaman. Sekarang ini berpikirnya tidak hanya bisa bersiaran tapi juga hidup,” kata Obi, panggilan Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat.
Pendapat serupa juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diikuti dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Berkembangannya teknologi merupakan tantangan bagi semua lembaga penyiaran termasuk radio lokal. Selain itu juga harus mengembangkan inovasi baru agar tidak ditinggalkan pendengar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dewi memberi apresiasi tinggi pada ARSSLI yang memiliki perhatian besar terhadap keberagaman kepemilikan dan konten lokal. “Kami sangat menghargai usaha ARSSLI untuk mengembangkan keberagamaan tersebut,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio meminta perhatian ARSSLI terkait proses perizinan penyelenggaraan penyiaran yang susah-susah mudah. Menurutnya, pemilik lembaga penyiaran harus mengerti alur perizinan. “Masalah perizinan sebenarnya hal yang sederhana tapi jadi kompleks karena pemilik tidak tahu alurnya,” jelasnya.
Dia mendorong ARSSLI untuk berperan aktif sebagai agregasi dan mengartikulasi ke Pemerintah dan KPI. “Adanya asosiasi jadi lebih mudah ketimbang mengurus sendiri. Mudah-mudahan masukan dari kami ini bisa berguna,” tandas Agung. ***
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pertemuan di Kantor KPI Pusat, Kamis (5/4/2018). Pertemuan membahas masalah minimnya siaran nasional di wilayah perbatasan serta strategi penanggulangan dampak negatif dari luberan siaran asing di wilayah tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang yang didampingi bagian Penelitian dan Pengembangan KPI Pusat. Sedangkan dari Kemhan diwakil Kabid Doksismet Puslitbang Strategi Pertahanan Balitbang Kemhan, Kolonel Kav. Mushadi.
Kolonel Kav. Mushadi mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara mendalam bagaimana kondisi penyiaran dan mencari data di wilayah perbatasan dari KPI Pusat. Informasi ini akan menjadi masukan pihaknya Puslitbang Kemhan untuk mengambil langkah yang tepat dan strategis. “Kami juga akan berupaya meningkatkan akses media massa di wilayah perbatasan demi memperkokoh nasionalisme,” kata usai pertemuan tersebut.
Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian wilayah perbatasan tidak mendapatkan siaran nasional salah satunya karena tidak ada dukungan infrastruktur sehingga akses lembaga penyiaran untuk masuk mengalami kesulitan. “Hal ini perlu ditinjau karena akses untuk masuk itu sangat penting,” katanya.
Menurut Mayong, yang penting dilakukan sekarang adalah bagaimana sinyal siaran bisa merata ke wilayah-wilayah tersebut. Dan, jika akses siaran sudah masuk ke perbatasan yang perlu ditindaklanjuti adalah pemeliharaan infrastrukturnya seperti menara pemancar dan lainnya. “Jangan sampai tidak terpelihara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang mengusulkan Kemhan untuk berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, KPID memiliki data lengkap dan penguasaan masalah yang terdapat di daerahnya. “Ini dalam rangka kita menengakkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.
Minimnya siaran nasional di perbatasan sudah lama jadi masalah. Pemerintah dan stakeholder terkait termasuk KPI berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut karena kekhawatiran akan lunturnya rasa nasionalisme masyarakat setempat yang banyak dibanjiri siaran negara tetangga. ***
Assalamualaikum. Ini hanyalah asumsi saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Saya hanya sedang sebal dengan berita Mayang-Fuji yang menurut pandangan saya hanya mencari sensasi. Saya tidak ingin berkoar-koar di media sosial. Saya ingin mencurahkan perasaan saya di sini.
Saya sudah bosan dengan berita Mayang Fuji. Alangkah baiknya diblokade saja keduanya. Pusing,, ada fans fanatik,, membully yang berlebihan. Wartawan juga ad sikap tidak sopan yang bila masuk tv akan ditiru oleh masyarakat. Dulu Vanessa dihina-hina berlebihan sebab kasus porn,, setelah meninggal jadi banyak yg fans. Banyak memasukkan Raffi Ahmad dan segala aktivitasnya ke tv juga tidak bagus. Berita hal sepele masuk tv apakah tdk ada berita lain yang lebih berkelas, seperti teknologi. Saya rasa tidak pernah melihat berita teknologi di tv. Atau pemberitahuan tentang proses terjadinya tsunami, gunung meletus, atau hal bermanfaat yang lainnya. Recycle, reduce, reuse tentang sampah. Ini tv hanya menjadi ajang pembodohan publik yang membuat otak warga Indonesia hanya berasumsi dan tentang berbagai persoalan yang itu-itu aja agamalah, sara lah. Artis yg Tdk bertalenta tidak usah lah dimasukkan ke tv. Mereka pansos biarin, jalan rezeki masih banyak, biar cari yang lain saja. Verrel Bramasta minum es di pinggir jalan lah. Bilqis pintar bahasa Inggris lah. Kenapa gak kita buat saja pembelajaran Bahasa Inggris. Publik menjadi fansnya karena ya mereka-mereka itu lah yang dimasukkan ke tv.
Acara tv juga saya mengharapkan yang bagus. Bukan hanya sinetron asal-asalan yang diputar setiap hari. Kalau dananya untuk buat yang bagus mungkin hanya sebuah film. Yang diputar tidak bisa setiap hari juga tidak apa-apa. Ya lumayanlah ada mutunya.
Mana ada lagi sinetron IPA&IPS tentang cinta-cinta. Roknya pun pendek. Padahal di sekolah negeri sendiri boleh tidak memakai jilbab bahkan untuk umat muslim. Tetapi untuk wanita diharuskan pakai rok dari pinggul sampai mata kaki/ rok panjang. Untuk pemain terlalu dewasa,, terlihat tua dan tidak natural. Pilih pemain yang lebih natural dan adalah bakat di bidang pendidikan. Gak cuma sinetron yang isinya marah-marah, pacaran dan pintar bergaya saja. Kids zaman now jadi ikutan gaya-gayaan. Mereka malas belajar, malah nongki di Starbucks, nongki di mall, memaksa orang tuanya beli motor gede (moge). Anak cewe pada jalan-jalan pakai helm bogo, masker duckbill, memakai riasan berlebihan. Ini sudah zaman globalisasi loh. Sudah semakin bersaing. Masa seperti ini yang kita persiapkan kepada calon penerus bangsa. Kebetulan saya masih bersekolah di SMA dan banyak mengamati. Banyak anak laki & perempuan makin berani,, berpelukan badan dan cium pipi di sekolah.
Saya sempat berpikir ingin pindah ke negara Bhutan. Dan suatu hari mutasi ke negara itu. Karena menurut info yang ada di internet itu negara yang sederhana tapi penuh ketenangan.
Indonesia pendidikan cukup baik tapi perlu ditingkatkan. Korupsi sebaiknya tidak merajalela. Kasian penerus kita nanti yang harus bayar utangnya. Djoko Djandra tidak diberikan hukuman yang setimpal. Saya harap Indonesia semakin makmur dan baik. Amin.
Mohon maaf sebesar-besarnya bila dianggap kasar dan tidak etis.
Pojok Apresiasi
Prawira Hendrik
Selamat Hari Anak Nasional
Bersama:
- Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
