Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pertemuan di Kantor KPI Pusat, Kamis (5/4/2018). Pertemuan membahas masalah minimnya siaran nasional di wilayah perbatasan serta strategi penanggulangan dampak negatif dari luberan siaran asing di wilayah tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang yang didampingi bagian Penelitian dan Pengembangan KPI Pusat. Sedangkan dari Kemhan diwakil Kabid Doksismet Puslitbang Strategi Pertahanan Balitbang Kemhan, Kolonel Kav. Mushadi.
Kolonel Kav. Mushadi mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara mendalam bagaimana kondisi penyiaran dan mencari data di wilayah perbatasan dari KPI Pusat. Informasi ini akan menjadi masukan pihaknya Puslitbang Kemhan untuk mengambil langkah yang tepat dan strategis. “Kami juga akan berupaya meningkatkan akses media massa di wilayah perbatasan demi memperkokoh nasionalisme,” kata usai pertemuan tersebut.
Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian wilayah perbatasan tidak mendapatkan siaran nasional salah satunya karena tidak ada dukungan infrastruktur sehingga akses lembaga penyiaran untuk masuk mengalami kesulitan. “Hal ini perlu ditinjau karena akses untuk masuk itu sangat penting,” katanya.
Menurut Mayong, yang penting dilakukan sekarang adalah bagaimana sinyal siaran bisa merata ke wilayah-wilayah tersebut. Dan, jika akses siaran sudah masuk ke perbatasan yang perlu ditindaklanjuti adalah pemeliharaan infrastrukturnya seperti menara pemancar dan lainnya. “Jangan sampai tidak terpelihara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang mengusulkan Kemhan untuk berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, KPID memiliki data lengkap dan penguasaan masalah yang terdapat di daerahnya. “Ini dalam rangka kita menengakkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.
Minimnya siaran nasional di perbatasan sudah lama jadi masalah. Pemerintah dan stakeholder terkait termasuk KPI berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut karena kekhawatiran akan lunturnya rasa nasionalisme masyarakat setempat yang banyak dibanjiri siaran negara tetangga. ***
