- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 0
Bandung -- Konvergensi media menyebabkan akses informasi dapat diterima publik dengan sangat cepat. Namun demikian, kemudahan ini bukan tanpa dampak. Persoalan hoaks, algoritma media sosial yang bias hingga banjir informasi yang membuat kita menjadi kewalahan.
“Kondisi ini membuat batas antara fakta dan opini menjadi sangat tipis dan sulit dibedakan oleh masyarakat awam,” ujar Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Aliyah, dalam Forum Diskusi Publik bertemakan “Memilih Informasi Faktual di Tengah Konvergensi Media” di Bandung, Kamis (16/4/2026).
Menurut Aliyah, kondisi ini sangat rentan akan jebakan berita bohong. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat menerapkan strategi SIFT (Stop, Investigasi, Find dan Trace). Pertama, (stop), artinya kita jangan langsung percaya begitu saja. Kedua, (investigate), yakni mencari tahu siapa pembuat informasinya. Ketiga, (find), mencari cakupan berita yang lebih baik dari sumber lain sebagai pembanding. Adapun yang terakhir (trace), yakni menelusuri kembali sumber aslinya untuk memastikan kebenaran klaim tersebut.
“Langkah sederhana ini sangat efektif untuk menyaring informasi yang masuk ke perangkat kita,” kata Komisioner KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran ini.
Di tengah kekacauan informasi ini, lanjut Aliyah, pihaknya (KPI) hadir untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat memiliki akurasi yang tepat dan tetap berimbang demi menjaga demokrasi. Di sisi lain, KPI juga berfungsi sebagai regulator yang mengawasi agar frekuensi publik digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas sesuai undang-undang yang berlaku.
“KPI memiliki tugas yang cukup komprehensif, mulai dari membuat aturan (seperti P3SPS), melakukan pengawasan langsung terhadap ratusan lembaga penyiaran, hingga memberikan penghargaan (awards) atau sanksi tegas bagi yang melanggar. Hingga Agustus 2024, tercatat ada 2.895 lembaga penyiaran di Indonesia, di mana KPI Pusat memantau secara intensif 61 lembaga, termasuk stasiun TV digital yang diawasi selama 24 jam penuh. KPI juga aktif memberikan edukasi lewat literasi dan diskusi agar masyarakat makin cerdas memilah tontonan,” ungkap Aliyah.
Ia pun menyampaikan salah satu fokus utama KPI adalah melindungi anak-anak dan remaja melalui aturan klasifikasi siaran. Menurutnya, ada kode khusus yang wajib dicantumkan, seperti P (Pra-sekolah), A (Anak), R (Remaja), D (Dewasa), dan SU (Semua Umur).
“KPI juga mengatur jam tayang; misalnya, program untuk anak-anak disiarkan antara pukul 05.00–18.00, sedangkan konten dewasa hanya boleh tayang pada malam hari pukul 22.00–03.00. Jika Anda menemukan tayangan yang melanggar atau tidak pantas, KPI membuka pintu pengaduan melalui berbagai saluran seperti website, media sosial, WhatsApp, hingga datang langsung ke kantor,” papar Aliyah di depan para peserta diskusi.
Pendapat senada turut disampaikan narasumber diskusi lainnya, Sharifah Vidaa. Dikatakannya kemudahan akses informasi ibarat pisau bermata dua karena meningkatkan risiko penyebaran hoaks secara masif. Hal ini menciptakan fenomena paling menantang yakni era post-truth atau pasca-kebenaran.
“Ini adalah kondisi di mana fakta objektif sering kali kalah pengaruh oleh emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik. Dalam situasi ini, kebenaran objektif tidak lagi dihargai dan sering diabaikan dalam ruang publik karena orang lebih memilih memercayai apa yang ingin mereka percayai. Akibatnya, kebohongan bisa dengan mudah menyamar sebagai kebenaran,” jelasnya.
Untuk menghadapi hal ini, lanjut Sharifah, publik wajib bersikap kritis dan skeptis. Skeptis berbeda dengan sinis. Jika sinis berarti menolak segalanya tanpa percaya, maka skeptis artinya memiliki keraguan yang sehat.
“Keraguan inilah yang mendorong kita untuk bertanya, mencari tahu lebih dalam, dan akhirnya menemukan kebenaran. Setiap kali melihat informasi, tanamkan pikiran bahwa informasi tersebut bisa saja benar, bisa salah, atau sebagian benar dan sebagian salah,” tegasnya.
Di tempat yang sama, narasumber sekaligus pengamat politik, Muchamad Indra Purnama menyampaikan, akses informasi memang mudah diperoleh, namun justru ada kondisi krisis informasi faktual cukup serius yang dihadapi. Pasalnya, publik sering terjebak dalam hoaks dan disinformasi yang sengaja dibuat untuk memanipulasi opini publik.
“Selain itu, ada tantangan berupa clickbait atau judul berita bombastis yang menyesatkan, serta fenomena Echo Chamber dan Filter Bubble. Fenomena algoritma ini membuat kita hanya melihat informasi yang kita sukai saja, sehingga perspektif kita menjadi semakin sempit,” katanya.
Namun, di satu sisi, lanjut Indra, masyarakat diuntungkan dengan kemudahan akses terhadap berbagai perspektif politik dan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi. Tapi ini juga harus diantisipasi karena dampak negative lain jika tidak hati-hati. “Informasi yang salah justru bisa memicu polarisasi, di mana masyarakat menjadi terkotak-kotak. Kesalahpahaman dan konflik antar kelompok pun menjadi lebih mudah terjadi akibat disinformasi yang terus-menerus,” tuturnya.
Ke depan, kata Indra Purnama, tantangan politik akan semakin kompleks dengan hadirnya teknologi baru. “Kita akan berhadapan dengan AI dan Deepfake Politik yang mampu memanipulasi video, audio, hingga gambar dengan sangat rapi. Selain itu, ada praktik microtargeting yang membuat kampanye politik menjadi sangat personal bagi setiap individu. Untuk itu, sangat penting bagi kita memiliki regulasi digital yang adaptif serta etika politik yang kuat agar demokrasi tetap terjaga oleh data dan fakta yang benar,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar tidak mudah tertipu, ada empat langkah sederhana yang bisa dilakukan saat menerima informasi politik. Pertama, selalu pastikan informasinya berasal dari sumber atau media yang kredibel. Kedua, analisis kepentingan politiknya artinya informasi ini kira-kira menguntungkan siapa. Ketiga, cek konteksnya secara utuh dan jangan hanya sepotong-sepotong.
“Terakhir, kroscek data dan rekam jejak orang yang menyampaikan informasi tersebut. Ingat, tantangan demokrasi kita hari ini bukan hanya soal siapa yang dipilih, tapi informasi apa yang kita percaya,” tandas Indra Purnama. ***
