Umum

Detail

Ditayangkan: 07 Desember 2013

Dilihat: 9006

Jakarta – Lembaga penyiaran khususnya televisi berkewajiban memberikan tayangan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban ini merupakan bagian dari fungsi media itu sendiri yakni sebagai sarana penyedia informasi yang layak dan benar. Demikian disampaikan Anggota KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, saat sosialisasi P3 dan SPS KPI di Global TV, Jumat, 6 Desember 2013.

Rahmat yang dalam kesempatan itu didampingi Anggota KPI Pusat, Agatha Lily, menjelaskan beberapa fungsi media yang lain seperti sebagai sarana untuk kebudayaan dan ekonomi, hiburan yang sehat, pendidikan untuk publik, dan sebagai kontrol sekaligus perekat sosial. “Fungsi-fungsi ini penting karena masyarakat butuh isi tayangan yang baik dan bermanfaat bagi mereka,” katanya.

Dalam kaitan itu, kata Ketua bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini, KPI sebagai regulator penyiaran bertanggungjawab atas pengawasan isi siaran di media penyiaran. Pengawasan ini dikuatkan dengan adanya pedoman atau aturan penyiaran yang termaktub dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). 

Peraturan yang dibuat KPI itu, lanjut Rahmat, berisikan poin-poin pengaturan perlindungan publik terhadap tayangan yang tidak sesuai dan berdampak buruk. Substansi pengaturan itu antara lain mengenai perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan, penghormatan terhadap nilai agama, perhatian terhadap nilai kesopanan, etika dan kesusilaan.  

Peraturan ini juga menyentuh aspek pelarangan dan pembatasan mengenai adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Tidak ketinggalan penggolongan program menurut usia khalayak. “Seperti kasus konflik Ahmad Dhani dan Farhat, tidak bisa anak-anak diwawancara terkait kasus orangtuanya,” jelasnya.

Sementara itu, Agatha Lily mengingatkan soal pemberitaan atau tayangan iklan politik. Menurutnya, isi media terkait pemberitaan atau iklan politk harus proposional agar tayangan atau isi media tersebut tidak melulu hanya diisi oleh satu atau dua peserta Pemilu mendatang. “Partai-partai lain juga harus diakomodir. Dengan begitu, masyarakat memiliki informasi yang merata,” katanya.

Lily juga mengingatkan kewajiban media penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat atau ILM mengenai Pemilu 2014. Rendahnya partisipasi publik untuk ikut terlibat dalam Pemilu mendatang dapat ditingkatkan dengan sosialisasi yang masif dari media melalui iklan layanan masyarakat. “Kita harus memperhatikan tingkat partisipasi publik. Untuk itu, media wajib menyiarkan ILM dalam siarannya,” paparnya. Red

Detail

Ditayangkan: 05 Desember 2013

Dilihat: 4712

Jakarta - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 merupakan hajat besar rakyat Indonesia yang harus dikawal prosesnya agar berlangsung secara jujur dan adil. Untuk itu Komisi Penyiaran Indonesia, berkepentingan untuk mengawal lembaga penyiaran ikut bersikap adil dan berimbang pada seluruh kontestan politik, baik itu partai-partai politik, calon anggota legislatif, calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah, serta calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2014.

Terkait momentum Pemilu ini pula, KPI telah melakukan pemantauan pada seluruh lembaga penyiaran guna memastikan lembaga penyiaran mengutamakan kepentingan publik, serta menjaga prinsip netral dan berimbang. KPI berkesimpulan, dari pemantauan selama bulan September-November tersebut, terdapat enam lembaga penyiaran yang memiliki kecenderungan mengabaikan kepentingan publik, tidak netral, kurang berimbang dan menguntungkan partai politik tertentu yang kebetulan memiliki afiliasi dengan pemilik lembaga penyiaran. Untuk itu berdasarkan kajian mendalam dan pengaduan masyarakat, KPI Pusat akan memberikan teguran pada lembaga-lembaga penyiaran tersebut. Teguran ini pun merupakan tindak lanjut koordinasi KPI bersama Bawaslu dan KPU. Selain itu, KPI juga memberikan apresiasi pada lembaga-lembaga penyiaran lain yang mampu menjaga netralitas, independensi  dan keberimbangan pada seluruh program siarannya.

KPI berharap teguran ini dapat dijadikan sebagai koreksi dan bahan evaluasi pada seluruh lembaga penyiaran dalam menjalankan berperan serta menyukseskan Pemilu 2014. Ketua KPI Pusat, Judhariksawan menyatakan, lembaga penyiaran harus memberikan perhatian penuh pada agenda pemilu ini. Hal tersebut harus diwujudkan dengan memberikan informasi kepemiluan yang utuh sehingga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, lembaga penyiaran harus mendidik masyarakat dengan cara yang fair  seperti yang diamanatkan undang-undang penyiaran. Disamping itu, KPI menginginkan lembaga penyiaran memberikan kontribusi untuk pencerdasan bangsa dalam berpolitik yang lebih beradab.

Jika lembaga penyiaran mampu mengedepankan sikap adil dan berimbang dalam program siarannya, baik selama masa pemilu ataupun sesudahnya, kecurigaan masyarakat bahwa lembaga penyiaran telah dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan politik dapat ditepis. Harapannya, dengan partisipasi lembaga penyiaran menyampaikan informasi kepemiluan, rakyat Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, dan pemimpin bangsa yang terpilih lewat pesta demokrasi ini juga yang berkualitas.

Detail

Ditayangkan: 05 Desember 2013

Dilihat: 6591

Jakarta - Pemilihan Umum 2014 merupakan pesta demokrasi yang membutuhkan peran serta semua pihak agar berlangsung dengan sukses, jujur dan adil. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkepentingan mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap netral dan adil pada seluruh peserta pemilu.

Sebagaimana diketahui, pada September 2013, KPI telah mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk menjaga netralitas dan melarang penggunaan frekuensi untuk kepentingan golongan tertentu. Selama 3 (tiga) bulan terakhir, September-November 2013, KPI telah melakukan pemantauan pada seluruh lembaga penyiaran. Dari pemantauan tersebut, KPI berkesimpulan terdapat 6 (enam) lembaga penyiaran yang telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Termasuk terdapat iklan politik yang menurut penilaian KPI mengandung unsur kampanye. Ke-enam lembaga penyiaran itu adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV.

Kemarin, (4/12), KPI telah memanggil dan menyampaikan teguran pada 6 (enam) stasiun televisi tersebut. Teguran ini wajib menjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran, agar menjalankan fungsi dan perannya yang sesuai dengan amanat undang-undang penyiaran. Dalam pertemuan tersebut, lembaga penyiaran menerima masukan dan berjanji akan memperbaiki programnya, serta merencanakan program iklan layanan masyarakat (ILM) tentang pemilihan umum. 

Ketua KPI Pusat, Judhariksawan menyatakan, lembaga penyiaran harus memberikan perhatian penuh pada agenda pemilu 2014 ini dengan memberikan informasi kepemiluan yang utuh guna meningkatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu ini secara optimal. Karenanya lembaga penyiaran wajib bersikap netral, berimbang dan mengutamakan kepentingan publik.

KPI juga mengapresiasi lembaga penyiaran yang telah menjaga netralitas, independensi, dan keberimbangan pada seluruh program siarannya, termasuk juga pada lembaga penyiaran yang telah membuat program-program pemilu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad mengingatkan juga tentang kewajiban lembaga penyiaran berpartisipasi dalam pemilu, termasuk di dalamnya untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. “Partisipasi ini dapat diwujudkan lembaga penyiaran lewat penayangan ILM untuk pendidikan politik”, pungkas Idy.

Detail

Ditayangkan: 03 Desember 2013

Dilihat: 8021

Jakarta - Muhammadiyah mendukung penuh kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas program siaran yang bermuatan negatif dan berpotensi menghancurkan identitas bangsa. Bahkan, KPI harus menampilkan diri sebagai lembaga yang berwibawa dengan fungsi kontrol yang optimal di hadapan lembaga penyiaran. Ketua Umum Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan silaturahim dengan komisioner KPI Pusat di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, (3/12).

Sebagai ketua organisasi kemasyarakatan tertua di Indonesia, Dien menilai kekuatan uang yang ada di balik industri penyiaran mempunyai daya rusak yang signifikan jika dibiarkan tanpa kontrol. “Selama ini ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bekerja keras membangun masyarakat, memperbaiki moral dan akhlak mereka, lewat da’wah yang dimulai bahkan dari subuh. Namun televisi justru menyajikan kerusakan yang luar biasa, dan tidak bisa dikendalikan oleh Negara”, ujar Dien.

Karenanya, peran KPI sangat strategis dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar dalam dunia penyiaran. “Sekrup strategis bernama informasi saat ini memang banyak positifnya, namun muatan negatifnya juga tidak kalah banyak”, tegas Dien.  

KPI sendiri hadir dengan lima komisionernya yakni Idy Muzayyad (Wakil Ketua KPI), Bekti Nugroho (Koordinator bidang Kelembangaan), Fajar Arifianto (bidang kelembagaan), Amiruddin (bidang perizinan) dan Danang Sangga Buana (perizinan). Idy Muzayyad menyampaikan mengenai kewenangan KPI dalam dunia penyiaran serta handycap yang dihadapi oleh KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Untuk itu, dalam kesempatan ini KPI juga mengharapkan dukungan Muhammadiyah atas penguatan kelembagaan KPI yang saat ini tengah dirumuskan dalam rancangan undang-undang penyiaran di DPR.

KPI sebagai perwakilan dan corong rakyat harus berkecenderungan membela rakyat dan mengambil posisi check and balances dalam dunia penyiaran. “Kita juga tidak ingin mengembalikan jarum sejarah ke zaman otoritarianisme, tapi kalau penyiaran dilepas pada mekanisme pasar maka bangsa ini akan kehilangan identitasnya”, ujarnya. Untuk itu Dien memastikan, Muhammadiyah akan memberikan dukungan pada DPR guna menguatkan kewenangan KPI sebagai regulator penyiaran.