Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kembali membuka pendaftaran Bimbingan Teknis SDM penyiaran atau Sekolah P3SPS.
Sekolah P3SPS Angkatan XXVIII akan dilaksanakan pada 17-19 April 2018, bertempat di Kantor KPI Pusat jalan Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Pendaftaran peserta diterima paling lambat tanggal 12 April 2018, Pukul 24.00 WIB di bit.ly/angkatan28
Selama kegiatan berlangsung KPI Pusat menyediakan, seminar kit, konsumsi, dan sertifikat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Ketentuan lain:
Pendaftar yang diterima untuk mengikuti Sekolah P3SPS secara mutlak ditentukan KPI Pusat. Calon peserta yang diterima, akan diumumkan melalui website KPI. Dikarenakan terbatasnya kuota, maka nama pendaftar yang belum masuk angkatan XXVIII akan diprioritaskan pada angkatan berikutnya.
Pangkalpinang -- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menjadi tuan rumah Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-86 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2019. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Babel, Rusdiar, usai mengikuti Rakornas KPI 2018 di Palu, beberapa waktu lalu.
Keseriusan Provinsi Kepulauan Babel atau Negeri Serumpun Sebalai menjadi tuan rumah Harsiarnas dan Rakornas 2019 ditandai dengan hadirnya Wakil Gubernur Prov, Kep. Babel, Abdul Fatah, pada Peringatan Harsiarnas ke-85 di Palu, 1 April 2018.
“Banyak keuntungan didapat jika kita menjadi tuan rumah. Kesempatan itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan potensi objek wisata," tutur Rusdiar.
Diperkirakan sekitar 500 peserta dari luar Bangka Belitung, baik dari unsur pemerintah pusat, KPI, KPID serta lembaga penyiaran serta tamu undangan menghadiri acara Rakornas dan Harsiarnas.
Untuk itu, Rusdiar berharap pihak eksekutif maupun legislatif serta stakeholder lainnya memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Sehingga Bangka Belitung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat daerah lain.
"Babel siap jadi tuan rumah Rakornas dan peringatan Harsiarnas 2019 mendatang. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan KPI pusat agar ditunjuk menjadi tuan rumah," ungkapnya di sela-sela acara puncak Peringatan Harsiarnas 2018.
Selain melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, tegas Rusdiar, sebagai bentuk keseriusan Babel menjadi tuan rumah yakni, hadirnya Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah pada peringatan Harsiarnas 2018, di Mercure Hotel Palu, Minggu (1/4/2018).
"Dana Rakornas KPI dan peringatan Harsiarnas berasal dari APBN. Pihak Bangka Belitung hanya menyiapkan jamuan tamu dan transportasi," jelasnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, menyambut baik rencana Babel ingin menjadi tuan rumah Rakornas KPI dan Harsiarnas 2019 mendatang.
"Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan dukungan. Hal ini sangat positif bagi Bangka Belitung," tukas Abdul Fatah. Red dari berbagai sumber
Komisioner KPID DKI Jakarta saat diterima Wakil Gubernur Sandiaga Uno, kemarin.
Jakarta -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S. Uno mendukung DKI Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2019. "Ya saya mendukung dan siap jika DKI Jakarta jadi tuan rumah tahun 2019," ujar Sandiaga saat menerima jajaran KPID DKI di Balaikota, Rabu (4/4/2018).
Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan bersama komiaioner lainnya didampingi Kepala Dinas Kominfotik Dian Ekowati menemui Wakil Gubernur Sandiaga untuk melaporkan program-program KPID. Kawiyan juga melaporkan hasil kunjungannya mengikuti Rakornas KPI 2018 dan peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu, Sulawesi Tengah.
Kepada Kepala Dinas Kominfotik, Sandiaga meminta agar Pemprov memberi dukungan pelaksanaan Rakornas KPI di Jakarta tahun 2019.
Dalam kesempatan itu Ketua KPID DKI Kawiyan juga minta agar Pemprov DKI mendukung program-program KPID dengan memberikiang alokasi anggaran yang memadai. "KPID sebagai lembaga negara independen yang mengawasi konten penyiaran sudah selayaknya mendapat dukungan anggaran yang memadai," ujar Kawiyan.
Dalam Rakornas 2018 yang baru saja usai digelar di Palu (31 Maret - 3 April 2018) di Palu, DKI Jakarta termasuk salah satu calon tuan rumah Rakornas 2019. "Saya yakin Pemprov DKI akan mendukung jika Jakarta terpilih jadi tuan ruma, " ujar Kawiyan saat bicara di forum rakornas 2018 di Palu. Red dari KPID DKI Jakarta
Pengurus ARSSLI saat bertemu dengan Komisioner KPI Pusat di Kantor KPI Pusat, Jumat (6/4/2018).
Jakarta -- Pengurus baru Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI) di bawah kepemimpinan Nur Hadi Sekti Mukti menyambangi Kantor KPI Pusat, Jumat (6/4/2018). Kunjungan ini merupakan yang pertama dilakukan pengurus baru ARSSLI sejak terpilih dan dilantik pada Agustus 2017 lalu. Mereka diterima langsung Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, Prof. Obsatar Sinaga dan Dewi Setyarini.
Di awal pertemuan, Nur Hadi Sekti Mukti, menyatakan niat kedatangan mereka ke KPI Pusat untuk mengetahui informasi terbaru mengenai aturan penyiaran. Informasi baru ini nantinya akan disampaikan ulang kepada anggota ARSSLI di daerah. “Kami minta masukan dan info terbaru tentang penyiaran dari KPI Pusat. Kami memiliki pekerjaan rumah untuk membesarkan organisasi ini,” katanya.
Menanggapi permintaan ARSSLI, Komisioner KPI Pusat Obsatar Sinaga, meminta ARSSLI melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Menurutnya, ARSSLI tidak bisa berpikir secara lokal karena sekarang ini perkembangan bisnis dan teknologi sangat cepat dan inovatif.
“Sekarang ini kita sudah masuk era digitalisasi dan ini harus jadi perhatian radio-radio lokal. Jika ARSSLI masih berpikir lokal, lama kelamaan akan digilas dengan kemajuan zaman. Sekarang ini berpikirnya tidak hanya bisa bersiaran tapi juga hidup,” kata Obi, panggilan Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat.
Pendapat serupa juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diikuti dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Berkembangannya teknologi merupakan tantangan bagi semua lembaga penyiaran termasuk radio lokal. Selain itu juga harus mengembangkan inovasi baru agar tidak ditinggalkan pendengar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dewi memberi apresiasi tinggi pada ARSSLI yang memiliki perhatian besar terhadap keberagaman kepemilikan dan konten lokal. “Kami sangat menghargai usaha ARSSLI untuk mengembangkan keberagamaan tersebut,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio meminta perhatian ARSSLI terkait proses perizinan penyelenggaraan penyiaran yang susah-susah mudah. Menurutnya, pemilik lembaga penyiaran harus mengerti alur perizinan. “Masalah perizinan sebenarnya hal yang sederhana tapi jadi kompleks karena pemilik tidak tahu alurnya,” jelasnya.
Dia mendorong ARSSLI untuk berperan aktif sebagai agregasi dan mengartikulasi ke Pemerintah dan KPI. “Adanya asosiasi jadi lebih mudah ketimbang mengurus sendiri. Mudah-mudahan masukan dari kami ini bisa berguna,” tandas Agung. ***
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pertemuan di Kantor KPI Pusat, Kamis (5/4/2018). Pertemuan membahas masalah minimnya siaran nasional di wilayah perbatasan serta strategi penanggulangan dampak negatif dari luberan siaran asing di wilayah tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang yang didampingi bagian Penelitian dan Pengembangan KPI Pusat. Sedangkan dari Kemhan diwakil Kabid Doksismet Puslitbang Strategi Pertahanan Balitbang Kemhan, Kolonel Kav. Mushadi.
Kolonel Kav. Mushadi mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara mendalam bagaimana kondisi penyiaran dan mencari data di wilayah perbatasan dari KPI Pusat. Informasi ini akan menjadi masukan pihaknya Puslitbang Kemhan untuk mengambil langkah yang tepat dan strategis. “Kami juga akan berupaya meningkatkan akses media massa di wilayah perbatasan demi memperkokoh nasionalisme,” kata usai pertemuan tersebut.
Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian wilayah perbatasan tidak mendapatkan siaran nasional salah satunya karena tidak ada dukungan infrastruktur sehingga akses lembaga penyiaran untuk masuk mengalami kesulitan. “Hal ini perlu ditinjau karena akses untuk masuk itu sangat penting,” katanya.
Menurut Mayong, yang penting dilakukan sekarang adalah bagaimana sinyal siaran bisa merata ke wilayah-wilayah tersebut. Dan, jika akses siaran sudah masuk ke perbatasan yang perlu ditindaklanjuti adalah pemeliharaan infrastrukturnya seperti menara pemancar dan lainnya. “Jangan sampai tidak terpelihara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang mengusulkan Kemhan untuk berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, KPID memiliki data lengkap dan penguasaan masalah yang terdapat di daerahnya. “Ini dalam rangka kita menengakkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.
Minimnya siaran nasional di perbatasan sudah lama jadi masalah. Pemerintah dan stakeholder terkait termasuk KPI berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut karena kekhawatiran akan lunturnya rasa nasionalisme masyarakat setempat yang banyak dibanjiri siaran negara tetangga. ***
Series ini mempertontokan perkawinan anak usia dini secara paksa. Pemain yang bernama Zahra, baru berusia 15 tahun dan menurut UU No.19 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa yang diizinkan apabila sang perempuan sudah berusia 19 tahun. Selain itu dramatisasi tokoh laki-laki yang melakukan praktek poligami (berusia : 39 tahun) dengan anak dibawah umur melanggar UU Perlindungan Anak terkait Pedofilia yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002. Oleh karena itu, tayangan ini tidak layak untuk di tonton serta disiarkan di stasiun TV Nasional.
