Umum

Detail
Dilihat: 5197

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas partisipasinya selama ini dalam mengawasi isi siaran lembaga penyiaran (TV dan radio). Berdasarkan catatan, mulai dari Januari hingga akhir September 2025, KPI Pusat menerima sebanyak 359 aduan masyarakat terkait isi siaran TV dan radio. 

“Alhamdulillah, partisipasi masyarakat untuk menjadikan lembaga penyiaran dengan tontonan-tontonannya yang berdampak kepada masyarakat semakin antusias,” kata Komisioner KPI Pusat, Aliyah, dalam sambutannya sebagai PIC kegiatan Sosialisasi Hasil Pengawasan Siaran TV dan Radio di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). 

Menurutnya, sebanyak 359 aduan mayarakat tersebut diterima KPI Pusat melalui berbagai wadah aduan seperti media sosial KPI Pusat, aplikasi, e-mail, whatsapp, dan SMS. 

“Kami berharap sahabat-sahabat ini menjadi bagian dari duta-dutanya penyiaran KPI. Jadi setelah dari acara ini, sahabat-sahabat membuka televisinya di rumah jikalau ada tayangan-tayangan yang dirasa tidak benar atau kurang sesuai bisa berdiskusi dengan KPI,” pinta Aliyah di depan peserta yang sebagian besar para mahasiswa dan anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Tidak hanya itu, Aliyah juga meminta para mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Pesan yang konstruktif ini sangat penting dan lebih dibutuhkan karena hal ini dapat menjadi masukan KPI Pusat ketika akan membuat keputusan ataupun kebijakan. 

“Adapun hal lain yang diperlukan adalah kolaborasi antar KPI, kampus (UNUSIA) dan juga PMII. Hari ini kita telah melakukannya. Mungkin nanti kita dapat lanjutkan ke tahap MoU. Ini dalam rangka juga menguatkan peran KPI ke depannya,” ujar Aliyah.

Di tempat yang sama, Plt. Rektor UNUSIA, Syahrizal Syarif, menyambut baik harapan KPI Pusat untuk berkolaborasi dengan kampusnya. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat memicu tumbuhnya penyiaran Indonesia secara positif seperti melalui kegiatan sosialisasi ini.

“Semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” kata Syahrizal. 

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan siaran TV dan radio sebagai acuan media nomor satu untuk mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Terlebih media ini berperan besar ketika situasi kehidupan sosial sedang tidak baik-baik saja. 

“Seperti ketika Indonesia sedang menghadapi kasus pademi Covid beberapa waktu lalu. Siaran dari TV dan radio ini selalu jadi acuan saya mendapatkan informasi yang benar terkait covid. Jadi perannya luar biasa dalam situasi tersebut. Bagaimanpun TV dan radio berjasa besar bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan berkualitas serta sehat,” tutup Syahrizal. 

Dalam kegiatan ini, hadir juga Taufiq R. Abdullah Anggota Komisi I DPR RI, Ubaidillah Ketua KPI Pusat, Mimah Susanti Komisioner KPI Pusat, Ngatoillah Tokoh Masyarakat, M. Irkham Tamrin Sekjen PB. PMII dan Rosalia Arlusi Head of Strategic Programming Department Metro TV. ***

 

Detail
Dilihat: 1242

 

Jakarta - Survey Minat, Kepentingan dan Kenyamanan (MKK) Publik yang sedang dirumuskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah sampai pada finalisasi instrumen MKK untuk radio. Dalam perencanaan KPI sendiri, Survey MKK Publik ini akan dilaksanakan pada tahun 2026  dengan mengikutsertakan KPI Daerah di 33 provinsi yang juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di masing-masing provinsi. Wakil Ketua KPI Pusat mengatakan, hasil survey MKK ini akan menggambarkan potret kepentingan masyarakat Indonesia dalam bermedia. Hal tersebut disampaikan Mohamad Reza dalam kegiatan Evaluasi, Pembentukan dan Finalisasi Instrumen Pelaksanaan Teknis Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik untuk Tahun 2026, yang dilaksanakan di kantor KPI Pusat, (19/9).

Dalam perumusan instrumen MKK, KPI mengikutsertakan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Diantaranya dari Universitas Padjajaran yakni Prof Dr Dadang Rahmat Hidayat, Prof Dian Wardhana Sjuchro, Prof Atwar Bajari, Dr Dadang Sugiana, dan Dr Jefryanto Saud, serta Dr Alem Pebri Sonni yang merupakan akademisi dari Universitas Hasanuddin. 

Reza menegaskan, secara teknis pelaksana MKK adalah KPI Daerah sedangkan KPI Pusat yang melakukan kontrol dan uji validitas dan realibilitas survey MKK. Karenanya, Reza juga berharap KPID diberikan ruang untuk memberikan pertanyaan pada responden terkait kebutuhan bermedia di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan usulan dari Alem Pebri Soni untuk mengikutsertakan nilai-nilai lokal dalam pertanyaan survey pada responden. “Tentunya hal ini akan menjadi masukan bagi KPID dalam rangka pembinaan terharap radio-radio di daerah,” terangnya. 

Usulan tentang nilai-nilai lokal ini menurut Dadang Sugiana sangat mungkin diakomodir selagi masih mencakup dimensi-dimensi yang diteliti. Di sisi lain, kalaupun tim daerah ingin menanyakan hal lain di luar dimensi yang ada, menurut Meria Octavianti, juga masih memungkinkan dengan catatan tidak mengganggu pengukuran dari tiga dimensi yang ada. “Akan lebih baik lagi, jika KPI Pusat mendapatkan tembusan atas tambahan-tambahan pertanyaan dari daerah, sebagai bahan penilaian tersendiri,” ujarnya. 

Reza menjelaskan bahwa perumusan instrumen MKK ini sudah menjelang akhir. “Artinya, kita akan segera melakukan sosialisasi MKK ke KPID termasuk juga menggelar uji validitas dan realibilitas,” tambahnya. Sebagai penutup, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Muhammad Hasrul Hasan mengatakan, yang harus dipahami adalah hasil MKK ini akan kita sampaikan ke pemerintah sebagai potret minat, kepentingan dan kenyamanan masyarakat Indonesia terkait media. “KPI juga akan menyampaikan ke pemerintah agar melakukan intervensi atau tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan bermedia masyarakat Indonesia,” pungkas Hasrul.  

 

Detail
Dilihat: 1673

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berkomitmen menghadirkan regulasi penyiaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya itu melalui pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi, sebuah platform digital yang dirancang untuk memperkuat tata kelola penyusunan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza mengatakan, sebagai lembaga yang memegang mandat besar dalam menjamin ketersediaan informasi serta memastikan isi siaran sesuai dengan moral, budaya, dan nilai-nilai bangsa, KPI telah melahirkan berbagai regulasi penting, mulai dari Surat Edaran (SE), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), hingga Peraturan KPI (PKPI). 

Namun dalam praktiknya, selama ini penyusunan regulasi masih dilakukan secara konvensional. Cara manual tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif, terutama dari sisi kecepatan, keterpaduan, dan daya jangkau. 

“Kehadiran e-Harmonisasi diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam pembentukan regulasi penyiaran yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi. Dengan begitu, KPI dapat terus menjaga kualitas siaran sekaligus memperkuat perannya sebagai penjaga kepentingan publik di era digital,” katanya saat membuka kegiatan FGD “Pemanfaatan Aplikasi e-Harmonisasi untuk Mewujudkan Pembentukan Peraturan yang Akuntabel dan Efektif” di kantor KPI Pusat, Jakarta, Rabu (18/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemhum) RI, Alexander Palti menilai, tujuan utama fitur e-Harmonisasi memberikan kemudahan dalam proses koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi peraturan, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.  

“Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu mencegah tumpang tindih regulasi, mempercepat proses perumusan peraturan, serta membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas. Dengan demikian, KPI dapat menjalankan peran pengawasan penyiaran secara lebih profesional, independen, dan sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran,” katanya dalam pertemuan tersebut. Syahrullah

 

 

Detail
Dilihat: 1664

 

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, menghadirkan konten siaran berkualitas, serta menguatkan keterlibatan dan sinergitas untuk mengembangkan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Dialog Partisipasi Masyarakat bertema “Menciptakan Tayangan Sehat Bagi Keluarga Indonesia”, Kamis (18/09/2025) di Rawasari, Jakarta Timur. 

Mengawali dialog, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah, menyampaikan dua bentuk pengawasan yang dilakukan, yakni secara langsung dan melalui partisipasi masyarakat, sebagaimana dilakukan pada hari ini. Ia mengharapkan peserta dialog bisa menjadi duta literasi penyiaran di keluarga masing-masing.

“Apabila ibu-ibu menemukan tayangan yang tidak sesuai, maka bisa diadukan ke KPI melalui kanal media sosial dan secara langsung,” tambah Ketua KPI Pusat, Ubaidillah. 

Dia juga menyampaikan perihal revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang masih dilakukan di DPR. Ia juga menyampaikan harapan rencana perubahan regulasi ini dapat mencipatkan tayangan yang lebih baik.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menimpali dengan harapan yang sama terkait revisi. Dia menyoroti bagaimana transfer informasi yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan konflik di masyarakat. 

“Perang yang sebenarnya saat ini adalah perang informasi. Karena itu pembentukan karakter tergantung apa yang dikonsumsi oleh media sosial dan siaran televisi dan radio kita. Siaran yang berbasis keluarga dalam pengawasan orang tua dan pembatasan gadget, maka peranan Ibu di rumah sangat berarti,” ujarnya.

Pada agenda yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran menyampaikan tentang bagaimana algoritma media sosial mengarahkan pengguna pada hal yang digemari masing-masing individu.

“Ini yang membedakan, kalau di TV kita punya dewan redaksi, jika tayangan tidak berimbang maka KPI bisa memanggil TV tersebut. Sementara media sosial tidak ada yang memanggil, tidak ada regulasi yang memberikan sanksi (terhadap media sosial) di negara ini,” ungkap Tulus seraya menekankan perlunya pengaturan terhadap platform digital. 

Terlepas dari hal itu, Tulus mengakui kecenderungan masyarakat, khususnya generasi muda, memilih platform digital karena lebih atraktif dan fleksibel.

Kegiatan dialog dengan masyarakat diakhiri dengan pemaparan materi mengenai keprotokolan dan public speaking yang disampaikan oleh praktisi bidang terkait. Anggita Rend

 

Detail
Dilihat: 1014

 

Jakarta -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menyatakan KPI akan terus berkomitmen menjaga tata kelola informasi yang demokratis dan transparan. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan melalui program Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) 2025. 

“Hasil dari indeks ini diharapkan dapat ikut serta bersumbangsih memberi warna dalam tata informasi yang berkualitas dan akurat. Sehingga ruang publik kita berjalan demokratis dan inklusif,” ujar Ubaidillah saat membuka kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Indeks Kualitas Program Siaran TV (IKPSTV) 2025 di Kantor KPI Pusat, Rabu (17/9/2025).

KPI berharap program siaran yang indeksnya sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (3.00) dapat dipertahankan. “Dan yang masih berada di bawahnya, bersama-sama kita dorong agar memperbaikinya,” pinta Ubaidillah. 

Dia juga menyoroti gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini sebagai tantangan, khususnya bagi lembaga penyiaran untuk perlu lebih ketat dalam menyajikan penyiaran secara berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan demikian, publik punya referensi lain dalam konsumsi informasi, sekaligus alternatif untuk mengumpulkan data termasuk mengkalkulasi secara rasional tindakan yang akan dilakukan. Sehingga setiap aspirasi mengarah pada kebaikan yang kita harapkan untuk bangsa,” ujar Ubaidillah.

Terkait hal itu, KPI mendorong pentingnya validasi dan verifikasi data atau informasi dari sumber terpercaya (TV dan radio). Saat ini, keputusan publik dalam mengakses informasi melalui media baru begitu terbuka. Padahal, keputusan cepat ini dikhawatirkan akan memunculkan dampak yang signifikan. 

“Tindakan bodyless (tidak berwujud) ini jangan sampai melahirkan banalitas (tidak orisinil) informasi yang bisa berdampak pada kurangnya tenggang rasa, empati dan persatuan. Karena itu, sekali lagi, dengan informasi yang baik, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Ketua KPI Pusat. 

Di akhir sambutannya, Ubaid berharap hasil IKPSTV ini dapat menjadi bahan diskursus yang demokratis. Tentunya lewat kekayaan data yang akurat dan argumentasi yang kuat. “Kita harapkan ini bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk kebijakan dan perbaikan bangsa,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu Konsultan IKPSTV, Yuliandre Darwis, menyoroti pentingnya peran akademisi, praktisi, dan informan. Keragaman perspektif akan memperkuat validitas data serta menjadikan hasil kajian lebih relevan dengan realitas penyiaran yang ada. 

“Hasil riset jangan hanya berhenti sebagai laporan tahunan, tapi dihidupkan dan dimanfaatkan secara lebih luas antara lain sebagai rujukan akademik dan dasar kajian ilmiah, bahan perumusan regulasi; termasuk pembaruan UU Penyiaran yang saat ini semakin mendesak, serta instrumen literasi media; agar masyarakat lebih kritis dan selektif terhadap konten siaran,” pungkasnya. ***/.Anggita/Foto: Agung R

  1. Bappenas: Hasil IKPSTV Indikator Utama RPJMN 2025–2029 (Dorong Perbaikan Kualitas Siaran TV Nasional)
  2. Sertakan Informan Ahli dari 33 Provinsi, IKPSTV 2025 Tembus Angka Tertinggi
  3. Kemenekraf Dorong RUU Penyiaran dan Penguatan KPI 
  4. KPI Dukung Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran 

Halaman 25 dari 731

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot