Pekanbaru - Wakil Komisi I DPRD Riau, Taufiq Arrahman, mengunjungi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Senin (24/7/2017).
Kunjungan ini sekaligus inspeksi pasca pelantikan Komisioner KPID Riau 2017-2020. Selain berdialog, anggota Komisi I ini juga melihat ruang kerja Komisioner dan fasilitas KPID Riau pasca vakum hampir enam bulan.
Ketua KPID Riau, Falzan Surachman, melaporkan kondisi KPID pasca dilantik. Saat ini KPID berubah bentuk dari sebelumnya bagian dari SOTK Pemprov Riau. Penganggaran KPID kini melalui mekanisme hibah sesuai Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufiq Arrahman, berharap KPID Riau segera bergerak cepat melakukan penyesuaian anggaran sehingga tidak mengganggu aktivitas. Terutama dalam melakukan tupoksi utama nya mengawasi isu siaran dan fungsi lainnya.
Sebelumnya tujuh Komisioner KPID Riau, Falzan Surachman (Ketua), Asral Rais (Wakil Ketua) dan Asril Darma (Korbid Isi Siaran), Warsito (Korbid Penataan Struktur Penyiaran), Wide Munadir Rossa (Korbid Kelembagaan), Hisam Setiawan (Koor Sekretariat) dan Nopri Naldi (Koor Keuangan) mendatangi Komisi I DPRD Riau pekan lalu.
Pasca dilantik,lalu Gubernur Riau, Arayadjuliandi Rachman, 12 Juli 2017 lalu, Komisioner KPID Riau juga sudah melakukan pertemuan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Kominfo Riau, Yogi Getri. (*)
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kunjungan studi media mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (24/7/17), di Kantor KPI Pusat. Tiga Komisioner KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, Mayong Suryo Laksono dan Ubaidillah, menerima secara langsung kedatangan mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Unhas tersebut.
Dalam dialog dan tanya jawab antar Mahasiswa dengan Komisioner KPI Pusat, mengemuka beberapa persoalan antara lain mengenai keberadaan KPI di tengah media-media baru. Selain itu, soal peraturan KPI dan UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang dirasa tidak lagi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan penyiaran masa kini. Dibahas juga masalah perizinan, keberadaan lembaga penyiaran di daerah, serta kualitas tayangan televisi dan sensor.
Terkait persoalan sensor, Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Mayong Suryo Laksono menekankan bahwa KPI tidak melakukan sensor baik mengaburkan atau mengedit gambar. "Pengeditan dilakukan oleh pihak televisi, barangkali karena kekhawatiran berlebih terhadap aturan KPI yang tertuang dalam P3SPS," kata Mayong.
Mayong juga menjelaskan dalam melakukan pengaturan atau memberi sanksi teguran lembaga penyiaran, KPI selalu berlandaskan pada konteks cerita secara keseluruhan.
Jakarta – Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis meminta lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas tayangan Ramadhan ke depannya. Menurutnya, tayangan Ramdhan dengan kandungan nilai-nilai positif dan manfaat dapat melenjitkan kualitas spiritualitas umat. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan acara Evaluasi Tayangan Ramadhan 2017 di Kantor KPI Pusat, Kamis (20/7/17).
“Saya meyakini lembaga penyiaran telah mempersiapkan tayangan – tayangan terbaiknya untuk mewujudkan spirit Ramadhan bersama masyarakat, karena kita tahu bersama, tayangan dan konten-konten yang ada di media pastinya memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi khalayak,” jelas Andre, panggilan akrabnya.
Dia juga berharap lembaga penyiaran berkaca dari tayangan atau program siaran pada saat ramadhan lalu. Apakah tayangan-tayangan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. “Sudah sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, P3SPS KPI, maupun norma-norma agama. Peningkatan kualitas tayangan-tayangan ramadhan selanjutnya pun juga sangat diharapkan,” pintanya.
Meskipun masih terdapat pelanggaran berkaitan dengan siaran ramadhan, tambah Andre, realitasnya sejumlah lembaga penyiaran terbukti mampu membuat program siaran Ramadhan yang bagus.
“Kami mengapresiasi hal itu dan mendorong lembaga penyiaran yang lain juga melakukan upaya serupa. Artinya, sejumlah program siaran Ramadhan ternyata bisa dikreasikan dengan program yang sesuai dengan nuansa Ramadhan. Dan tentunya, hal ini terkait dengan kemauan dan kemampuan lembaga penyiaran yang bersangkutan,” jelas Ketua KPI Pusat ini.
Andre menyakini tayangan – tayangan Ramadhan yang bermartabat dan berkualitas masih bisa diciptakan. Harapan ini sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa tayangan yang dapat menjadi tuntunan dalam meningkatkan spirit ramadhan dalam diri mereka dapat disediakan lebih banyak.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengatakan dari tahun ke tahun tayangan televisi di Indonesia tampak menggembirakan, khususnya pada saat Ramadhan. Karena itu, Masduki berharap agar tayangan di bulan Ramadhan yang baik tersebut tetap dilakukan di luar bulan Ramadhan. ***
Jakarta – Dewan Juri Anugerah Syi’ar Ramadhan yang berasal dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan nama-nama program acara televisi yang masuk nominee Anugerah Syi’ar Ramadhan tahun 2017, pekan lalu, Rabu (19/7/17).
Ada tujuh kategori yang diperlombakan dalam Anugerah Syi’ar Ramadhan tahun 2017 antara lain Kategori Talkshow, Kategori Ceramah, Kategori Feature/Dokumenter, Kategori Talent Search, Kategori Sinetron/Film, Kategori Realty Show dan Kategori Variety Show Religi.
Anugerah Syi’ar Ramadhan merupakan apresiasi dari KPI dan MUI terhadap program acara yang sesuai dengan semangat ramadhan, bermanfaat, mengajak orang untuk berefleksi, dan sesuai dengan konteks persoalan yang banyak dihadapi oleh umat. Upaya ini untuk mewujudkan siaran yang bermartabat dan berkualitas.
Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini, salah satu juri Anugerah Syi’ar Ramadhan, mengatakan proses penjurian dimulai dari proses penyisiran oleh tim asistensi. Setelah itu, seluruh program yang lulus penyisiran masuk penyeleksian Tim Dewan Juri. “Penyeleksian ini untuk melihat ada atau tidak potensi pelanggaran yang terdapat dalam program acara tersebut,” katanya.
Menurut Dewi, tim juri kemudian mengerucutkan nama-nama program acara antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) yang masuk dalam nominee tiap-tiap kategori. Dari tiga atau lima nominee itu akan dipilih yang terbaik dan pengumumannya dilakukan pada saat Malam Anugerah Syi’ar Ramadhan pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 di Balai Sarbini.
Dewi menambahkan ada yang membedakan Anugerah Syi’ar Ramadhan kali ini dengan sebelumnya yakni adanya penambahan Kategori Variety Show Religi dan Televisi Terbaik Syi’ar Ramadhan.
Dewan Juri dan Tim melakukan penjurian pada program di KPI Pusat.
Berikut nama-nama program acara yang masuk nominee Anugerah Syi’ar Ramadhan tahun 2017:
A. Kategori Talkshow:
1. Syiar Ramadhan (Metro TV) 2. Serambi Islami (TVRI) 3. Tafsir Al Misbah (Metro TV) 4. Ramadhan Bersama Din Syamsudin (TVRI) 5. Kalam Kajian Islami (RTV)
B. Kategori Ceramah:
1. Cahaya Hati (Metro TV) 2. Tausiah Bersama Aa Gym (Trans TV) 3. Demi Masa (Metro TV) 4. Mutiara Hati Quraish Shihab (SCTV) 5. Tafakur (TVRI)
C. Kategori Feature/Dokumenter:
1. Hijab Traveler (Trans TV) 2. Journey of A Backpackers (Trans 7) 3. Muslim Travelers (Net TV) 4. Muslim Journey (Kompas TV) 5. Jejak Mesjid Nusantara (Kompas TV)
D. Kategori Talent Seacrh:
1. Semesta Tilawah (MNC TV) 2. Hafizh Indonesia (RCTI) 3. Aksi Asia (Indosiar)
E. Kategori Sinetron/Film:
1. Dunia Terbalik (RCTI) 2. Para Pencari Tuhan (SCTV) 3. Kita Pengen jadi Orang yang Bener (SCTV) 4. Tuhan Beri Kami Cinta (SCTV) 5. Amanah Wali (RCTI)
F. Kategori Realty Show:
1. Cerita Ramadhan (I News TV) 2. Menjaga Masa Depan (Global TV) 3. Ibuku Surgaku (TVRI)
Adapun Dewan Juri Anugerah Syiar Ramadhan terdiri lima orang yakni KH. Masduki Baidlowi (MUI), H. Asrori S. Karni (MUI), KH. Abdul Halim Sholeh (MUI), Nuning Rodiyah (KPI Pusat) dan Dewi Setyarini (KPI Pusat). ***
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran, khususnya stasiun televisi, melakukan evaluasi atas muatan komedi dalam program variety show yang hadir pada bulan Ramadhan. Mengingat ada kecenderungan terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Dewi Setyarini Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran dalam Evaluasi Siaran Ramadhan tahun 2017 di KPI Pusat (20/1).
Dikatakan Dewi, dalam pemantauan yang dilakukan KPI sepanjang bulan Ramadhan tahun 2017, didapati penambahan jumlah acara komedi yang dikemas dalam variety show. Dijadikannya variety show sebagai program andalan oleh Lembaga penyiaran selama bulan Ramadhan tentunya tidak senafas dengan semangat kekhusyukan Ibadah di bulan suci. Apalagi temuan dari pemantauan KPI menunjukkan program variety show tersebut memang masih terdapat bullying dan slapstick/ lelucon kasar, seperti yang muncul dalam Pesbukers Ramadhan, Sahurnya Pesbukers, Keluarga Gunarso, Komedi Sahur dan Sahurnya OVJ.
Secara kuantitas, ujar Dewi, pada tahun 2017 program Ramadhan berkurang jumlahnya dari 86 program di tahun lalu menjadi hanya 72 program saja. Sedangkan potensi pelanggaran yang masih mendominasi adalah pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) pasal 9 tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, pasal 15 tentang perlindungan anak dan remaja, pasal 17 tentang perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, dan pasal 37 tentang Klasifikasi R (Remaja).
KPI tentunya sangat menyayangkan muatan celaan, makian dan hinaan pada program Ramadhan ini. Dewi menilai, tidak sepatutnya pada program acara yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan, namun justru diisi dengan candaan dan lawakan yang merendahkan martabat manusia.
KPI sudah memberikan peringatan pada program siaran yang memiliki potensi pelanggaran seperti dimaksudkan tadi. Selain itu, KPI juga memberikan pembinaan untuk dilakukannya perbaikan yang maksimal pada muatan komedi yang dikemas dalam konten tayangan variety show. Namun dibandingkan dengan tahun lalu serta evaluasi di lima belas hari pertama Ramadhan, KPI melihat adanya pengurangan pelanggaran baik dari segi intensitas dan juga derajat bullying.
KPI mengapresiasi bertambahnya variasi sinetron dengan tema religi dengan pesan moral yang kental. Meski pada Ramadhan tahun ini, menunjukkan adanya pengurangan program reality show dan ajang pencarian bakat (talent search) seperti tahun kemain.
Dari hasil evaluasi siaran Ramadhan ini, KPI berharap pengelola televisi menjalankan peran aktif dalam menyajikan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Apalagi momentum Ramadhan kerap kali menjadi sarana untuk meningkatkan pemasukan melalui pendapatan iklan bagi lembaga penyiaran. Untuk itu, sudah sewajarnya masyarakat mempunyai hak mendapatkan program siaran dengan kualitas yang lebih baik.
Kepada Yth:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Ketua Komisioner KPI PUSAT Bpk.Yuliandre Darwis
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 01/P/KPI/03/2012
TENTANG PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN
PESBUKERS INI MEMANG RAJANYA PELANGGARAN P3-SPS MOHON HENTIKAN DARI TAHUN 2007-2017 LUAR BIASA KPI PUSAT
TIDAK BERDAYA
Setiap tayang pasti ada pelanggaran dan norma-norma kesopanan terhadap "PESBUKERS"
BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pasal 8
(1) Lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan
menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam
agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi.
(2) Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan
yang berlaku dalam masyarakat.
Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012
Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.
Hal lain yang membuat sanksi KPI tidak menimbulkan efek jera bagi industri pertelevisian adalah mekanisme sanksi yang tidak bertingkat.
Draft SPS tahun 2015 hanya mengatur sanksi bertingkat bagi lembaga penyiaran yang tidak menjalankan sanksi yang ia terima.
Lebih dari itu, SPS pasal 79 poin 4 menyatakan bahwa:
“Apabila masih ditemukan pelanggaran pada program yang sama dalam kurun waktu 7 hari kalender dan tidak melaksanakan teguran tertulis kedua
maka lembaga penyiaran dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara.”
Kami menilai pasal ini memberi peluang bagi pada penyelenggara penyiaran untuk melakukan pelanggaran secara berulang dan hanya diganjar dengan teguran.
Pembatasan kurun 7 hari mestinya tidak diperlukan dalam konteks penegakan hukum. Demi mencegah pelanggaran berulang, idealnya,
setiap pelanggaran untuk yang kedua kalinya mestinya diganjar dengan sanksi yang lebih berat,
tidak peduli apakah pelanggaran tersebut dilakukan dalam kurun 7 hari atau lebih.
Selain itu, P3SPS perlu menegaskan persoalan subjek yang dikenai sanksi. Sebab seperti pernah terjadi,
sebuah tayangan yang sama bisa mengubah namanya (pada momen spesial seperti ramadhan, misalnya)
dan dengan demikian terhindar dari sanksi bertingkat karena dinilai sebagai tayangan berbeda.
Pada 19 Febuari 2014 Misalnya, “PESBUKERS” yang tayang di ANTV mendapatkan sanksi teguran tertulis.
Pada tahun yang sama, persisnya pada 22 Juli, “Pesbukers Ramadhan” kembali mendapat sanksi teguran tertulis.
KPI tidak menjatuhkan sanksi bertingkat karena menilai bahwa “Pesbukers” dan “Pesbukers Ramadhan” adalah dua tayangan berbeda.
Padahal keduanya adalah tayangan yang sama dan diproduksi oleh tim yang sama.
Kami menilai definisi demikian tidak lagi ideal bagi perkembang dinamika industri penyiaran yang berkembang cepat.
Perlu regulasi yang adaptif atas hal ini.
program ANTV "PESBUKERS" ternyata sudah 10 tahun lamanya, kenapa program yang sarat akan cacian VERBAL maupun NON VERBAL
ditambah lagi goyangan EROTIS DEWI PERSIK, mesum. makin lengkaplah pelanggaran yang di buat
KENAPA TIDAK DI HENTIKAN "PESBUKERS" 10 tahun waktu yang lama MOHON KPI PUSAT HENTIKANLAH PESBUKERS
