Jakarta -- Perkembangan teknologi memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap regulasi dan lembaga regulator terkait kebijakan pengawasan media. Dinamika ini tentu harus disikapi dengan pembaruan peraturan yang ada termasuk tata kelola kelembagaannya.
Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menyiapkan rancangan peraturan kelembagaan yang selaras dengan perubahan tersebut. Peraturan ini akan mengatur perihal kelembagaan dan tata kelola KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah).
Ketua KPI Pusat Ubaidillah, saat membuka forum Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD Tindaklanjut Rancangan Peraturan KPI (PKPI) tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI di Kantor KPI Pusat, Kamis (2/5/2024) pagi mengatakan, perkembangan teknologi telah mendorong beragam perubahan mendasar dalam media penyiaran termasuk memunculkan platform media digital. Hal ini berkonsekuensi dengan membanjirnya informasi yang tidak hanya berdampak baik tapi juga sebaliknya.
“Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga menggiring pada proses sosial yang tidak kita inginkan,” katanya.
Perubahan itu secara tidak langsung ikut menyeret kelembagaan KPI agar berubah. KPI yang memiliki tugas dan fungsi wajib di dunia penyiaran harus turut khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik yang demokratis dan bermanfaat bagi masyarakat.
“KPI harus melakukan kerja-kerja lebih keras lagi untuk mewujudkan tata kelola informasi yang berkualitas. Hal ini tentu saja berdampak sosiologis dari perkembangan teknologi. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah respon kelembagaan secara sosiologis dan juga regulasi bahwa untuk menanggung beban sosiologis akibat perkembangan teknologi dibutuhkan rekognisi regulasi agar KPI bisa adaptif dan terus relevan menjalankan tanggung jawab kelembagaannya,” jelas Ubaidillah.
Dalam kesempatan itu, Ubaidillah berharap banyaknya masukan membangun agar rancangan PKPI ini menghasilkan kelembagaan KPI yang akseleratif dalam pelayanan di bidang penyiaran. “Agar KPI tetap dalam performas terbaik, sesuai mandat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Komisioner sekaligus Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa, menyampaikan pihaknya telah menghasilkan tiga peraturan dalam menyikapi tuntunan dari perkembangan zaman. Adapun rancangan PKPI tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI menjadi target berikutnya untuk kemudian menjadi peraturan KPI terbaru.
“Sudah ada tiga PKPI yang sudah diundangkan. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan hari ini kigta sudah dalam ujung proses,” katanya.
Menurut I Made Sunarsa, penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan secara sosiologis tapi juga secara yuridikasi. “Penguatan ini harus dicantumkan dalam sebuah regulasi. Karenanya, kami minta masukan dan hasil harmonisasinya akan kami laporkan dalam Rakornas pada bulan Juni nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha, mengatakan KPI sudah bisa mengajukan peraturan ini untuk kemudian diundangkan. Menurutnya, peraturan ini telah memenuhi persyaratan yang ada.
“Untuk dikategorikan perundangan memang harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Jenis peraturan perundangan itu selain yang ada di pasa 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Alpius, persyaratan pemrakaras telah juga dipenuhi KPI. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2014, pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan. “Jika sudah lengkap, hari ini masuk dan bisa diundangkan. Yang undangkan itu hanya peraturan perundangan,” katanya dalam forum diskusi tersebut.
Dalam forum itu, turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat, Amin Shabana, Muhammad Hasrul Hasan, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti, Tulus Santoso dan Aliyah serta Kepala Sekretariat KPI Pusat Umri. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM lainnya antara lain Yanuar Saripulloh dan Novita Diah Permata. ***/Foto: Agung R
