Jakarta - Kerja sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator media dengan perguruan tinggi adalah sebuah kemestian sebagai bentuk titik temu antara kalangan akademisi dan birokrasi. Hal ini juga menjadi sebuah upaya penguatan kelembagaan KPI mengingat, kampus selalu menjadi salah satu basis kebijakan KPI lewat data-data ilmiah dan pandangan otoritatif keilmuan. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyampaikan hal tersebut saat menerima kehadiran Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Heryanto beserta jajarannya di kantor KPI Pusat, (4/5).
Menurutnya, kerja sama KPI dengan perguruan tinggi juga harus senantiasa ditingkatkan sebagai antisipasi atas perkembangan media yang begitu cepat dan mendisrupsi beragam aspek fundamental kehidupan masyrakat. Ubaidillah berharap, KPI dapat bersinergi dengan UIN Jakarta, termasuk dalam menerima masukan akademik atas revisi undang-undang penyiaran yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR.
Pucuk pimpinan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta adalah sosok yang akrab dengan KPI. Gun-Gun Heryanto pernah terlibat dalam penyusunan regulasi penyiaran pemilu di tahun 2014 lalu. Dirinya menilai, ada banyak hal yang dapat dikerjasamakan antara KPI dengan fakultas yang dipimpinnya selama lima tahun ke depan itu. Diantaranya pelibatan mahasiswa UIN untuk program magang di KPI atau pun keikutsertaan para dosen UIN dalam hal pembahasan regulasi penyiaran. “Bahkan kami pun siap untuk menjadi shelter jika KPI akan melakukan penyusunan regulasi penyiaran pemilu yang membutuhkan sinergi dengan beragam stakeholder,” ujarnya.
Terkait penyiaran pemilu ini, Gun-Gun juga menyampaikan rencana fakultasnya untuk menggelar kegiatan untuk publik berupa literasi media dan politik, dengan tema “Mitigasi Konflik SARA dan penguatan partisipasi warga”. Dirinya berharap, KPI dapat ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut yang juga akan mengikutsertakan penyelenggara pemilu, regulator media dan juga dari kementerian terkait. Menurutnya, agenda politik nasional yang akan digelar pada tahun 2024 harus disikapi dengan baik, lewat penyadaran pada publik tentang potensi konflik yang akan timbul. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi Gun-Gun selaku Dekan di UIN untuk bertemu dengan KPI sebagai regulator media, mengingat salah satu stakeholder penting dalam pemilu adalah media.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Fita Fathurokhmah selaku wakil dekan 1 bidang akademik, Rubiyanah, selaku wakil dekan 1 bidang administrasi umum, dan Muhtadi selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama. Menurut Muhadi, banyak peluang kerja sama yang dapat diwujudkan antara KPI dan UIN. Terkait literasi misalnya,dia mengusulkan beberapa tema literasi seperti siaran ramah anak dan siaran dakwah. Dia berharap kehadiran siaran dakwah di televisi dan radio dapat menjadi nutrisi bagi kesehatan mental masyarakat.
Pada pertemuan yang merupakan audiensi perdana dari perguruan tinggi untuk KPI Pusat periode 2022-2025, hadir pula I Made Sunarsa selaku komisioner KPI Pusat koordinator bidang kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi selaku komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Aliyah selaku komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, dan Umri selaku sekretaris KPI Pusat.
Menanggapi rencana kerja sama dengan UIN, Evri mengusulkan adanya riset tentang penerimaan masyarakat (public acceptance) terhadap Analog Swich Off (ASO). Menurut Evri, kita membutuhkan feed back dari publik atas pelaksanaan penyiaran digital. “Tidak hanya publik di kota-kota besar, tapi juga di desa,” ujarnya. Evri menanyakan kemungkinkan kerja sama riset dengan UIN terkait hal ini, yang nantinya menjadi masukan atas revisi undang-undang. Adapun Aliyah berpendapat, pengawasan penyiaran pemilu memang harus dipikirkan secara serius. Termasuk dengan melibatkan publik sebagai sahabat penyiaran, untuk ikut memastikan konten siaran pemilu mengutamakan prinsip keadilan.
Ubaidillah merespon baik rencana kerja sama dengan UIN Jakarta, termasuk untuk kegiatan literasi media dan politik yang dilangsungkan dalam waktu dekat. Harapannya, lewat literasi ini akan muncul sebuah sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan Ikatan Sarjana Komunikas Indonesia (ISKI) dan Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS). Sinergi besar ini, ujar Ubaidillah, akan memunculkan kesadaran publik dalam bersikap terhadap konten-konten media yang muncul di menjelang pemilu. “Tentu harapan besarnya adalah, publik semakin dewasa menyikapi perbedaan politik tanpa harus terjadi pembelahan lagi seperti di waktu lalu,” pungkasnya. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)
